Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas perubahan lanskap gerakan mahasiswa di Indonesia, khususnya di lingkungan kampus pascareformasi. Jika dahulu gerakan mahasiswa identik dengan keterlibatan kolektif dan konsistensi aktivisme politik, saat ini keterlibatan mahasiswa dalam gerakan sosial-politik cenderung bersifat jangka pendek dan terfragmentasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor struktural yang memengaruhi pola partisipasi mahasiswa, termasuk di antaranya kebijakan pendidikan tinggi seperti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Penelitian ini berargumen bahwa MBKM, meskipun memberikan ruang eksplorasi kegiatan non-akademik dan pengembangan diri, secara hegemonik turut menginternalisasi nilai-nilai individualistik seperti produktivitas, portofolio, dan kesiapan kerja. Dalam konteks ini, organisasi mahasiswa memainkan peran penting: sebagian beradaptasi dengan logika MBKM, sebagian mencoba menegosiasinya, dan sebagian lain tetap mempertahankan orientasi kritisnya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana MBKM bekerja sebagai instrumen hegemoni dalam membentuk orientasi mahasiswa, serta bagaimana organisasi mahasiswa meresponsnya dan memengaruhi keberlangsungan gerakan sosial-politik di kampus. Lebih jauh, penelitian ini juga menggunakan konsep alter-activism untuk membaca bentuk-bentuk baru partisipasi politik mahasiswa yang bersifat cair, non-hierarkis, dan berbasis pengalaman subjektif serta ekspresi simbolik. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi mahasiswa mengalami depolitisasi, bentuk-bentuk resistensi tetap bertahan melalui praktik sosial yang lebih fleksibel dan kultural.

---

This study explores the shifting landscape of student activism in Indonesia, particularly within post-Reformasi university settings. While student movements were once marked by collective engagement and consistent political activism, current student participation in socio-political movements tends to be short-term and fragmented. This phenomenon raises questions about the structural factors influencing student participation patterns, including higher education policies such as the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program. The study argues that MBKM, although offering flexibility for non-academic exploration and personal development, functions hegemonically by internalizing individualistic values such as productivity, portfolio-building, and job readiness. In this context, student organizations play a crucial mediating role: some adapt to MBKM's logic, others attempt to negotiate with it, while a few maintain a critical stance. Using a qualitative approach, this study aims to understand how MBKM operates as a hegemonic instrument shaping student orientation and how student organizations respond and influence the continuity of socio-political activism on campus. Furthermore, this research employs the concept of alter-activism to analyze new forms of student political engagement that are fluid, non-hierarchical, and grounded in subjective experience and symbolic expression. The findings indicate that although student organizations are undergoing depoliticization, resistance persists through more flexible and cultural forms of everyday practice."

"Penelitian ini melihat pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistim politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Michael Rush & Philip Althof : 2002. hal 27 ) yang terjadi. Falctor - faktor komponen utama yang diperoleh dari sosialisasi politik tersebut yaitu; keluarga, agama, status sosial, media massa dan lingkungan.Partisipasi politik merupakan tindakan politik yang dilakukan seseorang atau kelompok. Adapun bentuk partisipasi politik tersebut terbagi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional terdiri dari pemungutan suara,, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan berkomunikasi secara individu dengan pejabat publik atau lobby politik, sedangkan non konvensional terdiri dari demontrasi, pemogokan umum dan perusakan fasilitas umum.Penelitian tesis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang tidak lajim dilakukan karena hasil partisipasi politik ini perlu dilakukan pembuktian, dan merupakan keharusan untuk melanjutkan penelitian kuantitatif ini dengan studi empirik berdasarkan literatur media massa, wawancara, dan observasi dilapangan mengenai partisipasi politik mahasiswa tersebut yang diwakili oleh kelompok gerakan mahasiswa yang terdapat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.Menurut hasil pengujian diketahui bahwa sosialisasi politik memiliki pengaruh sangat rendah dengan tingkat korelasi (r) sebesar -0,246 dan koefisien determinasi 6,05 %, sedangkan sisanya 94 % ditentukan faktor-faktor lainnya. Untuk frekwensi rata-rata partisipasi politik yang terendah pada mahasiswa Untirta adalah melakukan demonstrasi massa (2,78) , berdiskusi tentang politik (3,35), berkampanye untuk calon partai politik (3,61) , mengajukan pernyataan protes tertulis atau selebaran (3,76), membaca koran tentang politik (3,84) dan berpartisipasi dalam pemogokan (3,91). Sedangkan frekwensi rata-rata partisipasi politik mahasiswa Untirta yang tertinggi adalah meyakinkan teman-teman memberi suara lama dengan diri sandhi (4,21), menghadiri pertemuan/rapat politik (4,00) dan menghubungi para pejabat/politisi untuk melakukan lobi politik (3,98).Sementara itu hasil peringkat intensitas partisipasi politik ini yaitu pemogokan (35,19), petisi tertulis (26,32), demonstrasi (22,24), kampanye untuk calon partai (21,66), suka menghubungi para pejabat publik untuk lobi politik (20), suka menghadiri rapat politik (16), meyakinkan teman-teman memberi sums sama (13), diskusi politik (7), membawa koran politik (4).Meskipun frekuensi rata-rata umumnya rendah keterkaitan tingginya intensitas kegiatan politik mahasiswa terutama aksi demonstrasi dengan gerakan mahasiswa menunjukan signifikansi yang sangat tinggi diantaranya keduanya.Kelompok gerakan mahasiswa yang memiliki keterlibatan penuh dalam tindakan aksi politik mereka melalui setiap demonstrasi yang dilakukan yaitu , BEM Untirta, FAM Untirta, FKM Untirta, Gema Baraya (Gerakan Mahasiswa Banten Raya ) Untirta, Kamsat (Komite Aksi Sultan Ageng Tirtayasa), FPMB (Front Perjuangan Mahasiswa Banten), FSPB (Front Serikat Perempuan Banten), HMI,PMII, dan KAM II komisariat Untirta, Kumala, Imala, Kumandang, Himata.Aksi yang dilakukan dengan orientasi kepentingan mahasiswa seperti dugaan korupsi perpustakaan, beasiswa, pembelian mobil soluna dan kijang kapsul, rekening SPP, pembangunan gedung perkuliahan berlantai 4 (empat), mempercepat penegrian Untirta, dan penurunan biaya SPP.Sedangkan tema aksi orientasi kepentingan lokal Banten yaitu; perjuangan pendirian Propinsi Banten (1999), pemilihan Gubernur Banten (2001), pemilihan Bupati Serang (2000), petani Cibaliung (2001), penculikan wartawan (2003), dana perumahan DPRD Banter (2003-2004), anggaran pembangunan DPRD Banten (2003), studi banding DPRD Banten ke China (2004), anggaran pendidikan murah (2003), kasus penambangan pasir laut di wilayah Pontang (2003 - 2004), pelantikan anggota DPRD Banten (2004). Aksi yang bersinggumgan dengan kepentingan nasional dan pusat kekuasaan yaitu naiknya BBM, tdl. listrik, telephon (2003), dana KKN Obligasi (2003), pengadilan Akbar Tanjung di Mahkamah Agung Jakarta (2004), dsb. serta masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu lebih rinci.Membangun kembali pemerintahan mahasiswa ideal di Untirta sebagai bagian kepentingan lembaga formal kemahasiswaan hanya dapat dipenuhi melalui prasyarat yaitu ; 1) kesetaraan jabatan secara struktural organisasi kemahasiswaan dengan pihak rektorat, 2) pengelolaan otonomi keuangan kegiatan kemahasiswaan kembali ke mahasiswa, 3) otoritas kebebasan mimbar mahasiswa melalui pemilu raya mahasiswa,4) membawa prioritas mini pendidikan.Sedangkan pada kelompok gerakan mahasiswa diluar organisasi struktural internal kemahasiswaan umumnya memiliki banyak kelemahan dilihat dari manajemen organisasi ideal. Hal ini disebabkan masalah tidak adanya kemandirian organisasi secara ekonomi dan kecenderungan organisasi tersebut hanya sebagai organ taktis bersifat temporer untuk melakukan transformasi sosial dan hanya muncul ketika dibutuhkan, tak jarang persoalan independensi kerap dipertanyakan."