Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bandi Ashari
"Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan, dan Lainnya (PBB Sektor P3L) adalah salah satu jenis pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam melakukan tugas pengelolaan di bidang perpajakan, DJP menggunakan beberapa sistem informasi. Diantara sistem informasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak – New, Improvement, Novelty, Excellent (SIDJP- NINE). SIDJP merupakan sistem utama DJP yang diharapkan dapat memberikan informasi yang valid atas penerimaan pajak. Namun berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih terdapat permasalahan terkait dengan validitas data piutang PBB Sektor P3L pada SIDJP yang dapat berakibat kesalahan informasi penerimaan pajak. Masalah validitas data piutang PBB sektor P3L ini terkait dengan integrasi SIDJP-NINE dengan SIDJP maupun Modul Penerimaan Negara (MPN). Selain itu SIDJP-NINE belum mengakomodasi seluruh proses bisnis PBB sektor P3L. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan rancangan sistem informasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan proses bisnis PBB P3L dan terintegrasi dengan SIDJP maupun MPN. Penelitian ini menggunakan Unified Modelling Language (UML) dalam menggambarkan rancangan sistem. Selain itu beberapa teori tentang integrasi juga digunakan untuk mencari solusi atas masalah integrasi pengembangan sistem baru dengan sistem yang telah ada. Proses analisis menghasilkan 49 proses yang dibutuhkan saat ini. Dari 49 proses tersebut dapat disederhanakan menjadi 37 case yang kemudian digambarkan ke dalam use case dan activity diagram.Rancangan sistem yang dihasilkan kemudian dilakukan validasi hasil rancangan oleh user. Validasi dilakukan terhadap dua aspek yaitu terhadap fungsionalitas rancangan sistem dan kelayakan rancangan untuk dapat menyelesaikan permasalahan jika rancangan diimplementasikan. Validasi terhadap rancangan menghasilkan kesimpulan bahwa rancangan telah memenuhi aspek fungsional yang baik dan mengakomodasi kebutuhan bisnis PBB sektor P3L. Selain itu hasil rancangan dapat menyelesaikan permasalahan terkait integrasi sistem.

Land and Building Tax in the Plantation, Forestry, Mining and Other Sectors (PBB P3L Sector) is one type of tax that is managed by the Directorate General of Taxes (DGT). In carrying out management tasks in the taxation field, DGT uses several information systems. Among the information systems used are the Directorate General of Tax Information System (SIDJP) and the Directorate General of Tax Information System - New, Improvement, Novelty, Excellent (SIDJP-NINE). SIDJP is the DGT's main system which is expected to provide valid information on tax revenue. However, based on the findings of the Supreme Audit Agency (BPK) there are still problems related to the validity of the PBB P3L receivables data in SIDJP which could result in misinformation of tax revenue. The problem of the validity of PBB P3L receivable data is related to the integration of SIDJP-NINE with SIDJP and the State Revenue Module (MPN). In addition, SIDJP-NINE has not accommodated all PBB P3L business processes. This research was conducted to obtain an information system design that can accommodate the needs of the PBB P3L business process and integrated with SIDJP and MPN. This study uses Unified Modeling Language (UML) in describing the system design. In addition, several theories about integration are also used to find solutions to problems integrating the development of new systems with existing systems. The analysis process produces 49 processes that are needed at this time. Of the 49 processes can be simplified into 37 cases which are then described in the use case and activity diagram. The resulting system design is then validated by the user. Validation is carried out on two aspects, namely the functionality of the system design and the feasibility of the design to be able to solve the problem if the design is implemented. Validation of the design resulted in the conclusion that the design had fulfilled good functional aspects and accommodated the business needs of the PBB P3L sector. Besides the results of the design can solve problems related to system integration."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Yularso
"Rumah sakit merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bergerak dalam industri pelayanan kesehatan. Iklim kompetisi dalam industri ini semakin lama semakin meningkat dengan munculnya pendatang baru. Kekuatan pembeli semakin meningkat, karena meningkatnya pendapatan masyrakat selama orde baru diikuti meningkatnya kesadaran arti penting kesehatan. Salah satu cara untuk meningkatkan day a saing adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana sistem informasi secara optimal.
Peningkatan penggunaan sistem informasi dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam arus informasi proses pelayanan kesehatan, sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat, sesuai dengan yang dibutuhkan, dan tepat waktu. Usaha peningkatan pelayanan pasien dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pasien, citra rumah sakit di masyarakat, dan akhirnya menciptakan keunggulan kompeti tif terhadap pesaing, mengingat industri ini termasuk jenis jasa.
Pasien juga dapat memperoleh keuntungan dari usaha peningkatan mutu pelayanan ini. Manfaat yang diperoleh pasien mulai dari proses penerimaan pasien yang berlangsung lebih lancar, sampai pasien segera mengetahui besarnya jumlah tagihan dengan cepat pada saat pasien akan meninggalkan masa perawatan. Pasien tidak perlu menunggu terlalu lama dalam menanti penyelesaian proses di atas, dan dapat melakukan persiapan keuangan sebelumnya, jika informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat.
Permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit St Carolus secara garis besar diakibatkan dari kekuranglancaran arus informasi pelayanan pasien yang ada. Penggunaan data pasien termasuk data rekening perawatan, data status ruangan secara manual, dan terpisah ( otonomi) menyulitkan pihak rumah sakit dalam melakukan pengecekan status pasien dan ruangan yang tersedia. Perhitungan rekening pasien rawat inap yang dipusatkan di PRPRI menyebabkan perhitungan rekening pasien berlangsung lama, karena dilakukan secara komulatif untuk semua pasien, dan data masukan harus dicek kembali secara manual untuk menghindari data yang belum sempat dilaporkan ke PRPRI.
Pasien keluar masuk di rumah sakit St Carolus rata rata 60 orang setiap hari pada saat ini. Perhitungan penyelesaian rekening pasien paling cepat diselesaikan dalam waktu 2 jam. Masalah penyelesaian rekening pasien harus segera dipecahkan mengingat rumah sakit St Carolus mempunyai rencana untuk mengadakan perluasan ruang perawatan, sehingga beban kerja PRPRI dapat herkurang, dan kemungkinan terjadi kesalahan akibat kekurangtelitian dapat dihindari.
Penggunaan data pasien dan status pasien yang terintegrasi menghindari penulisan ulang data tersehut di masing-masing unit perawatan. Data yang terintegrasi selain mampu menghindari penggunaan data yang tidak perlu, juga data tersehut lebih mudah distandarkan untuk dipergunakan di semua unit yang terkait dan memudahkan pengembangan sistem informasi di masa mendatang.
Walaupun pemanfaatan Sistem Informasi merupakan produk teknologi canggih, namun dalam prakteknya sangat tergantung pada ketrampilan sumber daya manusia pemakainya. Peningkatan kemampuan sumber daya Informasi yang telah secara optimum. manusia mutlak diperlukan agar Sistem diimplementasikan diimplementasikan dapat dimanfaatkan secara optimum.
"
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuliastari
"Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan sesuai dengan UU No.14 Th.2008 pada bab 64 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) serta Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2014 pada Bab VI tentang Penyebarluasan dan Penggunaan Data Informasi Kesehatan, menuntut seluruh instansi pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat lebih menginformasikan hasil capaian kegiatan atau program yang telah dilaksanakannya, sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi tersebut kepada masyarakat luas. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melalui Seksi data dan informasi memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut dengan menyediakan layanan data dan informasi yang dibutuhkan, tidak hanya kebutuhan informasi bagi internal dinas kesehatan melainkan juga kebutuhan informasi bagi masyarakat umum. Dalam menyediakan layanan data dan informasi kesehatan, dinas kesehatan membutuhkan sumber data yang telah diolah menjadi sebuah informasi yang secara konsisten dapat mensuplai layanan tersebut agar dapat memberikan layanan yang cepat, valid serta mudah bagi semua pengguna. Hal ini yang masih menjadi salah satu kendala di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang karena belum tersedianya media yang dapat mengolah data menjadi sebuah informasi serta dapat menampilkannya bila dibutuhkan dengan cepat, valid dan mudah bagi semua pihak secara maksimal.

To support government programs in order to achieve clean and transparent governance in accordance with Law No.14 Th.2008 in chapter 64 on Public Information Disclosure (UU KIP) and Government Regulation No.46 of 2014 in Chapter VI on Dissemination and Use of Health Information Data, Demands all government agencies both central and local government to be able to better inform the results of achievements of activities or programs that have been implemented, as a form of accountability of these institutions to the wider community. Tangerang District Health Office through the Section of data and information has the responsibility to implement the government regulations by providing data and information services needed, not only the information needs for the internal health service but also the information needs for the general public. In providing data services and health information, the health department needs data sources that have been processed into an information that can consistently supply the service in order to provide a fast, valid and easy service for all users. This is still one of the obstacles in Tangerang District Health Office because the unavailability of media that can process data into an information and can display it when needed quickly, valid and easy for all parties to the fullest."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017
T48423
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library