Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adat Minangkabau mengalami perkembangan seiring masuknya agama Islam yang diterima sebagai satu-satunya agama di Minangkabau. Diterimanya Islam merubah falsafah adat kepada falsafah yang bernuansa agamais. Sehubungan dengan itu penyesuaian adat terhadap agama dilakukan hingga menimbulkan perubahan perubahan pada pola pergaulan dalam perkawinan yang kemudian mempengaruhi sistem kewarisan masyarakat adat Minangkabau yang dahulu hanya mengenal satu macam sistem kewarisan, sekarang menjadi dua macam sistem kewarisan. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh masuknya Islam terhadap sistem kewarisan adat tersebut, bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Penelitian dilakukan secara yuridis Normatif bersifat deskriptif analitis. Mengutamakan penelitian kepustakaan yang diikuti pula dengan wawancara guna penambahan data. Dengan metode analisis data secara kualitatif maka diperoleh kesimpulan bahwa masuknya Islam membawa perubahan yang besar dalam masyarakat adat Minangkabau khususnya dalam hukum kewarisannya, perubahan kewarisan, didahului oleh perubahan pola pergaulan dalam perkawinan di masyarakat adat, yang meninggalkan pola ekstended family menjadi nuclear family yang merupakan realisasi dari perubahan falsafah adat menjadi falsafah yang agamais. Sehingga terjadi penyesuaian adat terhadap agama. Di terimanya keputusan "Chang ampek Jinih" yang membagi harta menjadi dua yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, yang di turunkan masing-masing secara adat dan secara syara. Masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam melaksanakan dua sistem kewarisan yaitu sistem kewarisan Kolektif Matrilinial untuk harta pusaka tinggi, dan Sistem Kewarisan Individual Bilateral yang dianut oleh kewarisan Islam untuk harta pusaka rendah. Dari analisis data, diketahui bahwa bila tanah ulayat yang merupakan unsur pokok dari kewarisan Matrilinial itu tidak dapat di pertahankan eksistensinya di kemudian hari, maka dapat di pastikan walaupun tidak di ketahui jangka waktunya, kewarisan adat dengan sistem kewarisan Matrilinial tersebut akan pudar dan hanya sebagai lapisan luar dari kewarisan adat yang dualistis tersebut."

"Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai rnacam suku bangsa, yang memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, misalnya perkawinan, pewarisan dan lain-lain. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan, yaitu garis keturunan patrilinial, matrilinial dan bilateral. Menurut hukum waris adat, janda bukanlah ahli waris dari suaminya, kedudukan janda terhadap warisan suaminya dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang mereka lakukan. Pada masyarakat patrilinial yang melakukan perkawinan jujur, janda hanya boleh menikmati tapi tidak boleh memiliki warisan suaminya sedangkan pada masyarakat Matrilinial dengan perkawinan semendo bebas dan dikota serta masyarakat bilateral dengan berkawinan bebas, janda berhak atas setengah bagian dari harta bersama. Begitu juga kedudukan anak perempuan terhadap warisan bapaknya, juga dipengaruhi oleh prinsip keturunan tersebut, pada masyarakat bilateral anak-anak adalah ahli waris dari bapaknya, sedangkan pada masyarakat patrilinial dan masyarakat matrilinial anak perempuan bukanlah ahli waris dari bapaknya. Tetapi berdasarkan yurisprudensi yang ada, sekarang tidak dibedakan lagi anak laki-laki dan perempuan, mereka sama-sama dianggap ahli waris dari bapaknya. Hukum kewarisan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata mengenal adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dimana suami isteri saling mewaris dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sama-lama mewaris dari orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Kemudian penelitian dilakukan secara diskriptif dimana penggabungan antara hasil penelitian dengan data-data yang ada untuk memberikan gambaran secara kualitatif."

"Pembangunan Nasional yang kita lakukan selama hampir seperempat abad ini adalah untuk seluruh penduduk Indonesia yang hidup di Tanah Air ini. Keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh penduduk karena penduduk merupakan sumber daya manusia bagi kegiatan pembangunan dan juga pemakai hasil pembangunan. Tetapi kadang-kadang kita kurang memperhatikan apa dan bagaimana pengaruh pembangunan tersebut terhadap penduduk. Sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) yang dimulai pada Repelita VI adalah pembangunan kualitas manusia dan masyarakat. Agar pembangunan tersebut dapat berhasil dengan baik kita harus memahami pengaruh timbal balik antara setiap sektor dengan perkembangan kependudukan. Dalam program pembangunan di sektor kependudukan pemerintah terus menerus menggalakkan program Keluarga Berencana (KB) dan pada tahapan sekarang ini memperkenalkan suatu pola yang disebut Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dengan penekanan pada jumlah anak cukup dua orang dan memberikan nilai sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Dari segi prinsipnya, NKKBS ini tampak kurang sejalan dengan norma hukum waris adat Bali dengan sistem kekeluargaannya yang patrilineal. Oleh karena itu timbul kekhawatiran adanya kemungkinan NKKBS itu terhambat pelembagaannya dalam masyarakat di Bali sehingga perlu diteliti sejauh mana pengaruh timbal balik antara keduanya. Berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilakukan diharapkan akan diketahui apa dan bagaimana pengaruh hukum waris adat Bali tersebut terhadap NKKBS. Tulisan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman tersebut dan menjadi dasar untuk pengembangan dan pembangunan penduduk serta memberikan gambaran tentang potensi kependudukan kita di masa depan."

"Didalam Hukum Kewarisan Perdata barat terdapat Prinsip “seketika setelahpewaris meninggal maka beralihlah sekalian hak-hak dan kewajiban dibidanghukum kekayaan pada sekalian ahli waris”. Hak-hak dan kewajiban yangdimaksud tidak hanya berupa aktiva tetapi juga pasiva. Permasalahan timbul jikawarisan yang ditinggalkan berupa pasiva atau hutang, apalagi jika hutang tersebutdijaminkan dengan jaminan umum. Dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3574 K/Pdt./2000 tentang warisan berupa hutang terdapatpermasalahan mengenai tangggung jawab ahli waris yaitu istri dan anak-anak daripewaris atas hutang yang ditinggalkan pewaris. Untuk mendapatkan jawaban daripermasalahan tersebut diatas maka di dalam penulisan ini penulis menggunakanmetode penelitian hukum doktrinal atau disebut penelitian kepustakaan. Penelitiankepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukumprimer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan teori-teoriyang ada dapat disimpulkan bahwa seketika setelah pewaris meninggal makasegala hak dan kewajiban berpindah kepada ahli waris baik itu berupa pasivamaupun aktiva. Tetapi ahli waris mempunyai hak untuk menentukan sikapterhadap harta peninggalan tersebut yaitu menerima secara mumi, menerimadengan syarat atau menolak warisan. Putusan Mahkamah Agung juga telah lalaidalam menerapkan hukum yang menyatakan bahwa istri dan anak-anak pewarishanya bertanggung jawab sebatas jumlah harta peninggalan pewaris. Putusantersebut telah lalai dikarenakan Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkanpada Pasal 175 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bukan didasarkan pada KitabUndang-undang Hukum Perdata mengingat penyelesaian masalah pada tahap awalpara pihak menyelesaikan menggunakan Pengadilan Negeri bukan pengadilanagama. Kompleksnya permasalahan waris perdata memerlukan suatu pendalamandan pengetahuan baik dalam teori dan praktek bagi aparat penegak hukumsehingga di dalam menangani permasalahan mengenai waris perdata mereka dapatmemberikan keputusan yang adil dan memberikan kepastian hukum

---

In the Western Civil Law on Succession, there is Principle that

“immediately after the predecessor passes away, his rights and obligations to the

assets shall assign to the successor^)”. The rights and obligations are not only in

terms of the assets but also the liabilities. The problem arising if the succession

inherited is in terms of liabilities or debt, let alone if the debt left is guaranteed

against general guarantee. In the Judgment of the Supreme Court of the Republic

of Indonesia Number 3574 K/Pdt./2000 regarding succession in terms of debt,

there is problem on responsibility of the successors namely wife and children of

the predecessor to the debt inherited to the successor. To obtain the answer of the

problem above, then in this writing, the writer uses the doctrinal law research

method or called literature research, namely the research to the secondary data

covering primary law, secondary law and tertiary law materials. Based on the

existing theories, it can be concluded that immediately after the predecessor

passes away, then all rights and obligations are assigned to the successor, whether

in terms of liabilities or assets. But the successor has right to determine his

attitude to the succession namely accepting purely, accepting conditionally or

rejecting the succession. The Judgment of the Supreme Court has also made an

omission in applying the law stating that the successors namely wife and children

are only responsible limited to the quantity of succession. The omission occurs

since it is based on Article 175 paragraph 2 of Islamic Law Compilation, not

based on the Indonesian Civil Law since the settlement of problem in the early

phase, the parties refer to the District Court, instead of the religion court The

complex problem on civil succession requires the legal enforcers to study in-depth

and have knowledge in both theory and practice thereby able to pass fair judgment

and provide legal certainty in dealing with the problem on civil succession."

"Pada hakikatnya subjek pajak adalah seseorang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Namun dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, warisan yang belum terbagi yang kedudukannya adalah sebuah harta waris, merupakan subjek pajak atau dapat dikatakan juga merupakan bagian dari subjek hukum. Di lain sisi, warisan yang belum terbagi ini juga berkedudukan sebagai harta peninggalan tidak terurus yang menjadi kewenangan dari Balai Harta Peninggalan. Sehingga seyogyinya Balai Harta Peninggalan akan melakukan pengurusan atas warisan yang belum terbagi termasuk dalam pengurusan pajaknya. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana warisan sebagai objek dapat menjadi subjek pajak dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 dan bagaimana pengurusan Balai Harta Peninggalan dalam menyelesaikan utang pajak harta peninggalan. Penelitian penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya dilakukan wawancara dengan narasumber terkait. Permasalahan berupa tidak jelasnya penjelasan mengenai warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dan ketidaklengkapan atas peraturan Balai Harta Peninggalan dalam mengurus pajak warisan yang terbagi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum dalam mengatasi permasalahan pajak yang berasal dari warisan yang belum terbagi. Maka dari itu, penulis menyarankan adanya penyempurnaan pengaturan berupa penambahan penjelasan mengenai warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak dan disusunnya peraturan untuk Balai Harta Peninggalan. 

---

In essence,the tax subject is a person or legal entity that has rights and obligations. However, in Indonesian Law Number 36 Year 2008, an undivided inheritance whose position exists as inheritance or assets is a tax subject or can be said as a legal subject. On the other hand, the undivided inheritance is also hold the position as as an neglected inheritance under the authority of the Inherited Property Board. So that the Inherited Property Board will manage the undivided inheritance including the management of the tax.

This thesis discusses how inheritance as an object can be a tax subject in Indonesian Law Number 36 year 2008 and how Inherited Property Board manage the tax liability problems. For this research author used juridical-normative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, including interviews with related interviewees.

Problems in the form of unclear explanation the definition of the undivided inheritance is tax subject and incompleteness the regulation of the Inherited Property Board to manage the tax liability problems of the undivided inheritance creates confusion and legal uncertainty. Therefore, the author suggest an improvement in the regulation of undivided inheritance as a tax subject and regulate the regulations for the Inherited Property Board."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan yang diberikan oleh KUH Perdata terhadap pengaturan waris yang memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan keturunan Tionghoa di Indonesia. Dengan menganalisis Putusan yang berkaitan dengan permasalahan waris yang terjadi dalam keluarga keturunan Tionghoa yang pembagian warisnya hanya kepada ahli waris laki-laki. Dengan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai asal muasal kepemilikan obyek perkara tersebut dan tidak mempertimbangkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa obyek perkara bukanlah suatu boedel warisan. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis- normatif, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka di bidang hukum yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara termasuk kedalam perbuatan hibah sehingga merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.

---

This thesis discusses about the protection given by Civil Code towards inheritance regulation which fulfilling the justice for heirs both male and female in the Chinese ethnic Family. By analyzing the decisions related to inheritance dispute that happens in the Chinese ethnic Family which in this case has been fully distributed to Male Inheritors. Without doing further examination about the object and without considering the legal facts revealed in court, the judges in the court decision states that the object is not an inheritance. This research is a yuridis- normative research that uses secondary data retrieved from literature as a source of information aims to research the legal certainty. The results of this study states that the object is included to schenking so is an inheritance are the rights of each Inheritor, both Male Inheritor or Female Inheritor."

"Bagi warga negara yang tunduk pada hukum waris perdata barat, penggugat memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana dalam ketentuan hukum waris perdata barat. Hibah yang dilakukan oleh pewaris pada saat masih hidup menimbulkan permasalahan karena salah satu ahli waris merasa belum mendapatkan hak warisnya sehingga ahli waris tersebut menggugat ke Pengadilan. Hakim memutuskan untuk menolak gugatan, bahkan dalam tingkat Banding maupun Kasasi. Putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan mengapa seseorang yang tunduk pada hukum waris perdata barat tidak berhak mendapatkan hak warisnya sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis-normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis serta jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan saran untuk umum dan khususnya untuk praktisi hukum.

---

For citizen are subject to The Civil Code, The plaintiff having right to get the estate of inheritance as in the legal heirs civil Code. Grant made by an heir at while still alive has created problems because one of the heirs are not yet earned the right heirs and the heirs of suing to court. A judge to refuse a lawsuit, even in of appeals and Kasasi. Judicial decisions that raises the question why someone who subject to the Civil Law have no right to earned the right heirs were in line with the regulation. This research using yuridis-normatif methods and the nature of the research is descriptive analytical as well as the type of data used is the type of secondary data, the technique of collection is a study literature and study documents. The result of the writing of the thesis is intended to provide advice to the public and particularly to a practitioner of law."

"ABSTRAKHarta warisan yang belum dibagi merupakan hak kepemilikan seluruh ahli waris secara bersama-sama. Apabila ingin diadakan pengalihan, maka harus diketahui dan disetujui oleh seluruh ahli waris. Permasalahan muncul ketika salah seorang ahli waris melakukan pengalihan tanpa diketahui dan mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Pengaturan mengenai hal ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara tegas yaitu tidak diaturnya akibat apabila terjadi pengalihan harta warisan oleh ahli waris tanpa sepengetahuan dan izin dari ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, seharusnya pengaturan mengenai waris ini diperbaharui undang-undangnya karena sudah tidak mengakomodir permasalahan waris yang baru timbul."

---

""ABSTRACT"Undivided Inheritance is an ownership rights owned by the Heirs all together. Transferring assets of the Inheritance, must be noticed and approved by all the Heirs. The problem would arise when one of the heirs transfers the Inheritance property unnoticed and unapproved by the other heirs. The Indonesian Civil Code does not explicitly express about the consequences of transferring the inheritance assets without the other Heirs noticing and also approving it. Therefore, the regulation itself needs to be updated because it does not accomodate the newly arisen inheritance issue. "