Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Integrasi Puskesmas Kotamadya Jakarta Selatan sebagai bagian dari pengembangan SHWA Propinsi DKI Jakarta harus dijaga kesinambungannya mengingat pentingnya data dan informasi bagi pengambil keputusan. Untuk itu diperlukan evaluasi kinerja pelaksanaan SIK Integrasi Puskesmas guna usaha perbaikan dan sebagai masukan bagi proses pereneanaan selanjutnya.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif menggunakan kerangka balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu perspektif proses bisnis internal, pembelajaran dan perturnbuhan, pelanggan dan finansial. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur kepuasan Kepala Puskesmas (PKM) dan kepuasan kerja petugas SIK pada 78 PKM, sedangkan variabel lainnya digali mengggunakan metode kualitatif pada 3 PKM Kecarnatan dan 3 PKM Kelurahan. Pengtunpulan data dilakukan dengan melakukan survei, observasi langsung, wawancara mendalarn, dan penelusuran data sekunder di PK1v1, Sudin Kesmas, dan Dinas Kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta telah berkomitmen mengembangkan 51K dan penanggung jawab manajemen S1K ada pada Seksi Pengelolaan Data Subdin PSIK; Perspektif proses bisnis internal menunjukkan pengumpulan data sampai dengan distribusi informasi tidak dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan teknis, tidak ada pembinaan rutin, dan PKM tidak memiliki pedoman MK; Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tingkat kepuasan kerja petugas S1K telatif rendah path semua dirnensi pekerjaan belum seluruh petugas SIK menerima pelatihan, motivasi dari pimpinan dirasakan kurang, belum adanya tim SIK, pengukuran kerja yang hanya berorientasi kepentingan atasan; Perspektif pelanggan : tingkat kepuasan Kepala PKM path dimensi tangible 68,47%, reliability 66,92%, responsiveness 70,88%, assurance 69,29%, empathy 73,29%; perspektif finansial, rata-rata pemenuhan kebutuhan anggaran STK PICM Kebayoran Lama 58,87%, Kebayoran Baru 21,76%, Pesanggrahan 28,3%, penyerapan anggara.n 100%, alokasi anggaran tidak efisien.

Kesimpulan : Kinerja pelaksanaan STK Integrasi P1CM kurang baik disebabkan oleh kurang mantapnya persiapan dimana seluruh kebutuhan sistem yang meliputi sumber daya inforniasi (SDM, perangkat keras, perangkat lunak dan dana) serta perangkat pengaturannya tidak dipenuhi seeara komprehensif; Kebijakan pengembangan SIX Integrasi te1ah menjadi komitmen Dines Kesehatan Propinsi DK1 Jakarta, yang dituangkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Kesehatan. Kornitmen tersebut belum diikuti dengan kebkjakan yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya S1K secara berke1anjutan yaitu kebijakan yang bisa meningkatkan motivasi Puskesmas untuk menjalankan SIK sehingga SEC menjadi bagian kegiatan manajerial Puskesmas dan kebijakan untuk meletakkan tanggung jawab manajemen SIK Irgegtasi path unit dengan posisi cukup tinggi di dalam struktur organiasi Dinas Kesehatan.

Disarankan untuk melakukan pendataan ulang seluruh sumber daya yang tersedia dan dibuat peta kebutuhan, kemudian Dinas Kesehatan membuat kebijakan operasional terkait penganggaran SIX Integrasi agar seluruh kebutuhan sistem terpenuhi, menetapkan kebijakan bahwa perencanaan anggaran Puskesmas hams berbasis SEC, d.an meletakkan tanggung jawab manajemen SIK pada unit tersendiri dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

---

ABSTRACT
Integrated Health Information System of Public Health Centre (SRC Integrasi Puskesmas) in South Jakarta is need to be managed continually because of the importance of information for decision maker. Therefore, the evaluation of SIK Integrasi Puskesmas is crucial to ensure their effective implementation and for the further improvement.

This study used balanced scorecard approach supported by quantitative and qualitative methods. Data collection was done by observation and survey to Public Health Center (PHC) and in depth interview with the head and staff of PHC. Quantitative method was used for measuring job satisfaction using summation score of working aspects and customer satisfaction using servqual method in 78 PHC in South Jakarta. The rest variable were explored on 3 sub district PHC and 3 village PHC and in depth interview was also done with Dina s Kesehatan and Sudin Kesmas for getting more comprehensive information.

The results showed that Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta has been committed in developing SIX Integrasi and the unit who has responsibility as manager is Seksi Pengelolaan Data Subdin PSIK Dinas Kesehatan; internal business process showed that information system process was not appropriate, there is no manual and routine meeting; Learning and growth perspective : the level of working satisfaction among SRC's staff slightly low, any staffs have been trained and developed, while mostly not yet, low motivation from the heads, there is no working team; Customer perspective : the level of customer satisfaction on dimension of tangible 68,47%, reliability 66,92%, responsiveness 70,88%, assurance 69,29%, empathy 73,29%; Financial perspective : average of budget's sufficiency PHC Kebayoran Lama 58,87%, Kebayoran Baru 21,76%, Pesanggrahan 28,38%, utilized of budget 100%, budget's allocation was not efficient.

Conclusion : Dinas Kesehatan Propinsi DK1 Jakarta has been committed to develop 81K 1ntegrasi but SIK Integrasi development did not follow with policy to ensure that 51K as a part of managerial activities in PIIC and improvement of power or authority (reorganizing) of SiK Integrasi's head in organization of Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta. It was suggested to make policy that budget planning of PHC must be 5IK based and assign SIK Integrasi management responsibility in separate unit which is more powerful Performance of SIK Integrasi Puskesmas in South Jakarta was poor because of there is no comprehensive resources, so information system process has been inappropriate. Attempts to identify resources and provide operational policy of budgeting process by Dinas Kesehatan are needed for improving quality of SIK Integrasi Puskesmas.

---

Abstrak :
Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan Sistem Informasi Kesehatan Teintegrasi (SIK-Integrasi) yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk melakukan reformasi administrasi dalam bentuk Good Governance. Setelah fase pertama implementasi kebijakan berakhir perlu dilakukan evaluasi untuk menilai sasaran yang belum tercapai, dan prasyarat yang perlu dipersiapkan untuk memasuki tahap selanjutnya. Oleh karena itu perlu evaluasi dengan pendekatan reformasi administrasi. Penelitian ini menggunakan metode Positivism dan bertujuan mengukur perubahan paradigma yang terjadi dan ruang lingkup reformasi yang terjadi Hasil penelitian ini menunukkan bahwa paradigma Dinas Kesehatan setelah adanya SIK Integrasi, masih mengikuti birokrasi tradisional. Belum ada perubahan yang bersifat fundamental, perbaikan administrasi saja. Paradigma Good Governance yang tertuang dalam dalam kebijakan SIK Integrasi ini adalah efisiensi dan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut konsep-konsep yang terkandung baru efisiensi dan efektifitas. Ruang lingkup perubahan yang terjadi bersifat piecemeal, hanya menyentuh beberapa aspek saja, tidak bersifat menyeluruh, baru upaya upaya . yang disebut Modernize System, untuk membuat birokrasi menjadi lebih cepat, lebih fleksibel dan lebih murah, serta pengembangan hubungan birokrasi dengan penerima pelayanan publik dan pengembangan pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Penelitian ini merekomendasikan agar Komitment Kepala Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan dalam pengembangan kebijakan e-government dan implementasinya dengan melakukan upaya-upaya yang merubah paradigma birokrasi tradisional menjadi paradigma reformasi administrasi.Komitment tersebut juga harus dibarengi dengan komitment alokasi sumberdaya yang memadai. Dinas Kesehatan perlu menyatukan seluruh sistem informasi yang tersebar pada institusi kesehatan pemerintah dan mulai membuka link dengan penyedia pelayanan kesehatan swasta. Selain itu juga perlu dimulai membuka komunikasi secara online dan transaksi pelayanan kesehatan lewat website.

---

Dinas Kesehatan DKI Jakarta have been working on the policy of integrated Health Information System (SIK-Integrasi) that has the long term objective is to promote administrative reform in the form of Good Governance. After the first Phase of the policy implementation ended, the policy and the implementation have to be evaluted to measure the target that have not reached , and the precondition that have to prepared to entering the next phase. Therefore these evaluation have done by using the administrative reform approach. These Ressearch was used positivism approach, which has goals was to evaluated the changing paradigms and the scope of administrative reforms. The result on these research was shown that After SIK Integrasi have been implementing, the paradigm have never been changing at all, and still follow the traditional bureaucratic paradigm. These changes have never been fundamental but only administrative improvement. The Good Governance paradigms on the policy consist of eficiency, efectiveness, transparancy and accountability. But, the paradigms on the implementation was eficiency and efectiveness. The changes that happend was piecemeal, not comprehensive consist of few aspect that called Modernize System, an effort to make the bureaucracy work faster more flexible, cheaper, to developed the relation between the bureaucracy and public services client/customer, and the efforts to developed the high quality of public services. The recommendation of these research are as follows, the head of Dinas Kesehatan should developed the e-government policy and it?s implementation Those development should be followed by the chnges of tradisional paradigm into administrative reform paradigm. Those commitment should be followed with the allocation of the sufficient resources. Dinas Kesehatan has also to integrated all the information system networking that separated on different unit, begin the link between all the private and public health services provider. Last but not least, Dinas Kesehatan also should begin the online direct communication an online public heatlh transaction through the website.