Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKGagasan utama dari penelitian ini adalah di bidang pemasaran politik, dengan pemilihan presiden Indonesia terbaru pada bulan April 2019 sebagai fokus studinya. Peneliti bertujuan untuk menguji dampak electronic word-of-mouth (e-WOM) terhadap kekuatan merek seorang kandidat politik untuk pemilih millennial. Studi ini penting untuk mengeksplorasi penggunaan e-WOM dalam konteks kandidat politik, di mana sering digunakan dalam penelitian produk barang atau jasa. Millennial sebagai subjek penelitian juga meningkatkan keunikan penelitian ini karena pemilih milenial cukup signifikan dalam daftar pemilih pada pemilihan terakhir, yaitu sekitar 34% - 50%.Pendekatan penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini mencakup teori positive electronic word-of-mouth di mana teori tersebut dihipotesakan untuk mempengaruhi citra merek dari kandidat politik dan mengarah pada ekuitas merek kandidat politik. Peneliti juga menambahkan sikap merek sebagai variabel anteseden untuk memperkuat dukungan teoritis.Temuan penelitian ini memberikan bukti bahwa e-WOM memiliki pengaruh positif terhadap citra merek dari kandidat politik, dan brand image juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap ekuitas merek. Dalam penelitian ini juga terbukti bahwa pengaruh sikap merek politik terhadap ekuitas merek politik lebih tinggi ketika dimediasi oleh brand image. Dengan demikian, kesimpulan utama yang ditarik dari penelitian ini adalah e-WOM dan brand attitude memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ekuitas merek dalam konteks kandidat politik, tetapi pengaruhnya akan lebih tinggi ketika para kandidat memiliki brand image politik yang positif.

---

ABSTRACTThe focus of this research is in the area of political marketing, focusing on the latest Indonesias presidential election on April 2019. Researcher aims to examine the impact of electronic word-of-mouth (e-WOM) towards the equity of political candidates for millennial voters. This study is important in order to explore the usage of e-WOM in the context of political candidate, where it is frequently used in researches of service or products brand. Millennial as the subject of study also scale up the uniqueness of this research because millennial voters were quite significant in the voter list in the last election, which is around 34% - 50%.The research approach adopted in this study includes positive electronic word-of-mouth theory where it is hypotized to influence brand image of political candidates and leads to political brand equity. Researcher also add brand attitude as antecedent variable to strenghten the theoritical support. The findings of this research provide evidence that e-WOM has a positive influence towards brand image of political candidates, and brand image also shows significant influence to brand equity. It is also proven that the influence of political brand attitude towards political brand equity is higher when it is mediated by brand image. Thus, the main conclusions drawn from this study are e-WOM and brand attitude have significant and positive influence towards brand equity in context of political candidate, but the influence will be higher when the candidates have positive political brand image."

"Pemberian pergantian, rehabilitasi, penghapusan, dan amnesti menjadi hak prerogatif belas kasih yang keberadaannya diakui di Indonesia bahkan sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini menjadi hak prerogatif penuh Presiden, yang memberikan hak penuh dan mutlak kepada Presiden. Terlebih dulu dalam menggunakan kekuatan. Ketika norma-norma konstitusional berubah, keberadaan otoritas ini sebagai hak prerogatif Presiden mulai mendapatkan pembatasan formal pada saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat melalui keterlibatan lembaga negara lain untuk memberikan pertimbangan. Mekanisme ini tetap sama pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan diperbarui dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang saat ini diberlakukan. Mekanisme keterlibatan lembaga negara lainnya dalam menerapkan grasi eksekutif dipilih dengan alasan untuk memberdayakan peran lembaga negara lainnya dan untuk membatasi kemungkinan kepentingan politik Presiden. Melalui perbandingan norma-norma konstitusional di Indonesia dan negara-negara lain dengan sistem presidensial, ditemukan bahwa model saat ini di Indonesia cukup umum, namun bentuk pembatasan formal ini bukanlah bentuk pembatasan terkuat. Menyadari gagasan di balik pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang memberikan pertimbangan kepada otoritas yang berbeda dari hak prerogatif, disarankan untuk menetapkan seperangkat aturan teknis yang secara jelas mengatur dan dengan jelas mendefinisikan otoritas tersebut, sehingga pembatasan kekuatan-kekuatan itu akan dilakukan secara efektif.

---

The granting of replacement, rehabilitation, abolition, and amnesty has become a prerogative of compassion whose existence is recognized in Indonesia even since the enactment of the 1945 Constitution. This power has become the full prerogative of the President, giving full and absolute rights to the President. First, in using force. When the constitutional norms change, the existence of this authority as a prerogative right of the President starts to get formal restrictions when the Constitution of the United States of Indonesia comes into force through the involvement of other state institutions to give consideration. This mechanism remained the same as the 1950 Provisional Constitution came into effect and was updated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which is currently in force. The mechanism of involvement of other state institutions in implementing executive pardon was chosen on the grounds to empower the role of other state institutions and to limit the possible political interests of the President. Through comparison of constitutional norms in Indonesia and other countries with the presidential system, it was found that the current model in Indonesia is quite common, but this form of formal restriction is not the strongest form of limitation. Recognizing the idea behind the appointment of the House of Representatives and the Supreme Court as a state institution giving consideration to authorities that differ from the prerogative, it is advisable to establish a set of technical rules that clearly regulate and clearly define these authorities, so that restrictions on those forces will be imposed effectively."