Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus serah terima perumahan, rumah toko (ruko), apartemen yang muncul di tengah perkembangan bisnis dalam bidang property, banyak merugikan pihak konsumen dari perumahan, rumah toko (ruko) dan apartemen yang ada. Sebagai upaya penyelesaian hukum tersebut konsumen memilih pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, daripada menyelesaikannya melalui badan peradilan. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui litigasi (peradilan) sangat lambat dan atau berbelit-belit, biaya berperkara mahal. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah di mana mediator tidak berpihak, netral, tidak bekerja bersama para pihak yang bersengketa, mediator membantu para pihak dalam mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win solution). Setelah diperoleh persetujuan dari para pihak atas proposal yang diajukan (beserta segala revisi atau perubahannya) untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. Tidak hanya sampai di situ, mediator juga diharapkan dapat membantu pelaksanaan dari kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam rangka menjalankan dan menegakkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dibentuklah suatu lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen sebagai salah satu sarana untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hasil dari proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen tergantung kepada itikad dari para pihak yang bersengketa, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dengan Sara mediasi gagal dan salah satu pihak yang tidak mau menerima hasil keputusannya dapat melanjutkan proses penyelesaian kasusnya melalui peradilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pelaksana, Kontrak, Putusan, terhadap permasalahan/kasus dan pendapat atau data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama tidak langsung dari masyarakat, yang berupa bahan-bahan kepustakaan baik yang berupa literatur-literatur seperti buku, majalah, surat kabar maupun peraturan perundang-undangan.

---

Transference Case of Housing, shop house (Ruko), apartment occurring in the midst of property business growth had damaged consumers of an existing housings, shop houses and apartment numerously. To solve such case rather, the consumers had elected law option by mediation as alternative as by litigation process. In spite of settling law case before the court being heavy, too long and waste time, they elect mediated negotiation process being fair, neutral and free. Without cooperation with any party in dispute, mediator assists both parties to achieve agreement to negotiate the disputes satisfactorily. Mediator has obligation to realize the duty and function based on good will of parties. To achieve the win-win solution (no party will damage), in conducive situation and condition the mediator should be able to create compromise among both parties in dispute. Then, upon getting agreement through the requested proposal (along with the revisions and addendum) from both parties therein, the mediator provide with such agreement in written to be signed by both parties. Beside it, the mediator is wished in order to realize such written and signed agreement as well. Within framework to enforce Law No. 8 of 1999 regarding consumer protection, then, it is established the authorized institution to settle consumer disputes as instrument to protect rights and consumer's interests, so called Agency for Consumer Disputes Settlement (BPSK). Results of mediation process as alternative for settling consumer disputes is depend on good will of parties in disputes, but, it is not impossible that this mediation process is default and any party will not receive their agreed award, then, it may be continued to litigation process."

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang akan berlaku pada tanggal 14 Januari 2005, selain melalui Pengadilan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industrial khususnya perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan dapat diselesaikan melalui Arbitrase Hubungan Industrial . Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku di bidang sengketa perdagangan. Oleh karena itu Arbitrase Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industri merupakan pengaturan khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial. Dalam penyelesaian melalui arbitrase pada sengketa perdagangan maupun arbitrase hubungan industrial, keduanya mensyaratkan adanya kesepakatan atau perjanjian tertulis untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Hal ini sangat penting karena perjanjian arbitrase merupakan sumber falsafah, sumber hukum dan sumber urisdiksi bagi semua pihak yang terkait di dalam suatu sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan sekaligus menganalisa dari aspek hukum tentang perjanjian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun - 1999 dan perjanjian arbirase pada Arbitrase Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Untuk menjabarkan permasalahan dilakukan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penelitian normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pengolahan, analisa dan konstruksi data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, guna menghasilkan data deskriptif analitis. Kesimpulan dari penjabaran masalah adalah bahwa ketentuan mengenai perjanjian arbitrase pada Arbitrase Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan perjanjian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30, Tahun 1999. Perbedaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah untuk mengatur secara khusus Arbitrase Hubungan Industrial."

"Mediasi adalah salah satu metode resolusi konflik yang banyak menjadi kajian dalam studi Alternative Dispute Resolution (ADR), atau Resolusi Konflik Alternatif). Kelebihan dari teori ini terletak pada metodenya yang sepenuhnya menyerahkan proses resolusi tersebut kepada para pihak yang sedang konflik. Mediator dengan demikian sekadar memfasilitasi proses resolusi tersebut agar berjalan dengan baik. Keputusan akhir tetap berada pada para pihak yang berkonflik. Namun begitu, selama ini kajian mengenai mediasi ini tidak pernah melibatkan nilai-nilai agama. Sistem ilmu mengenai hal ini lahir dari masyarakat sekuler sehingga dilihat sebagai subjek yang terpisah dari kajian agama. Penulis berpendapat bahwa sejatinya banyak nilai-nilai yang sudah ditawarkan oleh agama terkait mediasi ini. Islam sebagai contoh telah menawarkan metode mediasi sebagai salah satu sarana dalam pencapaian perdamaian, khususnya dalam hal konflik keluarga. Dalam tulisan ini penulis mendeskripsikan tentang teori umum mediasi dalam sistem keilmuan ADR dan kemudian menghubungkannya dengan tradisi mediasi dalam masyarakat Islam yang diambil dari Quran 4:35. Dalam argumentasinya penulis mengemukakan bahwa interpretasi terhadap ayat tersebut dengan menggunakan teori-teori mediasi modern sangat penting untuk dilakukan, sehingga implementasi teori mediasi Islam dapat lebih ditingkatkan efektifitasnya."

"Analisis Alternative Dispute Resolution ADR dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI, merupakan penelitian yuridis yang mengkaji proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan dan prinsip ADR serta menjabarkan lebih lanjut praktik tersebut melalui perbandingan hukum dengan negara Amerika Serikat. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis praktik ADR dalam PPHI dan menganalisis proses PPHI yang tepat bagi Indonesia didasarkan pada suatu permasalahan Pengadilan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang belum mengatur prinsip ADR secara jelas. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui kajian kepustakaan library research, wawancara, dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPHI belum sesuai dengan prinsip ADR dan pelaksanaan PPHI harus didasarkan pada tujuan hukum ketenagakerjaan dengan membangun kesadaran moral dan penegakkan sanksi yang tegas. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah merevisi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempertimbangkan lembaga independen untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, peningkatan pola pengawasan terhadap kompetensi mediator, dan merencanakan pengadaan Aparatur Sipil Negara khususnya bagi tenaga mediator dan pengawas.

---

The Analysis of Alternative Dispute Resolution ADR in the Industrial Relations Disputes Settlement PPHI is a juridical study that examines the process of resolving industrial relations disputes based on rules of legislation and the principles of ADR and further expounding the practice through comparative law with the United States. A study aimed at scrutinizing ADR practices in PPHI and analyzing the appropriate PPHI process for Indonesia based on an Industrial Relations Court and Industrial Relations Dispute Settlement Act that has not clearly set the principles of ADR. This study uses primary, secondary, and tertiary legal materials, obtained through library research, interviews, and observations. The results show that PPHI is not in accordance with the principles of ADR and the implementation of PPHI should be based on the objectives of the labor law by building moral awareness and enforcing strict sanctions. The results suggested that the Government should revise the Industrial Relations Dispute Settlement Act, consider independent agencies to resolve industrial relations disputes, improve supervisory patterns of mediator competence, and plan the procurement of the State Civil Apparatus especially for mediators and supervisors."