Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah daerah di Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk memahami isu ini, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk memahami dampak dana transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Namun, penelitian yang sudah ada hanya fokus pada dampak dari realisasi dana transfer. Studi ini menguji secara empiris pengaruh ekspektasi transfer terhadap perilaku belanja pemerintah daerah. Analisis empiris ini menggunakan seperangkat variabel ekonomi dan politik sebagai proxy ekspektasi transfer di 426 pemerintah daerah di Indonesia sepanjang 2009-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa alokasi dana transfer, meskipun telah diatur secara formal oleh Peraturan Pemerintah, dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik di luar formula. Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa ekspektasi transfer merupakan faktor yang relevan dalam memengaruhi belanja pemerintah daerah. Peningkatan ekspektasi transfer berasosiasi dengan meningkatnya belanja pemerintah daerah pada seluruh jenis dan fungsi. Pemerintah daerah yang berekspektasi mengalami kenaikan transfer cenderung memiliki tingkat belanja yang lebih tinggi.

---

Fiscal decentralization in Indonesia is characterized by high dependency of local governments on transfer funds from the central government as a source of revenue. In order to understand the behavior of local governments in spending transfer funds, a substantial amount of work has been done to estimate the impact of transfer funds on local government spending. However, existing research has so far only focused on the impact of the realization transfer funds. This study examines empirically the role of transfer expectation in affecting local government spending behavior. The empirical analysis employs a set of political and economic variables to proxy transfer expectations in 426 local governments in Indonesia across 2009-2018. This research found that transfer allocation, even when enshrined in a law, appear to be influenced by economic dan political factors beyond the formula. The analysis also confirms that transfer expectations are relevant determinant of local government spending. Our findings suggest that an increase in expected transfers is associated with increase in local government spending across type and functions. Local governments expecting a higher level of transfer tend to react with a higher level of expenditure."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas implementasi kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan mekanisme implementasi bahwa PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana terlaksana dengan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan berupa kurang sosialisasi kepada masyarakat dan terdapat kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of Government policy on submission of VAT Borne vegetable oil packaging simple Within the country. This research is qualitative research descriptive. This research result describe mechanism implementation that vat borne government on cession cooking oil packaging simple done with less Well. It is because of the barriers in the form of less socialization to the public and there are cheating that can be caused financial loss to the state."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh transfer tidak bersyarat, pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama implementasi desentralisasi fiskal. Berdasarkan spesifikasi model pengeluaran pemerintah daerah, keberadaan flypaper effect dideteksi dengan membandingkan koefisien regresi transfer tidak bersyarat dan pendapatan asli daerah menggunakan pendekatan ekonometrika model data panel untuk 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama 2001-2008. Hasil estimasi model fixed effect menunjukkan transfer tidak bersyarat, PAD, PDRB berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah kabupaten/kota, sedangkan variabel jumlah penduduk memberikan hasil yang sebaliknya. Selanjutnya hasil perbandingan koefesien regresi transfer tidak bersyarat dengan pendapatan asli daerah memberikan kesimpulan adanya flypaper effect pada pengeluaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

---

This research is intended to know the influence of unconditional grants, local revenue, local GDP and the size of population on local government’s expenditure in Jambi Province for the implementation of fiscal decentralization. Based on the local government’s expenditure model specification, the existence of flypaper effect was detected by comparing the regression coefficients of unconditional grants and local revenue using econometric approach of panel data model from 10 districts/municipality in Jambi Province during 2001 to 2008.

The result of fixed effect model estimation show that unconditional grants, local revenue, local GDP significantly affect on expenditure of government’s districts/municipality government’s expenditure, while the variable of population has not significant affecting on local government’s expenditure. In addition, the comparison of the regression coefficients of unconditional grants and local revenue indicates the existence of flypaper effect on the districts/municipality government’s expenditure in the Province of Jambi during the period."

"Sejak tahun 1990an, berbagai negara di Asia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Salah satu tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menanggulangi kesenjangan pendapatan yang kian memburuk di masyarakat. Akan tetapi, evaluasi terhadap kebijakan ini sendiri masih menghasilkan kesimpulan yang beragam. Beberapa ahli berpendapat bahwa fiskal desentralisasi dapat memperparah kesenjangan pendapatan di daerah karena pemerintah pusat tidak lagi memegang kendali untuk mendistribusikan pendapatan nasional secara merata ke daerah. Di lain pihak, kebijakan desentralisasi fiskal justru dipandang sebagai salah satu cara mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan karena kebijakan ini memberi insentif berupa kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Guna mengetahui evaluasi kebijakan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah, penelitian ini melakukan analisis kuantitatif pada level nasional dengan menggunakan data 25 provinsi meliputi periode sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi fiskal (1994-2000 dan 2001-2010). Hasil analisis pada sisi pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan ketimpangan pendapatan daerah. Hal ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan regional menurun pada periode setelah kebijakan desentralisasi diterapkan. Disamping itu, guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai hasil estimasi pada tingkat nasional, dilakukan analisis kualitatif dan kuantitatif (regresi) pada tingkat provinsi, yaitu Provinsi DI Yogyakarta.

---

Since 1990s, many Asian countries implemented a decentralization reform of their government system. One of the purposes of this reform was to mitigate the increasing income disparity. The evaluation of this policy is, however, contradictory. Many scholars argued that a fiscal decentralization increased regional income disparity because the central government lost its power to redistribute the national income. On the other hand, it was insisted that decentralization decreased regional income inequality because it could enhance the efforts of local government to improve the economic performance of their region.

To come to a plausible evaluation, this study conducts an empirical analysis of the effect of fiscal decentralization on regional income equality in Indonesia, where a radical decentralization reform was implemented in 2001. Using panel data of 25 provinces in this country, this study conducts a regression analysis of the data for the period before and after the reform (1994 to 2000 and 2001 to 2010). Our analysis shows a negative correlation between fiscal decentralization and regional income disparity, which means that the former reduced the latter. On top of this national level analysis, we did research on Yogyakarta Province to know more precisely the process and meaning of the decentralization reform in Indonesia."

"ABSTRAKPerkembangan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan pada kedudukan Kecamatan dan Desa. Perubahan kedudukan ini berimplikasi pada berubahnya pola hubungan antara pemerintah Kecamatan dan Desa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara pemerintahan Desa Bendungan, Desa Banjarsari dan Desa Bojong Murni dengan pemerintah Kecamatan Ciawi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan lokus penelitian dilakukan dengan melihat beberapa pertimbangan (purposive sampling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini hubungan antara Pemerintah Desa Bendungan, Desa Banjarsari dan Desa Bojong Murni dengan Pemerintah Kecamatan Ciawi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar pemerintahan yaitu human relations, kompetensi SDM, struktur politik lokal dan perubahan sosial.

---

ABSTRACTThe development of decentralization in Indonesia has brought a change inthe position of subdistrict and village government. The position change hasimplications for the changing pattern of the intergovernmental relations betweenthe subdistrict and village government. The purpose of this study was to analyzesthe intergovernmental relations between the village government of Bendungan,Banjarsari and Bojong Murni with Ciawi subdistrict government and analyzes thefactors that influence it. This study uses a post-positivist approach and descriptivetype of research. Selection locus of research done to see some consideration(purposive sampling). The research results showed that during this time theintergovernmental relationship between the village government of Bendungan,Banjarsari and Bojong Murni with Ciawi subdistrict government has not runoptimally. It is caused by several factors that affect the intergovernmental relationssuch as human relations, human resource competencies, local political structuresand social change."

"Indonesia menerapkan sistem Transfer ke Daerah sejak 1999. Sistem Transfer ke Daerah menghadapi situasi permasalahan terkait penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah di Indonesia dalam rangka penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini menyusun situasi permasalahan pada sistem tersebut dengan menggunakan Contingency Model Luder, 1992 . Penelitian ini menemukan bahwa penerapan akuntansi akrual di sistem Transfer ke Daerah didorong oleh pengaturan standar akuntansi pemerintahan yang mempengaruhi harapan dari pengguna informasi dan perilaku dari pembuat informasi. Kemudian, penerapan akuntansi akrual menghadapi beberapa kendala penerapan, seperti karakteristik organisasi, kualifikasi akuntan, dan ukuran yuridiksi. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah menggunakan Soft System Methodology SSM Checkland dan Poulter, 2006 . Rekomendasi tersebut adalah: reformulasi sistem alokasi, peningkatan efektivitas pertukaran data antara unit teknis dengan unit akuntansi, dan peningkatan kualitas pelaporan Transfer ke Daerah. Hasil dari penelitian ini sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, penelitian ini menunjukkan manfaat yang signifikan dari penerapan Contingency Model dan SSM untuk merekonstruksi kebijakan publik dalam konteks reformasi manajemen keuangan. Kedua, penelitian ini menyusun sebuah kerangka kera yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah.

---

Indonesia has implemented intergovernmental transfer system since 1999. Intergovernmental transfer system experienced problematical situations related to implementation of accrual accounting. This research aims to reconstruct Indonesia 39 s intergovernmental transfer system in order to implement accrual accounting. The study structured problematical situations in that system using Contingency Model Luder, 1992 . The study found that the implementation of accrual accounting in intergovernmental transfer system is stimulated by the setting of governmental accounting standards which affects expectation of users of information and behaviour of producers of information. Furthermore, implementation of accrual accounting faces some implementation barriers, such as organizational characteristics, qualifications of accountants, and size of jurisdiction. This research gives some recommendations to reconstruct that intergovernmental transfer system using Soft Systems Methodology SSM Checkland Poulter, 2006 . The recommendations are reformulating the allocation system, effectiveness enhancement of data exchange between technical and accounting units, and quality enhancement of intergovernmental transfer 39 s reporting. This research 39 s results are very important because of two main reasons. First, this research shows us the significant benefit of the appication of Contingency Model and SSM to reconstruct public policy in the context of financial management reform. Second, this research creates a framework that guides government to reconstruct their intergovernmental transfer system."

"Penelitian ini membahas Surat Perjanjian Sultan Ternate dengan Hindia Nederland SPSTDHN koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah ini merupakan surat perjanjian yang memuat peraturan hukum yang dibuat Belanda untuk ditetapkan di Ternate. SPSDTHN ditulis dengan aksara jawi yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat pada masa kini. Berkaitan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan edisi teks dan menjelaskan aspek hukum yang terdapat di dalam teks. Untuk mencapai tujuan itu, digunakan pendekatan filologi dan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPSDTHN adalah naskah tunggal sehingga metode edisi teks yang tepat digunakan ialah metode edisi kritis. Pembahasan aspek hukum yang dilakukan memperlihatkan kekuasaan Belanda dalam mengintervensi hukum di Ternate yang berkaitan dengan hukum peradilan, acara, pidana, dan perdata.

---

This research discusses Surat Perjanjian Sultan Ternate dengan Hindia Nederland SPSTDHN the National Library of the Republic of Indonesia collection. This manuscript is an agreement letter and contains legal rules for Ternate made by the Dutch. The purpose of this research is to present the text editions and explain the legal aspects contained in the text. To achieve that goal, philology and legal approaches are used. The result of this research indicate that SPSDTHN is a single manuscript so that the correct method of text editions that is used is a critical editions method. The discussion of the legal aspects shows Dutch power in intervening in the law of Ternate relating to judicial, procedural, criminal, and civil law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah benar terjadi fenomena flypaper effect atau tidak untuk studi kasus di Indonesia, menganalisis jenis belanja mana yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat, serta menganalisis perilaku pemerintah daerah dalam menanggapi apabila terjadi peningkatan atau pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Analisis pengaruh transfer pemerintah pusat terhadap belanja daerah dibagi menjadi nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten. Objek penelitian ini adalah 542 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 34 Pemerintah Provinsi, 93 Pemerintah Kota, dan 415 Pemerintah Kabupaten selama tahun 2011-2017. Variabel dependen yang digunakan, yaitu belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Sementara itu, variabel independen yang digunakan, antara lain DAU, DAK, DBH, PAD, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah PNS Daerah, variabel dummy DBH (1 = DBH Naik; 0 = DBH Turun), variabel dummy (1 = daerah maju ; 0 = daerah tertinggal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara nasional, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten dalam hal belanja modal dan belanja pegawai terjadi fenomena flypaper effect dan pemerintah daerah kurang menggali potensi penerimaan daerahnya. Respon pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat bersifat simetris, implikasinya pengurangan dalam transfer pemerintah pusat akan mengurangi belanja pemerintah daerah. Namun, untuk belanja barang dan jasa tidak terjadi fenomena flypaper effect dan peningkatan maupun pengurangan dari transfer pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan dalam merealisasikan belanja barang dan jasa. Belanja daerah yang paling dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat adalah belanja pegawai secara nasional.

---

This study aimed to test whether the true phenomenon of the flypaper effect or not to case studies in Indonesia, analyzing the type of expenditure which are the most affected by the intergovernmental transfer, analyze the behavior of the local government in response to an increase or a decrease in intergovernmental transfers from the Central Government. Analysis of intergovernmental transfer is divided into National, Provincial Government, City Government, and Regency Government. The object of the research is 542 local government consisting of 34 Provincial Government, 93 City Government, and 415 Regency Government during the years 2011-2017. The dependent variables used, i.e., capital expenditures, personel expenditures, goods and services expenditures. Meanwhile, the independent variable used, i.e., DAU, DAK, DBH, PAD, area, population, the number of civil servants of the region, dummy variables (1 = increased of DBH; 0 = decreased of DBH), dummy variables (1 = for developed regions; 0 = for underdeveloped regions). The results showed that the National, Provincial Government, City Government, and Regency Government in terms of capital expenditures and personel expenditures occurring phenomenon of flypaper effect and local government less seeking to find the potential PAD. Local government response to the intergovernmental transfer of Central Government are symmetrical, the implications of reduction in the transfer of Central Government will reduce local government spending area. However, for goods and services expenditures is not occurring the phenomena flypaper effect and the increase or reduction of the intergovernmental transfers from the Central Government has insignificant affect to the realization of expenditure goods and services. Type expenditures which most affected by the intergovernmental transfers from Central Government is personel expenditure nationally."

"Summary:This reprinted edition of a classic and truly seminal book, written by one of the leading thinkers in the field, represents the first comprehensive treatment of the economic theory of multi-level government."