Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional berdasarkan alasan perjanjian tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Bahwasanya, perjanjian yang melibatkan pihak asing dan pihak Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia juga. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 UU 24/2009. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan keabsahan perjanjian asing yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia di dalamnya dan juga pengaruh penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian terhadap pembatalan putusan arbitrase internasional. Dengan tidak digunakannya Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang mengikat para pihak, terdapat perdebatan apakah perjanjian tersebut sah atau tidak. Perdebatan yang dimaksud adalah apakah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 31 UU 24/2009 dan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer atau perjanjian tersebut tetap menjadi sah dikarenakan Bahasa Indonesia tidak termasuk ke dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer, sehingga menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Lalu, terdapat perjanjian arbitrase yang mengikuti perjanjian pokoknya, menjadi sebuah pertanyaan apakah perjanjian arbitrase tersebut juga menjadi batal demi hukum dan forum arbitrase yang telah disepakati tidak menjadi tempat penyelesaian sengketa. Seharusnya, perjanjian arbitrase tersebut tidak menjadi batal demi hukum karena perjanjiannya juga batal. Hal tersebut karena perjanjian arbitrase memiliki sifat yang independen sehingga merupakan klausla arbitrase yang terpisah dengan perjanjian pokoknya. Contoh perkara yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkara No. 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dan perkara No. 328/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Kedua perkara tersebut adalah perkara yang berjalan bersamaan. Pada perkara No. 590 mengenai perbuatan melawan hukum pihak asing kepada pihak Indonesia dalam perjanjian, sedangkan dalam perkara No. 328 mengenai permohonan pembatalan putusan arbirase internasional ......This research discusses the annulment of international arbitration decisions based on the reason that the agreement does not use Indonesian. This research was conducted using normative juridical methods. In fact, agreements involving foreign parties and Indonesian parties must be made in Indonesian as well. These provisions are regulated in Article 31 of Law 24/2009. In this research, we will explain in more detail the validity of foreign agreements that do not use Indonesian in them and also the effect of using Indonesian in agreements on the annulment of international arbitration awards. By not using Indonesian in agreements that bind the parties, there is debate as to whether the agreement is valid or not. The debate in question is whether the agreement is null and void because it violates the provisions of Article 31 of Law 24/2009 and the legal conditions for an agreement in Article 1320 of the Civil Code or whether the agreement remains valid because Indonesian is not included in the provisions of Article 1320 of the Civil Code, thus causing the agreement to be void. by law. Then, there is an arbitration agreement that follows the main agreement, the question is whether the arbitration agreement is also null and void and the agreed arbitration forum is not a place for dispute resolution. The arbitration agreement should not be null and void because the agreement is also void. This is because the arbitration agreement has an independent nature so that it is a separate arbitration clause from the main agreement. The example of the case used in this research is case No. 590/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst and case no. 328/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. These two things are things that run simultaneously. In case no. 590 regarding unlawful acts by foreign parties against Indonesian parties in agreements, while in case no. 328 regarding requests for annulment of international arbitration decisions.

Abstrak :
Contents : Brussels -- Buenos Aires -- Cairo -- China -- Dubai -- Dublin -- Germany -- Hong Kong -- India -- London -- Mexico City -- Moscow -- Paris -- SaÌ?o Paolo -- Singapore -- Stockholm -- Switzerland -- Sydney -- United States (New York, Miami, Houston) -- Vienna.

Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. ;ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. ;ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. , ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. ]