Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk menekan kerugian sekecil mungkin, lazimnya perusahaan asuransi akan mengambil suatu jumlah tertentu sebagai jaminan atas risiko yang ia tutup (cover) dan jumlah ini adalah yang disebut dengan retensi. Metode batas retensi yang ditetapkan oleh perusahaan selama ini memang memberikan nilai keamanan bagi perusahaan, tetapi dari segi biaya reasuransinya mengurangi pendapatan/keuntungan perusahaan, cara ini sangat lemah. Metode ini sering berakibat tingkat retensi sebagai batas yang dicadangkan melebihi jumlah klaim. Metode solusi Teorema Rosenthal mencoba untuk menjawab hal itu dengan tujuan minimalisasi kerugian, sekaligus mengevaluasi tingkat retensi perusahaan. Pendekatan Rosenthal menjawab efektifitas dari taksiran total klaim dalam satu peristiwa, metode umum yang biasa digunakan asuransi syariah. Setelah dilakukan uji Chi-square dan analisis varians, taksiran retensi Rosenthal untuk tertanggung individu lebih baik daripada retensi yang selama ini ditetapkan perusahaan Sehingga perusahaan Asuransi Syariah "X" disarankan untuk mengevaluasi dan merubah batas retensi yang selama ini ditetapkan untuk tertanggung individu yang telah ditentukan, dengan menghitung metode Rosenthal Approximation. Pada penelitian kali ini Teorema yang dikembangkan Rosenthal tidak dapat digunakan untuk mencari batas retensi untuk tertanggung grup perusahaan. ......In order to minimize the loss as minimum as possible, an insurance company will usually take a certain amount as the collateral for the risk it cover. This amount is called retention. Indeed, the retention limit method which is specified by the company up to present may provide a security value to the company. However, viewed from the aspect of reinsurance cost, it may decrease the revenue/profit received by the company. Therefore, this method proved to be inefficient. This method frequently results in the retention level, as the reserved limit, to exceed the value of the claim. The Theorem Rosenthal solution method seek to solve the problem with the intention of minimizing the loss as well as to respond to the effectiveness of the estimated total claim for an incident, a general method usually applied by the syariah insurance_ After performing a Chi-square test and variance analysis, the estimated Rosenthal retention for the individual sufferer proved to be better than the retention previously specified by the company. Therefore, the Syariah Insurance "X" is recommended to evaluate and modify the retention limit previously specified by the individual sufferer, by calculating the Rosenthal approximation method. In this research, the Theorem developed by Rosenthal may not be applied to find the retention limit for the company group sufferer.

Abstrak :
Menurut pasal 2 ayat 5 Undang ndash; Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Saat ini kewenangan tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan adanya Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan pelaksanaannya dalam permohonan pailit terhadap PT. AJBAJ? Apakah hakim telah menerapkan prinsip ndash; prinsip hukum yang tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap PT. AJBAJ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan OJK terhadap perusahaan asuransi dapat dilakukan tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor sepanjang hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap PT. AJBAJ hakim pada pengadilan tingkat pertama kurang cermat dalam memeriksa pokok perkara sehingga putusan yang diberikan kurang tepat, hal ini ternyata dalam putusan pada tingkat kasasi dimana hakim pada tingkat ini menyatakan putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan. ......According to Article 2 paragraph 5 Act Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, bankruptcy filling for the insurance company can only be field by the Minister of Finance. Currently the authorities have been turning to the Otoritas Jasa Keuangan OJK in the presence of Law Law Number 21 Year 2011 concerning OJK. OJK filed a bankruptcy filling for PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ without preceded by a request from the creditors. The purpose of this research is to determine How the OJK authorized the filing of a bankruptcy petition against the insurance company and their implementation in a bankruptcy petition for PT. AJBAJ Do the judges have applied the principle the principle of the proper law in decisions for PT. AJBAJ This research is normative. Results from the study showed that the application for a declaration of bankruptcy filed for the insurer OJK can be done without preceded by a request from the creditor to the extent they do in order to protect the interests of consumers. In the verdict of bankruptcy to PT. AJBAJ judge at first instance are less careful in examining the case until the verdict is given less precise, it was the decision on appeal where the judge at first instance verdict is declared to be canceled.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penting bagi perusahaan asuransi untuk memastikan kecukupan modalnya untuk menanggung risiko yang ada. Salah satu risiko yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah risiko munculnya kewajiban klaim dimasa yang akan datang. Peraturan yang saat ini berlaku untuk mengukur kecukupan modal perusahaan adalah Modal Minimum Berbasis Risiko yang diatur oleh OJK. Dalam ketentuan ini, diatur risiko investasi, risiko mata uang, risiko underwriting, dan beberapa risiko lainnya. Risiko underwriting diukur dalam Risiko Liabilitas Asuransi dengan mempertimbangkan premi dan klaim. Dalam ketentuan Solvency II, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko underwriting juga diukur oleh perusahaan asuransi untuk memastikan kecukupan modal dengan mengukur tingkat kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan tertentu. Faktor-faktor di dalam risiko underwriting yang perlu diperhitungkan adalah risiko premi, risiko cadangan, dan risiko katastropik. Formula standar sesuai solvency II dapat dijadikan patokan untuk mengukur risiko underwriting dan melihat kecukupan modal perusahaan.

---

ABSTRACT
It is vital for insurance companies to ensure the adequacy of its capital to cover potential risks. One of the risks that need to be considered by the company is the risk of claims liability in the future. Regulation currently in force for measuring capital adequacy of the company is the Risk-Based Capital Adequacy regulated by the Financial Services Authority (OJK). In this provision, it takes into consideration regulated investment risk, currency risk, underwriting risk, and other risks. While stated in Solvency II provisions, market risk, credit risk and underwriting risk is also need to be measured by the insurance company to ensure capital adequacy. This is done by calculating the maximum level of loss at certain level of confidence. Factors in the underwriting risk which need to be taken into account is premium risk, reserve risk and catastrophic risk. Appropriate standard formula solvency II can be used as a benchmark to measure its underwriting risk and ensure capital adequacy. , It is vital for insurance companies to ensure the adequacy of its capital to cover potential risks. One of the risks that need to be considered by the company is the risk of claims liability in the future. Regulation currently in force for measuring capital adequacy of the company is the Risk-Based Capital Adequacy regulated by the Financial Services Authority (OJK). In this provision, it takes into consideration regulated investment risk, currency risk, underwriting risk, and other risks. While stated in Solvency II provisions, market risk, credit risk and underwriting risk is also need to be measured by the insurance company to ensure capital adequacy. This is done by calculating the maximum level of loss at certain level of confidence. Factors in the underwriting risk which need to be taken into account is premium risk, reserve risk and catastrophic risk. Appropriate standard formula solvency II can be used as a benchmark to measure its underwriting risk and ensure capital adequacy. ]

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengendalian intern dalam proses bisnis pendapatan premi dan beban klaim. Objek penelitian ini adalah sebuah perusahaan asuransi kerugian nasional di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membandingkan fakta-fakta yang terjadi dalam kegiatan perusahaan antara teori dan praktik. Dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan, menunjukkan bahwa PT X telah menerapkan proses bisnis yang baik dan tidak menyimpang dari pedoman praktik bisnis serta mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis risiko-risiko yang muncul pada setiap aktivitas pada proses bisnis pendapatan premi dan beban klaim yang memiliki dampak pada pelaporan keuangan perusahaan serta memberikan usulan pengendalian yang perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak dari risiko yang telah teridentifikasi.

---

ABSTRACT
The objective of this study is to review the internal control systems in business processes of premium income and claims expenses. The object of this research is a general insurance company in Indonesia. This study uses the descriptive analysis method through comparison of facts in the company rsquo s operation between theory and practice. From the field and literature studies, it shows that PT X has implemented business processes appropriately within the guidelines of business practices and complied with applicable regulations and standards. Furthermore, this study analyzes the risks that arise in every business process activity on premium income and claim expenses that have an impact on the company 39 s financial reporting and provide an internal control suggestion for reducing the impact of the risks identified.

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi berbentuk mutual di Indonesia. Bentuk mutual tersebut sering mengakibatkan permasalahan keuangan bagi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sejak Krisis Hindia Belanda pada tahun 1922 hingga saat ini. Sebagai upaya restrukturisasi terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Otoritas Jasa Keuangan membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama, yang mana dalam Pasal 48 ayat (3) peraturan tersebut dinyatakan bahwa demutualisasi merupakan salah satu upaya penyehatan keuangan bagi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual?; 2. Apakah bentuk badan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam perusahaan asuransi? Pada akhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa demutualisasi merupakan upaya yang tepat dalam penyehatan keuangan perusahaan asuransi berbentuk mutual, dan bentuk badan hukum yang tepat bagi perusahaan asuransi adalah Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 perlu mengubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Adapun penelitian ini bersifat yuridis normatif.

---

ABSTRACT
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 is the only mutual insurance company in Indonesia. The form of mutual insurance company often lead to financial problems to Asuransi Jiwa Bumiputera Bumiputera 1912 since the Dutch East India Crisis in 1922 until now. As a financial restructuring effort, Indonesia Financial Services Authority established a regulation named Regulation of Indonesia Financial Services Authority No. 1/POJK.05/2018 concerning Financial Health for a Mutual Insurance Company, in which Article 48 number (3) stated that demutualization is one of the financial restructuring effort for the mutual insurance company. According to those conditions, there are two main issues: 1. Is demutualization an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company?; 2. What form of legal entity is appropriate to be applied in an insurance company? Eventually, it has been concluded that the demutualization is an appropriate financial restructuring effort for a mutual insurance company, and the appropriate form of legal entity to be applied in an insurance company is a Limited Liability Company. Thus, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 should change its form of legal entity to a Limited Liability Company. This research uses the normative juridical approach.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas prosedur penilaian kesenjangan PSAK 74: Kontrak Asuransi pada PT Asuransi oleh KAP UWU. PT Asuransi merupakan salah satu dari perusahaan asuransi umum (general insurance) dalam grup BUMN yang memiliki layanan asuransi non-life dan life. Untuk mengantisipasi hadirnya PSAK 74 per 1 Januari 2025, yaitu hasil adopsi IFRS 17 pengganti PSAK 62, maka Ikatan Akuntansi Indonesia menghimbau agar industri asuransi melakukan kajian kesenjangan dan posisi mereka terhadap PSAK 74.  Tugas KAP UWU pada perikatan ini antara lain adalah: 1) Manajemen proyek; 2) Pelatihan terkait implementasi PSAK 74; 3) Penilaian kesenjangan; 4) Financial Impact Assessment; 5) Data, System, Process (DSP); dan 6) Penyusunan tahap 2 Implementasi.  KAP UWU hadir sebagai konsultan keuangan yang mendampingi PT Asuransi untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur sudah memenuhi standar yang ada, seperti Standar Jasa Konsultan oleh IAPI dan PSAK 74: Kontrak Asuransi. Kendati demikian, KAP UWU perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal: 1) Dalam topik definisi dan ruang lingkup kontrak asuransi, KAP UWU dapat memisahkan komponen kontrak asuransi terlebih dahulu untuk menentukan eligibilitas PSAK 74 pada polis-polis PT Asuransi; dan 2) Dalam penyusunan laporan ilustratif, KAP UWU dapat melakukan penjurnalan umum berdasarkan PSAK 74: Kontrak Asuransi agar dapat melakukan komparasi seimbang dengan pencatatan jurnal PSAK 62: Kontrak Asuransi. Selain itu, laporan ini juga membahas mengenai refleksi atas aktivitas magang dan penulisan laporan magang serta rencana pengembangan diri usai penulisan......This internship report discusses the evaluation of KAP UWU’s gap assessment towards PT Asuransi that is intended for PSAK 74 implementation. PT Asuransi is a general insurance company that provides non-life and life insurance which is also a part of a state-owned holding. To anticipate the upcoming IFRS 17 or PSAK 74 that is effective per January 1st 2025 in Indonesia, Ikatan Akuntansi Indoneia (IAI) recommends that the insurance industry to conduct a gap assessment and provide an official position statement towards the standard. As the chosen financial consultant / advisory, KAP UWU perform several procedures that are subject to this report’s evaluation such as: 1) Project management; 2) PSAK 74 training & workshop; 3) Gap assessment; 4) Financial Impact Assessment; 5) Data, System, Process (DSP); and 6) Phase 2 roadmap implementation.  Based on evaluation, it is inferred that the procedure has met the standards such as PSAK 74 and Standar Jasa Konsultan (SJK) by IAPI. However, KAP UWU should consider several things: 1) To include unbundling within the definition & scope topic and KAP UWU’s PSAK 74 eligibility decision tree to clasify PT Asuransi’s insurance contract; and 2) To record PSAK 74 general journal so that an apple-to-apple comparison can be made with the PSAK 62 general journal. This internship report additionally discusses self-reflection based on the internship activity and the writing process, as well as determining the next steps to take.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai perhitungan jumlah klaim sudah banyak dilakukan orang dengan menggunakan beberapa model pendekatan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh David dan Jemma 2015 serta Valeck 2016 . Salah satu model yang sering digunakan dan telah menjadi standart practice untuk perhitungan jumlah klaim adalah model GLM Poisson dan juga Negative Binomial. Penelitian ini mereplikasi penelitian Fadzli 2015 yang menggunakan model Bayesian Quantile regression untuk perhitungan count data asuransi kendaraan bermotor di Malaysia.Dengan menggunakan model Bayesian Quantile regression, penelitian ini memodelkan banyaknya jumlah klaim kendaraan bermotor berdasarkan umur, kapasitas, jenis dan wilayah klaim. Sampel data yang digunakan pada penelitian ini adalah data frekuensi klaim perusahaan asuransi kendaraan bermotor PT. ABC selama periode 2015 - 2016. Hasil penelitian menunjukan kuantil ke-75 merupakan model terbaik untuk Bayesian Quantile regression. Model ini juga lebih baik dibandingkan dengan Mean Regression, Poisson Regression dan juga Negative Binomial Regression. Umur kendaraan satu tahun, kendaraan dengan kapasitas lebih dari 2500cc , jenis kendaraan Sedan serta wilayah klaim Depok menjadi rating classes dengan risiko tertinggi untuk setiap rating factor.

---

ABSTRACT
The research on the calculation of the claim frequency has been done by many researchers using several models of approaches, including research conducted by David and Jemma 2015 and Valeck 2016 . One model that is often used and has become a standard practice for the calculation of claim frequency is a GLM model Poisson and Negative Binomial. This study replicates the Fadzli 2015 study using the Bayesian Quantile Regression model for count data of vehicle insurance in Malaysia.Using the Bayesian Quantile Regression model, this study modeled claim frequency of vehicle insurance claims based on age, capacity, type and claim area. Sample data used in this research is claim frequency data of vehicle insurance company PT. ABC during the period 2015 2016. The results show the 75th quantile is the best model for Bayesian Quantile Regression. This model is also better than the Mean Regression, Poisson Regression and also Negative Binomial Regression. One year vehicle lifespan, vehicles with capacity greater than 2500cc, Sedan and claims area Depok become rating classes with highest risk for each rating factor.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada perusahaan ndash; perusahaan asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis data dengan membandingkan antara indikator ndash; indikator pada POJK No. 2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik. Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa indikator yang masih belum memenuhi ketentuan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, analisis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia sebesar 64 telah memenuhi ketentaun praktik tata kelola pada dengan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Selain itu penelitian ini juga menguji korelasi antara skor tata kelola perusahaan asuransi dengan ROA dan ukuran perusahaan. Hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa skor tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ukuran perusahaan. ......The purpose of this study is to review the implementation of POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company in Indonesia. The research method used are descriptive analysis and data analysis comparing between the indicators based on POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company with the suitability of application of good corporate governance by company. Based on analysis of implementation of good corporate governance there are several indicators that still not meet the regulations yet by some insurance company. However, the results obtained in this study indicate that 64 insurance company in Indonesia has meet the regulations according to POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance in the insurance company. In addition, this study also examines the correlation between the score of corporate governance with ROA and firm size. The results of this correlation test indicate that corporate governance scores have no significant effect with ROA and firm size.