Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masa Demokrasi Terpimpin atau disebut juga Zaman Orde Lama, memperlihatkan kembalinya Presiden Sukarno trimnil sebagai tokoh utama dalam pemerintahan negara Indonesia. Presiden Sukarno menjadi tokoh utama dari sebagian besar kegiatan politik negara Indonesia sehing_ga kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah selalu berdasarkan pada sikap dan pandangan politiknya. Presiden Sukarno menempatkan kebijakan politik lu_ar negeri sebagai prioritas utama dari sebagian besar kebijakan politik pemerintah. Pemberian prioritas utama pada politik luar negeri, mencerminkan ambisi Presiden Sukarno untuk memperlihatkan kebesaran bangsa Indone_sia kepada dunia dan sekaligus juga memperlihatkan upayanya mengalihkan perhatian rakyat dari, krisis-krisis ekonomi dalam negeri serta untuk meredam konflik-konflik politik yang terjadi pada masa itu. Setelah mencanangkan Trikora (Tri Komando Rakyat) dalam rangka konfrontasi merebut Irian Barat, Presiden Sukarno mencanangkan konfrontasi berikutnya terhadap Malaysia. Kemudian ia pun memulai usahanya untuk membentuk badan dunia Baru sebagai tandingan PBB melalui Con_ference of the New Emerging Forces (Conefo) yang ditujukan bagi negara-negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin yang baru memperoleh kemerdekaan serta negara-negara so_sialis Eropa. Presiden Sukarno menggolongkan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa dalam kelompok yang disebut The New Emerging Forces (Nefo) se_bagai tandingan terhadap kekuatan-kekuatan lama yang te_lah mapan (Amerika Serikat dan Eropa Barat) yang disebut The Old. Established Forces (Oldefo). Menurut.Presiden Sukarno, kedua kelompok tersebut merupakan dua blok kekuaten raksasa di dunia yang saling bertentangan yang pada akhirnya akan muncul tatanan dunia baru (Nefo) yang akan menggantikan tatanan dunia lama (Oldefo). Usaha yang dilakukan oleh Presiden Sukarno untuk mempersatukan negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa menuju terlaksananya Conefo, adalah mengundang negara-negara tersebut untuk ikut da_lam pestsa olahraga international yang disebut Games of the New Emerging Forces (Ganefo). Ide diadakannys Ganefo dicetuskan oleh Presiden Sukarno setelah Indonesia diskora dan dikeluarkan sebagai anggota IOC (International, Olympic Committee) karena ketika menjadi tuan rumah pe_nyelenggaraan Asian Games IV di Jakarta pads tahun 1962, Indonesia tidak memperkenanken Israel dan Taiwan turut Beserta. Dengan terselenggaranya Ganefo di Jakarta pada ta_hun 1963, Presiden Sukarno berharap dapat mempersatu negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin dan negara sosialis Eropa yang digolongkan dalam Nefo untuk selanjutnya dapat melaksanakan Conefo, shingga. Pada akhirnya akan terbentuk organisasi internasional yang baru yang mampu menandingi PBB seperti yang diinginkannya. Ganefo dislenggarakan bertujuan pula dapat mengalihkan perhatian rakyat Indonesia dari akibat keadaan ekonomi yang merosot kepada timbulnya semangat revolusioner dan menampilkan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Maka dapat dikatakan bahwa Ganefo merupakan alat politik yang digunakan oleh Presiden Sukarno pada masa Demokrasi Terpimpin. Yang dimaksud Ganefo sebagai alat politik adalah bahwa Ganefo merupakan suntu kegiatan olahraga yang di gunakan sebagai alat bagi pencapaian tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan politik tertentu oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Sukarno. Keterkaitan antara olah_raga dengan politik memang sulit dihindarkan sejak zaman olimpiade kuno hingga olimpiade modern sekarang ini. Olahraga memang berkaitan erat dengan berbagai aspek ke - hidupan manusia seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, termasuk juga aspek politik.

Abstrak :
Eksistensi dan kehidupan pers sebagai pencerminan dari sistem politik merupakan suatu kenyataan yang menyejarah di Indonesia. Hal itu terbukti jelas dari hasil kajian empirik yang dilakukan oleh Edward C. Smith yang menyimpulkan bahwa eksistensi dan kehidupan pers di Indonesia sepanjang sejarahnya sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kekuasaan. Ketergantungan pers terhadap politik mencapai puncaknya pada mass Demokrasi Terpimpin. Dengan semboyan politik adalah panglima, pers Indonesia benar-benar berada dalam posisi yang sangat lemah sehingga dengan mudah ditundukkan dan dikendalikan oleh penguasa. Bahkan citra pers sebagai corong partai politik dan idiologi praktis tidak tampak samasekali. Sebab pars hanya boleh menyuarakan pernyataan dan kepentingan pemerintah. Presiden Sukarno yang berada di puncak dan menguasai percaturan politik nasional melakukan pengawasan secara ketat terhadap pers. Demikian ketika pemerintah melancarkan aksi keluar dari PBB, sebagai salah satu slat dan kekuatan revolusioner pers harus mendukung sepenuhnya politik nasional tersebut. Tidak boleh terdengar suara sumbang di tengah arus revolusioner politik luar negeri Indonesia, harus mendapat perhatian mendalam dengan intensitas tinggi dari setiap suratkabar untuk membangkitkan semangat perjuangan rakyat dalam hal mendukung kebijaksanaan luar negeri Indonesia.Pandangan dan sikap pers terhadap isu-isu di balik aksi keluarnya Indonesia dari PBB juga harus mencerminkan pandangan dan sikap pemerintah, terlepas dari setuju atau tidak, sejalan atau bertentangan dengan visi dan misi politik ataupun idilogi yang dianut setiap surat kabar.