Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perusahaan asuransi juga turut mengembangkan produk asuransi yang ditawarkan. Salah satunya, produk asuransi jiwa unit link, yaitu produk asuransi jiwa yang digabungkan dengan skema investasi Faktanya, orientasi pelaksanaan investasi unit link memiliki perbedaan dengan orientasi kebutuhan perlindungan asuransi. Investasi menghendaki keuntungan, sedangkan asuransi menghendaki perlindungan. Selain itu, dalam asuransi unit link dinyatakan bahwa risiko investasi ditanggung oleh Tertanggung dan bukan oleh Penanggung layaknya konsep dasar asuransi. Pelaksanaan produk asuransi unit link melibatkan adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Melihat adanya unsur investasi dalam asuransi unit link, maka ketentuan dalam polis asuransi unit link harus memberikan informasi yang jelas terhadap Tertanggung/Pemegang Polis dan tidak mencantumkan ketentuan yang dapat merugikan Tertanggung/Pemegang Polis. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penelitian hukum terhadap pelaksanaan produk asuransi jiwa unit link, terkait landasan hukum penyelenggaraan produk asuransi jiwa unit link di Indonesia, kesesuaian polis asuransi jiwa unit link berdasarkan ketentuan hukum dalam bidang usaha perasuransian serta pengawasan Pemerintah terhadap pelaksanaan produk asuransi jiwa unit link di Indonesia.

---

ABSTRACT

Along with the development needs of the society, the insurance company also develops insurance products. One of them, unit-linked life insurance products, life insurance products that are bundled with investment schemes. In fact, the orientation of the implementation of unitlinked investments have different orientations compare to insurance protection needs. Investment requires benefit, while insurance requires protection. In addition, the unit-linked insurance states that the investment risk is borne by the Insured not by the Insurer which may not be consistent with the basic concept of insurance. The implementation of unit-linked insurance product involves the existence of an insurance agreement between the Insurer and the Insured. Seeing the element of investment in unit-linked insurance, the provision in unit-linked insurance policies should provide clear information to the prospective Insured and does not include laws that might harm the Insured. Based on this, it is necessary to do a law research on the implementation of unit-linked life insurance products, regarding legal basis of unit-linked life insurance products in Indonesia, the suitability of unit-linked life insurance policies based on legal provisions in the Insurance Business, and also the Government oversight toward the unit-linked insurance.

"

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Penjaminan Polis Asuransi sebagai perlindungan hukum atas pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi (mengacu pada Best Practice di Jepang Dan Inggris). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1) Lembaga Penjaminan polis Asuransi Jiwa di Jepang dan di Inggris dapat memberikan perlindungan hukum atas hak pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi melalui lembaga masing-masing LIPPCJ dan FSCS. 2) Urgensi pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi untuk memberikan kepastian hukum bilamana terjadi kondisi gagal bayar Perusahaan Asuransi. 3) Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sangat bermanfaat untuk melindungi Pemegang Polis dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Penulis memberikan saran Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sebagai Lembaga Independen yang mempunyai mekanisme kelembagaan tersendiri dan mengikutsertakan produk asuransi yang memiliki risiko gagal bayar paling utama yaitu Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa.

---

This thesis discusses the Insurance Policy Guarantee Corporation as legal protection for policyholders in state of Insurance Company Default (referring to Best Practice in Japan and UK). This research uses the juridical-normative method, where the research data mostly comes from literature studies. The results of this study are 1) Life Insurance Policy Guarantee Corporations in Japan and the UK can provide legal protection for the rights of policyholders in the state of insurance company default through their respective institutions, LIPPCJ and FSCS. 2) The urgency of establishing an Insurance Policy Guarantee Corporation to provide legal certainty in state of Insurance Company Failure to pay. 3) The establishment of a Insurance Policy Guarantee Corporation in Indonesia is very beneficial to protect policyholders. It will increase public confidence in the insurance industry. The author suggests that the Policy Guarantee Corporation in Indonesia is possible as an independent institution which has independent institutional mechanism and includes all insurance products that have main risk of default namely General Insurance and Life Insurance.

"

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi tunjangan dan jaminan hari tua oleh perusahaan asuransi yang gagal bayar serta bentuk tanggung jawab jiwasraya kepada para pemegang polis akibat gagal nya jiwasraya memenuhi kewajiban nya dalam polis. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada penelitian ini ditemukan bahwa belum ada pengaturan maupun mekanisme khusus terkait perlindungan dan jaminan yang diberikan kepada para pemegang polis ketika perusahaan penanggung mengalami kegagalan bayar. Jiwasraya sebagai penanggung bersama dengan telah memberikan perlindungan hukum represif berupa melakukan restrukturisasi polis dengan mengalihkan polis kepada perusahaan asuransi lainnya sebagai upaya penyelamatan manfaat polis. Perlu ada pengaturan khusus terkait adanya lembaga penjamin polis demi memberikan kepastian dan perlindugan bagi para pemegang polis.

---

This thesis discusses legal protection for insurance Policy Holders, Allowance and Old Days Guarantee by insurance companies that fail to pay and Jiwasraya’s form of responsibility to policyholders due to Jiwasraya’s failure to fulfill his obligations. This thesis uses normative juridical research methods that use research materials in the form of literature and related laws and regulations. In this research, there are no specific laws and regulations which giving protection for policy holders when insurance companies fail to pay his obligations. Jiwasraya as an insurer with government has giving repressive legal protection with policy restructurisations to save the benefits of the police. There is a need for special regulations about policy guarantee institution to provide legal certainty and also protection for policy holders."

"Skripsi ini mengfokuskan kepada prinsip utmost good faith, sebagai salah satu syarat asuransi, yang mengatur bahwa pihak tertanggung harus memberikan informasi yang benar ketika akan membuat perjanjian asuransi. Namun, kewajiban pemberian informasi yang benar juga harus datang dari sisi penanggung. Semua informasi yang diterima para pihak akan menjadi dasar dari pembuatan polis sebagai bukti perjanjian Penulis menyimpulkan bahwa penanggung tidak melaksanakan prinsip tersebut karena apa yang dikatakannya bertolak belakang dengan apa yang tertera pada polis yang dibuatnya, yang membuat klausulanya ambigu, dimana akhirnya penafsirannya ditujukan kepada tertanggung.

---

The focus of this study is on the principle of utmost good faith, as one of the requirements of insurance, which regulates that the insured must provide correct information when making the insurance agreement. However, the obligation to provide the correct information must also come from the insurer. All information received by the parties shall be the basis of the policy as the evidence of the agreement. The author concluded that the insurer does not implement the principle, as it was in contrary to what was stated in the policy, making the clauses ambiguous, thus the interpretation is in the favor of the insured."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai strategi yang dilakukan PT. Phapros, Tbk. dalam menghadapi kebiajakan BPJS Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan penelitian kuantitatif dengan menggunakan proyeksi nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Phapros, Tbk. melakuakan investasi pabrik meningkatkan kapasitas obat generik; upaya akuisisi perusahaan infus; menggunakan obligasi sebagai sumber dana baru; dan kebijakan BPJS kesehatan memiliki dampak positif tergadap proyeksi nilai perusahaan. Hasil penelitian menyarankan bahwa PT. Phapros, Tbk. sebaiknya menjalin hubngan baik dengan dokter rumah sakit dan melakukan IPO untuk mendapatkan sumber dana investasinya

---

ABSTRACTThis thesis describe about PT. Phapros, Tbk.?s strategy to face the BPJS Kesehatan regulation. This research is qualitative research with interview methods and quantitative research with firm?s value projection. The result of this research shows that PT. Phapros, Tbk. invest on a new plant to extend the capacity of generic drugs; try to acquire infuse firms; try to use bonds as a capital; BPJS kesehatan regulation give a positive reaction to firm?s value projection. This research suggest that PT. Phapros, Tbk. should maintain good relationship with doctor in hospital and do IPO to get equity as a capital"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau perdagangan elektronik yang belum komprehensif diatur di Indonesia serta pengaturan mengenai polis asuransi digital bila dikaji dari perspektif Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup regulasi mengenai penjualan asuransi yang dilakukan secara digital, baik itu peraturan secara umum atau secara khusus. Dibahas juga mengenai permasalahan yang timbul dalam pengaturan polis asuransi digital yang masih mewajibkan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengirimkan ikhtisar dari polis digital tersebut secara hardcopy. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya peraturan mengenai penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi dan pengkajian lebih lanjut terhadap polis digital sebagai dokumen elektronik.This thesis discusses the regulations for insurance sales conducted through digitalization or electronic commerce that has not been comprehensively regulated in Indonesia and the regulations regarding digital insurance policies assessed from the perspective of Good Corporate Governance.  The research method used in this thesis is normative juridical.  This legal research uses secondary data types obtained from library materials.  The discussion in this thesis covers regulations regarding insurance sales which are conducted digitally, be it regulations in general or specifically.  Also discussed about the problems that arise in the regulation of digital insurance policies that still require insurance and reinsurance companies to send an overview of the digital policy in hardcopy.  The results showed that the need for regulations regarding insurance sales conducted through digitization and further assessment of digital policies as electronic documents."

"Tesis ini mengkaji salah satu jenis asuransi kerugian yang menjamin pecuniary penalties berkenaan dengan adanya suatu perusahaan dikenakan sanksi administrasi. Sebagaimana diketahui polis asuransi merupakan suatu perjanjian, dimana salah satu ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPdt adalah syarat keempat dari Pasal 1320 KUHPdt mengenai pengertian Kausa yang Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta umum terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam Undang- Undang. Dalam pengumpulan data peneliti berdasarkan data sekunder atau penelitian literatur (library research).

---

This thesis examines one type of insurance that guarantees pecuniary penalties with respect to the existence of a company subject to administrative sanctions. As known insurance policy is an agreement, where one of the legitimate requirements in Indonesian Civil Code is the fourth requirement of Article 1320, which is legal cause. The method used in this study is research methods of juridical normative literature, conducted by the general facts of the legal principles contained in the Act. Researchers in collecting data based on secondary data or research literature (library research)."