Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya teknologi informasi dan masuknya Indonesia ke dalam fase revolusi industri 4.0 mengakibatkan perubahan pola dan sistem kerja yang diterapkan oleh para pekerja di Indonesia. Adanya internet menghilangkan batasan jarak dan komunikasi dalam bekerja sehingga pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya tanpa harus datang ke kantor untuk bertatap muka. Hal ini dikenal dengan istilah remote work. Saat ini beberapa tenaga kerja di Indonesia memanfaatkan teknologi internet untuk bekerja secara remote dengan perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama tentang bagaimana hubungan hukum antara pekerja remote dengan perusahaan asing di luar wilayah Indonesia, kedua tentang perlindungan hukum bagi para pekerja remote tersebut dan ketiga tentang bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait fenomena remote work. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif terhadap sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang timbul antara pekerja remote dan perusahaan pemberi kerja dari luar wilayah Indonesia merupakan hubungan kemitraan berdasarkan jenis perjanjian yang dianalisis. Berkaitan dengan perlindungan hukum, perlindungan bagi pekerja remote bergantung pada klausul yang diatur dalam perjanjian kemitraan. Hingga saat ini belum terdapat kebijakan khusus dari pemerintah Indonesia mengenai pekerja remote yang bekerja dengan pemberi kerja di luar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, kekuatan posisi tawar dari pekerja saat negosiasi dan akan menandatangani perjanjian menjadi hal vital bagi perlindungan hukum pekerja remote. Saran yang diberikan adalah adanya sosialisasi dan pelatihan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diselaraskan dengan rencana strategi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi revolusi industri 4.0 khususnya di bidang digital.

---

The development of information technology and the entering of industrial revolution 4.0 in Indonesia create changes in the working patterns and systems applied by workers in Indonesia. The existence of the internet eliminates distance and communication barriers at work so that workers can complete their assignments without having to come to the office to meet face to face. This is known as “remote working”. Currently, several workers in Indonesia utilize internet technology to work remotely with companies domiciled outside the territory of Indonesia. The problems studied in this study are, first on what is legal bond arises between remote workers and foreign company outside Indonesia, then second on what is the legal protection for the said remote workers and the last on what is the government policies regarding the phenomenon of remote working. This research was conducted with qualitative methods using normative juridical research on secondary data sources. The results of this study indicate that the legal bond between remote workers and foreign company is a partnership agreement, based on the analyzed type of agreements. In relation with the legal protection, protection for remote workers depends on the clauses regulated in partnership agreement. Until now, there is no specific policy from the Indonesian government regarding remote workers who work with foreign company outside Indonesia. Therefore, the bargaining power of the employees during the negotiation and execution of the agreement is vital for the legal protection of remote workers. Recommendation for this research are Ministry of Manpower to conduct socialization and training that in line with strategic plans of Ministry of Manpower to prepare Indonesian manpower facing revolution industry 4.0 especially on digital area."

"Revolusi Industri dalam era digital memberikan dampak signifikan terhadap dunia Pendidikan terutama pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Politeknik Negeri Malang merupakan salah satu politeknik negeri berpredikat unggul di Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul dalam persaingan global. Berdasarkan Rencana Strategis Politeknik Negeri Malang 2020 – 2024, dikemukakan beberapa isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, tuntutan link and match antara institusi dengan dunia industri, serta penguatan kelembagaan sebagai modal daya saing regional menuju internasional. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk merumuskan sebuah rencana strategis sistem informasi dan teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan SI/TI di Politeknik Negeri Malang berdasarkan keselarasannya dengan Rencana Strategis Politeknik Negeri Malang 2020 – 2024. Metodologi dalam penelitian ini mengadopsi metodologi Ward & Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis antara lain Mission Model Canvas (MMC), Value Chain, CSF, PESTEL, dan McFarlan Strategic Grid. Dalam perumusan analisis tersebut, mengacu pada sasaran strategis yang kemudian diturunkan menjadi kebijakan dan program sebagai upaya pencapaian target kinerja dari tiap sasaran strategis yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Malang. Hasil perencanaan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI dan strategi Manajemen SI/TI. Strategi SI yang dihasilkan berupa pengembangan 25 aplikasi yang terdiri dari 22 aplikasi eksisting yang dilakukan upgrade dan 3 aplikasi baru. Strategi TI yang dihasilkan berupa rekomendasi untuk menerapkan teknologi virtualisasi pada cloud computing, perluasan akses internet untuk seluruh Kawasan Politeknik Negeri Malang baik wired maupun wireless dan peningkatan bandwidth secara berkala. Strategi manajemen SI/TI yang dihasilkan berupa penguatan kelembagaan Pusat Komputer (Puskom) Politeknik Negeri Malang sebagai Unit Penunjang Akademik bidang TIK dengan mengusulkan disusunnya SOP pengelolaan dan pengusulan pembuatan aplikasi dari tiap jurusan serta memperkuat struktur organisasi sesuai dengan peraturan pemerintah pusat yang berlaku.

---

The Industrial Revolution in the digital era has had a significant impact on the world of education, especially vocational higher education in Indonesia. State Polytechnic of Malang (Polinema) is one of the leading state polytechnics in Indonesia, with a vision to become an excellent vocational higher education institution in global competition. Based on the Strategic Plan of State Polytechnic of Malang 2020-2024, several strategic issues related to the implementation of the three pillars of higher education, the demand for institutional link and match with the industries, and institutional strengthening as regional competitiveness towards internationalization have been identified. This research aims to formulate a strategic plan for the information system and information technology that can be used as a reference for the development of IS/IT at State Polytechnic of Malang, based on its alignment with the Strategic Plan of State Polytechnic of Malang 2020-2024. The methodology adopted in this research is the Ward & Peppard methodology, using several analysis techniques including the Mission Model Canvas (MMC), Value Chain, CSF, PESTEL, and McFarlan Strategic Grid. In formulating these analyses, reference is made to the strategic objectives, which are then translated into policies and programs as efforts to achieve the performance targets of each strategic objective held by State Polytechnic of Malang. The results of the strategic planning for the information system consist of IS strategy, IT strategy, and IS/IT Management strategy. The IS strategy includes the development of 25 applications, comprising 22 existing applications to be upgraded and 3 new applications. The IT strategy includes recommendations to implement virtualization technology in cloud computing, expand internet access throughout the Polinema area, both wired and wireless, and periodically increase bandwidth. The IS/IT Management strategy includes institutional strengthening of the Computer Center (Puskom) of State Polytechnic of Malang as an Academic Support Unit in the field of ICT, proposing the development of management SOPs and application proposals from each department, as well as strengthening the organizational structure in accordance with applicable central government regulations"