Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Manajemen risiko merupakan aspek krusial dalam kehidupan, di mana asuransi menjadi sarana utama untuk mentransfer risiko. Likuidasi perusahaan asuransi, seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, memunculkan pertanyaan penting seputar pertanggungjawaban para pemimpinnya, yakni dewan direksi dan pemegang saham. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana dewan direksi dan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dapat dimintai pertanggungjawaban atas likuidasi perusahaan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji peran, proses pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika yang berlaku bagi dewan direksi dan pemegang saham dalam konteks likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Dengan menerapkan metodologi penelitian doktrinal yang berlandaskan norma dan regulasi Indonesia, penelitian ini menggunakan analisis perbandingan teori hukum, dengan berfokus pada data sekunder. Temuan penelitian mengungkap tanggung jawab dewan direksi dan pemegang saham dalam kegagalan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha memenuhi kewajiban pembayaran, yang berujung pada likuidasi perusahaan. Disertasi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan regulasi dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mengembangkan sektor asuransi yang tangguh dan bertanggung jawab secara etika, melindungi konsumen dari risiko gagal pembayaran dan praktek korporat yang tidak etis. ......Risk management is a core aspect of human life, with insurance serving as a key method of transferring these risks. The liquidation of insurance companies, such as PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, raises significant questions regarding the accountability of those at the helm – the board of directors and shareholders. The formulation of issues is an examination of how the board of directors and shareholder of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha can be held accountable for the company's liquidation. The primary aim of this research is to examine the roles, decision-making processes, and adherence to legal and ethical standards of the board of directors and shareholders in the liquidation of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Employing a doctrinal research methodology grounded in Indonesian norms and regulations, the study employs a comparative analysis of legal theories, primarily relying on secondary data. The findings reveal the responsibilities of directors and shareholders in the company's failure to meet payment obligations, leading to liquidation. The thesis recommends heightened regulatory oversight and enforcement to ensure compliance with financial regulations and Good Corporate Governance principles, fostering a resilient and ethically responsible insurance sector. Strengthening these measures is crucial for protecting consumers against payment defaults and corporate misconduct.

Abstrak :
PT. Asuransi Ramayana Tbk adalah perusahaan asuransi umum (general insurance) yang memiliki pendapatan dari premi asuransi dan hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Agar perusahaan dapat membayar kiaim asuransi dari nasabahnya tepat waktu dan jumlah , perusahaan harus memiliki tingkat solvabilitas yang balk. Tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 481/KMK.017/1999 dihitung dengan rnenggunakan metode Risk Based Capital (RBC). Penerapari metode Risk Based Capital (RBC) dapat membatasi kegiatan investasi dan pola penggunaan dana perusahaan asuransi, karena dalam perhitungan tingkat solvabilitas menggolongkan assets dalam dua kategori yaitu non-admitted assets dan admitted assets dimana jenis dan jumlahnya dibatasi. Analisa tingkat solvabilitas dilakukan dengan melihat kinerja perusahaan secara umum, apakah tingkat solvabilitasnya sudah baik atan belum, untuk itu ditentukan tingkat solvabilitas perusahaan kemudian dibandingkan dengan tingkat solvabilitas minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam hal penilaian portofolio , penulis menggunakan perhitungan portofolio yang efisien dengan menggunakan Portfolio Theory ?Capital Allocation Between The Risky Asset and the Risk-Free Asset ?. Perusahaan dapat memaksimumkan kekayaannya dengan memaksimumkan tingkat utiliti sehingga diperoleh portofollo yang optimal yaitu pada persinggungan dan garis Capital Allocation Line (CAI) dengan indifference curve yang menggambarkan tingkat utiliti perusahaan. Dengan menggunakan data perusahaan selama 2 tahun yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, perusahaan telah mampu memenuhi batas tingkat solvabilitas minimum yang ditetapkan oleh pemenintah. Tingkat solvabilitas perusahaan sampai dengan akhir tahun 2000 sebesar 67% sedangkan ketentuan pemerintah minimum 15%. Batas tingkat solvabilitas yang ideal bagi pemisahaan asuransi adaÌah 120% dan batas tingkat solvabilitas minimum dan ini hams dipenuhi oleh perusahaan asuransi sampal akhir tahun 2004, jika tidak akan dikenakan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha. Portofolio perusahaan saat ini sangat dominan pada deposito berjangka dimana hasilnya hampir setiap tahun dibawah rata ? rata tingkat bunga deposito jangka waktu tiga bulan. Pada tahun 2000 hasilnya sebesar 11.07% padahal rata-rata tingkat suku bunga deposito jangka waktu tiga bulan pada bank pernerintah sebesar 12.66%. Dengan menggunakan perhitungan portofolio yang efisien , maka portofolio perusahaan tahun 2000 dapat dioptimalkan dengan perkiraan hasil sebesar 77,59% per tahun dengan standar deviasi sebesar 11.03% dengan komposisi 67.50% pada risky assets dan 32.50% risk-free assets. Dari anialisis tingkat solvabilitas dan kebijakan investasi perusahaan tersebut saran yang dapat penulis sampaikan antara lain : (1). perusahaan mnasih harus meningkatkan tingkat solvabilitas sampai dengan 120% dan tingkat solvabilitas minimum dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan, menambah modal secara perlahan - lahan dan menghilangkan non - admitted assets menjadi admitted assets ; (2). perlu dipikirkan menambah jenis investasi lain selain deposito berjangka , saham yang diperdagangkan di bursa efek dan penyertaan langsung yang masuk dalam admited assets seperti : Sertifikasi Bank Indonesia (SBI), Obligasi, Surat Berharga Yang Dijamin Oleh Pemerintah dan Unit Penyertaan Reksa Dana; (3). terhadap portofolio yang ada hendaknya senantiasa dilakukan penilaian secara berkala dan dilakukan revisi sesuai dengan hasil analisa atas perubahan tingkat suku bunga perbankan dan fluktuasi harga saham di bursa efek; (4). meningkatkan kemampuan SDM perusahaan untuk mengolah investasi yang dilakukan perusahaan sehingga pendapatan investasi perusahaan dapat dioptimalkan.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Lembaga Penjaminan Polis Asuransi sebagai perlindungan hukum atas pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi (mengacu pada Best Practice di Jepang Dan Inggris). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1) Lembaga Penjaminan polis Asuransi Jiwa di Jepang dan di Inggris dapat memberikan perlindungan hukum atas hak pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi melalui lembaga masing-masing LIPPCJ dan FSCS. 2) Urgensi pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi untuk memberikan kepastian hukum bilamana terjadi kondisi gagal bayar Perusahaan Asuransi. 3) Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sangat bermanfaat untuk melindungi Pemegang Polis dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Penulis memberikan saran Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sebagai Lembaga Independen yang mempunyai mekanisme kelembagaan tersendiri dan mengikutsertakan produk asuransi yang memiliki risiko gagal bayar paling utama yaitu Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa. ......This thesis discusses the Insurance Policy Guarantee Corporation as legal protection for policyholders in state of Insurance Company Default (referring to Best Practice in Japan and UK). This research uses the juridical-normative method, where the research data mostly comes from literature studies. The results of this study are 1) Life Insurance Policy Guarantee Corporations in Japan and the UK can provide legal protection for the rights of policyholders in the state of insurance company default through their respective institutions, LIPPCJ and FSCS. 2) The urgency of establishing an Insurance Policy Guarantee Corporation to provide legal certainty in state of Insurance Company Failure to pay. 3) The establishment of a Insurance Policy Guarantee Corporation in Indonesia is very beneficial to protect policyholders. It will increase public confidence in the insurance industry. The author suggests that the Policy Guarantee Corporation in Indonesia is possible as an independent institution which has independent institutional mechanism and includes all insurance products that have main risk of default namely General Insurance and Life Insurance.

Abstrak :
ABSTRAK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah gencar mendorong bank-bank, termasuk bank BUMN untuk memperkuat kedudukannya dengan berbagai upaya seperti konsolidasi, merger, maupun akuisisi. Selain akuisisi terhadap bank, saat ini akuisisi lembaga keuangan bukan bank banyak dilakukan di Indonesia. Skripsi ini membahas pengaturan akuisisi perusahaan asuransi oleh bank BUMN menurut perundangan Indonesia, disertai studi kasus akuisisi PT Bringin Life yang dilakukan oleh BRI. Adapun akuisisi tersebut telah sesuai dengan pengaturannya dan memberikan banyak manfaat untuk pihak yang melakukan akuisisi, sehingga Penulis menyarankan agar pemerintah terus mendorong bank, khususnya bank BUMN untuk terus melakukan akuisisi terhadap perusahaan asuransi lain agar kemudian dapat ikut bersaing di dalam perekonomian global. Jenis penelitian adalah penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data digunakan studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif

---

ABSTRACT
In order to prepare a competent banking system in the era of globalization and free trade, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has been vigorously encouraging banks, including state-owned banks to strengthen their positions through various efforts such as consolidation, merger, and acquisition. In addition to the acquisition of bank, recently the acquisition of insurance company has been widely happening in Indonesia. This undergraduate thesis discusses about the arrangement of the acquisition of insurance company by state-owned banks according to Indonesia laws, along with the case study of the acquisition of PT Bringin Life conducted by BRI. The acquisition is in accordance with the arrangement and provides many benefits for the parties, so Author suggests that the government should constantly encouraging banks, especially state-owned banks, to continue the acquisitions of insurance company in order to be able compete in the global economy. The type of research that is conducted in this undergraduate thesis is normative juridicial research supported with the approach of literature research. The source of research material includes primary, secondary, dan tertiary datas. As for the data collection, this undergraduate thesis used the study of document which is analyzed by using qualitative method.;

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi budaya sadar risiko pada Perusahaan Asuransi berdasarkan The Institute of Management (IRM) Risk Culture Framework dengan menilai perspektif individu dan organisasi. Studi ini menekankan bahwa budaya kesadaran risiko yang kuat merupakan fondasi kematangan manajemen risiko. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara. Statistik deskriptif dan analisis naratif digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan analisis tingkat individu, personel PT XYZ mempunyai tingkat toleransi risiko sedang dan rendah. Mereka cenderung tidak nyaman mengambil risiko tanpa analisis dan perhitungan yang memadai serta memiliki karakter yang penuh persiapan. Personel juga mempertimbangkan ketiga etika yakni kepatuhan, kepedulian dan logika dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Berdasarkan analisis tingkat organisasi, budaya organisasi PT XYZ masuk dalam kategori komunal yang memiliki dimensi solidaritas dan sosial tinggi. Orang-orang dalam kategori ini mempunyai ciri kerja tim yang baik di seluruh fungsi serta mempunyai fokus tujuan yang sama. Evaluasi terhadap delapan aspek budaya risiko berdasarkan IRM risk culture aspects model, terdapat empat aspek yang merupakan praktik unggul (risk leadership, accountability, risk resources, dan risk skill) dan tiga aspek praktik baik (reward, dealing with bad news dan informed risk decisions) serta satu aspek praktik lemah atau senjang (transparency). ......The study aims to evaluate risk awareness culture in an Insurance Company based on The Institute of Management (IRM) Risk Culture Framework by assesing their individual and organizational perspective. This study emphasizes that a robust risk awareness culture is a foundation of risk mangement maturity. This study is a descriptive qualitative method. The data source is primary data obtained directly from the research object. This study employs a survey based and an interview based. Descriptive statistics and narrative analysis are used to analyze data by describing or illustrating the data that has been collected. Based on the individual level analysis, PT XYZ personnel have an average and low level of risk tolerance. They tend to be uncomfortable taking risks without adequate analysis and calculations and have a prepared character. Personnel within organization also have high conscience in ethic obedience, ethic of care and ethic of reason when carrying out decision day-to-day basis. Based on organizational level analysis, PT XYZ’s organizational culture described as Communal, which has high solidarity and social dimension. People in this category is characterized by good team work across function and goals focused. The evaluation of eight aspect of risk culture based on IRM risk culture aspects model, there are four aspects have excellent practices(risk leadership, accountability, risk resources, and risk skill) and three aspects have good practices (reward, dealing with bad news and informed risk decisions) and one aspects has fair practices (transparency).

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tata kelola dana jaminan perusahaan asuransi milik PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life sebagai jaminan terakhir untuk perlindungan kepentingan pemegang polis dimana dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Namura Tata Life telah mencairkan dana jaminan perusahaannya bahkan sebelum diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini berbentuk yuridisnormatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kemudian berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dana jaminan tidak serta merta menjadi jaminan pasti dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dalam suatu perusahaan asuransi jika suatu perusahaan asuransi tersebut dipailitkan/dilikuidasi. ......This thesis mainly focused on the governance of the guarantee fund owned by the insurance company PT. Namura Tata Life Indoensia as last guarantee for the protection of interests of policyholders which in this case PT. Namura Tata Life Insurance has withdraw its guarantee fund even before it was decided bankrupt by the Commercial Court. This research form is juridical-normative research with descriptive analytical typology form. Then based on the analysis, the authors came to the conclusion that the guarantee fund does not necessarily become a firm guarantee in order to protect the interests of policyholders in an insurance company if an insurance company bankrupt/liquidated.

Abstrak :
Pencucian Uang adalah aktivitas mencuci uang yang terkait dengan tindak kriminal dan membuat uang tersebut terlihat bersih. Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan keuangan yang paling sering dilakukan, karena sifatnya yang terkait dengan kejahatan lain seperti korupsi, pendanaan terorisme, penipuan, etc. berakhir menggunakan Pencucian Uang sebagai kejahatan kedua. Sudah banyak regulasi yang mengatur Pencegahan Pencucian Uang, terutama di Sektor Jasa Keuangan. Penyedia Jasa Keuangan diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memiliki program Anti-Pencucian Uang dalam kebijakan internal mereka. Salah satu aspek paling penting dalam Pencegahan Pencucian Uang adalah penggunaan Customer Due Diligence (Uji Tuntas Nasabah). Industri Asuransi mendapatkan urutan ketiga dan telah melaporkan 37.857 kasus transaksi mencurigakan dari 2003-2020. Ini menimbulkan pertanyaan, sebagai industri yang besar, bagaimana Perusahaan Asuransi mengimplementasikan Kebijakan Anti-Pencucian Uang, dan juga Customer Due Diligence, dan bagaimana ini bisa mencegah Pencucian Uang di Industri Asuransi. ......Money Laundering is an act of laundering money from criminally tied original source to make it appear clean. Money Laundering is one of the most frequently used financial crimes, due to their nature other crimes such as corruption, terrorism financing, fraud, etc. ended up using Money Laundering as a second crime. Many regulations are in place to prevent and combat Money Laundering, especially in Financial Service Sector. Financial Service Provider are obligated by the Financial Service Authority to have an Anti-Money laundering program on their internal policy. One of the most crucial aspects of prevention of Money Laundering is the use of Customer Due Diligence. Insurance Industry falls third with the number of suspicious transactions reported with 37.857 reported from 2003-2020. This poses a question, with such a big industry, how does Insurance Company implement Anti- Money Laundering policy, more specifically the Customer Due Diligence and how does this prevent Money Laundering in Insurance Industry.