Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di Pasar Modal. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa Pasar Modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan informasi bagi investor, sehingga secara rasional mereka dapat mengambil keputusan dalam pembelian dan penjualan saham. Informasi di Pasar Modal sangat rentan untuk menjadi obyek kejahatan.Dalam penyusunan tesis ini akan dikaji suatu kasus yang berkaitan dengan informasi yang menyesatkan dengan mengambil contoh laporan dari PT. Lippo e-Net. Kasus PT. Lippo Life Tbk., yang melakukan perubahan bisnis inti dari bidang usaha industri asuransi jiwa, kemudian berubah nama menjadi PT. Asuransi Lippo e-Net, dimana harga sahamnya melambung, akan tetapi kemudian turun lagi. Sehingga terjadi kesimpangsiuran informasi di Pasar Modal mengenai perusahaan PT Lippo Life Tbk.Dengan adanya informasi yang tidak akurat, jelas, dan objektif mengenai perpindahan bisnis inti yang dilakukan oleh PT Lippo Life Tbk, menyebabkan fluktuasi harga saham, pihak Lippo diperkirakan mengambil keuntungan sendiri. Sampai pada akhirnya pihak Bapepam meminta pihak Lippo e-Net untuk mengulang kembali public expose-nya.Penulis menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tesis ini, yaitu penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang dapat menemukan fakta yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan utama bahwa keaktifan Bapepam sebagai regulator Pasar Modal, untuk mengungkapkan informasi yang diperoleh baik pada saat melakukan proses pemeriksaan maupun pada saat melakukan proses penyidikan, sangat diharapkan dan dibutuhkan guna menegakkan prinsip keterbukaan di bidang Pasar Modal di Indonesia."

"Lembaga Jaminan Fidusia pada awalnya bersumber pada Jurisprudensi, hanya berlaku pada benda bergerak, dan semula merupakan penyimpangan dari gadai yang mensyaratkan adanya penyerahan barang yang dijadikan jaminan (inbezitsteiling) . Fidusia berasal dari hukum Romawi yang dikenal dengan Fiducia cum Creditore contracta. Dalam hukum Indonesia Lembaga Jaminan Fidusia dipandang cocok untuk mengakomodir kebutuhan praktek pengikatan jaminan kebendaan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pengaturan Lembaga Jaminan Fidusia itu sendiri, yang semula hanya bersumber pada Jurisprudensi di Negeri Belanda terkenal dengan Bierbrouwerij arrest, sementara di Indonesia mengacu pada arrest Bataafse Petroleum Maatschappij (Hoggerechthoof, 18 Agustus 1932). Dalam perkembangan kemudian objeknya beralih yang semula hanya benda bergerak menjadi termasuk juga benda tetap (tanah dan bangunan) dapat difidusiakan. Ketentuan tersebut dijumpai dalam pasal-pasal tertentu dari Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Undang-undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman. Kalangan perbankan dan dan para pelaku ekonomi membutuhkan bentuk pengikatan jaminan yang sederhana dan mudah serta aman. Kebutuhan tersebut direspon oleh pembentuk UU dengan menerbitkan U] No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang akan berlaku per 30 September 2000. Segi positif dan negatif dari UU Jaminan Fidusia tersebut gencar didiskusikan oleh pelbagai kalangan terutama kalangan perbankan dan notaris. Tulisan ini ingin mengungkapkan antisipasi apa yang disiapkan oleh kreditur terutama oleh kalangan perbankan untuk melindungi kepentingannya juga antisipasi dari Notaris dan Kantor Lelang Negara"

"World Trade Organization (WTG) telah menghasilkan Persetujuan Umum Tentang Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade in Services-GATS). Dalam GATS terdapat prinsip-prinsip dasar yang terdiri dari Most Favoured Nations; National Treatment; dan Transparansi. Sehubungan dengan hal tersebut, semakin merebaknya masalah globalisasi serta liberalisasi ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia, akan mempengaruhi industri asuransi di Indonesia. Apabila Indonesia akan membuat komitmen dalam jasa asuransi, maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan GATS. Konsekuensi pelaksanaan komitmen itu ialah melakukan reformasi terhadap semua peraturan perundangan-undangan di bidang asuransi yang tidak sesuai dengan prinsip dan ketentuan GATS.Pokok permasalahan yang dikemukakan adalah apakah peraturan perundangan-undangan perasuransian yang berlaku saat ini telah mendukung apabila Indonesia membuat komitmen untuk tunduk pada GATS dalam sektor jasa asuransi dan bagaimana prakteknya di Indonesia; hal-hal apakah yang ditentukan oleh GATS terhadap negara-negara anggotanya dalam membuat komitmen serta bagaimana proteksi Pemerintah Indonesia terhadap industri asuransi nasional melalui peraturan. Dalam penulisan tesis ini, tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif.Dalam menarik kesimpulan akan digunakan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan dalam peraturan perundang-undangan perasuransian Indonesia masih terdapat beberapa pasal yang harus disesuaikan dengan prinsip National Treatment. Dalam kenyataannya, walaupun Indonesia belum membuat komitmen dalam GATS, ada beberapa perusahaan asuransi asing, dengan bentuk joint venture antara pihak asing dengan pihak nasional, yang telah melakukan usahanya di Indonesia. Dalam membuat komitmen di GATS, ada beberapa hal yang harus dipenuhi, berkaitan dengan kewajiban-kewajiban oleh negara anggota, sebagaimana yang dimuat dalam GATS. Secara garis besar, proteksi pemerintah terhadap industri asuransi nasional dapat dibedakan atas 3 (tiga) hal, yaitu perlindungan terhadap kepemilikan saham pihak nasional; pembatasan bagi pihak asing; kesehatan perusahaan asuransi nasional."

"ABSTRACTTesis ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang menganalisa klausula arbitrase dalam Polis Standar (Asuransi) Kebakaran Indonesia. Tesis ini berfokus untuk menjawab apakah klausula arbitrase yang terdapat dalam polis standar asuransi kebakaran (Indonesia) sudah cukup mengakomodir dalam penggunaan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa dan memudahkan proses penyelesaian sengketa asuransi kebakaran di Indonesia. Kajian pustaka dijadikan dasar dalam penelitian guna penulisan tesis ini. Dari hasil yang diperoleh dengan menganalisis data serta norma, diperoleh gambaran mengenai kelebihan-kelebihan dari arbitrase dibandingkan dengan pengadilan umum dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Dari penelitian ini dapat dilihat bagaimana klausula arbitrase yang terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia tidak atau belum mengakomodir kemudahan untuk proses penyelesaian sengketa asuransi. Ketidakjelasan atau ambiguitas dan kurang terperincinya klausula arbitrase dalam polisnya telah menimbulkan perbedaan penafsiran yang justru menyebabkan terjadinya sengketa (kesulitan) dalam menentukan cara/forum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, yang ternyata menyebabkan berlarut-larutnya proses penyelesaian sengketa (asuransi). Sengketa yang timbul dari pelaksanaan polis asuransi kebakaran yang mencantumkan klausula arbitrase di dalamnya, sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) bahwa para pihak dalam polis kehilangan haknya untuk membawa sengketanya ke pengadilan umum dan pengadilan umum yang bersangkutan dilarang menerima dan wajib menolak permohonan sengketanya, ternyata masih saja kasus sengketa asuransi kebakaran yang bersangkutan diterima oleh pengadilan umum. Dari hasil analisis kasus yang ada penulis menyarankan bagaimana dapat dilakukan pembenahan dalam penyusunan klausulaklausula arbitrase yang ada di dalam perjanjian, khususnya dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan memperhatikan elemen-elemen esensial yang harus ada dalam suatu klausula arbitrase. Memperhatikan sikap hakim (pengadilan) yang masih menerima kasus sengketa asuransi yang dalam polisnya telah mencantumkan klausula arbitrase, perlu diadakan sosialisasi UU No. 30 Tahun 1999 tersebut terhadap masyarakat umumnya dan kepada para hakim khususnya dalam menyikapi kasus sengketa yang timbul dari perjanjian yang telah memiliki klausula arbitrase supaya kelebihan-kelebihan arbitrase benar-benar efektif.

---

ABSTRACT

This thesis is written based on the research that analyzes the arbitration clauses in the Standard Policy of The Indonesian Fire Insurance. This thesis is focused on answering whether the arbitration clause contained in the Standard Policy of The (Indonesia) Fire Insurance is sufficient to accommodate the use of arbitration as a way of disputes resolution and facilitate the process of fire insurance dispute resolution in Indonesia or not. Literature review of the research is the basis in this research in order to write this thesis. From the results obtained by analyzing the data and norms, the writer obtains a description of the advantages of arbitration compared to the general court in settling business disputes. From this research we can see how the arbitration clauses contained in the Standard Policy of The Indonesia Fire Insurance is not (yet) able to accommodate the effectiveness of an insurance dispute settlement process. Vagueness or ambiguity and the lacking of details in the arbitration clauses in the policy has led to difficulties or different interpretations on the causes in determining the way or the forum that is used in dispute settlement, which turned out to cause the ineffectiveness on the insurance dispute settlement process. The disputes arising from the implementation of a fire insurance policy that includes the arbitration clauses in it, as determined by Law No. 30/1999 (Arbitration Law) that the parties in the policy lose their right to take the disputes to the general court and the relevant court is barred from receiving and shall refuse the dispute settlement request, apparently there still fire insurance disputes case is accepted by the general court. From the results of the analysis of the case, the author suggests the improvements can be made in drafting the arbitration clauses in the agreements, especially in the Standard Policy of the Indonesian Fire Insurance in the view of the elements that essential to exist in an arbitration clause. Noting the attitude of the judge (general court) that is still receiving the insurance disputes cases which its policy includes the arbitration clause, it is necessary to socialize the Law No. 30/1999 (Arbitration Law) to the public generally and especially to the judges in dealing with the disputes arising from agreements which have arbitration clauses so that the advantages of the arbitration can be really effective."

"ABSTRAKPengertian maupun Istilah asuransi afcau pertanggungan di tengah - tengah masyarakat semakin sering terdenga'fi'akan tetapi apakah mereka yang mendengarnya tersebut mengertl akan ha7 itu masih merupakan suatu tanda tanya. ,Untuk mahasiswa yang mempelajarl bidang hukum atau ekonomi kemung - kinan besar mengenai hukum pertanggungan adalah merupakan suatu mata pela- jaran pokok untuk ujian, Oidalam tulisan ini penulis berusaha untuk mengemukakan paling ti - dak berusaha untuk memperkenalkan apa yang disebut asuransi atau pprtangg- gungan mengingat asuransi di kalangan masyarakat Indonesia belum begitu memasyarakato Dalam hal ini penulis -lebih menitik beratkan pada asuransi jiwa khususnya dari segi keperdataannya atau mengenai perjanjian asuransi jiwa

---

"

"Asuransi adalah sebuah bisnis yang muncul akibat adanya risiko. Konsep yang digunakan asuransi untuk menangani risiko tersebut dengan cara mengalihkan risiko dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi (transfer of risk ). Para ahli ekonomi Islam melihat konsep transfer of risk ini mengandung unsur maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga), keberadaan unsur-unsur tersebut tidak sejalan dengan sistem ekonomi Islam, sehingga mereka berusaha menjalani asuransi dengan meniadakan ketiga unsur tersebut. Dalam asuransi syariah risiko tersebut dibagi dengan pihak lain (risk sharing), yaitu sesama peserta asuransi, sehingga istilah tertanggung dan penanggung menjadi berbeda dengan asuransi pada umumnya. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai operator (pengelola) yang bertugas mengurus masalah administrasi data peserta, mengelola risiko, mengelola dana dan membayarkan klaim sesuai dengan perjanjian. Asuransi syariah merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, memberikan perlindungan bagi semua peserta dan menjadikan peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Di Indonesia, perusahaan asuransi syariah pertama yang didirikan adalah PT. Asuransi Takaful Indonesia pada tahun 1994, sejak saat itulah asuransi syariah mulai dikenal dan berkembang hingga saat ini. Namun, perkembangan keberadaan asuransi syariah di Indonesia saat ini masih menyisakan problematika yang belum terselesaikan secara tuntas. Maka dari itu, penulis mencoba membahas mengenai beberapa problematika yang dihadapi asuransi syariah di Indonesia, yakni penempatan asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan perasuransian di Indonesia, undang-undang asuransi syariah di masa mendatang dan praktik asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah asuransi syariah di Indonesia belum memiliki pengaturan yang khusus, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan pelaksana sehingga praktik asuransi syariah yang telah berjalan selama ini belum memiliki pedoman secara formal. Pemerintah Indonesia diharapkan segera membentuk Undang-Undang tentang Asuransi Syariah karena keberadaan Undang-Undang tersebut selain memberikan landasan hukum yang kokoh bagi lembaga asuransi syariah juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangannya dimasa mendatang dan mengoptimalisasi peran instansi yang terkait baik instansi pemerintah maupun lembaga yang terkait dengan kegiatan asuransi syariah.

---

Insurance is a bussines which come from a risk. The concept used by insurance to handle the risk is by transfering the risk from participants to insurance company (transfer of risk). Islamic economic expert thinks that transfer of risk concept contains three element, maysir (gamble), gharar (uncertainty) and riba (interest). Those things are forbiden in economic Islam. So they trying to practicing insurance without those elements. In the syariah insurance, the risk is devide among other insurance participants (risk sharing) and syariah insurance company acting as operator or administrator which manage the found and to pay the claim with agreement. Syariah insurance is a syariah economic institution that using helping each other in good things concept and devotion, protecting all participants and making all participants as a big family that help each other. In Indonesia the first syariah insurance company is PT. Asuransi Takaful Indonesia which was established in 1994. Since then the syariah insurance company has been growing and keep spreading. But the growing of syariah insurance company still have problem which is not fulfilled yet. According those situation the writer tried to write about those problems around syariah insurance such as legal basic in Indonesia insurance law system, syariah insurance law in the future,and practical of syariah insurance in Indonesia. This study used normative study which has the prescriptive studies result. The result of this research is syariah insurance in indonesia still does not have legal basic such as the act of syariah insurance or other regulation, means the curent syariah insurance does not have formal regulation. This is government's task to make the law of syariah insurance in the future, because this regulation will give legal basic for syariah insurance and can create good environment for the developing of syariah insurance industries in the future. It also can complete syariah insurance law and to optimize syariah institution, government institution or other institution which has relation with syariah insurance."