Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Insurance Technology atau InsurTech adalah perusahaan asuransi, perantara, atau perusahaan berbasis teknologi yang memasuki sektor asuransi, yang memanfaatkan teknologi baru untuk memberikan nilai tambah baru bagi industri serta memberikan cakupan ke basis pelanggan yang lebih cerdas secara digital. Namun, Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan InsurTech dan tanpa adanya regulasi yang menyeluruh akan berpotensi memunculkan sejumlah risiko. Dengan demikian, penulis merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pokok permasalahan mengenai bagaimana eksistensi InsurTech ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perbandingan pengaturan dan pelaksanaan InsurTech di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan InsurTech di Indonesia saat ini masih diatur secara parsial dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi, transaksi elektronik, maupun perlindungan konsumen. Terlebih, saat ini InsurTech di Indonesia masih didominasi oleh produk micro-insurance yang dipasarkan oleh InsurTech berbentuk aggregator maupun intermediaries. Jika dibandingkan dengan Singapura, kini InsurTech di Singapura telah berfokus pada penyempurnaan layanan dari produk yang telah ada dengan pengaturan yang telah mampu mengatasi persoalan risiko dan tantangan dari InsurTech yaitu dengan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen bagi penyelenggara InsurTech. Oleh karena itu, OJK sebagai regulator memiliki urgensi untuk menerbitkan produk hukum yang spesifik dan komprehensif untuk mengatur detail penyelenggaran InsurTech di Indonesia dengan mempelajari pengaturan serta implementasi dari Singapura. ......Insurance Technology, also known as InsurTech, is a new insurance company, intermediary, or technology-based company that enters the insurance sector and uses new technologies to provide new added value to the industry as well as coverage to a digitally smarter customer base. However, Indonesia appears to lack comprehensive arrangements for the implementation of InsurTech, which could pose a number of risks in the absence of comprehensive regulation. As a result, the author believes there is a need for additional research on how the existence of InsurTech is reviewed from the laws and regulations in Indonesia, as well as how to compare the regulation and implementation of InsurTech in Indonesia and Singapore. A juridical-normative method with a comparative approach was used for the research. According to the findings of this research, InsurTech regulations in Indonesia are currently only partially regulated by laws and regulations governing insurance, electronic transactions, and consumer protection. Furthermore, micro-insurance products marketed by InsurTech in the form of aggregators and intermediaries continue to dominate InsurTech in Indonesia. InsurTech in Singapore has now focused on improving the services of existing products with arrangements that have been able to overcome the risks and challenges of InsurTech, namely the existence of special regulations governing the protection of personal data and consumer protection for InsurTech operators. As a result, OJK, as a regulator, is under pressure to issue specific and comprehensive legal products to govern the details of InsurTech implementation in Indonesia by studying the arrangements and implementation in Singapore.

Abstrak :
Skripsi ini memuat perbandingan hukum mengenai asuransi kesehatan nasional di Indonesia dan di Singapura. Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat, sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan semesta. Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif, efisien, dan adil.Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Singapore dan Indonesia melakukan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama dalam hal asuransi kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulus maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Singapura memiliki sistem pembiayaan berlapis untuk mencover penduduknya agar semua penduduk tanpa terkecuali memiliki akses ke kesehatan. Di Indonesia, hal tersebut masih belum bisa diterapkan karena sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan sistem pembiayaan Out of Pocket yang sangat bergantung kepada kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan demikian, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan sangat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu, Indonesia harus terus berbenah diri di bidang sistem kesehatan nasionalnya agar penduduk Indonesia mampu mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik. ...... This undergraduate thesis discusses about legal comparative study regarding national health insurance between Indonesia and Singapore. Health is not only a citizen right but also an investment that determines productivity and economic growth of a country. Therefore, the state is concerned that all its citizens are healthy thus there is a need to institutionalize universal health services. There are two fundamental issues for realizing service goals, namely how to finance health services for all citizens, and how to allocate health funds to provide health services effectively, efficiently and fairly. The main problem in this thesis is how Singapore and Indonesia do their duty as a country to protect their citizens to obtain prosperity, especially in terms of health insurance. The method used in this undergraduate thesis is normative juridical research, i.e. a research conducted on the positive law that is both not written and written. The research concludes that Singapore has a layered financing system to cover its population so that all residents without exception have access to health. In Indonesia, it is still not applicable because most of the people still use the Out of Pocket financing system which is highly dependent on economic capability of each individual. Thus, people with low economic levels will find it very difficult to access health services. To that end, Indonesia must continue to improve itself in the field of its national health system so that the Indonesian people can achieve a better level of health.