Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, merupakan tempat strategis untuk tumbuhnya kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, termasuk asuransi syariah. Kondisi ini membuat persaingan dalam mencari dan mempertahankan nasabah harus selalu dilakukan perusahaan asuransi syariah agar mampu bersaing dengan kompetitornya. Mencari nasabah baru adalah usaha yang tergolong sulit, tetapi akan jauh lebih sulit lagi adalah mempertahankannya. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi loyalitas nasabah asuransi syariah. Dengan menggunakan metode statistik non parametric korelasi rank spearman diperoleh hasil bahwa semua variabel independen yang diuji yaitu faktor syariah, produk, harga, lokasi, promosi, Sumber Daya Manusia, proses, fisik, agen marketing dan investor mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan variabel dependen loyalitas nasabah. Lebih jauh diperoleh hasil yang menempatkan faktor proses sebagai variabel yang memiliki keterkaitan paling tinggi dengan loyalitas nasabah asuransi syariah, sedangkan faktor syariah merupakan faktor yang memiliki tingkat keterkaitan paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelayanan yang efisien dan praktis ternyata lebih diutamakan oleh nasabah produk asuransi syariah dibandingkan dengan alasan yang bersifat emosional seperti faktor syariah. ......Indonesia, where majority people live in are Moslem, is a strategic place for development of Islamic financial industries, such as sharia insurance. This condition places a high competition between sharia insurances regarding how to magnetize new costumers or to keep loyalty of existing costumers. A hard effort is needed to attract new costumers. However it is more difficult to keep loyalty of existing costumers. Therefore this research aims to scrutinize what is the factors affect loyalty of sharia insurance costumers. By using statistic non-parametric method rank spearman correlation, this research generate results that show all independent variables tested, sharia, product, price, location, promotion, human resource, process, physic, marketing agent, and investor have positively significant correlation to customers loyalty as dependent variable. Moreover the research outcome puts process variable as the most significant factor to loyalty, whereas the sharia ranks the weakest factor. Hence the services that efficient and practice are the most important things than emotional factor for the costumers to keep use sharia insurance.

Abstrak :
Pembiayaan sebagai salah satu manifestasi fungsi utama perbankan syari' ah tidak luput memperhatikan pula aspek-aspek resiko yang seringkali diimbangi dengan besarnya jaminan berupa agunan tambahan yang dapat diberikan. Penilaian akan aspek ini bukanlah hal yang utama dan sejauh mungkin diusahakan untuk tidak menyulitkan anggota masyarakat dalam memperoleh pembiayaan. Dengan dikeluarkannya produk perbankan terbaru dari Bank Mumalat Indonesia yakni Takaful Investasi (Fulinves), deposito berjangka yang memiliki sejumlah manfaat yang tidak diperoleh dari deposito berjangka pacta Bank dengan sistim bunga, ternyata banyak diminati masyarakat dan cukup layak untuk dijadikan jaminan karena keistimewaannya tersebut .

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pengajaran materi akuntansi asuransi syariah pada Program Studi Bisnis Islam, Universitas Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah mata kuliah Takaful dan Re-Takaful merupakan prerequisite dari materi akuntansi asuransi syariah. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan juga kuis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajaran materi akuntansi asuransi syariah pada Program Studi Bisnis Islam, Universitas Indonesia, telah berjalan dengan efektif. Namun jika dilihat dari output berupa nilai kuis mahasiswa, pengajaran materi tersebut masih belum bisa memberikan hasil yang memuaskan.

---

ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the effectiveness of Takaful accounting teaching in Islamic Business Major of Universitas Indonesia. This study also aims to see whether the courses Takaful and Re Takaful is a prerequisite of Takaful accounting material. This study used primary data, collected from a questionnaires and quizzes. The results of this study indicate that Takaful accounting teaching has been running effectively, but the score of quizzes still not able to give satisfactory results.

Abstrak :
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, perkembangan asuransi syariah berkembang pesat. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan asuransi syariah, Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan asuransi konvensional untuk melakukan spin off unit usaha syariahnya menjadi perusahaan asuransi syariah yang mandiri. Sejalan dengan itu, skripsi ini melalui pendekatan yuridis normatif akan membahas dan menganalisis kewajiban spin off bagi unit usaha syariah pada perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah. Untuk dapat dilaksanakan, polis spin off harus dilakukan berdasarkan seperangkat landasan hukum yang memuat tata cara dan langkah-langkah wajibnya serta ditinjau dampak dan tantangannya terhadap perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi konvensional. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, skripsi ini menunjukkan bahwa amanat untuk melakukan pemisahan (spin off) bagi perusahaan perasuransian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Bab VIII, Undang-Undang Perasuransian pasal 87, POJK 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Langkah-Langkahnya Berdasarkan POJK 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. Skripsi ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan spin off bagi perusahaan asuransi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah, khususnya asuransi syariah, dan disintegrasi antar pemangku kepentingan di industri syariah yang berdampak pada pendanaan atau investasi asuransi syariah. Di sisi lain, dampak positif dari spin off asuransi syariah dapat mengundang investor berbasis syariah, meningkatkan modal untuk industri syariah, meningkatkan konsumen pasar syariah, dan memperkenalkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tesis ini menyarankan OJK dan asosiasi asuransi untuk meningkatkan literasi asuransi melalui SNLK, menyarankan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan tentang investasi syariah di asuransi syariah Indonesia untuk mendapatkan peluang yang lebih luas dari investasi asing langsung syariah, dan menyarankan layanan keuangan lainnya seperti perbankan untuk lebih memperhatikan segmen yang membutuhkan dana. ......Indonesia has an enormous potential in the sharia economy industry, especially sharia insurance. As a muslim majority country, the development of its sharia insurance is rapildy growing. Therefore, to accommodate the needs of sharia insurance, the Indonesian Governments obliges the conventional insurance company to spin off its sharia business unit into an independent sharia insurance company. In line, this thesis through normative juridical approach will discuss and analyze the spin off policy obligation for sharia business unit in conventional insurance company into sharia insurance company. In order to be conducted, the spin off policy must be done based on a set of legal basis that include its obligatory order and steps and shall be reviewed its effects and challenges to the sharia insurance company and conventional insurance company. With such questions, this thesis indicates the mandate to conduct spin off for insurance company is stipulated under the Indonesian Law regarding Limited Liability Company Number 40 year 2007, chapter VIII, Insurance Law article 87, POJK 69/POJK.05/2016 Regarding Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, and it’s steps under the POJK 67/POJK.05/2016 Regarding Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. This thesis finds out that the conduct of spin off policy for insurance company also faces several challenges, such as low public literacy regarding sharia finance, especially sharia insurance, and disintegration among the stakeholder in the sharia industry that affects the funding or investment of sharia insurance company. However, the positive impact of sharia insurance spin off can invite sharia based investors, raise capital for sharia industries, raise sharia market consumers, and introduce the sharia finance services to the people. Therefore, the author of this thesis suggest OJK and insurance association to enhance the insurance literacy through SNLK, suggest the government to simplify regulation regarding sharia investment in Indonesian sharia insurance to gain wider opportunity of sharia foreign direct investment, and suggest other finance services such as banking sector to be more aware of segments that needs funds.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad yang diterapkan pada asuransi kerugian syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. Penelitian ini melihat ketaatan perusahaan asuransi kerugian syariah terhadap peraturan yang ada serta bagaimana peran DPS dalam mengawasi dan menilai kesesuaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad pada Unit Usaha Syariah PT. Z sudah sesuai dengan Fatwa-fatwa DSN MUI dan PSAK 108 namun masih ada hal yang masih belum tercantum pada polis. Selain itu, kualitas peran DPS pada Unit Usaha Syariah tersebut masih kurang. ...... The focus of this study is to analyze the suitability of operations and accounting treatment of contracts that are implemented in sharia general insurance based on Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. This study aims to determine the compliance to the sharia general insurance regulations. Research method used in this study is conducted through case study on Sharia Business Unit PT. Z. The result of this study indicates that operations and accounting treatment of contracts essentially is in line with fatwa DSN MUI and PSAK 108 but there is some points that not written in insurance policy. Besides, the role of DPS in PT.Z is still lacking of quality.

Abstrak :
Allah swt menganjurkan manusia sebagai mahlukNya untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan peristiwa yang mungkin terjadi pada waktu yang akan datang. Upaya perlindungan ini dapat dilakukan dengan metode asuransi. Di Indonesia terdapat dua sistem asuransi yang digunakan, yaitu konvensional dan syariah. Pada tahun 2006 terdapat suatu produk asuransi Syariah, bernama Allisya Protection yang dikeluarkan oleh PT. Allianz Life Indonesia (perusahaan Konvensional),produk ini mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dengan jumlah premi yang berhasil dihimpun selama 1 tahun mencapai 2230 polis dan Rp 15,8 milyar. Selain itu penduduk Indonesia yang 90 persen merupakan umat Islam mendambakan suatu asuransi yang menghindari unsur gharar, maisir, dan riba. Oleh karena itu penulis memilih untuk meneliti produk asuransi Islam Allisya Protection di PT. Allianz Life Indonesia, dengan menganalisis asuransi syariah Allisya Protection di PT. Allianz Life Indonesia dihubungkan dengan hukum perikatan Islam dan ketentuan yang berlaku Indonesia, serta menganalisis akad Wakalah bil Ujrah yang dipakai sebagai akad dihubungkan dengan hukum perikatan Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelusuran kepustakaan dan ditunjang wawancara dalam pengumpulan data. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan pelaksanaan akad asuransi syariah Allisya Protection di PT Allianz Life Indonesia telah memenuhi walaupun belum secara menyeluruh, syarat sahnya suatu akad dari segi asas perikatan Islam, syarat-syarat suatu perikatan Islam, dan macam perikatan Islam dalam asuransi syariah, maupun hukum nasional.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan iuran kebajikan tabarru. Dalam perusahaan asuransi syariah saat perusaahan tidak membayar klaim nasabah maka hal tersebut bukanlah sebuah utang karena perusahaan hanya bersifat mengelola dana maka tidak sepatutnya terjadi kepailitan dalam perusahaan asuransi syariah. Dari hal tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu apakah dana tabarru dalam konsep perjanjian hukum asuransi syariah dapat diartikan sebagai utang yang dijadikan sebagai dasar kepailitan, bagaiman landasan hukum OJK dalam mengajukan permohonan pailit perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah, dan apakah pengadilan niaga berwenang mengadili perkara kepailitan perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah Penelitian ini dilakukan dengan meneliti perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan asuransi serta melakukan observasi dan wawancara kepada orang yang ahli di bidang perasuransian syariah. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan Asuransi Mubarakah tidak dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena konsep yang digunakan oleh Perusahaan Asuransi Syariah ialah Takaful. Saran yang dapat penulis berikan ialah seharusnya pembuat Undang-Undang memberikan pengertian yang lebih jelas dan lebih terperinci terhadap ketentuan utang, seharusnya OJK sebelum mengajukan permohonan pailit terhadap debitor harus menelaah lebih lanjut mengenai prinsip dasar yang digunakan suatu perusahaan, para kreditor dan OJK seharusnya harus mengerti mengenai kewenangan mutlak suatu pengadilan dalam mengadili suatu perkara dalam perkara ekonomi syariah khususnya asuransi syariah yang berwenang mengadili perkaranya ialah pengadilan agama bukan pengadilan niaga.

---

ABSTRACT
Within the Takaful system, each participant intends to help each other by setting aside the contribution fee tabarru. In the Takaful company when the company does not pay the customer 39 s claim then it is not a debt because the company is only fund managing it is not proper for bankruptcy in sharia insurance company. From this matter can be drawn some formulation of the problem is whether the tabarru funds in the concept of sharia insurance law agreement can be interpreted as the debts that serve as the basis of bankruptcy, how OJK legal foundation in applying for insolvency company Insurance Sharia Mubarakah, and whether commercial courts have the authority to adjudicate corporate bankruptcy cases Asuransi Syariah Mubarakah This research is conducted by examining the legislation, books related to bankruptcy insurance company and make observations and interviews to people who are experts in the field of Islamic Insurance. The researcher concludes that Mubarakah Insurance Company can not be declared bankrupt by Commercial Court because the concept used by Sharia Insurance Company is Takaful. The author 39 s suggestion is that the lawmakers should provide a clearer and more detailed understanding of the terms of the debt, should the OJK before applying for bankruptcy to the debtor should further explore the basic principles used by a company, the creditors and OJK should have to understand regarding the absolute authority of a court in prosecuting a case in a sharia economic case, especially sharia insurance which has the authority to adjudicate its case is a religious court not a commercial court.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja tindakan yang diterapkan oleh PT XYZ unit syariah dalam mencapai Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? dan dalam meningkatkan dana perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni PMK No.11/PMK.010/2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian bersifat analisis deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran analisis tindakan untuk peningkatan kesehatan keuangan asuransi kerugian unit syariah PT XYZ yang meliputi analisis tindakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? dan untuk meningkatkan dana perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui tindakan yang diterapkan oleh perusahaan asuransi kerugian unit syariah PT XYZ, perusahaan dapat mencapai atau bahkan melebihi batas minimum Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? yang diatur dalam PMK No.11/PMK.010/2011. Selain itu, perusahaan juga mampu meningkatkan dana perusahaan sehingga dapat memenuhi kewajibannya dalam hal menyediakan kekayaan yang tersedia untuk qardh dan menjaga solvabilitas sesuai yang diatur dalam PMK No. 11/PMK.010/2011. Namun, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara proyeksi perencanaan tindakan dengan aktual

---

ABSTRACT
The focus of this study is to analyze what are the actions applied by sharia unit PT XYZ in achieving the Risk Based Capital (RBC) of tabarru? funds and in increasing company's funds to comply with applicable regulation, namely PMK No. 11/PMK.010/2011. This study uses a case study approach. The research method is descriptive analysis is research that is intended to get an overview of the analysis of actions for improving the financial health of insurance sharia unit PT XYZ which includes analysis of the actions applied by the company to achieve the Risk Based Capital (RBC) tabarru? funds and to improve the company's funds. The results of this study indicate that through the strategy applied by the insurance company sharia unit XYZ, the company can reach or even exceed the minimum limit of Risk Based Capital (RBC) tabarru? funds regulated in PMK No.11/PMK.010/2011. Moreover, the company are also able to raise company's funds so that the company can meet its responsibility in terms of providing for qardh asset available and maintain the solvency in accordance regulated in PMK No. 11/PMK.010/2011. However, there is a very significant difference between the planning projection with actual