Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jaminan pelayanan kesehatan (JPK), di luar negeri disebut medicare health, merupakan salah satu dari empat program paket jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) juga merupakan salah satu program publik yang dilaksanakan oleh banyak negara di dunia. International Social Security Association (ISSA) adalah organisasi international yang menggabungkan pelaksanaan program jaminan sosial di seluruh dunia PT. Jamsostek bergabung didalamnya. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja diwaktu mengalami sakit. Setiap manusia wajar bila dari waktu kewaktu pernah mengalami sakit. Apabila penyakit tidak ditanggulangi dengan baik ,maka akan mengganggu kegiatan dan produktivitas kerja sehingga akan merugikan baik bagi yang bersangkutan, keluarga, maupun lingkungan kerjanya Sebaliknya, manusia yang dapat mengatasi penyakitnya dan memelihara kesehatannya, akan memiliki kekuatan untuk melakukan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi. Namun demikian, pemeliharaan dan pelayanan kesehatan memerlukan biaya yang tidak kecil, dan pembiayaan tersebut setiap waktu makin meningkat sehingga cukup memberatkan beban keuangan perorangan, keluarga dan perusahaan yang bertanggung jawab atas kesehatan karyawannya. Tingginya dan meningkatnya biaya kesehatan disebabkan karena memang harga obat-obatan naik, biaya pelayanan medis meningkat, tarif perawatan rumah sakit makin tinggi; selain itu ,kemajuan teknologi kedokteran sering menggunakan berbagai sarana yang canggih sehingga juga akan ikut meningkatkan biaya. Di pihak lain, besarnya biaya tersebut sering juga akibat sistem pembiayaan dan sistem pelayanan yang keliru, disamping sering terjadinya penyalahgunaan dalam bidang usaha pelayanan kesehatan. Penelitian JPK ini dilakukan dengan mengolah data historic, sampel yang diambil selama lima tahun penyelenggaraan JPK ( 1995 sld 1999). Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah teori produksi dengan metode Lagrange multiplier untuk mencari kombinasi input yang optimal didalam penyelenggaraan JPK. Dari hasil penelitian diketahui selama penyelenggaraan JPK lima tahun terakhir 1995-1999 perusahaan masih mengalami kerugian oleh karena terjadi devisit anggaran untuk biaya pelayanan kesehatan sehingga ratio biaya pelayanan kesehatan cukup tinggi rata-rata 75 % padahal yang ditentukan perusahaan adalah 70 % jadi rata-rata tiap tahun kenaikan mencapai 5%.

Abstrak :
Kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan kesehatan sekitar 70% dan sistem pembayaran untuk tiap pelayanan masih dominan fee for service. Pada era 90-an terjadi perubahan besar dalam sistem pembayaran yang tertuang dalam UU No. 3/1992 tentang Jamsostek dan UU No. 23/1992 tentang Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan sistem pembayaran pra upaya (kapitasi). Sistem pembayaran kapitasi sudah dilakukan oleh PT. Askes, PT Jamsostek, dan beberapa Bapel JPKM dengan bervariasi besaran kapitasi yang dibayarkan Bapel ke PPK. Dalam kondisi krisis ekonomi upaya menjamin pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dikembangkan JPKM JPSBK yang pembayaran jasa pelayanan secara kapitasi oleh Pra Bapel kepada Puskesmas dengan premi subsidi dari pemerintah sebesar Rp 9.200,-/KK/tahun. Di era otonomi daerah penduduk miskin menjadi perhatian daerah dalam menanggung pembiayaan kesehatannya dan berdasarkan pengalaman program. JPKM JPSBK akan dihitung berapa besaran kapitasi yang wajar untuk peserta JPKM JPSBK untuk mendapat pelayanan yang bermutu dan tidak merugikan PPK (Puskesmas). Karena PPK maupun penyelenggara asuransi (Pra Bapel) belum menghitung besarnya biaya per kapita. Tujuan penelitian adalah mendapatkan besaran kapitasi yang wajar dari Pra Bapel ke Puskesmas untuk paket pemeliharaan kesehatan dasar JPKM JPSBK di Kotamadya Jakarta Selatan. Data yang digunakan adalah data kunjungan peserta pada tahun 1999 di 74 Puskesmas KecamatanlKelurahan sebagai PPK penyelenggara JPKM JPSBK. Rancangan penelitian survei cross sectional. Variabel babas meliputi jenis pelayanan, karakteristik populasi (jumlah peserta, jenis kelamin, umur), tingkat penggunaan pelayanan (utilization rate) dan biaya per pelayanan menurut Perda. Sedangkan variabel terikat adalah besaran kapitasi. Hasii penelitian menunjukkan bahwa jenis pelayanan yang dimanfaatkan peserta JPKM JPSBK sebagian besar adalah pelayanan rawat jalan tingkat I seperti BP Umum (87,30%), KB (4,87%), BPG (2,54%),KIA (2,34%), dan imunisasi (1,73%). Karakteristik populasi penduduk miskin 69.300 orang (4,10%) dari penduduk di Kotamadya Jakarta Selatan dengan komposisi 51,12% laki-laki, 48,88% perempuan dan sebagian besar ada pada kelompok umur 0-5 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun. Tingkat penggunaan pelayanan dimanfaatkan oleh kelompok umur 0-5 tahun (27,99%), kelompok umur 6-10 tahun (9,70%) dan kelompok umur > 55 tahun (9,34%). Berdasarkan analisa besaran kapitasi penduduk miskin yang wajar adalah Rp 171,-/orang/bulan atau Rp 2.050,-/orang/tahun. Dengan besaran kapitasi tersebut Puskesmas menerima pembayaran kelebihan dari yang dibayarkan pra Bapel ke PPK (Puskesmas). Perhitungan besaran kapitasi sangat bervariasi tergantung pada jenis pelayanan, karakteristik populasi yang terkait dengan faktor risiko dan tingkat penggunaan pelayanan serta besarnya biaya per pelayanan. ...... Fair Capitation Payment of JPKM JPSBK Primary Health Care Package at Health Centers in South Jakarta DistrictThe private sector has been contributing about 70% of health care expenditure in Indonesia. The majority of this financing has been through out of pocket payment that puts high burden to household. During 1990s there had been significant changes in the health care financing system marked by the passage of Social Security Act No. 3192 (UU Jamsostek) and Health Act No 23/92. Both act prescribe capitation payment system as a means to control health care costs. The Health Act promotes the development of JPKM (HMOs), a prepaid health care system. The people in public and private sector have the biggest contribution for health budgeting system. Mostly for the payment system the people are using fee for service or out of pocket In 1990' is big changing for the payment system which is written in Jamsostek Act No. 3/1992 and Health Act No. 23/1992. Those act are starting to introduce the pre paid payment system such as capitation or others. During the economic crisis starting in the mid 1997. This study was designed to examine whether the capitation payment by a pra bapel in South Jakarta regency was actuarially fair. The data were taken from visit rates during 1999 by those poor households in 74 health centers and from the pra bapel. Demographic characteristics of beneficiaries as well as types of utilization of health services in health centers were then calculated to obtain utilization rates. Calculation of fair capitation payment was made using valid user fees schedule (Tarif Perda) that was valid for the 1999. Simulation of fair capitaion payment was made using age distribution of household members of the poor household listed in the program. This research is Formulated to set up the fair capitation in South Jakarta each house holdlyearlpackage through pra Bapel as during economic crisis, through data analyze in visiting number of participants in 74 health center in 1999 and using cross sectional method. The independent variable enclosed the several of services, population characteristics (number of member, gender, and age) and utilization rate and unit cost for each service based on the rational regulation tariff and dependent variable is capitation payment system. This research showed that the poor people comprised of 4,10% of the total population in South Jakarta that can be divided into 51,12% male and 48,88% female and grouping such as 0-5 year (27,99%), 6-10 year (9,70%) and > 55 year (9,34%), In term of utilization, 4,10% of members used outpatient services comprised of 87.3% in the general clinics, 4,87% family planning, 2,54% in dental clinic, 2,34% Mother Child Health, and 1,73% utilized immunization services. Based on the utilization experience the fair capitation rate was Rp 17h-/capita/month or Rp 2,050; /capita/yeaf_ This amount was less than the capitation paid to health centers equal to Rp 191,6/capita/month. Several possible explantion accounted for the difference are: I conclude that the capitation payment to health centers in the JPKM JPSBK was actually too much. However, due to possible underestimate of the data collected, findings from this study should be used cautiously.

Abstrak :
Dalam system pembiayaan kesehatan di Indonesia belanja kesehatan bersumber masyarakat (out of pocket) masih mendominasi, sedangkan pembayaran oleh pihak ketiga relative masih kecil. Hal tersebut akan mangakibatkan ketimpangan akses kepada pelayanan kesehatan yang bermutu, dan dapat menimbulkan unmet need yang semakin tinggi, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih merata dan terjangkau pada semua lapisan, perlu adanya jaminan pelayanan kesehatan atau asuransi kesehatan, yang disertai dengan kajian potensi kepesertaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial dan sosial, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan geografi di Kabupaten Bogor tahun 2000. Penelitian ini merupakan penelitian operasional; yang bermaksud menyusun deskripsi dengan bahasa matematik dan ekonomi berdasarkan data skunder ATP/WTP Kabupaten Bogor tahun 2000. Sampel penelitian ini adalah rumah tangga sebanyak 3.353 rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membayar premi rawat jalan paket maksimal adalah sebesar 16,43%. Bila dilihat dari jenis pekerjaan potensi terbesar berada pada rumah tangga dengan pekerjaan karyawan swasta yaitu sebesar 5,39% , sedangkan bila menurut geografi potensi terbesar ada pada daerah rural yaitu sebesar 48%. Untuk potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membeli premi rawat jalan paket minimal diperoleh hasil sebesar 79,86%. Potensi tertinggi ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal sebesar 23,94% dan ada pada daerah rural yaitu sebesar 62%. Berdasarkan kemampuan membayar premi rawat inap paket maksimal, diperoleh hasil bahwa potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial sebesar 88,51%. Potensi terbesar ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal, yaitu sebesar 26,18% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%. Berdasarkan kemampuan membayar premi rawat inap paket minimal memiliki potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial terbesar yaitu 92,07%. Bila dilihat berdasarkan jenis pekerjaan maka potensi terbesar ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal yaitu sebesar 27,77% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%. Potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membayar premi pelayanan kesehatan gabungan rawat jalan+inap paket maksimal adalah sebesar 14,75%. Potensi tertinggi ada pada rumah tangga karyawan swasta yaitu sebesar 5% dan potensi menurut geografi ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 46%. Sedangkan bila dilihat dari kemampuan membayar premi pelayanan kesehatan gabungan rawat jalan+inap paket minimal, potensi kepesertaan asuransi komersial mencapai 74,87%, dengan potensi tertinggi juga pada rumah tangga buruh informal sebesar 21,86% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%. Dilihat dari benefit yang ditawarkan potensi kepesertaan asuransi kesehatan sosial hanya terjadi pada benefit pelayanan kesehatan paket minimal, pada semua rumah tangga. Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi tersebut adalah membagi peran pemerintah / swasta dalam mengelola potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial. Pemerintah mengupayakan penyelenggaraan asuransi kesehatan sosial dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan wadah / organisasi masyarakat berdasarkan pekerjaan mereka untuk memudahkan mobilisasi dana masyarakat. Dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh benefit yang murah dan logis dan dibuat penelitian untuk memastikan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki oleh masyarakat di Kabupaten Bogor. Daftar kepustakaan ; 23 (1994-2002)

---

Potential Health Insurance Analysis in District of Bogor year 2000The problem of inadequate health care is a major concern for people throughout the world today. In Indonesia all health care expenses sources were dominated by personals expenses, health care expenses paid by a third party I insurances relatively low. That is why a good quality health care services access a bit difficult to acived, causing a high unmeet need especially among low income communities. To accommodate the needs for a good quality community health care services, that are reliable with reachable prices for all societies a health insurance are mostly needed, accompanied with its member potential review. The potential, commercial, and social efforts of a health insurance company based on Bogor district social, economy, and geographic character are the objectives of this research. This research descript the mathematical and economical of an operational research based on year 2000 secondary data of the ATP/WTP Bogor district. The data sample contains various households as much as 3.353 household. The research shown that 16,43% is a maximal commercial health insurance potential member premium for out patience package, 5,39% are employment and 48% as the highest georaphio potential are in the rural. The minimum potential member of a commercial health care insurance are 79,86% . The highest potential are informal labor (23,94%) and 62% are in the rural area. Based on the inpatience maximal premium benefit, 88,51% are comercial health insurance potential membered, 23,94% are informal labour and 62% are in the rural area. The inpatience minimum premium package has the highest 92,07% commercial health insurance member, we could see that 27,77% highest potential are informal labour , and 62% are in the rural area. Based on the premium health services mix benefits (out patience and inpatience) by Potential commercial health insurances are 14,75%.The highest potential which are employment (5%) and 46% are in the rural area. The mix benefit (out patience and inpatience) of health minimum premium package services 74,87% are the commercial health insurance member. The highest potential which are informal labor (21,86%) and 62% are in the rural area. Based on the benefit offer, the minimum package of inpatience services potential social health insurance member all of household. The government must take efforts to provide this potential health insurance for the low income community with a social concept insurances and community development approach to mobilized their health community fund. Reference : 23 (1994-2002)