Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa bentuk pengelolaan Satuan Pengamanan dapat terpola secara terorganisasi dan berada di dalam struktur ataupun dapat pula terpola di luar struktur organisasi suatu organisasi perusahaan. Namun kemudian, lingkup dan sifat pengelolaan perusahaan yang otonom yang ditentukan oleh keinginan, kepentingan dan kebutuhan perusahaan sangat mempengaruhi pola pengelolaan dan penggunaan Satpam. Hal ini karena fungsi pengamanan yang diwadahi dalam organisasi perusahaan ditentukan oleh visi, interprestasi serta pemahaman fihak pengelola terhadap masalah keamanan, penggunaan sumber-sumber serta cara pengelolaan yang dipilih. Permasalahan yang pertama dalam penelitian ini adalah mengenali dan memahami sejauh mana pengaruh pola dan dinamika organisasi perusahaan terhadap fungsi-fungsi pengamanan. Kemudian, masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Minat, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan, Permasalahan yang kedua adalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap dan pendapat masyarakat yang menjadi target pengamanan atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan yang diterapkan. Permasalahan yang ketiga adalah berhubungan dengan keterkaitan antara penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan peran-peran aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Permasalahan yang ketiga ini mencakup bagaimana pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan dengan pihak-pihak terkait. Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kualitatif. Namun demikian, data tertentu diliput dengan kuesioner. Analisis atas data yang dihimpun dengan kuesioner diolah secara manual dan dianalisis pada tingkat analisis persentase. Data mengenai perilaku manajemen dihimpun dengan metoda observasi dan wawancara tidak berstruktur. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam suatu gabungan usaha atau corporate group seperti PT. Jaya Real Property, pengelolaan keamanan tidak terwadahi dengan benar. Kemudian, terdapat kecenderungan bahwa fungsi pengamanan lebih diarahkan untuk pengamanan objek-objek yang menjadi milik perusahaan seperti apartemen-apartemen, pertokoan/ swalayanlplaza, lingkungan perkantoran dan perhotelan sebagai hasil produksinya. Terdapat pula kecenderungan mereduksi fungsi pengamanan yang kemudian hanya diarahkan untuk pengaturan keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Hal ini nampaknya dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka menjaga citra hunian demi kepentingan bisnis perusahaan. Kecenderungan bahwa penetapan dan penekanan kebijakan pengamanan terhadap public area kurang mencerminkan konsepsi pengamanan terpadu. Selanjutnya ditemukan bahwa lingkup dan kewenangan koordinator keamanan masih bersifat terbatas, hanya meliputi pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana keamanan serta prosedur keamanan. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan mutu Satpam yang diperlukan tidak atau belum terprogramkan secara jelas. Pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satuan Pengamanan di lingkungan PT. Jaya Real Property, pada hakekatnya bersifat non struktural. Manajemen PT. Jaya Real Property menempatkan pengelolaan keamanan di kawasan Taman Bintaro Jaya berada di luar struktur organisasi PT. Jaya Real Property. Kebijakan manajemen PT_ Jaya Real Property ditandai dengan fungsi dari departemen atau organisasi yang dibebani tugas keamanan di PT. Jaya Real Property tersebut, tidak berkemampuan untuk menjalankan fungsi keamanan karena keterbatasan kewenangannya. Pola pengamanan yang non struktural ini telah menimbulkan in-efisiensi, kurang berkembangnya manajemen keamanan, serta sulitnya mengerahkan potensi perusahaan bilamana diperlukan untuk pengerahan dan penggerakan mendadak. Masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Artinya, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan. Ditemukan bahwa sikap dan pendapat masyarakat (yang menjadi target pengamanan) atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan telah mempengaruhi bentukbentuk pengelolaan Satuan Pengamanan. Dalam rangka peningkatan layanan kwalitas pengamanan untuk warga tidak terdapat realisasi kebijaksanaan perusahaan yang bertujuan untuk tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan akan keamanan lingkungan. Sehingga telah menimbulkan tuntutan terbuka dari warga dan dari pelanggan terhadap inkonsistensi mutu pelayanan keamanan. Hubungan antara pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satpam dengan fihak pelanggan atau konsumennya (para penghuni kawasan sektor-sektor, proyek-proyek pengembangan baru dan para pengusaha) ditandai dengan masih rendahnya pemahaman dan pendalaman kedua belah pihak akan pentingnya komunikasi dan tukar-menukar informasi. Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pola penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan partai-partai aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan di lingkungan pemukiman Bintaro dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti dengan satuan Marinir dan Kodam masih ditandai dengan ketidak-jelasan hubungan kerja. Hubungan-hubungan kerja tersebut cenderung berubah-ubah sesuai tuntutan keadaan. Akibatnya adalah timbulnya sejumlah kesalahfahaman tatkala mengatasi kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 lalu. Disarankan agar Polri memantapkan fungsi pembinaan Satpam ini. Di antaranya adalah memberikan bobot keberlakuan secara sosiologis dan psikologis, agar para pengelolalpengguna Satpam merasakan bahwa pembinaan Polri itu juga sebagai suatu kebutuhannya sendiri. Upaya berlanjut, sistematis dan metodis untuk mengenali dan memahami lebih obyektif dan realistis tentang bagaimana dan sejauhmana tuntutan kebutuhan akan keamanan serta pengelolaan/penggunaan Satpam yang berkembang di masyarakat, sehingga jabaran dan penerapan program pembinaan Satpam seperti yang ditugasi oleh Undang-Undang No. 28 tahun 1997 itu tidak hanya terbatas dan sebatas pada perumusan prinsip-prinsip umum pembinaan saja, akan tetapi secara lebih spesifik mencakup operasionalisasi pembinaan Satpam. Pendayagunaan Satuan Pengamanan memberikan penelusuran yang lebih jauh, sebagai upaya meningkatkan mutu pengamanan swakarsa di lingkungan pemukimanpemukiman dan kawasan terpadu dengan mengintegrasikan koordinator pengamanan dalam suatu manajemen kawasan masyarakat swakarsa, dipandang perlu untuk memahami dan mengenali pola-pola pengamanan yang cenderung bersifat spesifik dengan memahami sikap dan pandangan dari obyek dan subyek yang akan dibina. Sebab, pengelolaan sistim pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa, sangat mengandalkan pemahaman dan pengenalan atas pola pengamanan keamanan yang berlangsung di masyarakatt. Kemudian, dalam hubungan-hubungan kerja dengan instansi terkait, khususnya di dalam rangka memelihara hubungan antara manajemen kawasan pemukiman dengan pihak-pihak terkait maka perlu dibentuk "Consultative Group" dan "Traffic Board" Pola kemitraan ini secara khusus akan bermanfaat untuk menangani kasus-kasus kejahatan ataupun penanggulangan kasus-kasus laka lintas.

Abstrak :
Masalah keamanan dan stabilitas kawasan merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Pada saat itu, isu keamanan dianggap sebagai isu yang sensitif. Namun dalam perkembangannya, isu keamanan tidak bisa dihindarkan sebagai suatu agenda kerjasama ini. Ide pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN (APSC) pada tahun 2015 merupakan perwujudan salah satu pilar Komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN dan mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Tesis ini membahas peningkatan kapabilitas militer negara-negara ASEAN dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 (2007-2014). Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kapabilitas militer negara-negara ASEAN adalah kebangkitan Cina. Negara-negara ASEAN mencoba untuk merespon kebangkitan Cina sebagai upaya dari deterrence menghadapi kebangkitan Cina tersebut. ......Security and stability of the region are factors underlying the establishment of the ASEAN as a regional organization in Southeast Asia. At that time, the issue of security was considered as a sensitive issue. However, in its development, security issues cannot be avoided as this cooperation agenda. The idea of the establishment of the ASEAN Political-Security Community (APSC) in 2015 is a manifestation of one of the pillars of the ASEAN Community (ASEAN Community) which aims to accelerate the political security cooperation in ASEAN and establishes peace in the region, including the international community. This thesis discusses increasing military capabilities of ASEAN countries towards ASEAN Community 2015 (2007-2014). One of the factors that led the arms buildup among ASEAN countries is the rise of China. ASEAN countries are trying to respond to the rise of China as an effort of deterrence to face the rise of China.

Abstrak :
Keamanan sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi baik yang bergerak dibidang produksi barang maupun jasa termasuk didalamnya adalah universitas, kontruksi berpikirnya adalah bahwa suatu organisasi mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuan, namun ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengganggu kepentingan tercapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti sangat dibutuhkan untuk mencegah tenjadinya hal-hal yang mengganggu kepentingan organisasi dalam mencapai tujuan, karena bentuk pengamanan yang digunakan berbentuk fisik maka dinamakan Manajemen Sekuriti Fisik. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta merupakan Salah satu universitas swasta di Yogyakarta yang bertanggung-jawab menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pcngabdian kepada masyarakat dengan senantiasa mengedepankan mutu hasil didik agar mampu bersaing dan mengisi peluang dalam bursa tenaga kerja serta menciptakan lapangan kerja. Pihak kampus telah menyelenggarakan Manajemen Sekuriti Fisik dalam rangka melindungi fasilitas, para tamu dan seluruh sivitas akademika berupa pembentukan Satpam, pos jaga, alat komunikasi, akses kontrol, pager kampus, penerangan dan kunci, tetapi tindak pidana yang cukup menonjol baik yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar masih terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik belum optimal. Saran yang saya ajukan untuk mencegah terjadinya gangguan (tindak pidana) dan meningkatkan keamanan kampus adalah pembenahan pada penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik yang mencakup organisasi dan sekuriti fisik itu sendiri. Organisasi perlu dibenahi, mulai dari komitmen pimpinan terhadap sekunti (security awareness), kualifikasi personil pada Bagian Pengamanan Kampus, job description dan komunikasi yang efektif baik intern maupun ekstern. Universitas mempunyai karateristik yang berbeda dengan instansi lainnya seperti perusahaan, perkantoran bahkan lingkungan pendidikan pada tingkat dibawahnya seperti SMU, SLTP maupun SD, dimana lalu-Iintas orang dan kendaraan yang keluar masuk kampus bisa terjadi setiap menit bahkan detik. Fungsi akses kontrol menjadi sangat penting sehingga harus didukung oleh elemen sekuriti fisik yang lain seperti CCTV, jumlah dan kualitikasi Satpam serta penerapan disain Iingkungan untuk mencegah terjadinya kejahatan (crime prevention through environmental design) dan membuat situasi menjadi tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan (situational crime prevention), dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kejahatan yang terjadi di lingkungan Kampus UPN “Veteran” Yogyakarta dapat dicegah dan kerugian dapat diminimalisir.

---

Security is badly needed by both manufacturing and service industries including universities. The bottom line is that any organization in any industry tries its best to achieve its goal. However, goal achievement is often hindered by certain disturbing parties. Security management is definitely needed to prevent the disturbing parties form functioning. Because the management form used is physical, it is called Physical Security Management Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta is a private university in Yogyakarta. It is responsible for conducting education, research and social services to produce the bcst quality graduates who can compete in the job markets and even create jobs. '1`he university management has provided physical security management to protect its facilities, guests, students, lectures and staff by providing security guards, security posts, means of security communication, control access, fences, lighting and keys. Noticeable criminal conducts done by both insiders and outsiders yet still happen due to the fact that the security management is not maximized. I suggest that the university should rejuvenate its physical security management and organization. The university security organization needs its head to bc more committed, the qualifications of security guards should meet certain standards, clear job descriptions, and effective internal and external communication. University is different fiom other offices, elementary, junior and senior high schools. People can come and go every single minute even second. The function of access control becomes paramount. CCTV is therefore a must, enough qualified security guards and the application of crime prevention through envirorunental design and situational crime prevention. The prevention measures taken are expected to prevent the criminal conducts in UPN Veteran Yogyakarta and further losses fiom happening.

Abstrak :
Perang proxy telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non negara. Kepentingan nasional negara negara besar dalam rangka struggle for power dan power of influence mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya. Indonesia dalam menghadapi strategi proxy war menjaga keamanan nasionalnya dari upaya disintegrasi dapat dihilangkan sehingga integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Dalam menjaga integrasi bangsa tersebut maka Indonesia perlu melakukan kontra proxy. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan proxy war. Keabsahan dan keterandalan data dilakukan dengan triangulasi referensi. Hasil studi menunjukkan bahwa kontra proxy war dilakukan dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan Opus Dei atas Indonesia, melakukan kebijakan yang tidak materialistik dan untuk kepentingan orang banyak (pro bono), dan menjaga keharmonian Indonesia.

Abstrak :
Bergesernya ancaman konvensional kedalam bentuk ancaman non-konvensional merupakan ancaman besar bagi Indonesia. Ancaman non-konvensional berupa perang proxy sudah dan tengah dijalankan di Indonesia kedalam beberapa bentuk, termasuk didalamnya adalah konflik internal. Jumlah konflik internal, baik horizontal maupun vertikal yang semakin meningkat sejak era reformasi dapat saja terjadi karena memang ada pengaruh dan kepentingan asing. Perang proxy cenderung lebih dipilih oleh kelompok kepentingan karena biayanya yang murah dibandingkan perang konvensional, akan tetapi dampak dan daya hancurnya sangat signifikan. Memang menjadi sulit apabila pemerintah mencoba melihat apakah konflik terjadi secara alamiah atau ada unsur kesengajaan (by designed). Untuk itu perlu melakukan pemetaan konflik internal yang telah dan sedang terjadi di berbagai bidang, khususnya di luar bidang militer. Pemetaan ini akhirnya akan menuntun pemerintah, terlebih aparat keamanan dalam menelusuri aktor dan kelompok-kelompok kepentingan. Konflik internal saat ini memang dilatarbelakangi oleh berbagai aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya, yang berpotensi menjadi perang proxy di Indonesia. Akhirnya, perang proxy akan tetap dipilih oleh aktornya mengingat sumber daya yang digunakan (manusia dan alam) adalah milik negara yang dituju. Posisi Indonesia yang strategis, serta besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, membuat Indonesia akan selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman perang proxy.

Abstrak :
Kondisi kawasan perbatasan Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, dan keberadaan dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan Identitas baik etnis maupun agama, menjadi tantangan dalam keberlangsungan kehidupan sosial di wilayah perbatasan. Dari aspek Kajian Pertahanan, dinamika tersebut dapat menjadi sasaran potensial terjadinya Perangproxy (Proxy War) melalui Kawasan Perbatasan. Sehingga diperlukan adanya penguatan implementasi nilai-nilai Bela negara dalam menghadapinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi nilai-nilai bela negara di perbatasan Desa Sungai Limau dalam menghadapi berbagai tantangan berupa ancaman perang proxy yang rentan terjadi dewasa kini, dengan menggunakan pisau analisis konsepsi Bela Negara dan Perang proxy serta Konsepsi Masyarakat perbatasan. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai bela negara masyarakat perbatasan Desa Sungai Limau yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan yaitu adanya sikap dan praktik kesadaran berbangsa dan bernegara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus alat pemersatu yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mampu menjadi modal dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman proxy war di daerah perbatasan.

Abstrak :
Artikel ini dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran tentang pentingnya mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup agar bangsa Indonesia tidak semakin terjebak dalam masalah kebangsaan. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan masyarakat Indonesia dihadapkan kepada beberapa persoalan kebangsaan, misalnya konflik horisontal, krisis moral, kesenjangan ekonomi, dan ancaman disintegrasi. Semua persoalan ini berpotensi mengundang terjadinya perang proxy. Artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan dan pengamatan singkat terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Artikel ini menggunakan kerangka pemikiran tiga dimensi ideologi yaitu dimensi realitas, idealis, dan fleksibelitas. Studi ini menyimpulkan bahwa aktualisasi Pancasila dapat menjawab tantangan kebangsaan di Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini tentang efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP), melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal dengan memberikan kewenangan kepolisian terbatas bagi BUJPP yang dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan jasa pengamanan.

Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan kegiatan pembinaan normatif yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BUJPP dalam bentuk kegiatan audit guna menentukan Iayak atau tidaknya BUJPP diberikan rekomendasi izin usaha jasa pengamanan, pembinaan satpam BUJPP sebagai unsur terdepan pelaksana kewenangan kepolisian terbatas balk bertindak preventif maupun represif, kegiatan registrasi dan penerbitan KTA satpam untuk memberikan statusnya sebagai anggota satpam, melakukan sambang ke BUJPP untuk melihat perkembangan pelaksanaan usaha jasa pengamanan.

Masalah penelitian tesis ini adalah tenting fungsi pembinaan oieh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BWPP untuk memberikan kewenangan kepolisian terbatas yang dipercaya dalam memberikan jasa pengamanan melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal antara petugas Biro Binamitra sebagai pembina dengan BUJPP sebagai yang dibina, dan fokus masalah penelitian pads kegiatan pembinaan normatif.

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan, bahwa kewenangan kepolisian terbatas yang diberikan kepada BUJPP hares melalui proses pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal yang dilaksanakan oleh Kasubbag Wasjaspam, Kasubbag Satpam, dan Kasubbag Kamling Biro Binamitra Polda Metro Jaya yang secara bersama-sama melaksanakan segi-segi tugas pokoknya untuk membimbing, mendorong, mengarahkant BUJPP sesuai pedoman atau acuan yang berlaku baik UU No 2 Tahun 2002 tentang Polrii maupun Juklap-Juklap Kapolri.

Melalui pembinaan nomiatif, maka BUJPP melalui satuan-satuan pengamanan yang dimilikinya dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan penugasannya, mampu mengatasi masalah dengan pengetahuan yang dimiliki, dan dengan kewenangan kepolisian terbatas dapat bertindak mewujudkan suasana kondusip dan mencegah terjadinya gangguan kriminalitas yang dapat merugikan masyarakat maupun orang-orang yang beraktivitas di lokasi pengamanan.

---

The thesis discusses the effectiveness of founding efforts conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on Security and Securing Corporations (BUJPs) through normative founding and founding the personal relationship by conferring limited policing authorities to BUJPs which are trusted by public in providing security and securing services.

The thesis aims at showing the normative founding activities conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on BUJPs in a form of auditing activity in order to determine whether a BUJP deserves a license; founding BUJP security officers as the pioneer of implementing limited policing authorities given, either preventive or repressive measures; registration and issuing identification cards for security officers; and visiting BUJPs in order to look at the implementation of security and securing services.

The results of the research reveal that the limited policing authorities must be given to BUJPs through a process of normative founding and guiding the personal relationship conducted by the Head of Sub-unit of Security Service Oversight, the Head of Sub-unit of Security, and the Head of Sub-unit of Surroundings Security of Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police that altogether implement their main duties to guide, encourage and direct BUJPs in accordance with the existing guidelines such Law No. 2/2002 regarding Indonesian National Police (INP) or other instructions of the chief of INP. Through normative founding, BUJPs can work properly. Using the limited policing authorities, BUJP's can create conducive surroundings and prevent criminal disturbances.