Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Sutan Sorik
"
Pasal 22D ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menempatkan konstruksi relasi DPR dengan DPD terkait Pengawasan atas APBN tidak berimbang. Kewenangan DPD yang diberikan sangat lemah, menempatkan DPD hanya sebagai supporting system bagi DPR di Parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perbandingan hukum dan perundang-undangan, bentuk hasil penelitian bersifat preskriptif-analitis. Hasil penelitian menemukan kewenangan formal yang dimiliki DPD dengan DPR tidak sesuai dengan teori bikameralisme dan konsep ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Febri Ivana
Jakarta: UNDP, [ tt ]
R 328.598 FEB h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
M. Ikhsan Modjo
Jakarta : UNDP, [ tt ]
R 328.598 IKH h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Muchammad Zaidun
Jakarta : UNDP, [ tt ]
R 328.598 MUC h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Satya Arinanto
Jakarta : UNDP, [date of publication no identified]
R 328.598 SAT h
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Syamsudnin Haris
Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP), 2010
328.598 SYA k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Gitta Nur Wulan
"
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahan transportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnya membutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintah pusat membentuk ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S63076
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
