Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masuknya era globalisasi ditandai dengan keterbukaan akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara sedang berkembang seperti Indonesia. Tidak selamanya globalisasi membawa dampak yang baik bagi negara Indonesia karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau yang menyebabkan tidak terjadinya pemerataan baik terhadap akses informasi maupun dalam pembangunan. Akses teknologi informasi di Indonesia masih mengalami kesenjangan dimana pengguna internet masih didominasi di pulau-pulau pusat pemerintahan seperti Jawa dan Bali. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan digital antara pulau Jawa dan pulau-pulau di wilayah timur Indonesia. Selain itu, kesenjangan digital juga terjadi tidak hanya antar pulau, tetapi juga antara pusat kota dan wilayah pinggiran yang mengakibatkan tidak bisa terjadi pemerataan pembangunan di Indonesia. Selain karena kesenjangan digital yang terjadi, pembangunan di wilayah pedesaan (rural development) juga terkendala dengan adanya aturan-aturan adat yang mengikat suatu desa serta budaya-budaya tradisional yang menolak diterimanya paham-paham atau teknologi-teknologi baru hasil dari globalisasi. Untuk menghindari ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, tentunya harus dilakukan perubahan paradigma pembangunan pedesaan yang menggabungkan antara kemajuan teknologi infomasi dan komunikasi dengan kearifan lokal di mana keduanya akan saling menguatkan satu sama lain. Teknologi informasi dan komunikasi akan membuka akses pengetahuan dan kerjasama baik dengan wilayah lain ataupun dari negara lain, sedangkan kearifan lokal akan berfungsi sebagai ciri dari desa tersebut dengan desa yang lain atau bisa dikatakan sebagai corak alamiah dari suatu desa. Kata Kunci : teknologi informasi, rural development, kesenjangan digital, globalisasi.

Abstrak :
Ada harapan yang berkembang bahwa pemerintahan desa dapat memberikan layanan kepada warga desa dengan tata kelola yang baik (good governance) melalui pemerintahan digital untuk menjawab masalah-masalah dalam sustainable development goals (SDGs), seperti: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Harapan tersebut menjadi nyata dengan hadirnya Undang-Undang tentang Desa terkait adopsi Sistem Informasi Desa (SID), sebuah aplikasi elektronik pemerintahan (e-government) yang dikelola langsung oleh aparatur pemerintahan desa untuk melaksanakan pemerintahan digital. Oleh karena itu, aparatur desa harus mampu bertransformasi dengan mengubah cara kerja konvensional melalui pemanfaatan SID. Sejak undang-undang tersebut diterbitkan, sampai saat ini adopsi SID belum dapat sepenuhnya diwujudkan. Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum ada yang mengungkapkan secara memadai tentang adopsi SID. Tujuan penelitian ini untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menyelidiki beberapa pertanyaan penelitian (PP) terkait adopsi SID: 1)ekosistem, 2)faktor, 3)model, dan 4)strategi adopsi SID. Beberapa teori (multi-teori) digunakan untuk memandu penelitian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data, seperti: teori kelembagaan, teori pemangku kepentingan, teori-teori adopsi teknologi, teori sumber daya, teori keterjangkauan, dan teori kemampuan dinamis. Dengan mengadopsi pendekatan studi kasus, penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Gunungkidul yang telah mengimplementasikan SID diseluruh desanya (144 desa). Secara gambar besar, penelitian ini dijalankan dalam tiga fase: studi kontekstual, studi empiris, dan validasi. Dalam studi kontekstual, ada dua systematic literature review yang dilakukan untuk menangkap konteks penelitian. Selanjutnya, pada studi empiris, ada 47 partisipan yang diwawancara dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur. Kemudian hasil wawancara itu dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Dalam fase validasi, peneliti melakukannya secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, peneliti mengadakan sebuah focus group discussion untuk diseminasi hasil penelitian, dan melanjutkan dengan pengujian secara kuantitatif menggunakan inter-rater reliability serta Fuzzy Delphi Method untuk mengambil konsensus bersama para peninjau yang terlibat dalam implementasi SID di kabupaten tersebut. Akhirnya, penelitian ini memberikan empat hasil yaitu: sebuah ekosistem e-government di pemerintahan desa atau ekosistem SID dengan 19 entitas; 11 faktor yang berpengaruh dalam adopsi SID; sebuah model adopsi SID dengan 6 dimensi, dan 31 strategi adopsi SID. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi transferability dalam adopsi SID bagi desa-desa yang ada dalam kabupaten dengan karakteristik yang mirip dengan kabupaten tersebut, yaitu mempunyai “predikat baik" dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). ......There is a growing expectation that good governance in village administration can improve its services to villagers through digital government in addressing issues of sustainable development goals (SDGs), such as health, education and welfare. This hope became a reality with the presence of the Law on Villages regarding the adoption of the Village Information System (VIS), an electronic government application (e-government) managed directly by village government officials. Therefore, village officials must be able to transform village administration by changing conventional ways of working through the use of VIS. Since the law was issued, until now, the adoption of VIS has not been fully realized. Previous studies rarely adequately disclosed the adoption of VIS. This research addresses the current knowledge gap by investigating several research questions related to ecosystems, factors, models, and strategies for VIS adoption. Some theories (multi-theory) are used to guide research in planning, implementation, and data analysis, such as institutional, stakeholder, technology adoption, resource, affordability, and dynamic capability theories. By adopting a case study approach, this research took place in Gunungkidul Regency, which has implemented VIS in all its villages (144 villages). In the big picture, this research was carried out in three phases: contextual study, empirical study, and validation. In contextual studies, two systematic literature reviews were conducted to capture the research context. Furthermore, 47 participants were interviewed in the empirical study using a semi-structured interview technique. Then, the results of the interviews were analyzed using the thematic analysis technique. While in the validation phase, the researcher does this qualitatively and quantitatively. Qualitatively, the researcher held a focus group discussion to disseminate the study result and continued quantitative testing using inter-rater reliability and the Fuzzy Delphi Method to gain consensus with reviewers involved in implementing VIS in the district. Finally, this research provides four results: the VIS adoption ecosystem by 19 entities; 11 factors that influence VIS adoption; the VIS adoption model by 6 dimensions; and 31 strategies of VIS adoption. This research is expected to give transferability in adopting VIS for villages of certain regencies with similar characteristics to the regency, namely the regency with a "good predicate" in the electronic-based government evaluation system (SPBE).