Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh transfer tidak bersyarat,pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto dan jumlah pendudukterhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selamaimplementasi desentralisasi fiskal. Berdasarkan spesifikasi model pengeluaranpemerintah daerah, keberadaan flypaper effect dideteksi dengan membandingkankoefisien regresi transfer tidak bersyarat dan pendapatan asli daerah menggunakanpendekatan ekonometrika model data panel untuk 10 kabupaten/kota di ProvinsiJambi selama 2001-2008. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan transfertidak bersyarat, PAD, PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaranpemerintah kabupaten/kota, sedangkan variabel jumlah penduduk memberikanhasil yang sebaliknya. Selanjutnya hasil perbandingan koefesien regresi transfertidak bersyarat dengan pendapatan asli daerah memberikan kesimpulan adanyaflypaper effect pada pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi

---

ABSTRACTThis research is intended to know the influence of unconditional grants, localrevenue, local GDP and the size of population on local government’s expenditurein Jambi Province for the implementation of fiscal decentralization. Based on thelocal government’s expenditure model specification, the existence of flypapereffect was detected by comparing the regression coefficients of unconditionalgrants and local revenue using econometric approach of panel data model from 10districts/municipality in Jambi Province during 2001 to 2008. The result of fixedeffect model estimation show that unconditional grants, local revenue, local GDPsignificantly affect on expenditure of government’s districts/municipalitygovernment’s expenditure, while the variable of population has not significantaffecting on local government’s expenditure. In addition, the comparison of theregression coefficients of unconditional grants and local revenue indicates theexistence of flypaper effect on the districts/municipality government’sexpenditure in the Province of Jambi during the period"

"ABSTRAKSejak tahun 1990an, berbagai negara di Asia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menanggulangi kesenjangan pendapatan yang kian memburuk di masyarakat. Akan tetapi, evaluasi terhadap kebijakan ini sendiri masih menghasilkan kesimpulan yang beragam. Beberapa ahli berpendapat bahwa fiskal desentralisasi dapat memperparah kesenjangan pendapatan di daerah karena pemerintah pusat tidak lagi memegang kendali untuk mendistribusikan pendapatan nasional secara merata ke daerah. Di lain pihak, kebijakan desentralisasi fiskal justru dipandang sebagai salah satu cara mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan karena kebijakan ini memberi insentif berupa kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Guna mengetahui evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah, penelitian ini melakukan analisis kuantitatif pada level nasional dengan menggunakan data 25 provinsi meliputi periode sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi fiskal (1994-2000 dan 2001-2010). Hasil analisis pada sisi pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan daerah. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan regional menurun pada periode setelah kebijakan desentralisasi diterapkan. Disamping itu, guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil estimasi pada tingkat nasional, dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif (regresi) pada tingkat provinsi, yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

---

ABSTRACTSince 1990s, many Asian countries implemented a decentralization reform of their government system. One of the purposes of this reform was to mitigate the increasing income disparity. The evaluation of this policy is, however, contradictory. Many scholars argued that a fiscal decentralization increased regional income disparity because the central government lost its power to redistribute the national income. On the other hand, it was insisted that decentralization decreased regional income inequality because it could enhance the efforts of local government to improve the economic performance of their region. To come to a plausible evaluation, this study conducts an empirical analysis of the effect of fiscal decentralization on regional income equality in Indonesia, where a radical decentralization reform was implemented in 2001. Using panel data of 25 provinces in this country, this study conducts a regression analysis of the data for the period before and after the reform (1994 to 2000 and 2001 to 2010). Our analysis shows a negative correlation between fiscal decentralization and regional income disparity, which means that the former reduced the latter. On top of this national level analysis, we did research on Yogyakarta Province to know more precisely the process and meaning of the decentralization reform in Indonesia."

"Summary:This reprinted edition of a classic and truly seminal book, written by one of the leading thinkers in the field, represents the first comprehensive treatment of the economic theory of multi-level government."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas Analisis Pendapatan Daerah dengan menyoroti pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten Tahun 2015 yang realisasinya jauh di bawah target yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapatan daerah dan memberikan jawaban atas realisasi pajak yang masih di bawah targetnya dengan meninjau faktor-faktornya. Teori yang digunakan adalah administrasi perpajakan daerah, manajemen pendapatan asli daerah, dan perpajakan otomotif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah seluruh tahapan kebijakan pajak telah dilaksanakan sesuai standard/peraturan-peraturan yang ada, namun masih terdapat kekurangan; belum optimalnya tahap identifikasi karena belum maksimal menggunakan data potensi dan tahap assessment karena pelaksanaannya masih belum mencerminkan kondisi yang paling adil. Penegakan hukum merupakan akar masalah yang paling dominan menjadi penyebab realisasi penerimaan PKB masih jauh dari target yang direncanakan.

---

ABSTRACT

This thesis analized local revenue by highlighting automotive taxation of Banten province in 2015 which realization was under the target. This study aimed to describethe local revenue of automotive taxation in Banten Province and answers why realization of the tax was still far below the target by reviewing the factors underlying it. The theories used in this study were local tax administration, local own-source revenue management, and automotive taxation. This research approach was qualitative approach. In addition the data were collected by studying literature/documents and conducting in-depth interviews. Results of this study showed that all stages covering tax policy have been implemented according to existing standards/regulations, but there were still shortcomings; less optimal phase of the identification because of not fullest using potentian tax data and phase of assessment because of its implementation was still doesn't reflect the fairest condition. Law enforcement is the main cause of realization of the tax which was still far below the target."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sanksi penundaan Dana Alokasi Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sanksi Penundaan DAU merupakan sanksi yang diberikan kepada daerah yang telat menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Pada implementasi tahun 2011 hingga 2015 terjadi kenaikan atau penurunan terhadap daerah yang dikenakan sanksi penundaan. Metode penelitian yang digunakan adalah post positivist. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hambatan yang ditemui oleh DJPK seperti gangguan sinyal dan kuantitas serta kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Selain itu faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor sumber daya dan faktor komunikasi antar organisasi. Faktor lain yang ditemukan dan juga mempengaruhi implementasi yaitu faktor politis, mutasi di daerah, dan ketidaksiapan daerah terhadap kebijakan baru.

---

ABSTRACTThis research purpose to see how implementation of fine rsquo s delay of General Purpose Transfer and the factors that influence it. Fine rsquo s delay of DAU is fine given to regions that are late in submitting their financial statements to the central government. In the implementation of the year 2011 to 2015 occur an increase or decrease to regions that subject to fine rsquo s delay. Research method used is post positivist. The result of this research is that implementation of the policy is not running well despite. It rsquo s can be seen from the obstacles encountered by DJPK such as disturbance and quality of existing human resources. In addition, the factors that influence is political factors, mutations in the regions, and unpreparedness in regionsto against the new policy."

"Keterbatasan dana yang dimiliki baik oleh Pemerintahmaupun perusahaan telah mendorong keduanya untuk mencarialternatif sumber pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhanpembiayaannya. Obligasi sebagai surat pengakuan utangsekaligus instrumen untuk berinvestasi dianggap sebagaialternatif yang paling tepat untuk menghimpun dana dalamwaktu yang singkat. Obligasi dapat diterbitkan baik olehPemerintah yaitu Obligasi Negara maupun oleh perusahaanyaitu Obligasi Perusahaan. Perbedaan emiten dalampenerbitan Obligasi Negara dan Obligasi Perusahaanmenyebabkan perbedaan dalam mekanisme penerbitan keduaobligasi tersebut ditinjau dari kerangka yuridis yangmelandasinya. Obligasi Negara merupakan salah satuinstrumen dari Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkanberdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang SuratUtang Negara. Penerbitan Obligasi Negara dilakukan melaluimekanisme Lelang di pasar perdana dan melalui mekanismeLelang dan Non-Lelang di pasar sekunder dengan melibatkanBank Indonesia dalam penerbitan, penjualan dan pembelianserta penatausahaannya. Obligasi Perusahaan merupakan salahsatu efek yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Penerbitan dilakukanmelalui proses penawaran umum berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal,kemudian dilanjutkan dengan perdagangan di pasar perdanadan di pasar sekunder. Perbedaan kerangka yuridis ini padaakhirnya menyebabkan perbedaan dalam perlindungan hukumbagi pemegang Obligasi Negara dan pemegang ObligasiPerusahaan. Namun demikian, baik Obligasi Negara maupunObligasi Perusahaan sama-sama melibatkan Badan PengawasPasar Modal (Bapepam) dalam penerbitannya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dan pengeluaran kesehatan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap harapan hidup masyarakat di daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan sampel 204 kabupaten/kota di Indonesia. Titik 1996 dan 1999 digunakan sebagai representasi sebelum menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan periode 2005 dan 2006 digunakan sebagai representasi setelahnya implementasi kebijakan desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode Random Effect Model (MER). Hasil regresi menunjukkan pengeluaran itu kesehatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harapan hidup masyarakat di wilayah kabupaten/kota di Indonesia. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal telah efek positif dan signifikan terhadap harapan hidup orang-orang di daerah tersebut kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dapat memaksimalkan potensi masing-masing daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga peningkatan sumber pendapatan diharapkan dapat meningkatkan pengeluaran kesehatan. Dampak kebijakan desentralisasi fiskal terhadap usia harapan hidup dapat terjadi digunakan sebagai referensi oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia untuk mengevaluasi sistem desentralisasi fiskal yang telah diterapkan.

---

Health expenditure influence of fiscal decentralization policies on community life expectancy in district/city areas in Indonesia by using per capita GRDP as a variable control. This study uses a sample of 204 districts/cities in Indonesia. Points 1996 and 1999 were used as representations before implementing fiscal decentralization policies and the periods 2005 and 2006 were used as representations afterwards the implementation of fiscal decentralization policies. This study uses panel data regression using the Random Effect Model (MER) method. Regression results indicate that health spending does not have a significant effect on peoples life expectancy in the district/city in Indonesia. The impact of fiscal decentralization policies has positive and significant effects on the life expectancy of people in the area regencies/cities in Indonesia. District/city governments in Indonesia can maximize the potential of each region such as Regional Original Revenue (PAD) so that an increase in revenue sources is expected to increase health expenditure. The impact of fiscal decentralization policies on life expectancy can occur used as a reference by district/city governments in Indonesia to evaluate the fiscal decentralization system that has been implemented."