Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbagai jenis kondisi lingkungan kerja dapat memengaruhi terjadinya insurance fraud atau tindak pidana perasuransian yang dilakukan oleh agen asuransi salah satunya sistem pengendalian internal atau pemantauan perusahaan yang kurang efektif. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengenaan pertanggungjawaban perusahaan asuransi selaku korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh agennya. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perasuransian, dalam hal terjadinya insurance fraud yang dilakukan oleh agen dari suatu perusahaan asuransi. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) Pengaturan insurance fraud di Indonesia dituangkan di dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Pasal 381 dan 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; dan (2) Suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas insurance fraud yang dilakukan oleh agennya dengan mengacu pada Perma No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Dari hasil penelitian skripsi ini, badan legislatif pembuat Undang-Undang hendaknya agar dapat benar-benar merumuskan cakupan dan substansi dari Undang-Undang tersebut dengan matang dan bagi para penegak hukum untuk dapat menjadikan Perma No. 13/2016 sebagai pedoman untuk menangani perkara pidana yang melibatkan korporasi.

---

Various types of work environment conditions can affect the occurrence of insurance fraud carried out by insurance agents, one of which is an ineffective internal control system or company monitoring. Therefore, this thesis discusses the imposition of liability for insurance companies as corporations for criminal acts committed by their agents. The research form of this thesis is juridical-normative reviewing and analyzing legal provisions and other library materials related to insurance crimes, in the event of insurance fraud committed by an agent of an insurance company. The conclusions obtained from this thesis research are (1) The regulation of insurance fraud in Indonesia is stated in Articles 77 and 78 of Law Number 40 of 2014, Articles 381 and 382 of the Criminal Code, Article 1365 of the Civil Code , and Article 251 of the Commercial Code; and (2) A corporation may be subject to criminal liability for insurance fraud committed by its agent by referring to Perma No. 13/2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations. From the results of this thesis research, the legislature that makes laws should be able to thoroughly formulate the scope and substance of the law carefully and for law enforcers to be able to make Perma No. 13/2016 as a guideline for handling criminal cases involving corporations. "

"Penipuan asuransi yang dilakukan oleh nasabah asuransi atau pihak tertanggung merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Penipuan asuransi atau insurance fraud tergolong pada tindak pidana penipuan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pemidanaan penjara bagi pelaku penipuan asuransi kurang tepat karena bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku penipuan adalah kerugian ekonomis. Kerugian ini tidak hanya berdampak kepada korban penipuan yaitu perusahaan asuransi selaku pihak penanggung, namun juga masyarakat luas selaku calon nasabah dan nasabah asuransi. Tindak pidana penipuan asuransi menimbulkan kerugian secara finansial terhadap perusahaan asuransi secara spesifik, dan terhadap perekonomian asuransi secara luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukuman yang selama ini dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan asuransi oleh nasabah di Indonesia serta perbandingan sanksinya dengan negara-negara lain, yaitu dengan Spanyol dan Singapura. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk inventarisasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seputar asuransi, penipuan asuransi, dan sanksinya di Indonesia, Spanyol, dan Singapura. Hasil analisis berupa bentuk sanksi yang lebih tepat diberikan bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi sebagai tindakan represif terhadap fraud asuransi akan diuraikan secara eksplanatoris analitis. 

---

Insurance fraud committed by insurance clients or the insured parties is a crime which occurs quite a lot within society. Insurance fraud is classified as the crime of fraud or cheating or swindling, which based on the regulations may be penalized by imprisonment. The rules which regulate that insurance fraud perpetrators may be sanctioned with imprisonment still have room for improvement because the losses that occur due to the crime is economical loss. Harm caused by the crime affects not only the victim of said fraud which is the insurance company or the insurer party, but also potential clients and existing clients which is the public. Insurance fraud causes financial damage specifically to the insurance company, and widely to the economy of insurance. This research aims to analyze the preexisting sanctions given to clients who are perpetrators of insurance fraud in Indonesia and the comparison of sanctions with other countries, namely Spain and Singapore. Juridical normative methods are used in this research to inventorize and analyze the rules and regulations regarding insurance, insurance fraud, and the sanctions in Indonesia, Spain, and Singapore. Analysis results showing a more suitable sanction for insurance fraud perpetrators as a repressive act towards the crime of insurance fraud will be elaborated in an analytical explanatory method."

"Fraud asuransi merupakan tindakan yang sangat merugikan, baik untuk perusahaan asuransi dalam bentuk kerugian maupun untuk pemegang polis lainnya dalam bentuk kenaikan premi untuk menutupi kerugian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah menggunakan jasa claim investigator untuk mendeteksi fraud yang mungkin terjadi. Namun, semakin banyak klaim yang perlu dianalisis, semakin tinggi juga biaya yang akan dikeluarkan. Solusi untuk mengatasi masalah scalability tersebut adalah dengan menggunakan machine learning. Metode machine learning yang saat ini cukup populer dan banyak digunakan untuk berbagai aplikasi adalah deep learning. Metode deep learning banyak dipakai untuk memproses data tidak terstruktur contohnya pemrosesan data gambar dengan menggunakan convolutional neural networks (CNN). Kesuksesan metode CNN dalam memproses data tidak terstruktur menjadi dasar dari pengembangan algoritma IGTD (image generator for tabular data) yang bertujuan untuk memproses data terstruktur menjadi data berbentuk gambar agar dapat diproses oleh metode CNN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja algoritma IGTD dan model CNN dalam memprediksi fraud asuransi dengan menggunakan data fraud asuransi kendaraan bermotor. Kinerja algoritma IGTD dan model CNN akan dibandingkan dengan model XGBoost dengan pembobotan data, imbalance-XGBoost weighted function, decision tree, serta random forest. Selain itu, pada penelitian ini dianalisis juga modifikasi dari algoritma IGTD terhadap kinerja model CNN yang digunakan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma IGTD dan model CNN masih belum mampu menandingi model XGBoost dengan pembobotan data dan imbalance-XGBoost weighted function yang masih menjadi model terbaik dalam memprediksi fraud asuransi. Selain itu, model CNN berbasis modifikasi algoritma IGTD memiliki kinerja yang serupa dengan model CNN berbasis algoritma IGTD.

---

Insurance fraud is an act that could inflict serious damage not only for the insurance company in the form of net loss, but also for other policyholders in the form of increased premium rates to cover the net loss. Insurance companies might use claim investigator to detect possible fraud by policyholders. However, as more claims need to be investigated, the cost of investigation will also increase. Machine learning is the solution for this scalability issue, especially the deep learning method which is popular and widely used in numerous applications. Deep learning method is commonly used to process unstructured data such as image by using convolutional neural networks (CNN). The success of CNN model motivates the invention of IGTD (image generator for tabular data) algorithm to process structured data into images to ensure it can be processed by the CNN model. The purpose of this research is to analyze the performance of IGTD algorithm and CNN model to predict insurance fraud using auto insurance fraud dataset. The performance of IGTD algorithm and CNN model is compared to XGBoost sample weighted, imbalance-XGBoost weighted function, decision tree, and random forest. In this research the impact of IGTD algorithm modification to the performance of CNN model is analyzed. The simulation result shows that the IGTD algorithm and CNN model is unable to outperform the best model to predict insurance fraud, XGBoost sample weighted and imbalance-XGBoost weighted function. Moreover, CNN model based on IGTD algorithm and modified IGTD algorithm yield similar performance."

"Skripsi ini membahas keabsahan penyesuaian harga premi asuransi jiwa dan pelanggaran prinsip kewajiban pengungkapan dalam sengketa Nurhafni v. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rantauprapat dengan dua isu utama: (1) Indikasi ketidakpengungkapan oleh tertanggung dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Rapat Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Rap, dan (2) Keadilan repricing harga premi oleh penanggung dalam putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kegagalan tertanggung untuk memberikan informasi kesehatan terbaru merupakan ketidakpengungkapan material, dan (2) Penyesuaian harga premi oleh penanggung tidak sah dan tidak adil karena penilaian risiko yang tidak memadai, komunikasi yang buruk, dan ketidakseimbangan kekuatan dalam perjanjian. Skripsi ini menyarankan pengajuan informasi tambahan segera setelah dokumen awal diterima dan adopsi proses peninjauan yang lebih komprehensif dalam sengketa asuransi untuk menjaga keadilan dan transparansi.

---

This thesis discusses the fairness of life insurance premium adjustments and the breach of the duty of disclosure principle in the dispute between Nurhafni v. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Rantauprapat Branch. The thesis addresses two main issues: (1) Indications of non-disclosure by the insured in the Rantau Rapat District Court Decision Number 83/Pdt.G/2017/PN Rap, and (2) The fairness of the premium adjustment by the insurer in the same decision. The research employs a normative-juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings reveal that: (1) The insured's failure to provide updated health information constitutes material non-disclosure, and (2) The premium adjustment by the insurer is unfair due to inadequate risk assessment, poor communication, and the power imbalance in the agreement. The thesis suggests requesting additional information from the insured promptly after the initial documents are submitted and adopting a more comprehensive review process in insurance disputes to ensure fairness and transparency."