Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat dampak dari COVID-19 memiliki pengaruh terhadap pendapatan premi industri asuransi baik pada usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa dan BPJS Kesehatan di Indonesia. Penelitian ini melakukan pendekatan kuantitatif dengan melihat akumulasi kasus terkonfirmasi COVID-19 perbulannya dan data akumulasi pendapatan premi asuransi umum, asuransi jiwa dan BPJS Kesehatan perbulannya dan menggunakan Produk Domestik Bruto dan Tingkat Suku Bunga Bank Komersial sebagai variabel kontrol. Periode yang digunakan pada penelitian sejumlah 17 bulan periode waktu observasi dimulai dari bulan April 2020-Agustus 2021. Data akumulasi pendapatan premi bulanannya diambil dari data asuransi umum yang terdiri 74 perusahaan dan 54 perusahaan asuransi jiwa yang kemudian diakumulasi perbulannya. data Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Ordinary Leats Square (OLS). Data yang ada kemudian diolah dan regresikan dengan aplikasi E-Views 12. Dari penelitian ini diketahui bahwa akumulasi kasus terkonfirmasi COVID-19 tidak berpengaruh atas akumulasi pendapatan premi asuransi umum, asuransi  jiwa dan BPJS kesehatan di Indonesia. Saran perlu dilakukan kajian terkait pandangan masyarakat atas pandemi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan khususnya terkait pembelian asuransi. ......This study was conducted to see whether there is an impact from COVID-19 having an influence on the insurance industry's premium income both in the general insurance business, life insurance business and BPJS Health in Indonesia. This study takes a quantitative approach by looking at the monthly accumulation of confirmed cases of COVID-19 and data on the accumulation of monthly general insurance premium income, life insurance and BPJS Health and using Gross Domestic Product and Commercial Bank Interest Rates as control variables. The period used in this study is total up to 17 months reseach period starts from April 2020-August 2021. The accumulated premium income data is taken from general insurance data, consist of 74 general insurance companies and 54 life insurance companies, which are then accumulated monthly data. This research was conducted using the Ordinary Leats Square (OLS) method. The existing data is then processed and regressed with the E-Views 12 application. From this study it is known that the accumulation of confirmed cases of COVID-19 has no effect on the accumulation of premium income for general insurance, life insurance and BPJS health in Indonesia. It is recommended that a study be conducted regarding the public's view of the pandemic and how it affects decision making, especially regarding the purchase of insurance.

Abstrak :
Dalam asuransi, premi yang ditetapkan harus memiliki prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang dimaksud adalah semakin berisiko suatu polis, premi yang dibebankan juga semakin besar, begitu pula sebaliknya. Perhitungan tarif premi diawali dengan mengestimasi klaim agregat. Klaim agregat seringkali diestimasi menggunakan Two-Part Model, yaitu frekuensi dan severitas yang masing-masing dimodelkan dengan Generalized Linear Model (GLM). Penggunaan Two-Part Model dapat disederhanakan dengan mengganti frekuensi menjadi variabel biner yang menunjukkan apakah suatu polis mengajukan klaim atau tidak. Variabel biner ini kemudian dimodelkan dengan regresi logistik. Variabel biner tersebut dapat menghasilkan probabilitas klaim yang menggambarkan risiko suatu polis. Klaim agregat didapat dengan mengalikan probabilitas klaim tiap polis dengan severitas klaim dari regresi gamma. Namun, GLM hanya memberikan informasi nilai rata-rata dari klaim agregat suatu polis sehingga kurang dapat memberikan gambaran risiko suatu polis. Selain GLM, regresi kuantil juga dapat digunakan sebagai alternatif dalam mengestimasi klaim agregat pada kuantil tertentu. Namun, penggunaan regresi kuantil saja masih tidak dapat memberikan gambaran risiko tiap polis sebab regresi kuantil tidak memberikan informasi tentang probabilitas terjadinya klaim untuk tiap polis. Penelitian ini membahas pengembangan model regresi kuantil untuk mengestimasi klaim agregat, yakni model Two Stage Quantile Regression (TSQR). Tahap pertama dari model TSQR adalah pengestimasian probabilitas klaim dari tiap polis menggunakan regresi logistik, lalu tahap kedua adalah pengestimasian klaim agregat menggunakan regresi kuantil. Setelah pengestimasian klaim agregat dilakukan, premi dihitung dengan Quantile Premium Principle (QPP). Lalu, hasilnya dibandingkan dengan premi yang dihitung menggunakan Expected Value Premium Principle (EVPP) dimana klaim agregatnya diestimasi menggunakan GLM. Pada penelitian ini data yang digunakan untuk implementasi model adalah data asuransi kendaraan bermotor dan diperoleh hasil bahwa premi yang dihitung dengan QPP lebih adil dibandingkan dengan EVPP. ......In insurance, the established premiums must adhere to the principle of fairness. The principle of fairness here implies that as the risk associated with a policy increases, the corresponding premium should also increase, and vice versa. The computation of premium rates commences with the estimation of aggregate claims. This aggregate claims estimation often employs a Two-Part Model, encompassing frequency and severity, each modeled using a Generalized Linear Model (GLM). Simplification of the Two-Part Model can be achieved by transforming frequency into a binary variable indicating whether a policy makes a claim or not. This binary variable is then modeled using logistic regression, producing claim probabilities that depict the risk of a policy. The aggregate claims are derived by multiplying the claim probabilities of each policy by the severity of the claim obtained from a gamma regression. However, GLM only provides information about the average value of the aggregate claims for a policy, which falls short of offering a comprehensive depiction of the policy's risk. In addition to GLM, quantile regression can be employed as an alternative to estimate aggregate claims at specific quantiles. Yet, the use of quantile regression alone still fails to provide an insight into the risk of each policy, as it does not provide information about the probability of claims occurring for each policy. This study aims to discuss the development of a quantile regression model for estimating aggregate claims, specifically the Two Stage Quantile Regression (TSQR) model. The first stage of the TSQR model involves estimating the claim probabilities for each policy using logistic regression, followed by the second stage of estimating aggregate claims using quantile regression. Following the estimation of aggregate claims, premiums are calculated using the Quantile Premium Principle (QPP). Subsequently, these results are compared with premiums calculated using the Expected Value Premium Principle (EVPP), where aggregate claims are estimated using GLM. In this research, the data used for implementing the model is motor vehicle insurance data, and the results obtained indicate that premiums calculated with QPP are fairer compared to EVPP.

Abstrak :
Pialang asuransi memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama tertanggung. Namun, kewenangan tersebut tidak semerta-merta memperbolehkan pialang asuransi untuk bertindak bebas. Pialang asuransi selaku wakil dari tertanggung harus tetap mendapatkan persetujuan setiap kali ia ingin melakukan suatu tindakan hukum yang mengatasnamakan tertanggung. Dalam kasus Putusan Nomor 2642 K/PDT/2015, pialang asuransi mengajukan pembatalan polis asuransi tanpa persetujuan tertanggung dan pialang asuransi pada kasus ini tidak menyalurkan premi asuransi kepada penanggung dan menahan premi asuransi tersebut dalam periode waktu yang panjang. Dengan demikian, penelitian ini dirancang dengan tujuan memberikan pemahaman terkait akibat hukum dari polis asuransi yang dibatalkan oleh pialang asuransi serta adanya tindakan penggelapan premi yang dilakukan oleh pialang asuransi pada kasus bersangkutan. Metode penelitian pada penulisan penelitian ini adalah metode doktrinal, yaitu metode yang memfokuskan pada doktrin berupa aturan, asas, atau norma yang diambil dari sumber hukum. Akibat hukum pembatalan polis yang dilakukan oleh pialang asuransi adalah masih berlakunya polis. Hal ini dikarenakan pialang asuransi bukan merupakan pihak yang berwenang dalam melakukan pembatalan polis. Selanjutnya, pialang asuransi dalam kasus bersangkutan telah melakukan tindakan penggelapan premi sebagaimana tindakannya telah memenuhi unsur-unsur penggelapan premi yang diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. ......Insurance brokers are authorized to act for and on behalf of the insured. However, this authority does not necessarily allow the insurance broker to act freely. The insurance broker must still obtain approval every time they want to take a legal action on behalf of the insured. In the case of Decision Number 2642 K/PDT/2015, the insurance broker submitted a cancellation of the insurance policy without the consent of the insured and did not distribute the insurance premium to the insurer and held the insurance premium for a long period of time. Therefore, this research is designed to provide an analysis of the legal consequences of insurance policies canceled by insurance brokers and the embezzlement of premiums committed by insurance brokers in the case in question. The research method in this writing is the doctrinal method, which focuses on doctrine in the form of rules, principles, or norms taken from legal sources. The legal effect of policy cancellation carried out by insurance brokers is that the policy is still valid. This is because the insurance broker is not an authorized party in canceling the policy. Furthermore, the insurance broker in the case in question has committed an act of premium embezzlement as his actions have fulfilled the elements of premium embezzlement regulated in the applicable regulations in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas masalah dalam asuransi kerugian mobil, yaitu mencari nilai tingkat premi bagi suatu group peserta yang bergabung dengan group lain membentuk konsorsium Asuransi Kolektif. Proses penawaran tingkat premi yang kemudian diikuti dengan penertapan tingkat premi bagi suatu group peserta Asuransi Kolektif diselesaikan dengan bantuan Teori Game.

Abstrak :
Fenomena penurunan tarip Asuransi Kerugian/Umum, khususnya Asuransi Kebakaran telah berlangsung cukup lama. Semenjak sebelum terjadinya krisis ekonomi pada medio tahun 1997 sudah terasa, namun penurunan tarip tersebut semakin buruk ketika banyak perusahaan yang berguguran di masa krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini membawa dampak langsung kepada menurunnya jumlah obyek pertanggungan asuransi sehingga `kue' yang dinikmati industri asuransi kebakaran semakin kecil. Porsi yang semakin kecil tersebut harus diperebutkan oleh jumlah perusahaan asuransi umum yang relatif sama semenjak sebelum krisis ekonomi, yakni 105 perusahaan. Kondisi diatas direspon oleh kebanyakan perusahaan asuransi umum dengan strategi klasik, yakni menurunkan harga tarip/sulcu premi asuransi kebakaran. Sayangnya penurunan tersebut terlalu drastis dan kadangkala tidak wajar sehingga terjadilah `Perang Tarip' dalam industri asuransi kebakaran. Dalam kondisi ini terjadi juga yang disebut `neighbourhood rate' dimana pertimbangan tarip calon Tertanggung lebih berdasarkan kepada berapa rendah tarip yang sanggup diberikan sebuah perusahaan asuransi umum dibandingkan dengan perusahaan asuransi umum lainnya. Kondisi tersebut tentu jauh dari tarip yang dikeluarkan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) melalui Biro Tarip-nya, apalagi ada opini yang mengatakan bahwa tarip yang dikeluarkan Biro Tarip-DAI terlalu tinggi, tidak sallable dan tidak kompetitif di pasar. Skripsi ini dibuat guna mengetahui perbedaan metode penetapan tarip/suku premi asuransi kebakaran, khususnya dalam kelompok kode okupasi Industrial Risks' ; perbedaan range tarip/suku premi yang dihasilkan berdasarkan metode yang digunakan, serta sejauh mana perbedaannya dengan tarip dari Biro Tarip-DAI. Penelitian dilakukan terhadap sebuah perusahaan asuransi umum swasta nasional dan sebuah perusahaan asuransi umum joint venture dengan memperbandingkan metode yang digunakan, range tarip yang dihasilkan serta perbandingannya dengan tarip DAI dan posisinya di dalam pasar asuransi kebakaran. Data primer diperoleh dari kedua perusahaan yang diuji, DAI dan Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) yang juga dilengkapi wawancara dengan beberapa praktisi asuransi kebakaran serta studi literatur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada kedua perusahaan yang diuji, lebih banyak kode okupasi dengan range tarip yang lebih tinggi dari tarip DAI karena terjadinya penurunan suku premi pada Property 2002 dibanding Buku Tarip 1999, range tarip yang lebih rendah dari DAI karena terjadi kenaikan suku premi pada Property 2002. Selain itu opini yang mengangggap tarip DAI terlalu tinggi dan tidak kompetitif terbukti salah ; justru dengan tarip DAI pada Property 2002 memungkinkan perusahaan asuransi menetapkan tarip/suku premi yang lebih rendah namun tetap dalam batas wajar dan aman. Dengan kondisi di atas, perusahaan asuransi umum disarankan untuk menggunakan Property 2002 dalam kebijakan penetapan tarip/suku premi asuransi kebakaran agar tarip yang ada di pasar tidak terlalu jauh jaraknya seperti yang terjadi sekarang. Selain itu pemerintah atau DAI sebaiknya segera melakukan tindakan konkret untuk memperbaiki/mencegah `perang tarip' yang berkelajutan guna mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi.

Abstrak :
Penerapan deductible pada jaminan kontrak asuransi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah adverse selection dan moral hazard yang sering muncul pada asuransi kesehatan. Namun, deductible juga akan mempengaruhi besar net premium. Semakin tinggi deductible yang diterapkan, maka semakin rendah net premium yang akan diperoleh perusahaan asuransi. Jika terdapat klaim yang nilainya sangat besar, maka perusahaan asuransi kesehatan tidak dapat membayarkan klaim tersebut dikarenakan besar net premium yang diperoleh bernilai kecil. Oleh karena itu, penggunaan prinsip perhitungan net premium kurang cocok untuk digunakan. Kemudian, prinsip perhitungan premi dengan Proportional Hazard Transform yang diajukan oleh Wang dianalisis sebagai prinsip perhitungan premi yang cocok untuk digunakan ketika perusahaan asuransi kesehatan menerapkan deductible. ......Implementation of deductibles on insurance contracts is one of many ways to solve the adverse selection and moral hazard problems that often arise in health insurance. However, the deductible will also affect the amount of net premium. The higher the deductible, the lower the net premium that insurance company will get. If the claims amount are very large, then the insurance company would not be able to pay the claims because the amount of net premium that have been earned is small. Thus, the net premium principle is less suitable to use. The Proportional Hazard Transform principle proposed by Wang being analyzed as an alternative premium calculation method that is suitable to use when the insurer applies deductibles.

Abstrak :
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih belum diterapkan secara baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam Tindak Pidana Penggelapan di bidang Asuransi. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia yang hanya menerapkan ketentuan hukum pidana yang umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan belum menerapkan ketentuan hukum pidana yang khusus diatur di lingkup bidang usaha perasuransian. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan di bidang Asuransi, baik secara umum maupun khusus dan bagaimana penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam tindak pidana penggelapan di bidang asuransi dalam praktiknya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Tindak Pidana Penggelapan di Bidang Asuransi. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan para penegak hukum di Indonesia. Istilah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Lex Specialis Derogat Legi Generalis yaitu aturan khusus menyampingkan aturan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif dan eksplanatoris menggunakan data primer dan data sekunder, serta dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari Penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan premi asuransi masuk dalam ketentuan hukum pidana yang umum dan khusus dan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis belum diterapkan dengan baik dan efektif dalam praktiknya, terutama dalam beberapa kasus penggelapan premi asuransi di Indonesia. Saran ditujukan bagi penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan perusahaan asuransi. ...... This Thesis was made by the fact that the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is regulated in Article 63 paragraph 2 of the Criminal Code, has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. This is related to the several cases of embezzlement of insurance premiums in Indonesia, which only applied the criminal law from the general Criminal Code (KUHP), and hasnt applied the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance sector. The main problems are about how the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated, both in the general criminal code (KUHP) and in the provisions of criminal law that specifically regulated in the insurance regulations, also about how the application of the Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. The purposes of this thesis is to analyze the implementation of Lex Specialis Derogat Legi Generalis principle on the criminal offense of embezzlement in the Insurance sector. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, and also can be a reference for the government and criminal law enforcement in Indonesia. The term related to this thesis is Lex Specialis Derogat Legi Generalis, which is the special rules will exclude the general rule. The research method is jurisdical normative with descriptive and explanatory research by using primary and secondary data, also qualitative analysis. The conclusion of this thesis are the criminal offense of the insurance premiums embezzlement regulated both in the general criminal code and in the spesific regulation related to the insurance sector, and the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis has not been implemented properly and effectively in the criminal law, especially on the criminal offense of embezzlement in the insurance sector. Suggestion are intended to the government, law enforcers, jurist, society, and insurance companies.

Abstrak :

Asuransi Hospital and Surgical Care Premier merupakan produk asuransi dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang memberikan pertanggungan atas biaya-biaya pelayanan kesehatan pendonor organ. Skripsi ini membahas mengenai (1) pengaturan mengenai transplantasi organ dan donor organ di Indonesia; (2) risiko yang timbul bagi pendonor dan bisa atau tidaknya risiko tersebut diasuransikan resipien; (3) cukup atau tidaknya polis asuransi Hospital and Surgical Care Premier untuk mengasuransikan risiko-risiko yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa (1) pengaturan mengenai transplantasi organ dan donor organ menitikberat pada tujuan kemanusiaannya; (2) dapat timbul risiko kesehatan, psikologis dan finansial bagi pendonor, risiko finansial sebagian dapat diasuransikan resipien atas dasar hubungan keluarga dan hubungan pengaturan; (3) polis asuransi Hospital and Surgical Care Premier tidak cukup untuk mengasuransikan risiko-risiko yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Penulis menyarankan segera membentuk Komite Transplantasi Nasional; Membuat asuransi tambahan khusus transplantasi dan donor organ; dan bagi masyarakat untuk mempertimbangkan menjadi pendonor organ.

---

Hospital and Surgical Care Premier Insurance is an insurance product offered by PT. Asuransi Allianz Life Indonesia that covers the medical expenses needed by an organ donor. This thesis discusses (1) how the law regulates the practice of organ transplantation and organ donors in Indonesia; (2) the risks of being an organ donor, and whether or not those risks can be insured by the organ recipient; (3) whether or not the coverage given by Hospital and Surgical Care Premier Insurance is enough to insure all the risks identified in Article 39 verse 2 of The Minister of Health Regulation No. 38 of year 2016. This thesis uses normative juridical approach. The result of this thesis shows (1) the law in Indonesia regarding the practice of organ transplantation and organ donors puts forward the humanitarian purpose of it; (2) an organ donors’ health, psychological state, and finances are at risk, and only some of those risks can be insured by the recipient; (3) the coverage given by Hospital and Surgical Care Premier Insurance is not enough to insure all the risks identified in Article 39 verse 2 of The Minister of Health Regulation No. 38 of year 2016. The author advises that Indonesia’s government to establish a National Transplant Committee; to make an insurance policy made specifically to cover organ transplantation and organ donors; for the people to consider being organ donors.

Abstrak :
Kerja sama pemasaran produk asuransi merupakan kerja sama yang dapat dilakukan oleh perusahahaan asuransi dengan badan usaha selain bank (BUSB), dimana pengaturan mengenai penyelenggaraan pemasaran produk asuransi melalui e-commerce dapat ditemukan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Dalam melakukan kegiatan usaha pemasaran produk asuransi antara perusahaan asuransi dengan BUSB, terdapat batasan-batasan yang wajib dipatuhi oleh para pihak agar kegiatan yang dijalankan menjadi sah di hadapan hukum. Namun, praktiknya terdapat e-commerce yang diduga melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi berbeda dari ketentuan dalam peraturan tersebut, yakni terdapat e-commerce yang memberikan penjelasan mengenai syarat serta ketentuan dari produk asuransi yang dipasarkannya, padahal peraturan mengamanatkan bahwa badan usaha selain bank tidak dapat memberikan penjelasan maupun ketentuan produk asuransi dalam melaksanakan pemasaran produk asuransi melalui e-commerce. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana konsep pengikatan perjanjian asuransi dalam penyelenggaraan asuransi melalui e-commerce dan bagaimana skema pemasaran produk asuransi melalui e-commerce serta perlindungan hukumnya bagi konsumen. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk peraturan khusus terkait pemasaran produk asuransi melalui saluran pemasaran BUSB penyelenggara e-commerce, agar seluruh praktik pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BUSB dapat diatur dalam satu peraturan khusus yang memberikan pengaturan secara komprehensif, mengingat saat ini penggunaan internet khususnya e-commerce sebagai sarana pemasaran dan jual beli sangat meningkat. ......Insurance product marketing cooperation is a collaboration that can be carried out by insurance companies with non-bank business entities (BUSB), where arrangements regarding the implementation of marketing insurance products through e-commerce can be found in the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 19/SEOJK.05/2020 concerning Insurance Product Marketing Channels. In conducting business activities of marketing insurance products between insurance companies and BUSB, there are limitations that must be obeyed by the parties so that the activities executed become legal. However, in practice, there are e-commerce that are suspected of carrying out marketing activities for insurance products that differ from the provisions in the regulation, namely there is e-commerce that provides an explanation of the terms and conditions of the insurance products it markets, even though the regulations mandate that BUSB cannot provide explanation and provisions of insurance products in carrying out marketing of insurance products through e-commerce. This thesis will discuss the concept of binding insurance agreements in the implementation of insurance through e-commerce and the marketing scheme of insurance products through e-commerce and its legal protection for consumer. The research method in this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the researcher concluded that the government needs to form special regulations regarding the marketing of insurance products through the marketing channel of BUSB for e-commerce providers, so that all marketing practices of insurance products accomplished by BUSB can be regulated in a special regulation that provides comprehensive arrangements, considering that currently the use of the internet, especially e-commerce, as a means of marketing and buying and selling is increasing.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis dampak regulasi Surat Edaran OJK no.6/D.05/2013 mengenai peraturan tarif pada asuransi umum dengan lini bisnis kendaraan bermotor di Indonesia terhadap premi asuransi dan faktor penentu perubahan premi. Dengan menggunakan data 44 perusahaan asuransi kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun 2008 hingga 2016, analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dinamis dengan metode Generalized Method of Moment (GMM) dari Arellano dan Bond untuk menganalisis dampak regulasi terhadap premi asuransi kendaraan di Indonesia. Untuk menganalisis dampak regulasi terhadap perubahan pada volatilitas premi asuransi penelitian menggunakan model regresi data panel dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Selanjutnya untuk menganalisis faktor penentu premi asuransi pada periode sebelum dan sesudah regulasi, penelitian menggunakan model regresi data panel dengan metode Weighted OLS dengan Newey-West corrected standard error. Analisis empiris dari penelitian ini menunjukan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap premi asuransi kendaraan bermotor di Indonesia tetapi tidak mempengaruhi volatilitas premi asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan premi berbeda secara signifikan pada periode sebelum dan sesudah deregulasi. ......This study analyzes the regulatory impact of OJK Circular Letter No. 6 / D.05 / 2013 regarding tariff regulation on general insurance with motor vehicle business line in Indonesia against insurance premium and premium rate change factor. Using data from 44 motor vehicle insurance companies in Indonesia from 2008 to 2016, the analysis was done by using dynamic panel data regression model with Generalized Method of Moment (GMM) method from Arellano and Bond to analyze the impact of regulation on vehicle insurance premium in Indonesia. To analyze the impact of regulation on changes in insurance premium volatility, this study uses Panel Data Regression by Ordinary Least Square (OLS) method. Furthermore, to analyze the determinants of insurance premiums in the period before and after the regulation, the study used Panel Data Regression model with Weighted OLS method with Newey-West Corrected Standard Error. The empirical analysis of this study showed that the regulation has a positive and significant impact on motor vehicle insurance premiums in Indonesia but does not affect the volatility of motor vehicle insurance premiums in Indonesia. The factors affecting the change of premium differ significantly in the period before and after deregulation.