Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"erencanaan infrastruktur jaringan di kawasan cluster perumahan Jakarta Garden City membutuhkan pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan urbanisasi, keterbatasan lahan, dan kebutuhan desain terintegrasi. Peran strategis seorang Team Leader infrastruktur jaringan menjadi salah satu kunci keberhasilan, dengan fokus pada koordinasi tim multidisiplin, pengelolaan sumber daya, dan penjaminan kualitas perencanaan. Sebagai bidang yang memadukan estetika dan fungsi, peran team leader dengan latar belakang arsitektur berperan penting dalam menganalisis karakteristik tapak untuk menghasilkan perencanaan jaringan yang efisien dan berkelanjutan. Perencanaan infrastruktur jaringan fiber optik yang dirancang untuk pemasangan bawah tanah, perencanaan ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik tanah, analisis risiko terhadap kerusakan infrastruktur. Fiber optik yang dipasang di bawah tanah memiliki keunggulan seperti ketahanan terhadap gangguan lingkungan, keamanan yang lebih baik dan kemampuan mendukung jaringan berkapasitas tinggi untuk kebutuhan masa depan. Konteks perencanaan infrastruktur jaringan, perlu pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan profesionalisme dengan pengambilan keputusan yang tepat serta pemahaman mendalam terhadap kode etik insinyur dalam bentuk jujur dan tanggung jawab sebagai Team Leader infrastruktur jaringan dan juga menjaga integritas sistem dan keberlanjutan operasional. Selain itu, penerapan pemakaian alat pelindung diri sebagai standar Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) dalam setiap tahapan kerja juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

---

Planning a network infrastructure in residential cluster areas, particularly in Jakarta Garden City, requires a strategic approach to address the challenges of urbanization, limited land availability, and the need for integrated designs. In this context, the strategic role of a infrastructure team leader becomes crucial, focusing on the coordination of multidisciplinary teams, resource management, and ensuring the quality of the planning process. As a field that combines aesthetics and functionality, architecture plays a vital role in analyzing the characteristics of the area to produce efficient and sustainable network planning. The fiber optic network infrastructure planning, designed for underground installation, necessitates a deep understanding of soil characteristics and risk analysis for infrastructure damage. Underground fiber optics offer advantages such as resilience to environmental disturbances, enhanced security, and the ability to support high-capacity networks for future needs. In the context of network infrastructure planning, a leadership approach that emphasizes professionalism and a deep understanding of the engineer's code of ethics is essential to maintain system integrity and operational sustainability. Furthermore, the implementation of Safety, Health, Security, and Environmental (SHSE) standards at every stage of work is also a critical factor in creating a safe and productive working environment. "

"Indonesia merencanakan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 km berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun (RPJMN) 2020-2024, sepanjang 1.600 km (64%) adalah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam surat Direktorat Jendral Bina Marga (DJBM) perihal “Pelaksanaan Konstruksi dengan metode Design and Build”.Metode Design and Build memiliki perbedaan dengan metode konvensional yaitu menjalankan fase perencanaan dan pelaksanaan secara bersamaan sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Hingga 2022 JTTS masih mengalami keterlambatan jadwal penyelesaian. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan metode Design and Build pada JTTS, untuk menilai risiko yang ada pada tahapan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk risiko dominan penyebab keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama melakukan validasi 58 indikator keterlambatan yang didapat dari penelitian terdahulu dan diperoleh 53 variabel yang valid oleh para pakar; kedua menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan mendapatkan respon kembali sebanyak 60 respon, selanjutnya diolah dengan uji statistik homogenitas, kecukupan data, validitas dan reliabilitas, kemudian hasil uji statistik dilanjutkan dengan analisis kualitatif risiko dan didapatkan 37 indikator berisiko tinggi dan 16 indikator berisiko sedang; ketiga melakukan identifikasi pada 37 indikator berisiko tinggi diperoleh 5 indikator berisiko tinggi terbesar yang melibatkan beberapa pihak didalam proses, sehingga menjadi pilihan memerlukan rekomendasi. Adapun hasil rekomendasinya yaitu memberikan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pengadaan lahan, alokasi penjadwalan proyek terhadap risiko cuaca buruk, mekanisme pengesahan desain akhir menggunakan teknologi digitalisasi, memberikan waktu lebih untuk proses pengadaan (tender) dan terakhir membuat mekanisme khusus yang dilindungi hukum agar proses ganti rugi berjalan lancar.

---

Indonesia plans to build a new 2,500 km toll road based on the 2020-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), of which 1,600 km (64%) is the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) through the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) in a letter from the Directorate General of Highways (DJBM) regarding "Construction Implementation using the Design and Build method". and implementation simultaneously so that it is more efficient in the use of time. Until 2022 JTTS is still experiencing delays in the completion schedule. Therefore, this study was conducted to identify the stages of the Design and Build method in JTTS, to assess the risks that exist at these stages and provide recommendations for the dominant risk that causes delays. This research was conducted in several stages, namely: first, validate 58 indicators of delay obtained from previous research and obtained 53 valid variables by experts; secondly, distributing questionnaires to 100 respondents and getting 60 responses back, then processed by statistical tests of homogeneity, data adequacy, validity and reliability, then statistical test results followed by qualitative analysis of risk and obtained 37 high-risk indicators and 16 moderate-risk indicators; thirdly, identifying 37 high-risk indicators and obtaining the 5 largest high-risk indicators involving several parties in the process, so that being an option requires recommendations. The results of the recommendations are providing one-stop integrated services for the land acquisition process, allocation of project scheduling against the risk of bad weather, the final design approval mechanism using digitalized technology, giving more time for the procurement process (tender) and finally creating a special mechanism that is protected by law so the compensation process is going well."

"Indonesia merupakan negara dengan pasar konstruksi nasional terbesar di Asia Tenggara. Seiring meningkatnya proyek infrastruktur di Indonesia, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia. Pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun marak digunakan di Lingkungan Jasa Konstruksi Indonesia, khususnya di Kementerian PUPR. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim-klaim konstruksi yang tidak dapat cegah. Penyebab munculnya klaim tersebut yaitu akibat tindakan salah satu pihak yang menyebabkan pihak lainnya merasa dirugikan sehingga mengajukan klaim kerugian yang dapat berujung dispute. Dispute ini dapat mengakibatkan kerugian proyek dari segi teknis, waktu dan finansial. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun, khususnya di Kementeria PUPR diperlukannya identifikasi risiko-risiko dominan dari setiap tahapan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun. Hal tersebut bertujuan agar dapat menghasilkan strategi berupa rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan kontrak konstruksi rancang bangun proyek infrastruktur yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan berbasis risiko bagi Lingkungan Kementrian PUPR. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu dengan studi literatur, kuesioner validasi pakar dan responden serta wawancara. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 proses, 11 kegiatan dan 37 sub-kegiatan yang terdapat dalam pengenlolaan kontrak rancang abngun mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan terdapat di antaranya 20 faktor risiko dominan. Selain itu, terdapat jenis bentuk tindakan preventif dan korektif guna menjadi rekomendasi berupa strategi dalam pengelolaan kontrak rancang bangun di lingkungan Kementerian PUPR.

---

Indonesia is a country with the largest national construction market in Southeast Asia. As infrastructure projects increase in Indonesia, the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) has published Ministerial Regulation of Public Works and Public Housing Number 1 Year 2020 which regulates Standards and Guidelines for the Procurement of Construction Works Design and Build through Contractor. Design and build contract management is widely used in the Indonesian Construction Service, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). However, in its implementation, there are still claims that cannot be prevented. The cause for the emergence of the claim is due to the action of one of the side causes the other side feel aggrieved so that it proposes a claim which leads to a dispute. This dispute can result in project losses from technical, time, and financial. Therefore, to maximize the design and build contract management, especially in the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR), it is necessary to identify the dominant risks of each stage of the design and build contract management. This aims to produce a strategy in the form of recommendations for improving design and build contract management for infrastructure project designs that refer to the Regulation of the Minister of Public Works and Housing Number 1 Year 2020 based on risk for the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The research methodology used is literature study, expert and respondent validation questionnaires and interviews. From the results of the research that has been carried out there are 4 processes, 11 activities and 37 sub-activities contained in the management of abnormal design contracts referring to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 1 of 2020, with 20 dominant risk factors. In addition, there are types of preventive and corrective actions to become recommendations in the form of strategies in managing design contracts within the Ministry of PUPR."

"Di Indonesia, rasio pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata sebesar 1 persen, dengan jumlah saat ini sebanyak 280 juta orang. Data dari PUPR menyebutkan angka kebutuhan rumah di Indonesia sebesar 12,7 juta unit yang berpotensi tumbuh seiring dengan hadirnya 700 sampai 800 ribu rumah tangga baru setiap tahunnya. Permen PUPR No. 11 tahun 2008 menyebutkan kewajiban developer menyediakan infrastruktur di kawasan perumahan. Setiap developer diwajibkan membuat infrastruktur yang memenuhi standar-standar teknis yang ditetapkan dan aspek keinsinyuran. Bagi pengguna, infrastruktur harus aman dan nyaman, sedangkan bagi perusahaan harus efisien dan direncanakan dengan baik sampai dengan pemeliharannya sehingga umur pemakaian sesuai dengan umur rencana. Hasil Aspek keinsinyuran kode etik insinyur dan profesionalisme sudah diperhatikan dan dijalankan dengan baik pada perencanaan infrastruktur jalan dan drainase real estate proyek bogor city. Bahaya dan risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkngan (K3L) dapat diidentifikasi dan dapat dicegah dengan tindakan prefentif dan mitigative.

---

In Indonesia, the population growth ratio per year averages 1 percent, with a current number of 280 million people. Data from PUPR states that the number of housing needs in Indonesia is 12.7 million units, which has the potential to grow along with the presence of 700 to 800 thousand new households every year. PUPR Regulation No. 11 of 2008 states the obligation of developers to provide infrastructure in residential areas. Each developer is required to create infrastructure that meets the established technical standards and engineering aspects. For users, the infrastructure must be safe and comfortable, while for the company it must be efficient and well planned until its maintenance so that the service life is in accordance with the life of the plan. The results of the engineering aspects of the engineer's code of ethics and professionalism have been considered and carried out properly in the planning of road infrastructure and drainage of the Bogor City project. Hazards and risks of Safety, Occupational Health, and Environment (K3L) can be identified and can be prevented with preventive and mitigative measures. "