Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berperan dalam Proses Institutional Arrangements: Studi Kasus di Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP, dilakukan terdorong oleh kenyataan bahwa kelembagaan BAKORNAS PBP dalam arti organisasi tersebut, tidak sesuai seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang mengatur organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP. Mengikuti perkembangan kelembagaan penanggulangan bencana pada masa lalu, awalnya hanya berbentuk organisasi yang sederhana yaitu Panitia Ad Hoc dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Ketua dengan tugas mengurus bencana alam yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden kemudian mengalami perubahan kelembagaan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi peristiwa bencana dan sosial politik yang saat ini menjadi organisasi non struktural dengan sebutan BAKORNAS PBP diketual oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh suatu Sekretariat berbentuk organisasi struktural yang besar terdiri dari 5 jabatan eselon I, 16 jabatan eselon II dan 36 jabatan eselon III serta 8 jabatan eselon IV dibantu Kelompok Pakar dan Kelompok Kerja sebanyak 36 orang dengan sejumlah staf. Pengaturan organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP beserta Sekretariatnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, Surat Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP Nomor 1 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.Pokok permasalahan penelitian ini berkisar pada tingkat organisasional, yaitu : Bagaimana proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut. Bertolak dari pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti terlibat langsung pada objek penelitian yaitu BAKORNAS PBP, dengan teknik studi dokumentasi, studi lapangan dan studi kepustakaan, serta wawancara tambahan dengan informan (Kepala Biro HukumlStaf Ahli Menko Kesra, Mantan Pejabat Direktorat Urusan Korban Bencana Departemen Sosial1Widya Iswara Luar Biasa pada Departemen Sosial, Mantan Tenaga Ahli Sekretariat BAKORNAS PB, Mantan Staf Direktorat Urusan Korban Bencana yang diperkerjakan pada Sekretariat BAKORNAS PB).Kerangka pemikiran dan teori dalam proses "institutional arrangements° atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP menerapkan pada pemahaman Bromley (1989: 18,33-34), pemahaman tentang koordinasi berkaitan dengan kebijakan kebencanaan menurut Carter (1991 : 25-29). Dari temuan penting di lapangan dalam proses ?institutional arrangements? atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP para perumus kurang dapat menterjemahkan keinginan dan aspirasi ditingkat kebijakan dan tidak mengikutsertakan para stakeholders yang tertibat langsung dalam penanganan kebencanaan dan kepengungsian. Hal ini berakibat antara lain timbulnya kritik dan komentar tentang kelembagaan BAKORNAS PBP.Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah dalam proses 'institutional arrangements' atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP terutama penjabaran aspirasi ditingkat kebijakan ke tingkat organisasional mengacu pada pemikiran Bromley (1989 : 18,33-34) tentang hirarki proses kebijakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses ?institutional arrangements? penjabaran kelembagaan organisasi maupun peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu saling terkait satu dengan lainnya dan akan berdampak pada operasional atau kinerja organisasi. Pemahaman kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah harus disertai dengan pemahaman tentang kebencanaan itu sendiri. Kondisi sosial politik sangat mewarnai proses penjabaran kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP. Lembaga BAKORNAS PBP dan Sekretariat BAKORNAS PBP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan lembaga strategis yang sarat dengan masalah-masalah dan tugas-tugas kemanusiaan. Tesis ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penyempumaan kelembagaan BAKORNAS PBP sehingga tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"Pada hakikatnya manusia itu merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Ada kecenderungan setiap manusia itu selalu hidup dengan manusia lain, karena di dalam diri manusia ada naluri-naluri untuk selalu mengadakan interaksi dan hubungan sosial. Bahkan timbul keinginan atau hasrat untuk selalu hidup bersama-sama dengan manusia lain dalam suatu kelompok.Adanya hasrat untuk selalu hidup dengan orang lain itu semakin dirasakan penting dan mendesak karena hal itu akan memudahkan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) secara bersama-sama. Misalnya: pengadaan pangan, sandang, papan, keselamatan terhadap diri pribadi, dan harta benda. Interaksi sosial yang terjadi antar individu tersebut condong akan membentuk kelompok-kelompok sosial tertentu.Sebagai makhluk pribadi, manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat mendasar. Sebagai makhluk sosial, setiap orang menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari kelompoknya. Maka timbul hubungan-hubungan yang bersifat sosial dan tolong menolong. Bentuk-bentuk dari kumpulan-kumpulan manusia itu ada yang berupa perkumpulan ekonomi atau asosiasi modal misalnya perseroan terbatas, namun ada pula yang bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial, misalnya yayasan.Secara, konseptual antara perseroan terbatas dengan yayasan dapat dibedakan dari aspek tujuannya, yaitu bahwa perseroan terbatas didirikan untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya sedangkan yayasan didirikan untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian dapat saja terjadi, apabila seseorang menganggap dirinya telah berhasil mencapai taraf kemakmuran tertentu melalui kegiatan komersial, kemudian ingin menolong sesama manusia melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, yaitu dengan Cara memisahkan sejumlah kekayaan tertentu untuk kepentingan sosial yang dikelola oleh yayasan. Dalam hubungan ini F. Emerson Andrews mengatakan bahwa: "A foundation is an instrument for the contribution of private wealth to public purposes".Dasar-dasar pemikiran seperti itu mempengaruhi pertumbuhan yayasan, sehingga tidaklah heran jika kemudian bermunculan yayasan-yayasan yang bercirikan sosial dan kemanusiaan seperti yayasan yatim piatu, yayasan pendidikan, yayasan rumah sakit, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pertumbuhan yayasan di Indonesia, yang pada awalnya banyak diwarnai oleh gagasan-gagasan sosial dan kemanusiaan. Namun ternyata, sekarang ini banyak dijumpai di dalam masyarakat munculnya yayasan yang tidak hanya bergerak di bidang sosial atau kemasyarakatan dan kemanusiaan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang komersial. Kendati pun secara formal, dalam status pendiriannya mencantumkan bertujuan sosial.Ada kecenderungan populasi yayasan semakin meningkat dan beragam, bukan saja dalam arti kuantitas populasinya tetapi juga besaran dalam arti aset yayasan juga meningkat. Maka tidak heran apabila ada yayasan yang sedemikian besar organisasinya sehingga mampu mendirikan bentuk-bentuk usaha yang lain. Keadaan ini sudah berkembang sedemikian rupa dan secara empiris tumbuh-kembang yayasan sudah meliputi jaringan yang luas dan kompleks. Karena tidak hanya di bidang sosial tetapi juga bidang dan sektor lain, misalnya bidang ekonomi yaitu dengan membeli saham atau mendirikan perseroan terbatas. "

"Kapabilitas pemasaran (marketing capabilities) dipandang berpotensi menjadi salah satu konsep pokok di dalam disiplin Pemasaran yang dapat diandalkan untuk menghadapi peningkatan kompleksitas fenomena bisnis mass depan. Namun upaya pengembangan dan formalisasi terhadap konsep yang turut dipopulerkan oleh Day (1994) serta Vorhies and Harker (2000) tersebut tampak masih belum digiatkan oleh pars peneliti Pemasaran Akademis.Studi ini mencoba menggali penjelasan teoritis atas konsep Marketing Capabilities tersebut, terutama tentang peranannya sebagai determinan kinerja organisasi bisnis serta contributory conditions untuk membangunnya. Sebagai sebuah proses penyelidikan ilmiah, studi ini berfandaskan pada modem empricism (Hunt, 1991).Dan basil tinjauan literature terutama di bidang pemasaran strategis, manajemen strategis serta studi-studi organisasi diperoleh dukungan teoritis bahwa kepemilikan marketing capabiltes oleh suatu organisasi bisnis akan sangat diperiukan untuk menghadapi Iingkungan yang turbulen sehingga dapat memperbesar peiuang kesinambungan (sustainability) mereka dalam jangka panjang.Selain itu, dengan menggunakan pendekatan complex adaptive system (CAS), diperoleh pula hipotesis bahwa suatu organisasi bisnis yang berada dalam kondisi chaord akan mampu membangun kapabittas pemasaran yang handal bila mereka terfebih dahulu memiliki puia nitai-nilai orientasi pasar dan orientasi belajar yang kuat.Dukungan empiris awal terhadap hipotesis hipotesis di atas telah pula diupayakan melalui ex post facto survey (correlational studies). Subjek peneltian yang dipergunakan terbatas pads usaha jasa agensi perjalanan wisata skala kecil dan menengah di kawasan pesisir selat Melaka.Dengan menggunakan beberapa assumsi, hasil-hasil pengujian empiris tersebut tampak telah memberikan dukungan yang rnemadai terhadap model-model penelitian yang diajukan. Dart keseturuhan hasit studi ini, setidaknya dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi swat tentang potensi konsep marketing capabilities tersebut.Studi ini diharapkan dapat menggugah semangat para mahasiswa dan peneliti Pemasaran Akademis untuk turut mempopulerkan konsep marketing capabilities dan mempergunakan pendekatan complex adaptive system dalam mengkaji berbagai persoalan Pemasaran."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah efektivitas dewan komisaris dan komite audit yang merupakan mekanisme corporate governance berpengaruh terhadap penyertaan investor institusional pada perusahaan keluarga di Indonesia. Efektivitas dewan komisaris dan efektivitas komite audit diukur dengan menggunakan skor yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Skor ditetapkan berdasarkan karakteristik independensi, aktivitas, ukuran dan kompetensi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan model regresi logistik dengan sampel 643 observasi dari perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2011.Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa efektivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilita penyertaan investor institusional, namun kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh efektivitas dewan komisaris dan memperkuat pengaruh efektivitas komite audit pada penyertaan investor institusional. Sehingga, penelitian ini menyimpulkan pengaruh mekanisme corporate governance terhadap penyertaan investor institusional akan berbeda apabila perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga.

---

The objective of this research is to analyze whether board of commissioners and audit committee effectiveness which are the mechanisms of corporate governance have influenced probability of institutional investor interest in family firms. Board of commissioner and audit committee effectiveness are measured using the scoring method developed by Hermawan (2009). Scoring is based on characteristics of independency, activity, size and competency. Hypotheses assessment is conducted using logistic regression models with observations from 643 sample companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2009 to 2011.The empirical result shows that the board of commissioner and audit committee effectiveness positively influenced the probability of institutional investor interest. However conversely family ownership has weakened the influence of board of commissioners? effectiveness but in turn strengthened the influence of audit committee effectiveness. It is concluded that the influence of corporate governance mechanisms on institutional investor interest, will be different if the company was a family owned firms."

"Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh kepemilikan investor institusional terhadap hubungan antara konvergensi IFRS dengan waktu terbitnya laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sebanyak 804 tahun perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2012. Peneliti menggunakan report delay sebagai ukuran atas ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Kehadiran konvergensi IFRS menjadikan rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan laporan keuangan lebih panjang. Kepemilikan institusional mengurangi report delay. Namun, kepemilikan investor institusional di suatu perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap report delay setelah periode konvergensi IFRS. Besarnya persentase kepemilikan investor institusional tidak cukup kuat untuk mengurangi report delay.

---

This study aims to examine the impact of institutional investor ownership on the relationship between the IFRS convergence with the issuance of financial statement. This study conducts as much as 804 years of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2009-2012. Researcher uses the report delay as the measurement of timeliness of financial statement. IFRS convergence presence makes the span of time required to prepare financial statements longer. Institutional investor ownership reduces the delay report. However, institutional investor ownership in a company does not have an influence on the report delay after a period of IFRS convergence. The percentages of ownership of institutional investors are not strong enough to reduce the report delay."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas proses pendirian dan penerapan repositori lembaga di UIdan IPB dari segi manajemen repositori. Topik ini diteliti karena melihatperkembangan repositori dalam menyimpan karya ilmiah yang diproduksi olehsivitas akademika di perguruan tinggi serta memudahkan masyarakat luas untukmengakses penelitian yang pernah dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses pendirian repositori di UIdan IPB dengan menggunakan teori dua fungsi manajemen yaitu planning danstaffing. Selain itu penelitian ini juga ingin menganalisis proses pengumpulankarya ilmiah yang diproduksi oleh perguruan tinggi. Hasil yang diharapkan daripenelitian ini adalah dapat memberikan gambaran bagaimana proses planning,staffing, dan pengumpulan konten ketika kedua perguruan tinggi ini mendirikansebuah repositori untuk menyimpan karya ilmiah mereka. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Carapengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukanwawancara ke beberapa narasumber dan observasi terhadap repositori yangdimiliki oleh UI dan IPB.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the development and implementation of repositoryinstitutions in terms of UI and IPB management repository. This topic studiedsince seen the development of a repository to store scientific papers produced byacademicians in universities and enable the public to access the studies that havebeen conducted by the college. The purpose of this study was to analyze theprocess of the establishment of a repository in the UI and IPB using the theory oftwo functions in management, planning and staffing. In addition, this study alsowants to analyze the process of collecting scientific papers produced by thecollege. The expected outcome of this study is to provide an overview of how theprocess of planning, staffing, and collecting contents when both the college set upa repository for storing their scientific work. This study used a qualitativeapproach to the case study method."