Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Mujahidin Nuryadi
Kerjasama Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Dari Luar (Studi Kasus Brot Für Die Welt (Bfdw)) = Intelligence Cooperation in Facing External Threats (Case Study : Brot Für Die Welt (BFDW)
Abstrak :
Penelitian ini mengkaji kerjasama intelijen dalam merespon kehadiran non- government organization (NGO) asing, Brot Fur Die Welt (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis program-program NGO asing BFDW dengan mitra-mitra lokalnya di Indonesia dan sejauh mana program tersebut selaras dengan pembangunan di Indonesia dan tidak membahayakan kedaulatan negara republik Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BFDW mempunyai mitra-mitra lokal dengan tema-tema isu program pembahasan advokasi HAM, kemanusiaan, kesetaraan, peningkatan peran bagi perempuan dan lain-lain. Disamping ditemukan hasil penelitian bahwa BFDW merupakan salah satu NGO asing yang tidak mempunyai ijin prinsip maupun ijin operasional di Indonesia namun beroperasi di Indonesia melalui mitra-mitranya. TPOA (tim pengawasan orang asing) termasuk di dalamnya komunitas intelijen bersama dengan kementerian dan lembaga lain di Indonesia sudah merespon permasalahan ini. Namun, sampai hasil penelitian ini berakhir belum ada kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tindaklanjut temuan tersebut. Hasil penelitian juga menemukan kesimpulan bahwa banyaknya NGO-NGO asing yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu mengindikasikan banyaknya celah dalam UU keormasan sehingga banyak ormas asing yang memilih untuk tidak mendaftarkan diri di Kemenlu dan tetap bisa beroperasi di Indonesia. ......This research examines intelligence cooperation responding the presence of foreign Non Government Organizations BFDW (brut for the world) operating in Papua and several other regions in Indonesia. This research try to analyze the program of BFDW with it patners in Indonesia and to what extent these programs are in harmony with development in Indonesia and don?t endanger the sovereignity of the republic of Indonesia. The result of this study concluded that BFDW with its local patners has so many programs with the themes of programs issues on human rights advocacy, humanity, equality, increasing the role of women in public space. In addition research result found that BfdW does not have permission both from foreign ministry of Indonesia and from local government. TPOA (Foreign surveillance team) including intelligent community in Indonesia and intra government instution responded this issue. However until the final research done there had been no single policy carried out by government as a follow up to these findings. The results of the study also found the conclusion that the large number of foreign NGOs operating in Indonesia and not registering with the ministry of foreign aafair indicates that there are many loopholes in the law on organization. Many foreign NGOs choosed not to register themselves with the ministry of foreign affairs and they can still operated their programs throuch its local partners
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Helmy Suryo Dewanto
Penguatan Peran Perempuan Dalam Kegiatan Intelijen Pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai (DJBC) = Strengthening the Role of Women in Intelligence Activities at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE)
Abstrak :
Intelijen seharusnya tidak mengenal pembedaan berdasarkan gender. Namun kenyataannya pada berbagai organisasi intelijen, seakan – akan hal ini adalah pekerjaan laki – laki dan tidak memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk dapat berperan lebih banyak, apalagi untuk mencapai tingkat manajerial pengambil keputusan tingkat tinggi. Kondisi ini tergambar pada apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dimana budaya, perspektif, dan stigma yang ada masih beranggapan bahwa kegiatan intelijen sebagai dunia laki - laki.

Tujuan dari penelitian ini nantinya adalah untuk menganalisis bagaimana perempuan berperan dalam kegiatan – kegiatan intelijen serta penegakan hukum, bagaimana mereka seharusnya diperankan, apa manfaat keterlibatan perempuan, hambatan, kendala keterlibatan petugas perempuan dalam kegiatan pengawasan (intelijen dan penegakan hukum).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) dengan melakukan survey, studi pustaka, wawancara, pengamatan di lapangan, dan mengumpulkan data – data terkait penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa peran perempuan dalam kegiatan intelijen dan penegakan hukum di DJBC masih sangat terbatas dan belum maksimal, serta hambatan dan kendala petugas perempuan untuk dapat lebih terlibat dalam kegiatan pengawasan pada dasarnya bersumber dari faktor internal dan eksternal dari petugas tersebut. ......Intelligence should not recognize distinctions based on gender. However, in reality in various intelligence organizations, it is as if this is a man's job and does not provide sufficient space for women to be able to play more roles, let alone to reach high-level managerial decision-making levels. This condition is illustrated by what is happening at the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) where the existing culture, perspective, and stigma still think that intelligence activities are a man's world.

The purpose of this research later is to analyze how women play a role in intelligence and law enforcement activities, how they should be played, what are the benefits of women's involvement, obstacles, constraints on the involvement of female officers in surveillance activities (intelligence and law enforcement).

This study uses mixed research methods (mixed methods) by conducting surveys, literature studies, interviews, field observations, and collecting data related to this research.

The results of the study show that the role of women in intelligence and law enforcement activities at DGCE is still very limited and not optimal, and the obstacles and constraints for female officers to be more involved in oversight activities are basically sourced from internal and external factors of these officers.

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
James Fiedel Robot
Peran Aparat Intelijen TNI AD Dalam Mengatasi Aksi Terorisme Di Wilayah Bogor. = Army Intelligence Officers Role in Fighting Terrorism in Bogor
Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mengetehui bagaimana fungsi intelijen Angkatan Darat dalam mengatasi aksi terorisme dan bagaimana peran aparat Intelijen mengatasi aksi terorisme serta kewenangan satuan Intelijen Angkatan Darat dalam mengatasi aksi terorisme. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana peran serta masyarakat dalam mengatasi aksi terorisme di lingkungannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai permasalahan untuk mengatasi aksi-aksi terorisme yang terjadi sesuai dengan kenyataan di lapangan melalui sumber data dari informan atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untuk mengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyek penelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkait langsung dengan aparat/personel Intelijen di wilayah Bogor yang mempunyai peran dalam mengatasi aksi terorisme. Juga menggunakan teknik dokumentasi dengan mengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparat Itelijen di satuan dan staf intelijen di Kotama kewilayahan untuk mengatasi aksi-aksi terorisme melalui fungsi Intelijen Angkatan Darat yang diwujudkan dalam kegiatan intelijen atau Operasi Intelijen dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan memerlukan payung hukum yang kuat, yang menjadi dasar kegiatan atau operasi Intelijen Angkatan Darat di selenggarakan. Keterlibatan satuan dan staf Intelijen Angkatan Darat dalam mengatasi aksi terorisme pada prinsipnya tetap bermuara pada hukum sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa perang melawan terorisme dilakukan dalam kerangka hukum. Selain itu, perlu untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara untuk dapat memberikan kewenangan aparat Intelijen di Kotama kewilayahan dalam mengatasi aksi terorisme. Disisi lain, agar peran aparat Intelijen Angkatan Darat di wilayah Bogor dalam mengatasi aksi terorisme lebih optimal, dalam setiap kegiatan atau operasi Intelijen, maka perlu penataan kembali kualitas/kuantitas personel, alat matrial khusus Intelijen dan anggaran/dana ......Thesis Title : Army Intelligence Officers Role in Fighting Terrorism in Bogor The aims of thesis is knowing how Army intelligence functions in fighting terrorism and how the role of intelligence agencies and authorities to overcome terrorism unit of the Army intelligence in fighting terrorism. In addition to knowing how public participation in fighting terrorism in the environment. The method that be used is a qualitative method that produces descriptive data on the problem to fight acts of terrorism that occured in accordance with the facts on the ground through the data source of the informant, or through the library archives. To collect the data used participatory observation techniques to the object of research, informant interviews as a resource of the intelligence personel in Bogor area that has a role in fighting terrorism. Also use documentation techniques to conduct searches of data as secondary data. The finding obtained in this study indicate that the role of officers in the unit and the staff intelligence in Kotama territorial intelligence to deal with terrorism through Army intelligence functions are realized in the activities of intelligence or intelligence operations in the form of investigations security and raising requires a strong legal framework, which became the basis of the activities or operations of the army intelligence was held. Involvement of the unit and the Army intelligence staff in fighting terrorism in principle still refer to the law in accordance with government policy that the war against terrorism carried out in the legal framework. In addition, it is necessary to revise law No. 17 of 2011 on the national intelligence for intelligence may authorize in Kotama regional authorities in fighting terrorism. On the other hand, that the role of the Army intelligence officers in the area of Bogor to fighting terrorism more optimal, in any activity or intelligence operations, it is necessary realignment of the quality / quantity of personel. Special tools material of intelligence and budget / funding
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tony Wijayatmo
Model Keberhasilan Intelijen Bea dan Cukai dalam Pengungkapan Tindak Pemalsuan Pita Cukai Rokok di Wilayah Jakarta = The success model of Customs Intelligence in Counterfeiting Cigarette Stamps Act Disclosure in Jakarta
Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk mendapatkan suatu model keberhasilan operasi intelijen DJBC dalam menghindari terjadinya kegagalan dalam operasi intelijen DJBC dalam tugas dan fungsi DJBC sebagai Community Protector melalui instrumen cukai. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang memberi kontribusi dalam keberhasilan sebuah operasi Intelijen DJBC. Penelitian menggunakan beberapa teori yang mengenai kegagalan intelijen sebagai pedoman, dan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mempelajari dan menghasilkan kesimpulan yang faktual mengenai model keberhasilan Intelijen DJBC. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu intelijen khususnya tentang model keberhasilan dalam pencegahan dan pengungkapan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan kerja intelijen DJBC. Hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana efektifitas sebuah organisasi intelijen dalam merespon dan melakukan upaya pencegahan melalui peningkatan kinerja intelijen ......This thesis aim to obtain a model of successful intelligence operations in the DGCE avoid failure in intelligence operations DGCE in DGCE duties and functions as the instrument through excise Community Protector. Researchers want to know what are the factors that contribute to the success of an operation DGCE Intelligence. Research using several theories about intelligence failures as a guide, and researchers using qualitative research methods to study and produce factual conclusions regarding efficacy models DGCE Intelligence. This research is expected to be useful to develop a science of intelligence, especially on a model of success in the prevention and disclosure of violations of statutory provisions. This research was carried out by identifying the factors driving success DGCE intelligence work. The results of the study will explain how the effectiveness of an intelligence organization in response and prevention efforts through increased intelligence performance
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jafits Al Fajri Nur Rafsanjani
Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Pelibatan Intelijen Negara Dalam Operasi Kontrainsurgensi di Papua (Studi Kasus Pada Satgas Intelijen Nemangkawi) = Legislative Oversight over Intelligenceas Involvement in the Counterinsurgency Operation in Papua (Case Study on the Nemangkawi Intelligence Task Force)
Abstrak :
Dalam rangka mewujudkan sinergitas seluruh penyelenggara Intelijen Negara, Undang-Undang No 17 Tahun 2011 telah mengamanatkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator Intelijen Negara, sekaligus perlunya pengawasan internal dan eksternal intelijen guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Intelijen Negara. Sayangnya, interpretasi pengawasan eksternal intelijen masih bias dalam melihat ruang lingkup wewenang Tim Pengawas Intelijen yang terkesan membatasi diri pada operasi intelijen yang hanya dilakukan oleh Badan Intelijen Negara saja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi pengawasan oleh legislatif diimplementasikan dalam studi kasus pelibatan fungsi intelijen negara dalam operasi penegakan hukum Nemangkawi sebagai bagian dari operasi kontrainsurgensi di Papua. Pendekatan kualitatif dengan metode intrinsic case study dipilih sebagai jenis dan tipe penelitian dengan sumber primer dari Kepala Operasi Nemangkawi terkait pelaksanaan operasi Nemangkawi, dan Tim Pengawas Intelijen DPR RI untuk melihat implementasi fungsi pengawasan oleh legislatif. Sedangkan data sekunder didapatkan dari strategi studi Pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep diantaranya teori kontrainsurgensi, collaborative governance, konstruksi ideal interaksi Intelijen-Negara, dan konsep pengawasan intelijen. Hasil penelitian menemukan bahwa fungsi pengawasan legislatif terhadap Satgas Intelijen Nemangkawi mengalami hambatan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya keterbatasan wewenang yang hanya melaksanakan fungsi pengawasan jika ada laporan penyimpangan fungsi intelijen dari internal BIN dan masyarakat. Padahal, masih adanya permasalahan egosektoral antar komunitas intelijen di Papua perlu menjadi perhatian serius negara. Kaburnya garis pertanggungjawaban Binda Papua dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan intelijen negara pada Satgas Intelijen Nemangkawi menjadi permasalahan tersendiri tidak berjalannya instrumen pengawasan intelijen oleh legislatif pada studi kasus operasi intelijen yang bukan merupakan operasi intelijen yang dilakukan oleh BIN. ......In synergizing the Indonesian State Intelligence, Law No. 17 of 2011 has mandated the State Intelligence Agency (BIN) as the coordinator, as well as the need for internal and external intelligence oversight. Somehow, the scope of authority interpretated by the Indonesian Intelligence Oversight Team (Timwas) to conduct external intelligence oversight is still biased, which relevant intelligence operations are only addressed to the State Intelligence Agency’s Operation. This study aims to observe the implementation of intelligence oversight by legislatives to the intelligence operation being involved in Nemangkawi Operation as part of counterinsurgency operation in Papua. A qualitative approach was chosen as the method of analysis with primary sources derived from the relevant security actors, including intelligence personnel being involved, and the Indonesian Intelligence Oversight Team to scrutinize the implementation of the oversight. Whereas, the secondary data was obtained from the literature study. Relevant theories and concepts are being used such as the theory of counterinsurgency, collaborative governance, as well as the concept of the construction of the ideal Intelligence-State interaction. The results of the study found that the legislative oversight to the Nemangkawi Intelligence Task Force encountered obstacles due to Ad-hoc supervisory function. In fact, there are still ego-sectoral problems among intelligence community in Papua that need serious attention from the state. The blurring line of responsibility of Binda Papua's in coordinating the state intelligence involved in the Nemangkawi Operation has become another crucial problem affected to the ineffectiveness of the intelligence oversight conducted by the legislature in the case studies.
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library