Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehadiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia sebagai lembaga baru dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan fenomena menarik. Secara teoretis, kehadiran kamar kedua dalam parlemen dimaksudkan untuk mewakili ruang (daerah) dan memberikan pendapat kedua dalam pembuatan undang-undang atau melakukan checks and balances kepada kamar pertama. Fungsi dan wewenang DPD yang ditetapkan dalam UUD 1945 adalah fungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan yang sangat terbatas, dan bahkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD semakin dibatasi lagi dengan keterlibatan DPD dalam pembahasan hanya pada tahap pembicaraan tingkat I.Sehubungan dengan itu, menarik untuk dikaji pembentukan DPD, bagaimana bikameralisme di negara-negara lain, bagaimana kamar kedua melaksanakan checks and balances kepada kamar pertama atau upper house dan bagaimana implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia. Karena itu, tesis ini mencoba membahas bentuk bikameralisme di Indonesia dan bagaimana DPD melaksanakan checks and balances kepada DPR. Penelitian dilakukan dengan tipe kualitatif deskriptif sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi kehadiran DPD yang dilakukan secara intensif, mendalam, terinci dan komprehensif. Pengumpulan data diiakukan dengan pengamatan langsung, studi pustaka, wawancara mendalam dengan pakar terkait, serta anggota DPD dan DPR.Berdasarkan teori bikameralisme yang dikembangkan oleh Sartori, Lijphart, Ellis dan C.F. Strong serta melakukan perbandingan dengan bikameralisme di beberapa negara, bikameralisme di Indonesia termasuk dalam kategori yang berbeda atau bikameralisme yang Iain dari yang lain. Meskipun dengan kewenangan yang sangat terbatas, DPD - yang anggotanya dipilih Iangsung oleh rakyat dalam, pemilihan umum legislatif - masih dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dalam kerangka checks and balances terhadap DPR melalui pengusulan RUU di bidang tertentu, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu dan fungsi pertimbangan dalam APBN ."

"Issues concerning bicameralism of Indonesian legislative body through establishment of Dewan Perwakilan Daerah and its role and position in Indonesian constitutional system; collection of articles."

"Tesis ini membahas kinerja Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur belum optimal. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan fungsi pengawasan Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di bidang infrastruktur belum optimal dikarenakan terbatasnya wewenang, sehingga berimplikasi pada tingkat ketahanan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu adanya pemberian kewenangan yang lebih luas bagi DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, serta Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta harus lebih pro aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat yang terkait dengan pembangunan bidang infrastruktur.

---

This thesis discusses the performance of DPD RI Jakarta in fighting for the aspirations of the people, especially those related to supervision. The problem in this study is not optimal oversight DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure is not yet optimal. The purpose of research is to describe and analyze the implementation of the monitoring functions DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure and its relation to regional security. The research method used was a qualitative research method.The results showed oversight DPD RI Jakarta for the implementation of Law No. 29 Year 2007 on infrastructure is not optimal due to the limited authority, so that implies a level of local resistance. Based on this research, suggested the need for giving greater authority to the DPD in the implementation oversight functions, as well as Member of DKI Jakarta DPD should be more pro-active in absorbing aspirations associated with the construction of infrastructure."

"The Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council - DPD) and the Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives - DPR) are institutions which represent the people in the parliament of the Republic of Indonesia. However, these two institutions do not have equal powers, including the powers related to the control function. The DPD’s function related to control is provided for under Article 22D paragraph (3), Article 23E paragraph (2), and Article 23F paragraph (1) of the Third Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The DPD can exercise control of the implementation of certain laws related to regional interests, the implementation of the State Budget, taxes, education and religion, reporting on the results of supervision exercised by it to the DPR; it receives the results of state finance audit conducted by the Badan Pemeriksa Keuangan (Audit Board - BPK), and provides its consideration to the DPR in electing members of BPK. Based on a comparison among various countries it is evident that although some countries have weaker control authorities compared to those of the DPD, it is the DPD elected directly through the general elections which has the weakest authority among them. Proportionate powers need to be granted to the DPD in order to ensure that that the objective of its establishment in representing the interests of the regions may be achieved."

"Tesis ini membahas Kegiatan Anggota DPD RI Provinsi DKI Selama Masa Sidang 2011-2012 Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Daerah. Salah satu kewajiban Anggota DPD menurut Pasal 233 huruf h UU No. 27 Tahun 2009, adalah menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pengaduan masyarakat. Agar tindak lanjut aspirasi masyarakat dan daerah oleh Anggota DPD menjadi lebih efektif, maka berdasarkan Pasal 227 UU No. 27 Tahun 2009, Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibukota provinsi daerah pemilihannya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriftif; Penelitian ini merupakan penilitian normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif Masalah yang diteliti, pertama, Mengetahui sejauh mana Kegiatan yang dilakukan Anggota DPD RI Provinsi DKI selama masa sidang 2011-2012 dalam menjalankan kewajibannya menjaring aspirasi masyarakat,kedua, Mengetahui sejauh mana persepsi Anggota DPD-RI mengenai kelembagaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan yang masih belum memiliki kewenangan(peran) setara dengan DPR RI, ketiga, Menggali secara lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upaya optimalisasi peran Anggota DPD-RI dalam menyerap, mengelola dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat.keempat, Menemukan pola atau model yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Anggota DPD-RI, sesuai tuntutan masyarakat daerah dan usulan amandemen ke lima UUD 1945.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kegiatan yang dilakukan Anggota DPD RI Provinsi DKI selama masa sidang 2011-2012 dalam menjalankan kewajibannya menjaring aspirasi masyarakat telah berjalan sesuai tugas komite masing-masing Anggota, adapun masalah yang mengemuka selama masa sidang 2011-2012 di Provinsi DKI diantaranya meliputi; Masalah Pendidikan; Masalah Lingkungan Hidup; Masalah Transportasi; Masalah Sampah; Masalah Sumber Daya Air; Masalah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial); Masalah e-KTP; Masalah Tata Ruang;dan Fungsi Jakarta Sebagai Ibukota Negara.Persepsi Anggota DPD-RI Provinsi DKI mengenai kelembagaan DPD RI dalam struktur ketatanegaraan yang masih belum memiliki kewenangan (peran) setara dengan DPR RI ,anggota DPD RI Provinsi DKI menilai perwakilan sistem bikameral pincang; wewenang DPR harus dibatasi; harus ada perubahan konstitusi untuk perkuat DPD melalui Amandemen kelima UUD 1945.Menurut Anggota DPD-RI Provinsi DKI, Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap upaya optimalisasi peran Anggota DPD RI dalam menyerap, mengelola dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat adalah dengan mengintensifkan peran Anggota DPD RI di daerah; Penguatan DPD melalui Amandemen kelima UUD 1945; anggota DPD harus membuka akses komunikasi 2 arah secara intensif; antara rakyat dan anggota DPD; Anggota DPD bisa memanfaatkan situs pribadi, sosial media, dan email; DPD perlu membuka kolom sendiri pada koran lokal yang memaparkan kegiatan/rencana kegiatan, RUU yang dibahas, dan kaitannya dengan persepsi dan harapan masyarakat, dan menampilkan aspirasi-aspirasi rakyat; melakukan sinergi antara program yang diprakarsai oleh masyarakat dan program pemerintah.Pola atau model yang tepat dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Anggota DPD RI, sesuai tuntutan masyarakat daerah Anggota DPD RI Provinsi DKI bersepakat bahwa model Pengembangan Sistem Informasi Kajian Strategis DPD RI dalam rangka Pengembangan Sistem Prosedur Penyerapan, Pengolahan dan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat dan Daerah adalah model yang sangat tepat.

---

This thesis Activity DPD RI DKI During the Session 2011-2012 In Local Communities Attract aspiration. One satukewajibanAnggota Council pursuant to Article 233 of Law No. letter h. 27 Year 2009, is accommodating and follow the aspirations of the community and public complaints. In order to follow the aspirations of the community and region by the DPD to be more effective, based on Article 227 of Law No.. 27 In 2009, the DPD in carrying out their duties reside in his constituency and has offices in the provincial capital constituency.This research is a qualitative descriptive design; research is a normative The studies were based on the primary and secondary legal materials, in the form of legislation and the literature relevant to the research object. Primary and secondary legal materials obtained through the study of literature. The analysis used in this study is descriptive qualitative Problems examined, first, the extent to which activities carried DPD RI city administration during the 2011-2012 session of its obligations under the public aspiration, secondly, the extent to which the DPD-RI perceptions regarding institutional DPD in the constitutional structure is still not has the authority (role) is equivalent to the House of Representatives, third, Digging more deeply about the factors that significantly influence the efforts to optimize the role of the DPD-RI to absorb, manage and articulate aspirations masyarakat.keempat, Finding the right design or model in optimizing the role and functions of the DPD-RI, as demanded by local communities and the proposed amendments to the 1945 Constitution of five.The research concludes that the activities carried DPD RI city administration during the 2011-2012 session of its obligations under the public aspiration has aligned each task committee members, while problems that surfaced during the session 2011-2012 in the city administration include, among others; problems of Education; Issues of Environmental Transport problems; Issues Waste; problems of Water Resources; problems POM (social welfare problem); issue e-ID card; Spatial problems, and Functions Jakarta as the Capital of the State.Perceptions of the DPD-RI city administration regarding the DPD institutional structure still lacks constitutional authority (role) is equivalent to the House of Representatives, members of DPD RI DKI assess representative bicameral system crippled; authority Parliament should be limited; must be constitutional changes to strengthen the DPD through the fifth amendment of the 1945 Constitution.According to the DPD RI DKI, factors that significantly influence the optimization efforts peranAnggota DPD-RI to absorb, manage and articulate the aspirations of the people is to intensify peranAnggota DPD in the area; Strengthening DPD through the fifth amendment of the 1945 Constitution; DPD should be open access an intensive 2-way communication, between the people and the DPD; DPD can utilize personal websites, social media, and email; DPD needs to open her own column in the local paper that describes the activity / action plan, the bill was discussed, and its relation to perception and expectation community, and show the people's aspirations; doing synergies between the programs initiated by the community and government programs;Pattern or the right model in optimizing the role and function of the DPD-RI, as demanded by the DPD-RI area DKI agreed that the model for Strategic Studies Information Systems Development DPD in order Absorption Systems Development Procedures, Treatment and Follow-up of Community and Regional Aspirations model is very appropriate."

"Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah kebutuhan daerah dan kehendak masyarakat DIY itu sendiri dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh konstitusi. Status istimewa yang dimiliki oleh DIY merupakan fakta sejarah yang tidak akan terhapus oleh kondisi jaman yang berubah. Fungsi membentuk undang-undang (legislasi) yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Padahal melalui fungsi legislasi, DPD diharapkan menjadi lembaga yang dapat menjembatani kepentingan daerah di tingkat pusat salah satunya adalah pembentukan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY). Hal yang menarik terkait dengan peran DPD di dalam pembentukan UUK DIY adalah keterlibatan DPD yang cukup jauh padahal selama ini keterlibatan DPD dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang hanya sebatas menyampaikan pandangan dan pendapat akhir saja. Keterlibatan DPD yang cukup jauh tersebut tidak lepas dari pendekatan politik yang dilakukan oleh Pimpinan Komite I DPD kepada Pimpinan Komisi II DPR. Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, dan Tata Tertib DPR, belum memberikan ruang kepada DPD untuk ikut membahas secara penuh dalam proses Pembicaraan Tingkat I. Padahal keberadaan DPD terbukti dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui pemberdayaan daerah-daerah.

---

The specialty of Yogyakarta Special Region is a regional needs and desires Yogyakarta community itself in its efforts to improve the welfare of the people guaranteed by the Constitution. Special status held by Yogyakarta is a fact of history that will not be erased by the time the conditions change. Functions make statutes (legislation) that is owned by the Regional of the Representative Council of the Republic of Indonesia (Senate) is still very weak in comparison to the House of Rerepsentative and the President. Through the legislative function, Senate of Indonesia is expected to be an institution that can bridge the interests of the region at the central one of which is the establishment of the Law Privileges Yogyakarta. (UUK DIY). The interesting thing related to Senate's role in the formation of UUK DIY engagement Senate is quite far but so far Senate involvement in any discussion of the draft law was limited to conveying the views and opinions of the end of the course. Involvement Senate could not be separated far enough from the political approach taken by the Chair of Committee I Senate to the Chair of Commission II House. Law No. 27 In 2009, Law no. 12 In 2011, and the Discipline of the House, not to give space to discuss the Council to participate fully in the Discussion Level I. Though the presence of Senate proven to improve national defense through empowerment of the regions."