Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai wasiat yang melebihi bagian mutlak yang ditinjau secara yuridis. Skripsi ini menganalisis perkara waris ditingkat kasasi antara para ahli waris yakni Pemohon Kasasi selaku anak angkat yang diakui sah dan Termohon Kasasi selaku istri kedua Pewaris. Permasalahan muncul ketika wasiat yang dibuat Pewaris menyatakan Termohon Kasasi berhak atas harta peninggalan satu-satunya, sementara Pemohon Kasasi selaku legitimaris, tidak mendapatkan hak waris dari Pewaris serta diputuskan oleh Hakim bahwa Pemohon Kasasi tidak berhak atas warisan Pewaris karena telah mendapat warisan atas harta gono-gini antara Pewaris dengan Istri pertamanya. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini meyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 241/K/Pdt/2015 yang mengesahkan wasiat yang dibuat Pewaris, merupakan kekeliruan dalam memahami ldquo;warisan rdquo; yang menyebabkan Pemohon Kasasi tidak mendapatkan hak waris. Sebagai legitimaris, Pemohon Kasasi berhak atas bagian mutlak yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapapun. Putusan Mahkamah Agung Nomor 241/K/Pdt/2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bagian mutlak karena Hakim mengesampingkan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang bagian mutlak dan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang besaran bagian mutlak.

---

ABSTRACTThis research discuss about the exceed of absolute part of the testament with overview legally. This research explain heir lawsuit in Supreme Court level between The heirs are, The Appellant as legitimate adopted child and The Respondent as The Testators second wife. The set of problems occur when the testament that made by The Testator said that The Respondent reserved the right of his one only property, while his legitimate adopted child as legitimate legacy receiver got nothing, and The Judge set that The Appellant not entitled to receive the heir because he has got heir from community property between The Testator and his first wife. This paper uses the method of juridicial normative research, using secondary data. This study conclude that the decision of the Supreme Court No. 241 K Pdt 2015 that has assigned the testament is misunderstanding ldquo heir rdquo that cause The Appellant got nothing from the heir. As legitimate legacy receiver, The Appellant has right of the absolute part that cannot be breaking by anyone. The decision of the Supreme Court No. 241 K Pdt 2015 is not accordance with Indonesian legislation about the absolute part, because The Judge has been ruled out Article 913 of Act Book of the Civil Code about the absolute part and Article 914 of Act Book of the Civil Code about portion of the absolute part. "

"Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Dalam pembagian warisan yang berhak mejadi ahli waris atas warisan dari pewaris dilihat berdasarkan golongan waris. Golongan ahli waris sampai dengan golongan keempat, golongan pertama adalah golongan yang diutamakan yaitu istri/suami dan anak. Banyak kasus yang bermunculan di kehidupan bermasyarakat kita dimana ahli waris yang seharusnya mendapatkan warisan tidak mendapatkan apa-apa, dan yang bukan termasuk dalam ahli waris mendapatkan bagian baik sebagian maupun seluruh dari harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu permasalahn yang penulis ambil adalah bagaimana pewarisan terhadap harta bawaan apabila terjadi kematian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris atas harta warisan pada kasus No. 06/PDT/2011/PT.MDO.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan didukung oleh wawancara. Seperti kasus yang penulis bahas dalam tesis ini, harta peninggalan pewaris yang memang awalnya adalah harta bawaan jatuh ketangan yang bukan ahli waris utama, dikasus ini dapat dilihat bahwa terdapat keluarga dimana istri dan anak sudah meninggal, kemudian suami menikah untuk kedua kalinya dan memiliki anak lagi dari perkawinan kedua. Harta peninggalan yang seharusnya diberikan kepada suami yang merupakan ahli waris golongan pertama, jatuh kepada anak dari perkawinan kedua suaminya. Hasil putusan tersebut diberikan oleh hakim pengadilan tinggi tondano dan di mahkamah agung pun tetap hasilnya sama. Dari hasil analisis penulis ahli waris dalam kasus tersebut adalah suami atau ayah dari pewaris. Dan untuk pertimbangan hakim adalah tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena hanya didasarkan syarat formil tidak terpenuhi.

---

Inheritance law is the law governing what should happen with wealth Someone has Dies, with words set inbetween treasure lay abandoned Wealth Posted Someone Dies Along Due been - consequently For heir. In the inheritance heirs who are entitled to form the legacy differences Heir Viewed by class inheritance. Faction heir Until with Fourth class, First class is a class of Preferred Ie The wife/husband and Children. Many Cases popping Social life kita Where heirs inherit Who Should not get what- APA, And That`s not including hearts heirs get Part Neither part or whole of the possessions of the Heir. By THEREFORE permasalahn The author grab Is What if the default property inheritance Against Death Occurs And How Considerations judges hearts set heir inheritance pada differences Case No. 06 / PDT / 2011 / PT.MDO.Methods The author use is normative- BY supported Posted Interview. Cases such as the author`s thesis Discuss hearts husband, inheritance Heir The first is a treasure indeed innate Is Not Falling into the hands of the heirs Main, can husband dikasus Views that are Family Where Deceased Wife and Kids, husband then married a second time and have a Child Again Both of marriage. That should have given Heritage addressed to the heir`s husband is First class, Fall addressed to the Children of the second marriage of her husband. The decision results given Posted by High Court judge Tondano and DI supreme court also differences result is the same. From the findings of the analysis Writer heir hearts husband is the case the OR clause Heir. And the judge is not for consideration in accordance with the existing legislation based because only formal requirement not fulfilled."

"Penelitian ini membahas mengenai pembagian warisan kepada anak-anak dari perkawinan pertama dimana harta dari perkawinan pertama tersebut belum dibagi tetapi telah dihibahkan kepada isteri dan anak-anak dari perkawinan kedua. Undang-undang pada dasarnya melindungi para ahli waris yaitu dengan memberikan hak menuntut guna untuk memperjuangkan hak warisnya serta memberikan hak atas bagian multak atau legitieme portie terhadap segala pemberian warisan. Undang-undang memberikan waktu selama tiga puluh tahun kepada para ahli waris untuk melakukan pengurusan terhadap harta warisan sejak warisan terbuka. Akan tetapi, jika pengurusan warisan tidak dilakukan sesegera mungkin sejak warisan terbuka, maka akan dimungkinkan terjadi perselisihan mengenai warisan tersebut sebab akan terjadinya pergantian ahli waris dan objek warisan mungkin sudah berpindah tangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak bagian anak-anak dari perkawinan pertama dan akibat hukum dari pembatalan sertipikat tanah yang telah dihibah yang mana tanah tersebut masih merupakan objek warisan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian adalah untuk melindungi anak-anak dari perkawinan pertama pewaris, maka istri atau suami yang kedua hanya mendapatkan maksimal 1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan pewaris. Anak-anak tersebut juga tidak boleh dirugikan sekalipun dengan menggunakan wasiat. Dengan dibatalkannya sertipikat tanah akibat hibah, maka perbuatan hukum yang dilakukan setelah hibah tersebut dianggap tidak pernah dan akan kembali pada keadaan semula sebelum hibah tersebut dilaksanakan. Masyarakat terutama para ahli waris diharapkan sesegera mungkin mengurus hal mengenai warisan sejak warisan terbuka untuk menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. 

---

This research discusses the distribution of inheritance to children from the first marriage in the event that the assets have not been divided but was bequeathed to spouse and children from second marriage. The law basically protects the heirs. The law gives the heirs the right to bring legal charges in order to fight for their inheritance rights and protects the heirs by giving the right to claim their portion of all inheritance. Furthermore, the law gives the heirs thirty years to administer the inheritance after the death. However, if the management of the inheritance is not carried out promptly after the death, a dispute regarding the inheritance is most likely to occur because there is a possibility to a change of heirs and objects of inheritance may have been transferred. The issues that will be raised in this research are the legal protection of the rights of children from the first marriage and the legal consequences of the cancellation of the certificate of land that has been granted where the land is still an object of inheritance. To answer this problem, a normative legal research method is used that uses secondary data as the main data. The results of the research are to protect children from the first marriage of the heir, according to the law, the second wife or husband will only get a maximum of 1/4 (one-quarter) of the inheritance's estate. Children from the first marriage also may not be aggrieved even by means of a will. With the cancellation of the land certificate as a result of the grant, the legal action taken after the grant is considered never happened and will return to its original state before the grant was implemented. Heirs are expected to manage the deceased’s inheritance as soon as possible to avoid disputes in the future.  "

"Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta wasiat bagi seseorang sebelum meninggal hendaknya memperhatikan ketentuan pembuatan akta wasiat berdasarkan sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi pemohon sesuai agamanya. Dalam kasus yang diteliti, Notaris dalam membuat akta wasiat bagi pemohon yang beragama Islam tidak memperhatikan ketentuan hukum kewarisan Islam, sehingga hakim memutuskan akta yang dibuat cacat hukum. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hukum Hakim yang membatalkan akta wasiat yang dibuat dihadapan Notaris oleh pewaris yang beragama Islam berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 161/PDT.G/2019/PTA.JK dalam perspektif hukum kewarisan Islam dan mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum atas akta yang dibuatnya yang menjadi cacat. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris, untuk menganalisis permasalahan pembatalan akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris dikaitkan pada norma hukum serta fakta hukum dalam perspektif hukum kewarisan Islam. Hasil penelitian adalah pertimbangan hukum hakim tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Guna memberikan kepastian dalam putusan, seharusnya Hakim memberikan solusi dalam pertimbangannya berdasarkan Pasal 195 ayat (2) dan 201 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa wasiat tetap dapat dilaksanakan sebesar sepertiga bagian menjadi harta pusaka keluarga yang manfaatnya tetap dapat diterima ahli waris sesuai bagiannya. Terkait objek wasiat masih merupakan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KHI setengah dari harta bersama adalah hak dari pasangan yang hidup lebih lama. Notaris dalam membuat akta wasiat yang cacat hukum, dapat dimintakan pertanggungjawaban sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dan sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga.

---

Notary as a public official who is authorized to make a testament for a person before death should pay attention to the provisions of making a testament based on the legal system of inheritance that applies to the applicant according to his religion. In the studied case, the Notary in making a testament for a Muslim applicant did not pay attention to the provisions of Islamic inheritance law, so the judge decided that the deed was legally defective. The problem in this studied case is about the legal considerations of Judges who canceled a testament made before a Notary by a Muslim heir based on the Decision of the Religious High Court of DKI Jakarta Number 161/PDT.G/2019/PTA.JK in the perspective of Islamic inheritance law and on the responsibility of Notary as a public official on the deed he made which became defective. To answer these problems used normative juridical law research methods with the type of explanatory research, to analyze the problem of cancellation of testament made in the presence of a Notary linked to legal norms and legal facts in the perspective of Islamic inheritance law. The result of the research is that the judge's legal considerations are not in a accordance with the legislation. In order to provide certainty in the decision, the Judge should provide a solution in his consideration based on Article 195 paragraph (2) and 201 of the Compilation of Islamic Law (KHI), that the testament can still be executed as much as one-third of the inherited property into family property whose benefits can still be received by the heirs accordingly to their parts. Regarding to the object of the testament it is still a joint marriage property, then based on Article 26 paragraph (1) KHI half of the joint marriage property is the right of the spouse who lives longer. Notary in making a legally defected testament, can be held accountable for administrative sanctions in the form of temporary termination and civil sanctions in the form of reimbursement of costs, compensation, and interest."