Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan milik Penggugat ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi akibat hukum pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang isinya merugikan salah satu pihak dan tanggung jawab Notaris terhadap Kesepakatan yang dibuatnya yang memuat unsur perbuatan melawan hukum. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah Kesepakatan yang isinya merugikan salah satu pihak menjadi tidak sah dan dibatalkan oleh Majelis Hakim di pengadilan sepanjang mengenai harta bawaan karena adanya kekhilafan pada objek sengketa. Selain itu, sebuah Kesepakatan tidak dapat mengubah status harta bawaan menjadi harta bersama karena dipindahkannya hak atas tanah dari satu orang ke orang lain harus dilakukan dengan perjanjian kebendaan. Tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan yang dilakukannya adalah Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi administratif. Mengenai sanksi perdata, Notaris diminta untuk menaati hasil Putusan. Terhadap Notaris tidak dimintakan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga karena masalah Penggugat sudah terselesaikan dengan dikeluarkannya harta bawaan dari Kesepakatan. Untuk sanksi administratif, Notaris atas dasar laporan maupun temuan dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris sebaiknya lebih teliti saat memeriksa bukti-bukti formal agar Notaris dapat dengan mudah mengklasifikasikan status harta. Selain itu, Notaris sebaiknya memberikan jalan keluar berupa pembetulan akta agar masalah dapat diselesaikan tanpa perlu melalui jalur litigasi di pengadilan. ......This thesis discusses Notarys negligence in making Joint Assets Distribution Agreement as a way to divide the joint assets after divorce. In Decision Number 1553 K/PDT/2017, the Notary included the ex-wifes personal assets into the Joint Assets Distribution Agreement and listed them as joint assets. This certainly gave loss to the owner of the assets. Issues that will be researched are legal consequences of the Joint Assets Distribution Agreement whose contents adverse one of the parties and the Notarys responsibility towards Agreement made which contains unlawful act elements. In order to answer those issues, the author uses normative juridical research form with analytical descriptive research type. The result is that the Joint Assets Distribution Agreement whose contents adverse one of the parties shall not be considered valid and is canceled by the Judges as long as it is related to personal assets because it is granted based on mistake. Moreover, an agreement couldnt change the status of a personal assets into the joint assets because land of rights transfer from one person to another must be done with a material agreement. Notarys responsibility upon his actions is that a Notary may be sanctioned by civil and administrative sanctions. Regarding civil sanctions, the Notary is asked to obey the results of the Decision. As for administrative sanctions, Notary may be subject to sanctions by the Notary Supervisory Board. Notary as a public official should be more careful when examining formal evidence so that the Notary can easily classify the status of assets. In addition, the Notary should provide a solution in the form of deed correction so that the problem can be resolved without going through litigation.

Abstrak :
Surat wasiat adalah surat yang berisi keinginan terakhir dari seseorang atas hartanya setelah ia tiada. Pengaturan mengenai wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pembuatan wasiat di luar wilayah negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia (WNI) harus mengikuti aturan yang tercantum dalam pasal 945 KUHPer. Aturan tersebut menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri wajib mengikuti aturan formil mengenai pembuatan surat wasiat di negara dimana surat wasiat dibuat. Akan tetapi, isi dari surat wasiat yang dibuat tunduk pada hukum nasional si pembuat wasiat (Pewaris). Dalam tesis ini dibahas mengenai bagaimana pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) atas pembuatan wasiat yang dibuat di luar negeri, oleh warga negara Indonesia, dan akan dilaksanakan di Indonesia? Serta bagaimana pembagian warisan yang seharusnya berdasarkan kasus ini? Metode penelitian yang dipakai adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Notaris membuat SKHM berdasarkan surat pemberitahuan dari Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DEPKUMHAM RI). Surat pemberitahuan tersebut memberitahukan ada atau tidak adanya surat wasiat yang dibuat oleh seseorang. Surat wasiat yang dibuat di luar negeri apabila tidak diikuti pendaftaran ke Pusat Daftar Wasiat pada DEPKUMHAM RI tidak dapat dilaksanakan- Karena tidak didaftarkan maka surat wasiat yang dibuat di luar negeri dianggap tidak ada. Sehingga, pembagian harta waris oleh Notaris dibuat berdasarkan KUHPer, tanpa memperhatikan adanya wasiat. Sebaiknya, dibuat peraturan yang jelas mengenai prosedur pembuatan SKHM di Indonesia dengan memperhatikan golongan-golongan penduduk di Indonesia.

Abstrak :
Hukum kewarisan kita berpedoman pada tiga sumber yaitu Hukum Adat, Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam. Adakalanya terdapat benturan kepentingan dalam menerapkan hukum yang beraneka ragam tersebut. Misalnya penerapan hukum waris terhadap muslim yang meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang non muslim. Di sini terdapat kemungkinan untuk menerapkan hukum Islam atau hukum perdata Barat. Apabila masing-masing pihak mengajukan perkara mereka ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan diterapkan. Di dalam tesis ini dibahas mengenai hukum manakah yang paling tepat untuk digunakan dan pengadilan manakah yang paling berhak untuk memeriksanya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan. Karena untuk mendapatkan bahan maupun dokumen diperoleh dari literatur yang ada di perpustakaan atau pusat dokumentasi. Penelitian ini bersifat eksplanatoris, karena dari penelitian ini akan diuji kebenaran putusan pengadilan dari kasus yang dibahas. Kesimpulan penelitian ini adalah apabila pewarisnya seorang muslim, haruslah diterapkan hukum waris Islam terhadap harta peninggalannya. Dengan demikian yang non muslim tidak berhak menjadi ahli waris, namun mendapat wasiat wajibah dengan jumlah maksimal sepertiga.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pemberian suatu hibah dan wasiat atas harta peninggalan. Pemberian hibah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih jika objek hibah tersebut telah dibuatkan akta wasiat sebelumnya. Sikap hati-hati Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diperlukan, karena pemberian hibah atas objek yang sama dengan wasiat dapat menimbulkan permasalahan terkait kedudukan keduanya dalam pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai pemberian akta hibah yang dibuat atas obyek tanah dengan tidak mencabut akta wasiat yang membebaninya terlebih dahulu; dan tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah tersebut pada kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pdt/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan, menganalisis kedudukan hukum akta wasiat dan akta hibah serta mengetahui tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuatnya tanpaa mencabut akta wasiat yang telah ada terlebih dahulu. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitik, dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisa terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah bahwa akibat hukum akta hibah yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan dalam kasus ini dapat dibatalkan karena adanya cacat kehendak dalam perjanjiannya. Dikaitkan dengan adanya akta wasiat yang belum dicabut maka kedudukan akta wasiat tersebut lebih kuat dan menghapus akta hibah, mengakibatkan akta hibah tersebut batal demi hukum. Pertanggung jawaban PPAT dalam pembuatan akta harus dibuktikan bahwa PPAT telah menyalahi prosedur pembuatan akta dan menjadi pelaku dalam Perbuatan Melawan Hukum tersebut. ......This study discusses about the giving of a grant and testament of inheritance. Giving of grants must be done based on the applicable laws, especially if the object of the grant has been made a previous testament. Caution Notary and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) is needed, because giving grants to the same object as a testament can raises issues related to the position of both of them in court. The issues raised in this thesis are about the giving of a testament of inheritance which is made over a land object by not revoking the testament that burdens it first; and the responsibility of PPAT in making the deed of grant in the case of the Supreme Court's decision Number 892 K/ Pdt /2017. The purpose of this study is to identify the consequences of Misuse of Conditions from grant deed law. Analyze the legal place of the testament and grant deed and find out the responsibility of the PPAT for the deed that made without revoking the testament which existed before. To answer the question it is used Normative juridical research methods, namely by collecting data sourced from library materials. The typology of this study is Descriptive Analytic, because this study describes the problem which is analyzed with the laws. The results of the study is that the legal consequences deed of grant made with Misuse of Conditions in this case may be canceled due to a defect of testament in the agreement. Related with the existence of a testament that has not been revoked, the position of the testament is stronger and delete the grant deed. Resulting in the deed of the grant being null and void. The responsibility of PPAT in making the deed must be proven that the PPAT has been violate the procedure for making a deed and be a doer in a Tort.

Abstrak :
Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil dianggap tidak pernah ada oleh hukum Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila seorang suami memberikan hartanya, baik itu berupa warisan ataupun hibah kepada anak dari perkawinan kedua yang tidak dicatatkan dan masih merupakan boedel waris dari perkawinan pertamanya, maka peralihan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut juga akan berdampak terhadap peralihan hak yang terjadi setelahnya, yaitu dapat menjadi batal demi hukum. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah kedudukan para pihak dalam hal pewarisan dan mengenai pertimbangan Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 11/Pdt.G/2019/Pn.Mbn. Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian yuridis-normatif dan tipologi preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pewaris yang merupakan pemeluk agama islam sehingga kasus ini diselesaikan di peradilan agama dengan menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ahli waris yang sah untuk harta peninggalan pewaris yaitu 6 (enam) orang anak hasil perkawinan pertama, sementara 2 (dua) orang anak hasil perkawinan kedua tidak berhak mewaris karena perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan oleh negara. ......Marriages conducted without being registered at the Office of Religious Affairs or the Civil Registry Office are considered to have never existed by Indonesian law, so that the existing marriage does not have binding legal force. If a husband gives his property, either in the form of inheritance or grants to children from a second marriage that is not registered and which is still the boedel inheritance from his first marriage, then the transfer can be canceled. The cancellation will also have an impact on the transfer of subsequent rights, which can be null and void. The formulations of the problems raised from this research are the status of the parties in terms of inheritance and the considerations of the Judges in the case of Muara Bulian District Court Decision Number 11/Pdt.G/2019/Pn.Mbn. The type of research used is juridical-normative research type and prescriptive typology. The research results are that the heirs who are Muslims so that this case is resolved in religious courts by using the legal basis of the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal heirs for the inheritance of the testator are 6 (six) children from the first marriage, while 2 (two) children from the second marriage are not eligible to inherit because the marriage is not valid because it is not registered by the state.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 460/Pdt.G/2018/PN.Bks yang berlanjut dengan  Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, nomor 251/PDT/2019/PT.Bdg.  Putusan ini membahas mengenai ahli waris anak angkat dalam proses pewarisan Golongan WNI keturunan Tionghoa. Pemasalahan dalam tesis ini adalah pengaturan hak mewaris dari anak asuh dan anak angkat serta prosedur maupun mekanisme pengangkatan anak baik menurut Staatsblad No 129 tahun 1917 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif dalam analisisnya. Penelitian ini menggunakan sumber utama berupa data sekunder dengan penelusuran literatur bahan hukum dan didukung dengan wawancara dengan pakar di bidang notaril. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa pengaturan hak mewaris dari anak asuh adalah mewaris dari orang tua kandungnya sedangkan hak mewaris dari anak angkat memutus hubungannya dengan orang tua kandungnya berakibat bahwa anak angkat mewaris dari orang tua angkatnya. Adapun prosedur dalam Staatsblad menggunakan akta notaril, Adapun ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) menggunakan putusan atau penetapan dari pengadilan yang melibatkan hakim guna menjamin kepastian hukum. ......This thesis analyzes the Bekasi District Court Decision number 460/Pdt.G/2018/PN.Bks which continues with the Decision of the West Java High Court, number 251/PDT/2019/PT.Bdg. This verdict discusses the heirs of adopted children in the process of inheritance of Indonesian Groups of Chinese descent. The problem in this thesis is the regulation of inheritance rights of foster children and adopted children as well as procedures and mechanisms for adoption of children according to Staatsblad No. 129 of 1917 and the Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 6 of 1983. This research is normative juridical, analytical descriptive with an approach qualitative analysis. This research uses primary sources in the form of secondary data by searching the legal material literature and supported by interviews with experts in the notary field. The results of this study that the regulation of inheritance rights of foster children is inherited from their biological parents while the inheritance rights of adopted children sever their relationship with their biological parents resulting in adoptive children inheriting from adoptive parents. The procedure in the Staatsblad uses a notarial deed, the provisions of the Supreme Court Circular (SEMA) use decisions or judgments from courts involving judges to ensure legal certainty.

Abstrak :
Dokumen kependudukan berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, dokumen kependudukan dapat menunjukkan kedudukan hukum seseorang dan menjadi dasar dari pembagian waris setelah dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan keterangan ahli waris dan dituangkan dalam surat keterangan waris, pembuatan surat keterangan waris berdasarkan dokumen kependudukan seharusnya menjadikan surat keterangan waris sebagai alat bukti yang kuat dalam pembagian waris namun, ditemukannya dua surat keterangan waris yang memiliki keterangan berbeda terhadap suatu harta warisan yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian surat keterangan waris khususnya mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan surat keterangan waris dan akibat hukum dari diberlakukan dan dibatalkannya surat keterangan waris terhadap ahli waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis adalah surat keterangan waris belum dapat sepenuhnya membuktikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris sehingga tidak dapat sepenuhnya melindungi ahli waris karena pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada keterangan yang diketahui oleh ahli waris sedangkan tidak seluruh ahli waris mengetahui hal yang sama mengenai pewaris. Ketidakmampuan pembuktian keterangan yang disampaikan dalam surat keterangan waris oleh ahli waris mengakibatkan surat keterangan waris tersebut dibatalkan dan ahli waris kehilangan hak mewaris sampai dapat dibuktikan lain. Adapun saran yang dapat diberikan berupa penertiban pencatatan administrasi kependudukan agar pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada satu sumber yang pasti dan adanya kerjasama antara notaris sebagai pembuat surat keterangan waris dan dinas kependudukan catatan sipil sebagai penyedia data administrasi kependudukan. ......Resident documents function as evidence of ownership of constitutional rights owned by citizens, resident documents can show a person’s legal position and become the basis for inheritance distribution after these documents, together with the statement of the heirs, are traced in the Legal Heir Certificate. Legal Heir Certificates that have different information on the same inheritance raise questions about the legal protection that can be given to the heirs whose names are listed therein and the legal consequences of the enactment and cancellation of the Legal Heir Certificates. The research method used in this research is normative juridical with a case study approach. The result of the analysis is that the Legal Heir Certificate has not been able to fully prove the relationship between heirs because the making of the Legal Heir Certificate is based on information known to the heirs while not all heirs know the same thing about the heir. The validity of the Legal Heir Certificate can be recognized if the heirs can prove that the information submitted in the certificate is correct, the inability to prove the information submitted in the certificate may result in the Legal Heir Certificate being canceled and the heirs losing their right to inherit until it can be proven otherwise. Suggestion that can be given is to control the registration of population administration so that the making of a Legal heir Certificate is based on a definite source and cooperation between a notary as a maker of Legal Heir Certificate and the civil registry office as a population administration registrar. 

Abstrak :
Pluralisme hukum waris di Indonesia menyebabkan polemik tersendiri, khususnya bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Pada umumnya, hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa adalah hukum waris perdata barat, namun menjadi permasalahan tersendiri bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam atau menikah dengan seorang Muslim karena hukum kewarisan Islam juga berlaku di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pihak ketiga, untuk mengetahui ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum yang berlaku dibutuhkan suatu alat bukti yang dapat menjadi pegangan bagi pihak ketiga. Penelitian ini membahas mengenai hukum yang seharusnya berlaku bagi pewaris keturunan Tionghoa yang menikah kedua kalinya dengan seseorang yang beragama Islam, penerapan hukum waris bagi isteri kedua pewaris dan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam serta kekuatan dari surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil analisa adalah bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah hukum yang dianut oleh pewaris, dalam hal ini adalah hukum waris perdata barat, sehingga untuk isteri keduanya berlaku Pasal 852A Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang kuat untuk keturunan Tionghoa terlepas dari agama yang dianut oleh keturunan Tionghoa. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa atas hukum keluarga, hukum harta benda perkawinan dan hukum waris dibutuhkan suatu pemahaman yang sempurna karena keterkaitannya satu sama lain, dan agar surat keterangan waris dapat dibuat hanya oleh Notaris selaku pejabat umum. ......Pluralism of inheritance law in Indonesia causes its own polemic, especially for Indonesian citizens of Chinese descent. In general, inheritance law that applies to Indonesian people of Chinese descent is based on Indonesian Civil Code, but it becomes a problem for Chinese descendants who are Moslems or married to a Moslem because Islamic inheritance law also applies in Indonesia. In relation to third parties, an evidence that can be used as a guide to find the rightful heirs in accordance with applicable law is needed. This study discusses the law that should apply to Chinese inheritors who are married for the second time with a Moslem and the application of inheritance law for his second wife, also the authority of a Notary in making an certificate of inheritance for Chinese Moslems and the strength of those certificates. The method used is a normative juridical method conducted with descriptive analytics research. The result of the analysis is that the applicable inheritance law is the law adopted by the testator, in this case based on Indonesian Civil Code, hence Article 852A of the Indonesian Civil Code is applied for his second wife. The certificate of inheritance made by a Notary are strong evidences for Chinese descent regardless of their religion. The advice that can be given is that a perfect understanding of family law, marital property law and inheritance law is needed because of their interrelation with one another, and a certificate of inheritance hopefully could be made only by a Notary.

Abstrak :
Penelitian ini terkait dengan permasalahan pembagian waris yang disebabkan oleh adanya pemberian hibah wasiat kepada salah satu ahli waris. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019, para ahli waris dari perkawinan pertama pewaris melakukan gugatan pembatalan hibah wasiat. Permasalahan dalam penelitian  ini adalah mengenai pembatasan yang diperbolehkan dalam hibah wasiat dan perlindungan hukum serta pembagian waris sebagai akibat dari pembatalan hibah wasiat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, digunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil kajian berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa hibah wasiat dalam putusan ini dianggap melanggar bagian mutlak (legitime portie) para ahli waris Golongan I dikarenakan pemberian hibah wasiat hampir sebesar 100% harta warisannya. Bagian mutlak hanya dapat diterapkan pada ahli waris dalam garis lurus kebawah maupun keatas yang dalam putusan ini faktor legitime portie yang digunakan adalah ¾ (tiga per empat) karena jumlah anak-anak yang dilahirkan lebih dari 3 (tiga) orang. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum dan akibat pembatalan hibah wasiat terhadap pembagian waris dalam kasus ini para ahli waris dapat melakukan upaya perlindungan hukum secara represif yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan hibah wasiat melalui pengadilan. Hakim memutuskan hibah wasiat tidak sah kecuali hanya untuk 1/3 (sepertiga) bagian dan ahli waris lainnya sebesar masing-masing 1/6 (seperenam) bagian dari sisa harta pewaris. ......This research is related to the problem of inheritance distribution caused by the granting of a will to one of the heirs. In the Supreme Court Decision Number 2665 K/Pdt/2019, the heirs of the testator's first marriage filed a lawsuit for the cancellation of the will grant. The problem in this study is regarding the permissible limitations in will grants and legal protection as well as inheritance distribution as a result of the cancellation of will grants. This study uses a normative juridical research method with an explanatory research typology. The data used in this paper is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To analyze the data, a qualitative analysis method was used, with the results of the study in the form of an analytical explanatory. The results of the research analysis show that the testamentary grant in this decision is considered to violate the absolute portion (legitime portie) of the Group I heirs because the grant of wills is almost 100% of the inheritance. Legitime portie can only be applied to heirs in a straight line down or up where in this decision the factor of legitime portie used is (three quarters) because the testator’s has more than three children. Furthermore, regarding legal protection and as a result of the revocation of testamentary grant on the distribution of inheritance, in this case the heirs can take repressive legal protection efforts, namely by filing a lawsuit for the cancellation of the will through the court. The judge decided that the testamentary grant was invalid except for only 1/3 (one third) of the share and the other heirs for 1/6 (sixth) each of the remaining estate of the testator.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perkawinan seseorang yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali dan pada tiap perkawinan memiliki anak, kemudian ia meninggal dunia maka timbul pewarisan terhadap anak-anaknya dari berbeda perkawinan. Undang-Undang telah mengatur kedudukan anak dari tiap perkawinan tanpa membedakan kedudukan, jenis kelamin dan kepercayaan sehingga masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama besar. Akan tetapi kerap kali ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam pembagian harta waris si pewaris tidak menyertakan anak-anak dari perkawinan lain orang tuanya tersebut. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kedudukan ahli waris dari perkawinan sebelumnya yang tidak diperhitungkan haknya yang terlanggar dan mengenai pembagian harta warisan terhadap ahli waris dari perkawinan lainnya tersebut yang legitime portie-nya terlanggar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan tiap anak dari tiap perkawinan tidak dibedakan antara laki-laki atau perempuan oleh karena itu pembagian warisan terhadap anak tersebut berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata akan sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang lain secara kepala demi kepala. Pemberian suatu hibah dan pembagian warisan haruslah dengan memperhatikan ketentuan legitime portie  para legitimaris. Legitime portie hanya dapat diterapkan pada ahli waris dalam garis lurus kebawah maupun keatas, dengan demikian faktor legitime portie yang digunakan adalah ¾ karena anak-anak yang dilahirkan lebih dari 3 (tiga) orang anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 914 KUH Perdata.

---

This thesis explained the one who get married more than once and has children in every marriage. Then, he passed away that cause inheritance in different marriage. The law has regulated the position of child from each marriage without distinguish the position, gender, and reliance, so that, each child will get the same part of inheritance. However, the heir often does not enclose the child from another parent`s marriage in the inheritance distribution. The problem that discussed in this thesis are to analysis the position of the heir from the previous marriage whose rights are not taken into account and to analysis the inheritance distribution to the heirs from the other marriages that the legitime portie is violated. In this research, the Author use normative - juridical method with analytical-descriptive as the type of research. The data analysis method used with qualitative approach. Based on the result of the research, it can be concluded that the position of each child from each marriage are not differentiated by gender. Thus, based on Article 852 Civil Code, the distribution of inheritance to each child will same with the child from the other marriage. Grants and inheritance should be given by paying attention to the legitime partie provision of the legitimaris. The legitime partie is only can be applied to the heir in a straight line up and down. Therefore, in accordance to Article 914 Civil Code, the factor of legitime partie that used is ¾ (three per four) because the child that born is more than 3 (three).