Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan untuk memberi perhatian kepada upaya peniberdayaan ekonomi rakyat. Perhatian khusus tersebut diwujudkan dengan Iangkah-langkah strategis yang secara Iangsung ditujukan pada perluasan akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat posisi ekonomi mareka. Salah satu upaya yang paling tepat dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehiaupan ekonomi seluruh rakyat dan mampu mengakomodasi keberadaan sumber daya manusia yang ada. Pengembangan usaha kecil (industri kecil dan industri rumah tangga) merupakan alternatif pilihan yang menggambarkan hal tersebut dan merupakan salah satu entry point menuju pengembangan ekonomi Indonesia di abad mendatang. Industri kerajinan kain tapis merupakan salah satu komoditas unggulan yang sedang berkembang saat ini di Kota Bandar Lampung. Kain tapis merupakan kain tradisional masyarakat Lampung yang biasanya hanya dipergunakan dalam acara-acara adat. Awalnya, kain ini hanya dibuat oleh rumah tangga untuk memenuhi keperluan sendiri. Kini, kain tapis telah diproduksi secara komersial untuk memenuhi kebutuhan lokal, domestik dan bahkan sudah ada yang diekspor. Dengan sentuhan teknologi sederhana dan design produk yang variatif kain tapis semakin berkembang. Meskipun telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan dalam pengembangan, akan tetapi masih banyak dijumpai permasalahan yang dihadapi oleh industri kerajinan ini antara lain: (1) keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan usaha; (2) Keterbatasan dalam permodalan; (3) Kurangnya informasi dan penguasaan pasar; (4) Keterbatasan kepemilikan dan penguasaan teknologi yang digunakan; dan (5) Ketiadaan kelembagaan. Industri kerajinan kain tapis dipandang memiliki potensi besar untuk dapat dikembangkan Iebih lanjut. Hal ini mengingat masih terbukanya peluang pasar untuk menyerap hasil kerajinan ini. Namun, dengan adanya beberapa permasalahan/kendala di atas menyebabkan industri kerajinan tersebut mengalami hambatan dalam pengembangannya. Kegiatan ekonomi ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan Strategi (skenario dan kebijakan) pengembangan industri kerajinan kain tapis dalam upaya pemberdayaen ekonomi rakyat. Untuk merumuskan strategi pengembangan industri kerajinan kain tapis, alat analisis yang digunakan adalah metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan model proyeksi dan model perencanaan. Menurut Permadi (1992), model perencanaan dalam AHP merupakan gabungan dari model proyeksi dan model perencanaan. Model Proyeksi (Forward Process) bermaksud memperkirakan kondisi masa depan yang ke!ihatannya mungkin atau layak terjadi berdasarkan kondisi yang ada atau sedang berjalan. Sedangkan model perencanaan (Backward Process) bertujuan menentukan kebijaksanaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa depan. Untuk tercapainya perencanaan yang lebih efektif, kedua model di atas dapat digabungkan dimana pertama-tama kondisi yang diinginkan di masa depan ditentukan melalui model proyeksi dan berikutnya kebijaksanaan yang diperiukan untuk mencapainya ditentukan dalam model perencanaan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Software Expert Choice 3.0. Berdasarkan kerangka model forward-backward process, pemerintah daerah merupakan pelaku yang paling besar peranannya dalam pengembangan industri kerajinan Pain tapis di Kota Bandar Lampung. Dari kerangka forward process menunjukkan bahwa dalam lima tahun mendatang skenario utama dalam pengembangan industri kerajinan kain tapis adalah skenario "Industri kerajinan sebagai penggerak ekonomi daerah". Sedangkan dari kerangka backward process menghasilkan urutan prioritas kebijaksanaan dalam pengembangan industri kerajinan kain tapis yaitu kebijaksanaan pembinaan dan perlindungan usaha, kebijaksanaan bantuan permodalan, kebijaksanaan peningkatan promosi dan perluasan pasar, dan kebijaksanaan pengembangan kemitraan.

Abstrak :
Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, diperlukan pengaturan syarat-syarat kerja dan keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak dalam hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak. Meskipun PKB merupakan syarat kerja yang dihasilkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, namun penerapan PKB oleh perusahaan jauh lebih rendah dibandingkan penerapan peraturan perusahaan (PP). Karena PKB menyangkut hubungan antara dua pihak, kehadiran pemerintah sebagai pihak ketiga dibutuhkan untuk menengahi kedua kepentingan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam menguatkan PKB dalam rangka mewujudkan industrial peace. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perannya untuk menguatkan PKB,  Kementerian Ketenagakerjaan berfokus pada menetapkan program penguatan PKB dan memberikan pelayanan pendukung PKB yang pelaksanaannya secara rutin dan intensif, sementara pengawasan maupun penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak banyak dilakukan atas inisiatif pemerintah. Dampak penguatan PKB terhadap terwujudnya industrial peace, yaitu meningkatnya kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha, mendukung hubungan pekerja dan pengusaha yang harmonis, dan menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif. ......In order to create industrial peace, it is necessary to regulate work requirements and the rights and obligations of every party involved in industrial relations of every company. Collective Labour Agreement (CLA) is an agreement resulting from negotiations between the labour union and the employer regarding the rights and obligations of both parties. Although CLA is a form of work requirements which results from an agreement between employers and workers, the implementation of CLA by the companies is much lower than the implementation of company regulations. Because CLA involves relationship between the two parties, therefore the presence of the government as a third party is needed to mediate both interests. This study aims to analyze the role of the Indonesian Ministry of Manpower to strengthening CLA in order to achieve industrial peace. This research uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The result of this study indicates that in carrying out its role in order to strengthen CLA, the Ministry of Manpower focuses on establishing program to promote CLA and providing services to support CLA that are carried out routinely and intensively, meanwhile supervision and disputes resolution through mediation are rarely done on Government initiatives. The impact of strengthening the CLA in order to achieve industrial peace, includes improving workers welfare and business continuity, promoting harmonious relations between workers and employers, and creating conducive employment conditions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membahas penyebab kegagalan kebijakan Make in India pada masa pemerintahan Narendra Modi periode 2014-2019. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memfasilitasi investasi, mendorong inovasi, meningkatkan pengembangan keterampilan pekerja, dan membangun India menjadi negara pusat industri manufaktur dunia. Teori the Competitive Advantage of Nations oleh Michael Porter digunakan sebagai pedoman analisis. Teori ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang membuat target program Make in India tidak tercapai. Ditemukan bahwa kegagalan reformasi undang-undang di bidang ketenagakerjaan (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, dan Labor Laws 2011) dan pembebasan lahan (Land Acquisition Bill 2015) berimplikasi pada ketidaktercapaian target dan tujuan dari program. Make in India. Reformasi dua undang-undang ini terhenti karena adanya penolakan dari pihak oposisi di parlemen dan serikat pekerja. Hal ini akhirnya berdampak pada tingkat kompetitif perusahaan manufaktur domestik di India yang seharusnya menjadi kunci untuk memiliki keunggulan kompetitif di perdagangan global. ......This study aims to discuss the causes of the failure of the Make in India policy during the reign of Narendra Modi in the 2014-2019 period. This policy aims to facilitate investment, encourage innovation, enhance worker skills development, and build India into a global manufacturing hub. The Competitive Advantage of Nations theory by Michael Porter is used as a guideline for analysis. This theory is used to analyze the factors that prevent the targets of the Make in India program from being achieved. It was found that the failure to reform labor laws (Factory Act 1948, The Apprentices Act 1961, and Labor Laws 2011) and land acquisition (Land Acquisition Bill 2015) had implications for the targets and objectives of the Make in India program not being achieved. The reform of these two laws was halted due to resistance from the opposition in parliament and the trade unions. This ultimately impacts on the competitive level of domestic manufacturing companies in India which should be the key to having a competitive advantage in global trade.