Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negara yang dikelola dalam mekanisme APBN dan berada dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam perspektif hukum keuangan publik dan bagaimana pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU berdasarkan mekanisme APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memungut PNBP yang berasal dari jenis pelayanan jasa hukum Badan Hukum, Perdata umum, Notariat, Harta Peninggalan, Fidusia, Pengambilan Sidik Jari untuk Dirumus, Partai Politik, Pewarganegaraan, Status Kewarganegaraan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Badan Usaha Nonbadan Hukum. Adapun pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU telah sesuai dengan mekanisme APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta memenuhi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. ......Non-Tax Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) in Indonesia, is accounted as state receivables that is managed by the mechanism of State Budgeting and it is in the field of State Financing. This research is meant as an effort to determine how Non-Tax Revenue management in Directorate General for Legal Administrative Affairs in the perspective of Public Financial Law and how the Directorate General for Legal Administrative Affairs manages the Non-Tax Revenue through the mechanism of State Budgeting. In conducting such research, we are utilizing the normative juridical approach that is supported by several field studies. The research concluded that due to the regulating law in Indonesia, Directorate General for Legal Administrative Affairs have the authority to collect Non-Tax Revenue from the services provided in the field of and related to Corporation, Private Law, Notary, Inheritance, Fiduciary, Dactylography, Political Party, Citizenship, Civil Servant Investigators, and Non-Legal Entity affairs. In that sense, the management of Non-Tax Revenue in Directorate General for Legal Administrative Affairs have been in line and in accordance to the mechanism of State Budgeting that includes planning, implementing, and responsible in fulfilling the main principle of Good Governance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Hal itu, diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain pajak, penerimaan negara bukan pajak memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan pendapatan Negara dari sektor penerimaan Negara bukan pajak.

Permasalahan yang dapat diungkap adalah bagaimanakah aspek hukum dan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (Tinjauan kewenangan BPKP) dan hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam peningkatan penerimaan negara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk memahami hukum dipandang hanya sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis berupaya menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan perhitungan secara statistik.

Lokasi penelitian di Jakarta tempat berkedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi dokumen atau kepustakaan (data sekunder) yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan cakupan penelitian ini.

Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan teori welfare state dalam upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak menunjukkan bahwa upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP, dapat meningkatkan penerimaan negara untuk kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya peningkatan penerimaan Negara bukan pajak yang dilakukan BPKP ini, dapat mengurangi penyalahgunaan pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan menemukan potensi penerimaan Negara bukan pajak baru. Kendala atas peningkatan penerimaan Negara bukan pajak disebabkan oleh perubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang- Undang Pemerintahan Daerah serta lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah menyebabkan penerimaan Negara dari sektor penerimaan Negara bukan pajak menjadi tidak maksimal sehingga mengurangi manfaat yang dapat diterima masyarakat.

---

Abstract
Non-Tax State Revenue is the entire central government revenue which is not originating from tax. It is regulated by the Law Number 20 Year 1997 concerning Non-Tax State Revenue. Besides tax, Non-Tax State Revenue also has important meaning and role in the financing of state governance and national development. Therefore, the increasing of state revenue from non-tax sector is necessary.

The issues that can be exposed are how the legal aspects and efforts of increasing Non-Tax State Revenue by the Finance and Development Supervisory Agency as the internal auditor of the Indonesian government and what are the matters which become obstacles in increasing Non-Tax State Revenue.

This study is a qualitative research with a normative juridical approach which is intended to understand law reviewed only as regulations or principles. The specification of descriptive analytical research seeks to describe in detail the social phenomena which become main issue without making hypotheses and statistical calculations.

The research took place in Jakarta where the Finance and Development Supervisory Agency as one of the government?s internal auditor which performs internal supervision of state financial accountability through audit, review, evaluation, monitoring, and other supervisory activities is located. The collection of the data is done by documents or literature study (secondary data) which can provide the information relating to the scope of the study.

Based on the welfare state theory, the efforts taken by the Finance and Development Supervisory Agency in increasing Non-Tax State Revenue may increase state revenue for the public benefit and welfare. These efforts can also reduce the misuse of the Non-Tax State Revenue management and discover other potential Non-Tax State Revenue.

The constraints of increasing Non-Tax State Revenue are caused by the amendment of the law concerning State Finance, the law concerning the Audit of the Management and Accountability of the State Finance, and the law concerning Regional Government and the weakness of the government internal control system. These constraints led to the low optimization of state revenue from the Non-Tax State Revenue, thereby reducing the benefits to be received by the public.

Abstrak :
Tesis ini membahas jenis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Bentuk Pemberian Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Tesis ini lebih menitikberatkan pada pembahasan terkait status dari Biaya Operasional Pencapaian Target Dan Pemberian Operasional Intensifikasi PNBP, apakah biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk tunjangan dan apakah penggunaan dana PNBP bisa digunakan untuk pembayaran tunjangan.

---

This thesis discusses the types of legislation governing the management of non tax revenues in particular use of Non Tax State Revenue Fund non tax revenues in the form of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification At Ministry of Communications and Information Technology This thesis is focused on the discussion regarding the status of Giving And Granting Of Operational Target Achievements And Operating Costs Intensification whether these costs can be categorized as a form of allowances and whether the use of non tax revenues could be used to fund the payment of benefits.