Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PSAK 74 diadopsi dari IFRS 17 Kontrak Asuransi yang akan diberlakukan secara internasional pada tahun 2023, sedangkan Indonesia baru akan berlaku di tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan IFRS 17 (PSAK 74) sebagai bagian dari regional office. Penelitian dilakukan di PT XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi umum asing, yang memiliki regional office di Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, di mana data didapatkan dari wawancara, dokumen dan observasi. Proyek IFRS 17 (PSAK 74) ini dikoordinasikan oleh regional office bersama dengan business unit lain dan proyek sudah dimulai semenjak tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan PT XYZ dalam implementasi tidak terlepas dari kesiapan regional office. Terkait dengan project governance, PT XYZ dimonitor oleh regional dan dibantu oleh konsultan. Selain itu, karena adanya intervensi regional office, PT XYZ sudah menyelesaikan gap analysis, data assessment, system testing dan sedang dalam proses pembuatan laporan untuk keperluan group reporting. Berkaitan dengan informasi dan teknologi, PT XYZ memutuskan untuk menggunakan sistem yang sudah ada karena ternyata sistem tersebut sudah dapat mengakomodasi semua data yang diperlukan pada IFRS 17, dengan menambahkan beberapa tagging. Mereka mempersiapkan dua bagian yang diperlukan untuk menghasillkan laporan IFRS 4 untuk keperluan laporan secara lokal, dan IFRS 17 untuk keperluan group reporting.  ......PSAK 74 was adopted from IFRS 17 Insurance Contract which will be effective internationally by 2023, while insurance entities in Indonesia delayed their implementation by 2025. This study aims to evaluate readiness of IFRS 17 (PSAK 74) itself as a part of regional office. The research was conducted in PT XYZ as one of joint venture general insurance company, where its regional office is located in Singapore. The study was done by using case study approach and qualitative method, and data was collected by semi-structured interview, documents and direct observation. The IFRS 17 project (or PSAK 74) in PT XYZ was coordinated by regional office together with other business units and started the project around 2018. The study was shown that readiness implementation on PT XYZ was not inseparable from the readiness by the regional office. In the project governance, Indonesia was monitored by regional office and was helped the consultant hired by regional. In addition, because Indonesia got helped by regional intervention, PT XYZ was done doing the gap analysis, data assessment, system testing and now in the process to generate report for group reporting. In terms of information and technology, PT XYZ decided to use existing system since after doing some data mapping, their existing system can accommodate all the data required in IFRS 17 with some additional tagging on it. They already prepared two sections which can generate report based on IFRS 4 for local reporting and IFRS 17 for group reporting. 

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu juga akan membandingkan program penjaminan polis asuransi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Korea Selatan dan Jerman. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengatur peraturan dasar terkait program penjaminan polis asuransi, namun memang dibutuhkan peraturan pelaksananya agar penyelenggaraan program penjaminan polis ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan jelas. Beberapa pengaturan serta mekanisme yang ada di Korea Selatan dan Jerman juga ada yang dapat diterapkan di Indonesia agar program penjaminan polis asuransi ini dapat berjalan dengan maksimal. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan amanat kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjalankan program penjaminan polis, sehingga Lembaga Penjamin Simpanan harus memperhatikan agar perannya untuk menjamin dana perbankan juga tidak terganggu. ......This thesis discusses the implementation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. The main issues addressed in this thesis include the regulation of the insurance policy guarantee program after the enactment of the Development and Strengthening of the Financial Sector Law. Additionally, a comparison will be made between the insurance policy guarantee programs in Indonesia, South Korea, and Germany. The author uses normative juridical research methodology with secondary data obtained from literature. The research result shows that the Development and Strengthening of the Financial Sector Law has established fundamental regulations regarding the insurance policy guarantee program. However, implementing regulations are necessary to ensure the comprehensive and clear implementation of this program. Some regulations and mechanisms from South Korea and Germany can also be applied in Indonesia to enhance the effectiveness of the insurance policy guarantee program. The Development and Strengthening of the Financial Sector Law mandates the Deposit Insurance Corporation to execute the insurance guarantee program, and therefore, the Deposit Insurance Corporation must ensure that its role in guaranteeing banking funds remains undisturbed.

Abstrak :
Kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi semakin meningkat sehingga menyebabkan permohonan terhadap pengajuan polis asuransi juga meningkat. Oleh karena itu perusahaan asuransi dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai salah satu perusahaan asuransi yang memiliki banyak peserta asuransi sehingga semakin banyak permintaan penerbitan polis khususnya pada asuransi kesehatan kumpulan. Namun dari banyaknya permintaan penerbitan polis yang ada, masih ditemukan proses penerbitan yang tidak tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif, metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) terhadap Seksi Analisa Bisnis & Underwriting divisi bisnis kumpulan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera serta dilengkapi beberapa data sekunder untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor internal (SDM, SOP, Peralatan/Mesin) dan faktor eksternal (Kelengkapan Data & Dokumen) sangat berpengaruh pada ketepatan dan keterlambatan penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Hasil penelitian menyarankan perlu ditingkatkan kualitas SDM, kinerja dan sistem informasi yang ada. ......Public awareness has increased insurance causing a plea for filing insurance also increased. Therefore, insurance companies are required to provide professional services. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera as one of the insurance companies that have many participants so that more and more demand for insurance policies issued specifically on health insurance bundles. But from the number of requests the issuance of an existing policy, still found the process of publishing an ill-timed. This study aims to describe a collection of health insurance policies issued at the PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012. This study uses a qualitative study, data collection method used is by way of in-depth interviews to Section Analysis Business & Underwriting business division set PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and include some secondary data to support the research. The results show that internal factors (HR, SOP, Equipment / Machinery) and external factors (Completeness of Data & Document) is very influential in accuracy and delay the issuance of a health insurance policy set in PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012. The results suggest the need to improve the quality of human resources, performance and system information.

Abstrak :
Demand for health insurance alone increases thus leading to competition between insurance companies that sell these products. This causes any company compete to provide the best services for its customers. Services provided, among others, an extensive provider network and the Administration claim quickly and accurately. The increase in demand for use of health insurance encourages it needs TPA (Third Party Administrators) who is in charge of providing administrative services to participants, especially the administration of claims. Claims administration section has a considerable role for the reputation of an insurance company. Timely claims payment and ease in use warranty (benefit) is one of the milestones of the existence of a third-party insurance company. This research was descriptive in nature, carried out in January-March 2015 at the Department of financial claims and PT Tritunggal Mandiri Solusindo. Data retrieval is done by personnel with in-depth interviews of Department financial and claims, using secondary data can support the research. The research results obtained from portrayal of delay of payment claims provider PT Tritunggal Mandiri Solusindo caused a lack of human resources, the application of job desc that have yet to comply, incomplete file claims of the hospital, the computer system and the performance is still lacking, the availability of cash deposits that have not been adekuat. With regard to these problems, the authors deliver some things that may be able to minimize the occurrence of late payment a claim that is monitoring the implementation of the Department's response to the claims, job desc should correspond to whatever he does, the system applies the overtime or the addition of employees from the human resources, computer and system performance improved, socialize returns to the hospital related to file claims, and make a standard operational procedures to control the availability of a deposit.

---

Permintaan akan asuransi kesehatan sendiri semakin meningkat sehingga menimbulkan kompetesi antarperusahaan asuransi yang menjual produk ini. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Pelayanan yang diberikan, antara lain jaringan provider yang luas dan administrasi klaim yang cepat dan akurat. Peningkatan peminatan terhadap penggunaan asuransi kesehatan mendorong diperlukannya TPA (Third Party Administrator) yang bertugas memberikan administrasi pelayanan kepada peserta, terutama administrasi klaim. Bagian administrasi klaim memiliki peranan yang cukup besar bagi reputasi sebuah perusahaan asuransi. Pembayaran klaim yang tepat waktu dan kemudahan dalam menggunakan jaminan (benefit) merupaka salah satu tolak ukur keberadaan suatu perusahaan pihak ketiga asuransi. Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan pada bulan Januari – Maret 2015 pada departemen klaim dan keuangan PT Tritunggal Mandiri Solusindo. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan personil departemen klaim dan keuangan, menggunakan data sekunder yang dapat menunjang penelitian. Dari hasil penelitian didapatlah gambaran keterlambatan pembayaran klaim provider di PT Tritunggal Mandiri Solusindo yang disebabkan kurangnya SDM, penerapan job desc yang belum sesuai, ketidaklengkapan berkas klaim dari pihak RS, performa system dan komputer yang masih kurang, ketersediaan uang deposit yang belum adekuat. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis menyampaikan beberapa hal yang mungkin dapat memperkecil terjadinya keterlambatan pembayaran klaim yaitu memonitor terhadap departemen klaim, penerapan job desc harus sesuai dengan apa yang dikerjakan, menerapkan sistem lembur atau penambahan pegawai dari sisi SDM, performa komputer dan system ditingkatkan, mensosialisasikan kembali kepada pihak RS terkait dengan berkas klaim, dan membuat suatu SOP untuk pengendalian ketersediaan uang deposit.

Abstrak :
Dalam karya akhir ini dibahas mengenai perhitungan premi polis asuransi jiwa endowment partisipasi. Komponen polis tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kontrak dasar, opsi partisipasi dan opsi surrender. Adanya partisipasi ditujukan untuk menarik pemegang polis karena jika perusahaan asuransi jiwa memperoleh keuntungan investasi maka pemegang polis berhak untuk memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Pada awalnya, perhitungan premi dilakukan dengan menggunakan asumsi tingkat bunga yang lebih kecil daripada tingkat bunga dari instrumen investasi bebas risiko. Dengan tingkat bunga tersebut maka pemegang polis memperoleh garansi minimum uang pertanggungan. Setiap tahun setelah hasil investasi diperoleh, uang pertanggungan akan disesuaikan dengan tingkat pengembalian investasi yang diperoleh. Tingkat pengembalian investasi setiap tahun tentunya tidak sama dan tidak dapat diketahui dengan pasti. Oleh sebab itu, tingkat pengembalian investasi dimasa yang akan datang diestimasi dengan menggunakan metode binomial. Estimasi tingkat pengembalian investasi digunakan untuk melakukan penyesuaian terhadap uang pertanggungan yang digaransikan.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara Rias dengan penduduk yang banyak. Menurut Biro Pusat Statistik penduduk Indonesia tahun 1998 sekitar 204 juta jiwa. Hal ìni merupakan pangsa pasar yang bagus untuk memasarkan suatu produk jasa tertentu di Indonesia. Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa berebut untuk dapat meniasarkan produknya di Indonesia. Prosentase pemegang polis dengan total penduduk pada tahun 1998 hanya sekitar 10% dibandingkan dengan negara tetangga kita yang rasìonya sudah mencapai di atas 80%. Pangsa yang bagus ini membuat bermunculan perusahaan ? perusahaan baik lokal maupun patungan (joint venture). Pemerintah melalui Departemen Keuangan membuat standarisasi agar kinerja perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia tetap baik dengan mengeluarkan peraturan melalui keputusan menteri keuangan No. KIV1K/481.017/1999. Inti dari peraturan tersebut adalah penilaían tingkat solvabilitas perusahaan dengan Risk Based Capital. Risk Based Capital itu adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dikurangi kewajiban dibandingkan dengan Batas Tingkat Salva bilitas Minimum. Menurut KMK./0481 .017/1999 Risk Based Capital minimal adalah 120% yang akan diterapkan secara total tahun 2004. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum itu terdiri atas 6 Skedul: 1. Kegagalan pengelolaan kekayaan (asset default risk) 2. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (cash flaw mismatch) 3. Kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata .aang (foreign currency mismatch) 4. Beban klaim yang terjadi dan beban kiaim yang diperkirakan 5. Ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dengan hasil yang diperoleh 6. Resiko ketidakmampuan pihak resasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim. PT XYZ merupakan perusahaan asuransi jiwa yang mempunyai laporan keuangan cukup baik path beberapa tahun terakhir, dilihat dan profit yang diterima (tahun 1998 naik sekitar 1000% dan tahun sebelunmya). Untuk melihat kinerja PT XYZ saat ini maka digunakan metode Risk Based Capital sebagai pengukurnya. Selain itas dalam pembahasan digunakan analisa fundamental untuic membandingkan kinerja PT XYZ dengan rata-rata industri perusahaan sejenis. Asuransi jiwa merupakan produk jangka panjang dan bentuknya tidak nyata. Untuk mengantisipasi hal ini, PT XYZ clalam melakukan investasi benlaku sangat konservatif. Jika dilihat dañ portofolionya lebih dan 50% dana yang didapat diinvestasikan pada deposito dan sertifikat deposito. Hal ini yang membuat kinerja PT XYZ balk pada masa kondisi perekonomian kurang bagus. Setelah dilakukan analisa dan penelitian temyata RBC PT XYZ adalah sebesar 151,64% diatas yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan (120% ). Pada analisa fundamental, kinerja PT XYZ di atas rata-rata industni asuransi jiwa. Untuk mencapai profit semaksimal mungkin PT XYZ daJam melakukan investasi diharapkan tidak terlalu konservatif PT XYZ disarankan untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman manager investasi. Selain ¡tu, pengembangan produk juga harus terus dilakukan untuk memenangkan persaingan bisnis. Salah satu pengembangan produk yang disarankan adalah meluncurkan produk unit linked (penggabungan antara whole lfe dengan reksadana) dengan menggunakan perhitungan dan pertimb-angan yang tepat.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang Indonesia belum memiliki lembaga penjamin polis dan pentingnya lembaga tersebut dengan melihat bagaimana lembaga penjamin polis di Malaysia dan Amerika Serikat yang kemudian menjadi rekomendasi bagi pembentuk undang-undang di Indonesia mengenai pengaturan, efektifitas, dan mekanisme lembaga penjamin polis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dengan meneliti asas-asas hukum dari hukum positif melalui perbandingan hukum di Malaysia dan Amerika Serikat. Data yang diperoleh dipaparkan dan digambarkan secara jelas, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pembentukan lembaga penjamin polis di Indonesia adalah penting karena pembentukan lembaga tersebut sudah diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2014 di mana lembaga tersebut akan melindungi dan memastikan bahwa para pemegang polis tetap memperoleh haknya ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Lembaga ini juga akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. 2) Malaysia memiliki lembaga penjamin polis yang disebut dengan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Cakupan asuransi yang dilindungi yaitu family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Perlindungan tersebut dapat diperoleh secara otomatis. Lembaga penjamin polis di Amerika Serikat adalah National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations (NOLHGA). NOLHGA menjamin asuransi jiwa dan kesehatan. Berbeda dengan PIDM, NOLHGA memberikan perlindungan apabila mendapat perintah dari pengadilan. ......This study aims to analyze the background of Indonesia not having a policy guarantee institution and the importance of this institution by looking at the policy guarantee institutions in Malaysia and the United States, which will then become recommendations for legislators in Indonesia regarding regulation, effectiveness, and mechanisms for a policy guarantee institution.This study uses a normative juridical research method with a comparative approach by examining the legal principles of positive law through comparative law in Malaysia and the United States. The data obtained is clearly presented and described, and analyzed using qualitative methods. The research results and conclusions obtained from this research are as follows: 1) The establishment of a policy guarantee institution in Indonesia is important because the establishment of this institution has been mandated in Law no. 40 of 2014 which the institution will protect and ensure that policyholders still get their rights when the insurance company fails to pay. This institution will also increase the public's sense of trust in insurance. 2) Malaysia has a policy guarantee institution called the Malaysian Deposit Insurance Corporation (PIDM). The insurances that are protected are family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Such protection can be obtained automatically. The policy guarantee institution in the United States is the National Organization of Life and Health Insurance Guarantee Associations (NOLHGA). NOLHGA guarantees life and health insurance. Unlike PIDM, NOLHGA provides protection if a court order is received.

Abstrak :
Penerbitan polis asuransi elektronik merupakan salah satu dampak yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi dalam industri asuransi. Dalam hal ini, penerbitan polis asuransi elektronik dapat menimbulkan permasalahan karena polis asuransi diterbitkan dalam bentuk digital/elektronik dan bukan secara fisik/cetak. Hal tersebut membuat Tertanggung mengalami kendala berupa kesulitan dalam melakukan pengaksesan polis asuransi elektronik yang dimilikinya, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh Tertanggung tentang informasi pertanggungan yang terdapat dalam polis asuransi elektronik. Permasalahan yang demikian ini dapat ditemukan dalam pertanggungan asuransi unit link yang melibatkan Agen Asuransi, Perusahaan Asuransi dan Tertanggung dalam Putusan Nomor 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Secara garis besar, Tertanggung mempersoalkan tindakan-tindakan Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dinilai merugikan dan tidak bertanggung jawab setelah dilakukannya penerbitan polis asuransi elektronik dalam pertanggungan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya dalam penerbitan polis asuransi elektronik Tertanggung, sehingga Agen Asuransi dan Perusahaan Asuransi telah melaksanakan tanggung jawab dengan sebagaimana mestinya dan tidak dapat dijatuhi hukuman, baik dari aspek pertanggungjawaban pidana dan aspek pertanggungjawaban perdata. ......Issuance of electronic insurance policy is one of the impacts felt from technological developments in the insurance industry which can cause problems because insurance policy is issued in digital/electronic form. This made the Insured experience problems in the form of difficulties in accessing electronic insurance policy, as the result in a lack of understanding by the Insured regarding the coverage information contained in the electronic insurance policy. Such problems can be found in unit link insurance coverage involving Insurance Agents, Insurance Company, and the Insured in Decision Number 404/Pdt.G/2020/PN Tng. Broadly speaking, the Insured questioned the actions of the Insurance Agent and the Insurance Company which were considered detrimental and irresponsible after the issuance of the electronic insurance policy in the coverage. The research method used in this writing is to use a normative juridical approach by examining legal literature, statutory regulations, and legal principles that apply to court decision. The result of this study is the Insurance Agent and the Insurance Company have both carried out their rights and obligations in issuing the Insured's electronic insurance policy, so that they have carried out their responsibilities properly and cannot be sentenced, both from the aspect of criminal and civil liability.

Abstrak :
Dalam perjanjian kontrak asuransi, dapat ditentukan ganti rugi dan premi, sedemikian sehingga dicapai titik tengah yaitu tidak ada salah satu pihak yang lebih diuntungkan maupun lebih dirugikan. Kontrak asuransi Pareto-optimal adalah kontrak asuransi di mana tidak ada kontrak lain yang menguntungkan kedua pihak dibandingkan kontrak tersebut. Karena terdapat dua pihak yang diuntungkan, maka disebut konsep Pareto-optimal bilateral. Batasan yang digunakan pada penelitian ini adalah biaya minimum dan anggaran premi. Untuk menghitung besar risiko yang dihadapi pihak tertanggung dan penanggung setelah menyetujui kontrak asuransi Pareto-optimal, digunakan ukuran risiko Tail Value at Risk (TVaR). TVaR digunakan karena merupakan salah satu ukuran risiko yang memenuhi sifat koherensi (coherent), di mana sifat ini mendukung adanya diversifikasi antar risiko dan mengurangi paparan akan ketidakpastian model. Di akhir penelitian, dilakukan implementasi konsep Pareto-optimal untuk kontrak asuransi dengan ukuran risiko TVaR dan ditemukan premi dan ganti rugi optimal. Selain itu, hasil yang didapat menunjukkan bahwa perubahan anggaran premi berbanding lurus dengan ganti rugi dan premi Pareto-optimal yang didapat, sebaliknya biaya minimum tidak terlalu berpengaruh pada premi dan ganti rugi Pareto-optimal yang didapat. ......In an insurance contract agreement, indemnity and premiums can be determined, so that a middle point is reached, namely that no one party is more benefited or more disadvantaged. A Pareto-optimal insurance contract is an insurance contract in which no other contract which benefits both parties over Pareto-optimal contract. Because there are two parties who benefit, it is called the bilateral Pareto-optimal. The limitations used in this study are the minimum cost and premium budget. To calculate the amount of risk faced by the insured and the insurer after agreeing to a Pareto-optimal insurance contract, the risk measure Tail Value at Risk (TVaR) is used. TVaR is used because it is a risk measure that meets the nature of coherence, where this property supports diversification between risks and reduces exposure to model uncertainty. At the end of the study, the Pareto-optimal concept was implemented for insurance contracts with a TVaR risk measure and found the optimal premium and compensation. In addition, the results obtained show that the change in the premium budget is directly proportional to the Pareto-optimal compensation and premium obtained, on the other hand the minimum cost does not have much effect on the Pareto-optimal premium and compensation obtained.