Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal. SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas. Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program. Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas. ...... The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum. The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District. The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design. The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information.

Abstrak :
Permasalahan Bagian Patologi Klinik FKUI merupakan bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan identik dengan Instalasi Laboratorium Klinik RSCM (ILK) yang secara organisatoris merupakan bagian dari Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM). RSCM merupakan Rumah Sakit Rujukan (RS tipe A) dengan kapasitas 1440 tempat tidur dan 13 poliklinik. ILK berfungsi menunjang klinisi dalam menangani penderita rawat jalan maupun rawat nginap. Dalam menjalankan fungsinya ILK melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap bahan penderita baik yang dikirim dari ruangan atau yang diambil di tempat pengambilan sampel yang terdapat di ILK. ILK sendiri terdiri dari beberapa seksi yaitu seksi Kimia, seksi Hematologi, seksi lmunologi, seksi Bakteriologi dan Seksi Pendidikan. Seksi Pendidikan lebih banyak melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan ILK kurang lebih 200 jenis pemeriksaan. Jumlah sampel yang diperiksa berasal dari kurang lebih 200 - 300 penderita setiap hari. Pemeriksaan terhadap jumlah sampel yang relatip banyak dengan berbagai macam pemeriksaan, dilaksanakan secara saling terkait oleh 99 karyawan. Sebagai bagian dari Rumah Sakit Rujukan, ILK dituntut menjalankan fungsinya sebaik-baiknya, yang berarti mampu mendapatkan hasil pemeriksaan yang tepat, akurat, selesai dalam waktu sesingkat-singkat mungkin dan sampai kembali ke tangan klinisi dalam waktu sesingkat mungkin pula. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai macam upaya telah dilakukan seperti meningkatkan mutu maupun jumlah petugas, menerapkan metoda baru yang lebih tepat, menjalankan sistem pemantapan mutu baik interna maupun eksterna, melakukan otomatisasi dengan menggunakan automated-analyzer serta usaha usaha memperbaiki sistem administrasi. Dengan adanya otomatisasi, pemeriksaan sampel yang relatip banyak dapat dilakukan dalam waktu yang relatip singkat, akan tetapi pencatatan serta distribusi hasil masih dilakukan secara manual. Hal ini berakibat bahwa hasil pemeriksaan yang selesai dalam waktu yang relatip singkat tersebut, masih belum sampai ke tangan klinisi dalam waktu yang relatip singkat pula. Selain itu beban ILK yang besar menyebabkan berbagai macam laporan yang dibuat oleh ILK dapat diselesaikan dalam waktu yang relatip lama serta kurang akurat. Penggunaan sistim informasi diharapkan dapat mempercepat administrasi hasil pemeriksaan serta memperbaiki pelaporan yang ada sampai saat ini. 1. 2. Tujuan Tujuan makalah ini adalah merencanakan sistem informasi berbasis jaringan di ILK dan memberi gambaran bagaimana sistem informasi dapat membantu ILK dalam menjalankan fungsinya.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang implementasi ENUM Server pada jaringan IMS. ENUM server adalah sebuah solusi penomoran dalam terciptanya hubungan antara jaringan yang menggunakan sistem penomoran konvensional dan jaringan yang menggunakan identitas URI dalam jaringan Internet. Dengan implementasi ENUM Server pada jaringan IMS, pengguna IMS dapat lebih fleksibel dalam melakukan koneksi ke siapapun tujuannya. Tetapi implementasi ENUM Server dalam jaringan IMS akan mempengaruhi tahapan yang terjadi dalam melakukan panggilan. Tahapan ini akan mempengaruhi waktu proses saat melakukan panggilan. Dari data percobaan didapatkan waktu proses pada panggilan yang tidak melalui ENUM Server sebesar 0.1071274 detik (107.2 ms), sementara waktu proses pada panggilan yang melalui ENUM Server sebesar 0.1332041 detik (133.2 ms). Jika dibandingkan dengan standard waktu respon VoIP yang ada yaitu maksimum sebesar 205-218 ms, maka dapat disimpulkan bahwa baik waktu proses panggilan yang melalui ENUM Server maupun yang tidak melalui ENUM Server masih memenuhi standard yang ada. ......This thesis discussed about the implementation of ENUM server on IMS Network. ENUM server is a solution for numbering process between the conventional numbering system and URI identity-based networks. By implementing ENUM server on IMS network, IMS user could improve their connection flexibility on any numbering identity. However the implementation of ENUM Server to IMS network will effect the steps on calling process. Eventually this will lead to an addition of time on the calling process. From the simulation, a 0,1071274 seconds is obtained by the calling process without ENUM Server, While a 0,1332041 seconds is acquired by the calling process using ENUM Server. When compared with the maximum standard response time of existing VoIP (maximum 205-218 ms) , it can be concluded that both the processing time of the call through ENUM Server or not via ENUM Server still meet existing standards.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan PNS yang memiliki kualitas kerja yang baik adalah dengan program reformasi birokrasi yaitu melalui penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (egovernement). Penggunaan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya salah satunya adalah melalui pengembangan sistem teknologi informasi manajemen kinerja yang disebut dengan e-performance. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan sistem informasi manajemen kinerja (e-performance) sebagai sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil di Kota Surabaya. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem penilaian prestasi kerja e-performance telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yaitu membangun sistem penilaian yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan sekaligus sebagai pertimbangan pemberian tambahan uang kinerja. Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan e-performance didorong oleh komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah, dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas, dasar hukum yang kuat, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

---

ABSTRACT
One of the Government's efforts in realizing the civil servants who have a good quality work is with the bureaucratic reform program through the use of electronic-based systems of governance (e-governement). The use of e government in the city of Surabaya, one of them is the development of information technology performance management system called e-performance. The purpose of this research is to analyze the implementation of the performance management information system (eperformance) as a performance appraisal system of civil servants in Surabaya. This research is a qualitative approach. Data collection techniques, namely depth interviews and document research. The results showed that the implementation of the performance appraisal system of eperformance has been going well in accordance with the goal of improve a more objective scoring system, measurable, accountable, participatory and transparent as well as the provision of additional cash consideration of performance. The success of the Surabaya Government in implementing the e-performance system driven by the commitment and high consistency of regional leaders, support quality human resources, legal basis, and the availability of facilities and infrastructure.