Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perang proxy telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non negara. Kepentingan nasional negara negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Indonesia dalam menghadapi strategi proxy war menjaga keamanan nasionalnya dari upaya disintegrasi dapat dihilangkan sehingga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Dalam menjaga integrasi bangsa tersebut maka Indonesia perlu melakukan kontra proxy. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan proxy war. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan triangulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa kontra proxy war dilakukan dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan Opus Dei atas Indonesia, melakukan kebijakan yang tidak materialistik dan untuk kepentingan orang banyak (pro bono), dan menjaga keharmonian Indonesia.

Abstrak :
Bergesernya ancaman konvensional kedalam bentuk ancaman non-konvensional merupakan ancaman besar bagi Indonesia. Ancaman non-konvensional berupa perang proxy sudah dan tengah dijalankan di Indonesia kedalam beberapa bentuk, termasuk didalamnya adalah konflik internal. Jumlah konflik internal, baik horizontal maupun vertikal yang semakin meningkat sejak era reformasi dapat saja terjadi karena memang ada pengaruh dan kepentingan asing. Perang proxy cenderung lebih dipilih oleh kelompok kepentingan karena biayanya yang murah dibandingkan perang konvensional, akan tetapi dampak dan daya hancurnya sangat signifikan. Memang menjadi sulit apabila pemerintah mencoba melihat apakah konflik terjadi secara alamiah atau ada unsur kesengajaan (by designed). Untuk itu perlu melakukan pemetaan konflik internal yang telah dan sedang terjadi di berbagai bidang, khususnya di luar bidang militer. Pemetaan ini akhirnya akan menuntun pemerintah, terlebih aparat keamanan dalam menelusuri aktor dan kelompok-kelompok kepentingan. Konflik internal saat ini memang dilatarbelakangi oleh berbagai aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya, yang berpotensi menjadi perang proxy di Indonesia. Akhirnya, perang proxy akan tetap dipilih oleh aktornya mengingat sumber daya yang digunakan (manusia dan alam) adalah milik negara yang dituju. Posisi Indonesia yang strategis, serta besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, membuat Indonesia akan selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman perang proxy.

Abstrak :
Kondisi kawasan perbatasan Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, dan keberadaan dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan Identitas baik etnis maupun agama, menjadi tantangan dalam keberlangsungan kehidupan sosial di wilayah perbatasan. Dari aspek Kajian Pertahanan, dinamika tersebut dapat menjadi sasaran potensial terjadinya Perangproxy (Proxy War) melalui Kawasan Perbatasan. Sehingga diperlukan adanya penguatan implementasi nilai-nilai Bela negara dalam menghadapinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi nilai-nilai bela negara di perbatasan Desa Sungai Limau dalam menghadapi berbagai tantangan berupa ancaman perang proxy yang rentan terjadi dewasa kini, dengan menggunakan pisau analisis konsepsi Bela Negara dan Perang proxy serta Konsepsi Masyarakat perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai bela negara masyarakat perbatasan Desa Sungai Limau yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan yaitu adanya sikap dan praktik kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus alat pemersatu yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mampu menjadi modal dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman proxy war di daerah perbatasan.

Abstrak :
Artikel ini dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran tentang pentingnya mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup agar bangsa Indonesia tidak semakin terjebak dalam masalah kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan masyarakat Indonesia dihadapkan kepada beberapa persoalan kebangsaan, misalnya konflik horisontal, krisis moral, kesenjangan ekonomi, dan ancaman disintegrasi. Semua persoalan ini berpotensi mengundang terjadinya perang proxy. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dan pengamatan singkat terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Artikel ini menggunakan kerangka pemikiran tiga dimensi ideologi yaitu dimensi realitas, idealis, dan fleksibelitas. Studi ini menyimpulkan bahwa aktualisasi Pancasila dapat menjawab tantangan kebangsaan di Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini tentang efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP), melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal dengan memberikan kewenangan kepolisian terbatas bagi BUJPP yang dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan jasa pengamanan.

Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan kegiatan pembinaan normatif yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BUJPP dalam bentuk kegiatan audit guna menentukan Iayak atau tidaknya BUJPP diberikan rekomendasi izin usaha jasa pengamanan, pembinaan satpam BUJPP sebagai unsur terdepan pelaksana kewenangan kepolisian terbatas balk bertindak preventif maupun represif, kegiatan registrasi dan penerbitan KTA satpam untuk memberikan statusnya sebagai anggota satpam, melakukan sambang ke BUJPP untuk melihat perkembangan pelaksanaan usaha jasa pengamanan.

Masalah penelitian tesis ini adalah tenting fungsi pembinaan oieh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BWPP untuk memberikan kewenangan kepolisian terbatas yang dipercaya dalam memberikan jasa pengamanan melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal antara petugas Biro Binamitra sebagai pembina dengan BUJPP sebagai yang dibina, dan fokus masalah penelitian pads kegiatan pembinaan normatif.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan, bahwa kewenangan kepolisian terbatas yang diberikan kepada BUJPP hares melalui proses pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal yang dilaksanakan oleh Kasubbag Wasjaspam, Kasubbag Satpam, dan Kasubbag Kamling Biro Binamitra Polda Metro Jaya yang secara bersama-sama melaksanakan segi-segi tugas pokoknya untuk membimbing, mendorong, mengarahkant BUJPP sesuai pedoman atau acuan yang berlaku baik UU No 2 Tahun 2002 tentang Polrii maupun Juklap-Juklap Kapolri.

Melalui pembinaan nomiatif, maka BUJPP melalui satuan-satuan pengamanan yang dimilikinya dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan penugasannya, mampu mengatasi masalah dengan pengetahuan yang dimiliki, dan dengan kewenangan kepolisian terbatas dapat bertindak mewujudkan suasana kondusip dan mencegah terjadinya gangguan kriminalitas yang dapat merugikan masyarakat maupun orang-orang yang beraktivitas di lokasi pengamanan.

---

The thesis discusses the effectiveness of founding efforts conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on Security and Securing Corporations (BUJPs) through normative founding and founding the personal relationship by conferring limited policing authorities to BUJPs which are trusted by public in providing security and securing services.

The thesis aims at showing the normative founding activities conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on BUJPs in a form of auditing activity in order to determine whether a BUJP deserves a license; founding BUJP security officers as the pioneer of implementing limited policing authorities given, either preventive or repressive measures; registration and issuing identification cards for security officers; and visiting BUJPs in order to look at the implementation of security and securing services.

The results of the research reveal that the limited policing authorities must be given to BUJPs through a process of normative founding and guiding the personal relationship conducted by the Head of Sub-unit of Security Service Oversight, the Head of Sub-unit of Security, and the Head of Sub-unit of Surroundings Security of Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police that altogether implement their main duties to guide, encourage and direct BUJPs in accordance with the existing guidelines such Law No. 2/2002 regarding Indonesian National Police (INP) or other instructions of the chief of INP. Through normative founding, BUJPs can work properly. Using the limited policing authorities, BUJP's can create conducive surroundings and prevent criminal disturbances.