Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perhitungan tarif premi produk asuransi kesehatan rawat inap kumpulan di PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. Penulisan ini dilakukan untuk mengkaji penetapan tarip premi produk asuransi kesehatan rawat inap kumpulan di PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk menggunakan data morbiditas pengalaman perusahaan selama ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana pada penelitian ini merupakan pengaplikasian formula yang telah ada dengan menggunakan data empiris PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya tarip premi yang digunakan untuk kedepannya adalah tarip premi yang baru, agar premi yang dikenakan kepada peserta cukup untuk membayar klaim dan biaya-biaya yang akan datang. Namun selain menggunakan tarip premi yang baru, dalam menetapkan tarip premi juga di perlukan data klaim calon tertanggung untuk dapat di analisis besaran premi yang sesuai dikenakan kepada calon tertanggung.

---

This paper discusses the calculation of the premium rates of health insuranceproducts hospitalization collection in PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. The writing is performed to assess the establishment of health insurance premium rate of hospitalization collection in PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk using the data for this company morbidity experience. This research is descriptive where this research is the application of the existing formula using empirical data PT. Asuransi Mitra Maparya, Tbk. Results of the study suggest that the premium rate should be used for the future is the new premium rate, so that the premium charged to participants enough to pay claims and expenses that will come. However, in addition to using the new premium rate, in setting the premium rate is also in need of prospective insured claims data can be analyzed for the appropriate amount of the premium charged to the prospective insured.

Abstrak :
Polis asuransi adalah dasar dari suatu hubungan asuransi antara para pihak yang terlibat di dalamnya, yang meliputi penanggung, tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi, polis asuransi pada saat ini tidak hanya berbentuk fisik (hardcopy), melainkan juga dalam bentuk elektronik (e-polis) atau dalam bentuk digital (softcopy). Tesis ini membahas permasalahan mengenai pengaturan polis asuransi elektronik di dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan perundangan terkait, keabsahan dari polis asuransi elektronik, dan bagaimana kekuatan pembuktian dari polis asuransi elektronik (e-polis) dalam hal terjadi sengketa klaim antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, dengan teori kebebasan berkontrak digunakan sebagai pisau analisa untuk menganalisis polis asuransi elektronik (e-polis) tersebut. Keberadaan polis asuransi elektronik (e-polis) sejatinya diakui di dalam ketentuan perundang-undangan, secara spesifik di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, dan dianggap sama seperti polis asuransi konvensional, serta memiliki kekuatan pembuktian dan keabsahan sebagai dasar hubungan asuransi antara penanggung dengan tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis sepanjang telah memperoleh persetujuan dari tertanggung, peserta, dan/atau pemegang polis mengenai penerbitannya secara elektronik. Namun demikian masih terdapat celah hukum, dimana tidak disebutkan secara jelas di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.05/2015 mengenai bentuk persetujuan yang dimaksud. ......Insurance policy is the basis of an insurance relation between the parties therein, which consist of the insurer, the insured, the participant, and/or the policy holder. In line with the times and the development of technology, the existence of insurance policies nowadays is not only in the physical form (hardcopy), but also in the electronic form (e-policy/softcopy). This thesis will explore the issues of the electronic insurance policy in the regulation related to the insurance sector and any other related regulation, the validity of the aforementioned electronic insurance policy (e-policy), as well as the legitimacy of the electronic insurance policy as evidence in tems of a claim dispute among the insured and the insured, the participant, and/or the policy holder. The method used in this thesis is the yuridis-normatif method, where the freedom of contract theory will be used as a tool to analyze the aforementioned electronic insurance policy (e-policy). The electronic insurance policy (e-policy) is basically acknowledged in the prevailing regulation, especially in the Financial Service Authority Regulation No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and the Marketing of Insurance Products, and is considered equal to the conventional insurance policy, and has its legitimacy and validity as the basis of the insurance relation among the insurer and the insured, the participant, and/or the policy holder as long as it has obtained approvals from the insured, the participant, and/or the policy holder for its issuance. However, the form and the purpose of the approval need to be emphasized as there is no firm explanation about the approval in POJK No. 23/POJK.05/2015.

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi unit-linked dwiguna dengan garansi minimum tidak hanya memberikan perlindungan jiwa pada nasabah hingga akhir periode kontrak asuransi namun juga memberikan perlindungan investasi terutama investasi saham yang memiliki return tinggi dan risiko investasi yang tinggi pula sehingga dibutuhkan opsi call untuk melindungi investasi. Penelitian ini membahas perhitungan premi beserta batas bawah dan batas atas premi pada produk asuransi unit-linked dwiguna dengan garansi minimum menggunakan simulasi Monte Carlo dengan model stokastik dan kontinu serta metode numerik. Asuransi unit-linked dengan investasi saham dan tabel mortalitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selain jenis kelamin, usia awal nasabah memiliki polis, kontrak asuransi dan besar garansi minimum, batas bawah dan batas atas premi dipengaruhi oleh proporsi investasi dari premi. Selang antara batas bawah dan batas atas premi semakin lebar jika proporsi investasi dari premi itu sedikit, sehingga pihak asuransi bisa menggunakan batas atas premi.

---

ABSTRACT
Unit-linked endowment insurance with a minimum guarantee not only provides life protection to customers until the end of the insurance contract period but also provides investment protection, especially stock investments that have high returns and high investment risks, so call options are needed to protect investments. This study discusses the calculation of premiums along with the caps and floor limits of premiums on unit-linked endowment insurance products with minimum guarantees using Monte Carlo simulations with stochastic and continuous model and numerical methods. Unit-linked insurance with stock investment and mortality tables in this study shows that in addition to gender, the initial age of the customer has a policy, insurance contract and amount minimum guarantee, the caps and floor limits of the premium are influenced by the proportion of investment from the premium. The interval between the caps and floor limits of the premium is wider if the investment proportion of the premium is small, so the insurance company can use the caps limits of the premium.

Abstrak :
Latar Belakang: Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui Badan PenyelenggaraJaminan Sosial BPJS Kesehatan sebagai pemberi perlindungan sosial menuntut rumahsakit untuk memberikan pelayanan bermutu dan berkualitas kepada peserta BPJSKesehatan. Dalam menjalankan fungsi rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepadapeserta BPJS Kesehatan, maka rumah sakit perlu melakukan klaim dana kepada pihakBJPS Kesehatan sesuai diagnosa yang sudah ditetapkan Indonesian Case-Based Groups INA CBG's. Klaim biaya tersebut digunakan sebagai pengganti dari biaya yang sudahdikeluarkan rumah sakit dalam menjalankan pelayanan kesehatannya kepada pesertaBPJS Kesehatan. Namun pada kenyataannya masih banyak berkas-berkas yang ditundaataupun ditolak BPJS sehingga rumah sakit tidak mendapatkan klaim tersebut. Penundaandan atau penolakan klaim disebabkan karenan tidak lolosnya berkas-berkas melaluiverifikator BPJS Kesehatan. Dengan diberlalukannya system Vedika Verifikasi diKantor ada beberapa perubahan kebijakan pada proses klaim berkas INA CBG's yangmembuat rumah sakit dituntu untuk bisa beradaptasi.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor penentu keterlambatan klaim INA CBG's BPJSKesehatan berdasarkan beberapa variabel yang sudah ditentukan sebelumnya dandimodifikasi oleh peneliti. Metode: Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif.Pengumpulan data dilakukan kepada berkas-berkas klaim INA CBG's yang akandiajukan ke BPJS Kesehatan dari pasien rawat inap. Data yang dikumpulkan dimasukkanke dalam checklist kuesioner yang kemudian akan diolah hasilnya. Hasil: Dari 8 variabel independent yang diuji, variabel Ketepatan Pengisian ResumeMedis Koding Diagnosa Sekunder memiliki peran paling penting menyebabkan berkasklaim tertunda. Koding Diagnosa Sekunder juga berhubungan dengan VariabelIndependent Severity Level atau tingkat keparahan penyakit yang bisa mempengaruhikelayakan berkas klaim. Kesimpulan: Saat ini, aspek dan kaidah koding berperan penting dalam kelayakan berkasklaim INA CBG's, sehingga rumah sakit harus terus belajar dan mencari tahu apa sajayang baik untuk diinputasi dalam nenentukan koding yang tepat, sehingga berkas klaimdapat terbayarkan tepat waktu tanpa ditunda.

---

Background: National Health Insurance JKN through the provider of Social SecurityAdministering Agency BPJS Health as a social protection provider requires the hospitalto provide quality and quality services to BPJS Kesehatan participants. In performing thefunction of the hospital to provide services to participants BPJS, eating hospital needs tomake claims of funds to the BJPS Kesehatan according to the diagnosis set by IndonesianCase Based Groups INA CBG's . Claim fees are used in lieu of the costs alreadyincurred hospital in running health services to participants BPJS Kesehatan. But infactthere are still many files that are postponed or rejected by BPJS Kesehatan so that thehospital does not get the claim. Delays and or rejection of claims are caused due to notpassing the files through BPJS Kesehatan verifier. With the implementation of TheVedika Verification in the Office there were several policy changes to the claim processof INA CBG 39 s file which made the hospital to be able to adapt. Purpose: Find out the determinants of the delay in INA CBG 39 s BPJS Kesehatan claimsbased on some predefined variables which has been predetermined and modified by theresearcher.Method This research is analytical descriptive with quantitative approach. The datacollection is done to the claims file of INA CBG's that will be submitted to BPJSKesehatan of inpatients. The data collected is included in the checklist of questionnaireswhich will then be processed. Result Of the 8 independent variables tested, the Adjustment Resume Filling variableMedical Coding Secondary Diagnosis has an important role causing the tertunda claim.Secondary Diagnostic coding is also associated with the Severity Level variable that mayaffect the eligibility of the claim. Conclusion: Currently, coding aspects and rules play an important role in the feasibilityof INA CBG 39 s claim, so hospitals must continue to learn and find out what is good toinput in determining proper coding so that claims files can be paid on time without delay.

Abstrak :
Perkembangan industri keuangan di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun, salah satunya adalah industri asuransi. Perkembangan industri asuransi perlu diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat. Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi industri asuransi. Dalam penelitian ini penulis akan membahas  mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap pada asuransi, produk asuransi yang diizinkan oleh OJK dan  pertanggungjawaban Otoritas Jasa keuangan apabila gagal dalam melakukan pengawasan seperti yang terjadi dalam kasus Jiwasraya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban. Penulis menyimpulkan bahwa pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap perusahaan asuransi perlu diperkuat. Oleh sebab itu diperlukan suatu dewan pengawas untuk memperkuat kinerja Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi. ......The development of the financial business sector in Indonesia has been emerging rapidly, that inlcudes the insurance industry. As the insurance industry keeps growing, it should be followed by strict regulation and supervision insurance industry. Otoritas Jasa Keuangan or the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) is a government institution that promotes and organize a system of regulations and supervisions that is integrated into the overall activities in the insurance sector. The objective of this research is, supervision conducted by OJK in the insurance industry misleading of permit issue for insurance product by OJK and to identify the accountability of OJK for the failure supervising duty which is reflected in the Jiwasraya case. The methodology used in this research is normative juridical and theory used is accountability theory. The conclusion of this research is that OJK needs to strengthen their supervision duties by enhancing precautionary regulation measures to insurance companies. In order to achieve such manner, a board of independent supervisory needs to be present to improve OJK as a regulatory and supervisory government institution.

Abstrak :
Tesis ini mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi yang dicabut izin usaha dan kepailitannyaoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke pengadilan berdasarkan Undang-undang perasuransian dan Undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan permasalahan: 1 Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian dan kepailitan dalam melindungi tertanggung; dan 2 bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tertanggung perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut dan diajukan pailit oleh OJK sesuai dengan ketentuan dibidang perasuransian dan kepailitan serta ketentuan lainnya dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis dan normatif serta teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukummasih belum memadai sebagaimana yang terjadi pada pencabutan izin usaha dan kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya hingga saat ini belum ada kepastian pemenuhannya kepada tertanggung karena tidak serta merta hak tertanggung merupakan yang didahulukan, tidak ada batasan waktu bagi kurator melakukan pemberesan dan tidak ada jaminan kepastian hukum tagihan tertanggung terbayarkan dari harta pailit. Untuk itu perlu adanya program penjaminan polis melalui pembentukan undang-undang. ......This thesis reviews the legal protection of the insured of an insurance company which business license has been revoked by the Financial Services Authority (OJK) and declared bankrupt by the court at the request of OJK based on insurance laws and laws regarding bankruptcy and postponement of debt payment obligations, with the following problems: 1 What are the provisions of laws and regulations - insurance and bankruptcy legislation in protecting the insured; and 2 how is the implementation of legal protection for the insured of the insurance company which business license has been revoked and filed for bankruptcy by the OJK in accordance with the provisions in the field of insurance and bankruptcy and other provisions related to the Supreme Court Decision Number: 408 K / Pdt.Sus-Pailit / 2015. The method used in this research is juridical and normative methods and the theory used is the theory of legal protection. From the results of this study, the author concludes that the legal protection for the insured is still inadequate, as happened in the revocation of the business license and the bankruptcy of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, until now there is no certainty of fulfillment to the insured because the insured's rights are not necessarily precedent, there is no time limit for the curator to make settlement and there is no guarantee of legal certainty that the insured's bill will be paid from the bankruptcy estate. For this reason, it is necessary to establish policyholders guarantee program through the formation of a law.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas standar operasional prosedur divisi finance collection di perusahaan asuransi jiwa dan praktik atas standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi XYZ untuk menekan risiko terjadinya kecurangan atau kesalahan atas pencatatan premi yang diterima perusahaan. Dari analisis penelitian studi kasus, diperoleh masih ada celah atas standar operasional prosedur untuk terjadinya kecurangan maupun kesalahan pada proses penagihan premi, penerimaan premi, dan rekonsiliasi serta pencatatan premi. Selain dari analisis celah standar operasional prosedur, peran dari manajer sebagai pertahanan lini pertama juga kurang efektif dalam memitigasi risiko. Hal ini dikarenakan dari proses penerimaan premi masih manual sehingga manajer masih fokus dengan kegiatan pengendalian yang sifatnya manual.

---

ABSTRACT
The focus on this study is the operational standards procedure of finance collection division in life insurance companies and the practice of standard operating procedures established by Perusahaan Asuransi XYZ to reduce the risk of fraud or errors in recording premiums received by the company. From the analysis of case study, it was found that there were still gaps in the standard operating procedures for fraud and errors in the premium collection process, receipt of premiums, and reconciliation and recording of premiums. Apart from standard operational gap analysis procedures, the role of managers as first-line defenses is also less effective in mitigating risk. This happened because process of premi receipt still done manually so managers are still focused on manual control activities.

Abstrak :
Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan dalam proses penagihan dan penerimaan kas atas asuransi uang berdasarkan teori dalam buku Accounting Information System, (Romney, 2015) dan berdasarkan komponen aktivitas pengendalian menurut kerangka COSO pada PT Z-KC, sebuah cabang perusahaan swasta yang bergerak di bidang asuransi umum dan menawarkan perlindungan asuransi atas semua risiko dan kehilangan. Berdasarkan hasil eveluasi, perusahaan sudah menerapkan pengendalian internal pada proses penagihan dan penerimaan kas atas premi asuransi uang berdasarkan teori yang berlaku dan berdasarkan komponen aktivitas pengendalian menurut kerangka COSO. Kesesuaian terhadap komponen aktivitas pengenalian menurut kerangka COSO dapat dilihat dari pemisahan tugas yang memadai, otorisasi transaksi, adanya dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan, serta pengecekan terhadap pekerjaan secara independen yang telah diterapkan oleh perusahaan. ......This internship report aims to evaluate the suitability of the implementation of internal controls applied in billing and cash collections process on money insurance based on the theory in the Accounting Information System, (Romney, 2015) and based on the control activity component according to the COSO framework in PT Z-KC, a branch of a private company which engaged in general insurance and provides protection of all type of the risk and loss. Based on the evaluation, the company has implemented internal controls in the billing and cash collections process of money insurance premiums based on the prevailing theory and based on the control activities component according to the COSO framework. Compliance with the components of control activities according to the COSO framework can be seen from adequate separation of duties, proper authorization, adequate documents and records, physical control over assets and records, and independe checks on performance which is already implemented by the company.

Abstrak :
Mencapai tingkat pengembalian yang tinggi adalah tujuan umum yang ingin dicapai dalam pengelolaan portofolio investasi, namun demikian tingkat pengembalian yang tinggi mendatangkan risiko yang tinggi pula. Bagi perusahaan asuransi jiwa risiko investasi yang lebih tinggi dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara nilai kekayaan dan kewajiban yang berpotensi menciptakan peluang terjadinya keruntuhan Probability of Ruin . Tesis ini menggunakan proksi nilai Value at Risk VaR untuk menguji apakah risiko investasi secara statistik mempengaruhi peluang terjadinya keruntuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai VaR valid untuk mengukur risiko investasi dan tidak secara signifikan mempengaruhi peluang terjadinya keruntuhan pada perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. ...... Achieving higher returns is a common goal in the investment portfolio management, although, it could expose the portfolio to a higher risk level. For life insurance companies, higher investment risk may lead to a problem of asset liability mismatch that could potentially increase the probability of ruin. This thesis uses Value at Risk VaR as a proxy indicator for estimating portfolio risk and examines whether the presence of higher investment risk has a statistically significant effect on the company's probability of ruin. The results showed that the value of VaR is a valid tool for measuring portfolio risk and does not significantly affect the probability of ruin in the life insurance company in Indonesia.