Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adat Minangkabau mengalami perkembangan seiring masuknya agama Islam yang diterima sebagai satu-satunya agama di Minangkabau. Diterimanya Islam merubah falsafah adat kepada falsafah yang bernuansa agamais. Sehubungan dengan itu penyesuaian adat terhadap agama dilakukan hingga menimbulkan perubahan perubahan pada pola pergaulan dalam perkawinan yang kemudian mempengaruhi sistem kewarisan masyarakat adat Minangkabau yang dahulu hanya mengenal satu macam sistem kewarisan, sekarang menjadi dua macam sistem kewarisan. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh masuknya Islam terhadap sistem kewarisan adat tersebut, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Penelitian dilakukan secara yuridis Normatif bersifat deskriptif analitis. Mengutamakan penelitian kepustakaan yang diikuti pula dengan wawancara guna penambahan data. Dengan metode analisis data secara kualitatif maka diperoleh kesimpulan bahwa masuknya Islam membawa perubahan yang besar dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya dalam hukum kewarisannya, perubahan kewarisan, didahului oleh perubahan pola pergaulan dalam perkawinan di masyarakat adat, yang meninggalkan pola ekstended family menjadi nuclear family yang merupakan realisasi dari perubahan falsafah adat menjadi falsafah yang agamais. Sehingga terjadi penyesuaian adat terhadap agama. Di terimanya keputusan "Chang ampek Jinih" yang membagi harta menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, yang di turunkan masing-masing secara adat dan secara syara. Masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam melaksanakan dua sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan Kolektif Matrilinial untuk harta pusaka tinggi, dan Sistem Kewarisan Individual Bilateral yang dianut oleh kewarisan Islam untuk harta pusaka rendah. Dari analisis data, diketahui bahwa bila tanah ulayat yang merupakan unsur pokok dari kewarisan Matrilinial itu tidak dapat di pertahankan eksistensinya di kemudian hari, maka dapat di pastikan walaupun tidak di ketahui jangka waktunya, kewarisan adat dengan sistem kewarisan Matrilinial tersebut akan pudar dan hanya sebagai lapisan luar dari kewarisan adat yang dualistis tersebut."

"Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai rnacam suku bangsa, yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, misalnya perkawinan, pewarisan dan lain-lain. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan, yaitu garis keturunan patrilinial, matrilinial dan bilateral. Menurut hukum waris adat, janda bukanlah ahli waris dari suaminya, kedudukan janda terhadap warisan suaminya dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang mereka lakukan. Pada masyarakat patrilinial yang melakukan perkawinan jujur, janda hanya boleh menikmati tapi tidak boleh memiliki warisan suaminya sedangkan pada masyarakat Matrilinial dengan perkawinan semendo bebas dan dikota serta masyarakat bilateral dengan berkawinan bebas, janda berhak atas setengah bagian dari harta bersama. Begitu juga kedudukan anak perempuan terhadap warisan bapaknya, juga dipengaruhi oleh prinsip keturunan tersebut, pada masyarakat bilateral anak-anak adalah ahli waris dari bapaknya, sedangkan pada masyarakat patrilinial dan masyarakat matrilinial anak perempuan bukanlah ahli waris dari bapaknya. Tetapi berdasarkan yurisprudensi yang ada, sekarang tidak dibedakan lagi anak laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama dianggap ahli waris dari bapaknya. Hukum kewarisan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata mengenal adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dimana suami isteri saling mewaris dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sama-lama mewaris dari orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kemudian penelitian dilakukan secara diskriptif dimana penggabungan antara hasil penelitian dengan data-data yang ada untuk memberikan gambaran secara kualitatif."

"Pembangunan Nasional yang kita lakukan selama hampir seperempat abad ini adalah untuk seluruh penduduk Indonesia yang hidup di Tanah Air ini. Keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh penduduk karena penduduk merupakan sumber daya manusia bagi kegiatan pembangunan dan juga pemakai hasil pembangunan. Tetapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan apa dan bagaimana pengaruh pembangunan tersebut terhadap penduduk. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) yang dimulai pada Repelita VI adalah pembangunan kualitas manusia dan masyarakat. Agar pembangunan tersebut dapat berhasil dengan baik kita harus memahami pengaruh timbal balik antara setiap sektor dengan perkembangan kependudukan. Dalam program pembangunan di sektor kependudukan pemerintah terus menerus menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) dan pada tahapan sekarang ini memperkenalkan suatu pola yang disebut Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dengan penekanan pada jumlah anak cukup dua orang dan memberikan nilai sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Dari segi prinsipnya, NKKBS ini tampak kurang sejalan dengan norma hukum waris adat Bali dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Oleh karena itu timbul kekhawatiran adanya kemungkinan NKKBS itu terhambat pelembagaannya dalam masyarakat di Bali sehingga perlu diteliti sejauh mana pengaruh timbal balik antara keduanya. Berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilakukan diharapkan akan diketahui apa dan bagaimana pengaruh hukum waris adat Bali tersebut terhadap NKKBS. Tulisan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman tersebut dan menjadi dasar untuk pengembangan dan pembangunan penduduk serta memberikan gambaran tentang potensi kependudukan kita di masa depan."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh KUH Perdata terhadap pengaturan waris yang memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia. Dengan menganalisis Putusan yang berkaitan dengan permasalahan waris yang terjadi dalam keluarga keturunan Tionghoa yang pembagian warisnya hanya kepada ahli waris laki-laki. Dengan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai asal muasal kepemilikan obyek perkara tersebut dan tidak mempertimbangkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa obyek perkara bukanlah suatu boedel warisan. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis- normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka di bidang hukum yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara termasuk kedalam perbuatan hibah sehingga merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.

---

This thesis discusses about the protection given by Civil Code towards inheritance regulation which fulfilling the justice for heirs both male and female in the Chinese ethnic Family. By analyzing the decisions related to inheritance dispute that happens in the Chinese ethnic Family which in this case has been fully distributed to Male Inheritors. Without doing further examination about the object and without considering the legal facts revealed in court, the judges in the court decision states that the object is not an inheritance. This research is a yuridis- normative research that uses secondary data retrieved from literature as a source of information aims to research the legal certainty. The results of this study states that the object is included to schenking so is an inheritance are the rights of each Inheritor, both Male Inheritor or Female Inheritor."

"Bagi warga negara yang tunduk pada hukum waris perdata barat, penggugat memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana dalam ketentuan hukum waris perdata barat. Hibah yang dilakukan oleh pewaris pada saat masih hidup menimbulkan permasalahan karena salah satu ahli waris merasa belum mendapatkan hak warisnya sehingga ahli waris tersebut menggugat ke Pengadilan. Hakim memutuskan untuk menolak gugatan, bahkan dalam tingkat Banding maupun Kasasi. Putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan mengapa seseorang yang tunduk pada hukum waris perdata barat tidak berhak mendapatkan hak warisnya sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis-normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis serta jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan saran untuk umum dan khususnya untuk praktisi hukum.

---

For citizen are subject to The Civil Code, The plaintiff having right to get the estate of inheritance as in the legal heirs civil Code. Grant made by an heir at while still alive has created problems because one of the heirs are not yet earned the right heirs and the heirs of suing to court. A judge to refuse a lawsuit, even in of appeals and Kasasi. Judicial decisions that raises the question why someone who subject to the Civil Law have no right to earned the right heirs were in line with the regulation. This research using yuridis-normatif methods and the nature of the research is descriptive analytical as well as the type of data used is the type of secondary data, the technique of collection is a study literature and study documents. The result of the writing of the thesis is intended to provide advice to the public and particularly to a practitioner of law."

"Tulisan ini membahas mengenai cara untuk menentukan sistem hukum waris bagi Warga Negara Indonesia yang dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan akibatnya terhadap pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Hingga saat ini Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan bagi Warga Negara Indonesia dan oleh karenanya perlu tata cara untuk menentukan hukum waris mana yang berlaku pada peristiwa kematian seseorang. Kewenangan pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dibagi berdassarkan golongan hukum penduduk. Penelitian ini menjelaskan tata cara menentukan stelsel hukum waris bagi Warga Negara Indonesia yang dicatatkan berdasarkan UU Administrasi Kependudukan serta menjelaskan mengenai kewenangan instansi dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Tipologi penelitian dalam tulisan ini adalah bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan stelsel hukum waris yang berlaku dalam suatu peristiwa tetap berpegang pada kaidah hukum waris yaitu mengikuti status personal dari pewaris, dengan memperhatikan ada atau tidaknya kaidah perubah status. Selain itu diketahui pula pencabutan pencatatan sipil berdasarkan golongan melalui UU Administrasi Kependudukan tidak mempengaruhi kewenangan pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang beragam, namum memiliki pengaruh terhadap penelitian dokumen dikarenakan adanya akta pencatatan sipil yang baru diatur dengan UU Administrasi Kependudukan.

---

The research discusses about the model to determine inheritance law system for Indonesian Citizen whom registered under Law of Demographic Administration Law No. 23 Year 2006 and Law No. 24 Year 2013 and the impact of Law of Demographic Administration towards the authority of making of Inheritance Affidavit. Indonesia has three inheritance legal systems, which are remained in force and implemented to date for Indonesian Citizens, thus one shall know which system must be used in inheritance cases. The authority of making of Inheritance Affidavit is divided by Citizen Clasification. The research explained about the model to determine inheritance and the impact of Law of Demograhic Administration towards authority of making Inheritance Affidavit. The method that is used in this research is normative juridical apporach method, through studying secondary data. The research type is descriptive analytic and focused on problem solving. The research data is based on secondary data and interview data. The research concluded that the inheritance system that must be used, is the inheritance law of the deceases, with regard to the change of law rules. The Law of Demographic Administration does not affect the authority to make Inheritance Affidavit, but affect the process of document research in the making of Inheritance Addifavit."

"Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Hukum Waris di masyarakat Lampung Pesisir yaitu yang terjadi pada keluarga SC. Hukum waris yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan perspektif Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam. Masyarakat adat Lampung dalam pembagian harta warisan memperhatikan sistem kewarisan. Sistem kewarisan yang digunakan ini adalah sistem kewarisan mayorat laki-laki, dengan menjadikan anak tertua laki-laki sebagai penanggung jawab harta warisan orang tua yang sudah meninggal untuk menghidupi keluarga atau adik-adiknya secara adil. Sitem kewarisan mayorat inilah yang sering mengakibatkan timbulnya konflik dalam pelaksanaan harta warisan, dikarenakan tidak semua anak tertua laki-laki dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hukum waris adat dan hukum waris Islam juga mengatur tentang hak janda sebagai istri dari pemilik harta warisan /pewaris. Adapun permasalahan di dalam penelitian ini adalah mengenai sistem kewarisan mayorat yang diterapkan oleh keluarga S.C dalam pelaksanaan hukum waris dilihat berdasarkan perspektif hukum waris adat serta hukum waris islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan hukum waris adat oleh keluarga S.C yang tidak sesuai dengan sistem kewarisan Mayorat laki-laki, dimana anak laki-laki tertua memegang penuh tanggung jawab atas harta warisan orang tuanya untuk bersikap adil atas kelangsungan hidup keluarga. Selanjutnya pembagian atas janda, serta penyelesaian hutang pewaris tidak sesuai dengan hukum kewarisan. Selain itu wasiat tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah dituliskan oleh pewasiat, sehingga menimbulkan permasalahan di dalam keluarga S.C.

---

This research discusses the implementation of inheritance law of the Lampung society which occurs in the SC family. This study is using the perspective of Customary Inheritance Law and Islamic Inheritance Law. In the distribution of inheritance assets, Lampung society will pay attention to the inheritance system. The inheritance system that used in this Lampung society is the male major Inheritance system. The position of oldest son is as the person in charge of their parent’s assets to support his family and his younger siblings fairly. This major inheritance system often results some conflicts in the implementation of inheritance, because not all of the eldest sons can carry out their duties and responsibility properly. Customary inheritance law and Islamic inheritance law also regulated the rights of a widow as the wife of the heirs. The problem in this research is about the majorat inheritance system applied by the S.C family in the implementation of inheritance law and viewed from the perspective of customary inheritance law and Islamic inheritance law. To answer this problem, a normative juridical legal research method with explanatory research typology is used. The result of this research are the implementation of customary inheritance law by the S.C family which is not in accordance with the male majority inheritance system, where the eldest son holds full responsibility for the inheritance of his parents to be fair for the survival of the family. Furthermore, the distribution of widows and settlement of debts of the heirs is not in accordance with the law of inheritance. In addition, the will was not carried out in accordance with what had been written by the will, causing problems in the S.C. family."

"Tesis ini membahas hukum waris dimana berdasarkan kasus 359/Pdt.G/2019/PN Sby dan 744/Pdt/2020/PT Sby. Seorang muslim mewariskan kepada anaknya yang diantaranya non-muslim. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai kewenangan Pengadilan Umum dalam perkara sengketa waris bagi warga negara yang beragama Islam/muslim dan penyelesaian masalah pembagian harta waris seorang muslim kepada suami dan anak, dimana terdapat ahli waris non-muslim. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya. Dengan sendirinya menggunakan studi dokumen melakukan penelusuran literatur. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif, dengan pendekatan kualitatif pada analisis datanya. Adapun hasil penelitian bahwa Pengadilan Umum berwenang dalam menyelesaikan sengketa waris bagi warga negara yang beragama Islam serta dalam hal terjadinya sengketa waris pembagian harta waris seorang muslim dimana terdapa ahli waris non-muslim dapat mencari keadilan baik ke Pengadilan Umum maupun ke Pengadilan Agama. Penguatan dalam penelitian ini bahwa terdapat yurisprudensi Hakim Pengadilan Agama memutuskan bagian untuk ahli waris non-muslim adalah bagian wasiat wajibah yang besarnya tidak melebih dari 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan pewaris seluruhnya. Notaris dalam menghadapi perkara yang demikian ini dapat melakukan penyuluhan hukum

---

This thesis discusses the law of inheritance which is based on cases 359 / Pdt.G / 2019 / PN Sby and 744 / Pdt / 2020 / PT Sby. A muslim bequeath to his children who are among the non-muslims. The problems raised in this study are regarding the authority of the General Court in cases of inheritance disputes for muslim/muslim citizens and the settlement of the problem of distributing the inheritance of a muslim to husband and children, where there are non-muslim heirs. The research method used is in the form of normative juridical research, with secondary data as the main data. By itself using document studies to search the literature. This research is an evaluative study, with a qualitative approach to data analysis. The results of the research show that the General Court has the authority to resolve inheritance disputes for citizens who are muslim and in the event of an inheritance dispute distribution of a muslim's inheritance where non-muslim heirs can seek justice both to the General Court and to the Religious Court. It is reinforced in this research that there is jurisprudence for the Religious Court Judges to decide that the portion for non-muslim heirs is the part of the mandatory will, the amount of which does not exceed 1/3 (one third) of the inheritance of the inheritor in all. Notaries in dealing with such cases can provide legal counseling."