Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mengkaji mengenai Pertarungan Kekuasaan Antara Partai Besar vs Partai Kecil dalam Perumusan Ambang Batas Presiden ('Presidential Threshold') Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam proses pembahasan tersebut masing-masing fraksi saling beradu argumentasi mengenai isu ambang batas presiden ('presidential threshold'). Terdapat 2 (dua) pendapat yang mengemuka yang saling berlawanan (kontradiktif) antara satu dengan yang lainnya. P'ertama', pendapat yang menginginkan agar besaran ambang batas presiden tetap pada angka 20% kursi dan 25% suara sah nasional. 'Kedua', pendapat yang menginginkan agar aturan mengenai ambang batas presiden ('presidential threshold') dihapuskan menjadi 0%. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik. Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif dengan menggunakan teknik analisa deskriptif-analitis dan wawancara mendalam dengan beberapa anggota fraksi yang terlibat langsung dalam proses politik tersebut. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partarungan kekuasaan antara partai besar vs partai kecil pada perumusan ambang batas presiden ('presidential threshold') lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan politik pragmatis masing-masing fraksi yang sifatnya kolutif dalam rangka untuk kepentingan Pilpres dan Pemilu tahun 2019. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa teori kekuasaan, teori persaingan dan teori konflik berimplikasi positif terhadap penelitian ini. ......This thesis examines the Power Struggle between the Big Parties vs Small Parties in the Formulation of the Presidential Threshold in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections that occurs in the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI). In the discussion process each faction clashed with each other regarding the presidential threshold. There are 2 (two) opinions that are contradictory between one another. First, opinions that want the presidential threshold to remain at 20% of seats and 25% of legitimate national votes. Second, opinions that want the presidential threshold to be abolished to 0%. The theories used in this study are power theory, competition theory and conflict theory. This research is a qualitative research using analytical-descriptive analysis techniques and in-depth interviews with several faction members who are directly involved in the political process. The findings in this study indicate that the participation of power between big parties vs small parties in the formulation of the presidential threshold is more motivated by the orientation and pragmatic political interests of each faction that is colutive in the interests of the 2019 Presidential Election and Election. Theoretical implications shows that the theory of power, competition theory and conflict theory have positive implications for this research.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai organisasi sayap Islam, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penelitian dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, terutama dalam hal bentuk negara apa yang disepakati. Perbedaan berlanjut masa Orde Baru, yang membuat hubungan antara Islam dan negara saling antagonistik, dan kemudian akomodatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana PDIP sebagai partai nasionalis-sekuler membentuk Bamusi, faktor-faktor apa yang membuat PDIP membentuk sayap Bamusi, serta bagaimana implikasinya.

Pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori kepartaian dari Maurice Duverger, dan Miriam Budiardjo. Di samping itu juga menggunakan teori dari Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair dan teori pilihan rasional. Selain itu, menggunakan pendekatan aliran politik dari Clifford Geertz, akomodasi Islam dan negara dari Bahtiar Effendy, serta pendekatan konvergensi Islam dari Kuntowijoyo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara. Sementara sumber sekunder diperoleh dari media massa dan kajian pustaka.

Terdapat faktor mengapa Bamusi terbentuk. Faktor eksternal, meliputi hubungan Islam dan negara, serta konvergensi sosio-kultural masyarakat Islam. Sementara faktor internal, adanya dinamika internal partai yang melihat adanya dikotomi antara kalangan Islam dan nasionalis. Selain itu, stigma politik PDIP yang dianggap sebagai partainya orang abangan, sekuler, partainya non-Muslim, dan sejenis. Faktor lain yang tidak bisa

Implikasi adanya Bamusi, kini PDIP tidak lagi dilihat sebagai partai nasionalis-sekuler, namun sudah mengakomodasi sisi religius. Bamusi menjadi alat justifikasi atau pembenaran dan legitimasi bagi PDIP menjadi partai nasionalis religius. Selain itu, Bamusi bisa menjadi konfirmasi konvergensi Islam di Indonesia. Di samping itu, proses konvergensi yang ditandai dengan cairnya dikotomi nasionalis-Islam memiliki implikasi bahwa politik aliran yang dikemukakan oleh Clifford Geertz sudah mencair.

---

ABSTRACT
This study discusses the Islamic wing organization, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). Research background of differences between the nationalist and Islamist, especially in the form of what was agreed. Differences continued the New Order, which makes the relationship between Islam and the state mutually antagonistic, and then accommodating. The study was conducted to determine how the PDIP as a secular nationalist party formed Bamusi, what factors make PDIP Bamusi wing shape, and how its implications.

Theoretical framework study using the theory of party of Maurice Duverger and Miriam Budiardjo. In addition it also uses the theory of Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair, and rational choice theory. In addition, using political cleavage approach from Clifford Geertz, Islam and the state of the accommodation Bahtiar Effendy, the convergence of Islam approach of Kuntowijoyo. This study used qualitative methods with data sources primary and secondary. Primary sources obtained through interviews. While secondary sources obtained from the mass media and literature.

There are factors why Bamusi formed. External factors, including the relationship between Islam and the state, as well as socio-cultural convergence Islamic society. While internal factors, the internal dynamics of the party who saw the dichotomy between Islamists and nationalists. In addition, stigma is regarded as politically PDIP abangan party, secular, and non-Muslim party. Another factor that cannot be released is political factors, PDIP experience in the 1999 and 2004 elections.

As the implications of Bamusi, PDIP is now no longer seen as a secular nationalist party, but had to accommodate the religious. Bamusi can be a justification and legitimacy for PDIP a religious nationalist party. Another theoretical implication is Bamusi formation could be a confirmation of the convergence of Islam in Indonesia. In addition, the convergence process is characterized by liquid-Islamic nationalist dichotomy has political implications that political cleavage proposed by Clifford Geertz has melted.

Abstrak :
Dalam kehidupan bernegara, manusia tidak dapat terlepas dari paran mereka sebagai bagian dari suatu komunitas politik. Indonesia sebagai negara yang menganut pabam demokrasi tentu memiliki lebih dari satu partai politik. Partai politik yang beragam sekaligus sebagai perwujudan Pemilu yang demokratis. Tiap partai poJitik tentunya memiliki kepentingan dan tujuan yang beragam sesuai dengan landasan partai mereka. Dalam proses pencapaian tujuan. suatu partai melewati Pemilu terJebih dahulu dan harus meyakinkan para konstituen secara umum bahwa partai mereka dapat mewakili aspirasi mereka. Penelitian ini bettujuan untuk memahami faktor-faktor apa hal yang dapat mempengaruhi voting inremion dari konstituene. Dengan memahami faktor-faktor tersebut. suatu partai dapat memiliki keungguian bersaing yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. ......As a citizen, one cannot detach from their role as a pan of political community. Indonesia, as a democratic country obviously has more than one political party. These parties also represent democratic implementation, whereas party role is to become a representative of constituent aspiration. Every political party surely has their own agenda and goals. In order to reach those goals, a political party needs to gain support from all constituents especially on election day, This research is held to provide an understanding towards factors that influence constitute voting intention By understanding those factors, a party can obtain a competitive advantage that can aid them to reach their goals.

Abstrak :
Di Indonesia, dalam suasana yang demokratis, pemerintahan koalisi ditemui dalam semua sistem pemerintahan yang pernah berlaku. Realitas koalisi di Indonesia menunjukkan berbagai masalah baik dalam pembentukkannya maupun pengelolaannya, masalah yang dihadapi telah mengancam bahkan merusak stabilitas pemerintahan. Dalam pemerintahan yang dibentuk berdasar koalisi, potensi instabilitas memang lebih tinggi. Praktik penerapan koalisi di negara-negara bersistem parlementer di Eropa Barat menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan dijaga melalui aturan-aturan hukum yang memagari setiap tahapan pemerintahan. Proses politik yang terjadi dalam pembentukan dan mekanisme berlangsungnya koalisi sangat terpengaruh kepada aturan yang berlaku. Negara-negara bersistem presidensial di Amerika Latin juga menghadapi masalah ancaman stabilitas pemerintahan akibat dari dinamika koalisi yang tinggi. Di sistem presidensial Amerika Latin, aturan hukum menjadi alat untuk mendesain suasana yang kondusif bagi pembentukan dan pengelolaan koalisi dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan. Praktik pemerintahan koalisi sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia dan Praktik pengaturan terkait koalisi di negara-negara parlementer Eropa Barat serta negara-negara presidensial di Amerika Latin digunakan oleh penelitian normatif ini sebagai bahan pendekatan sejarah (historical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan jawaban bagi stabilitas pemerintahan dalam pembentukan dan pengelolaan pemerintahan koalisi di sistem presidensial Indonesia berdasar UUD NRI Tahun 1945. Desain aturan hukum untuk menjaga stabilitas pemerintahan koalisi yang terbentuk di Indonesia memperhitungkan realitas sistem kepartaian dan pemerintahan di Indonesia, karakter sistem presidensial dan perkembangan sistem parlementer dalam menjaga stabilitas sebagai tempat berasalnya konsep pemerintahan koalisi. Desain untuk stabilitas tersebut antara lain didapat dari penggabungan pemilihan umum serentak dengan sistem pemilihan presiden plurality atau majority with reduced threshold, pelembagaan koalisi pemerintahan yang sejajar dengan koalisi legislatif, dan penggunaan kekuasaan konstitusional presiden di bidang legislatif sebagai instrumen untuk membangun dan mengelola koalisi pemerintahan. ......In Indonesia, in a democratic atmosphere, the coalition government is found in every government systems ever applied. In the era of parliamentary government, a coalition government is inevitable due to the fact that the parliament was fragmented so that no single party held an absolute majority of the seats. In the era of presidential government, a coalition government is also an option for the elected president even tough coalition was not the source of legitimacy for the ruling government. President who ruled in a highly fragmented multiparty situation chose to form a coalition to ensure the stability of the government. In reality, coalition in Indonesia showed various problems both in terms of the establishment and management. Problems encountered have threatened and even destabilized the government. In a government established under coalition, government stability is is likely to have more problems. Coalition practiced in countries applying parliamentary system in Western Europe show that government stability is maintained through legal rules that hedged every stage of governance. Political processes that occur in the establishment and the mechanism of coalition course are greatly affected by the prevailing rules. Latin American countries applying presidential system also face threats in the government stability due to the high dynamics of the coalition, just like the case in Western Europe. It can be seen on their experience designing a coalition through prevailing rules and laws. Coalition practiced by the government throughout the history of Indonesia and ruling practices in relations to coalitions in Western European countries applying the parliamentary system and Latin American countries applying the presidential system are used by these normative research as a source of historical approach and comparative approach. Both of these approaches are used to get an answer to the stability of the government in establishing and managing a coalition government in Indonesia’s presidential system based on Indonesia’s 1945 Constitution. Legal rulings designed to maintain the stability of the coalition government, take the reality of the party system and the Indonesian government, the characteristics of the presidential system and the development of parliamentary system into account in maintaining stability as the source of the concept of a coalition government. Designs to create the stability are among others received by combining simultaneous election with plurality presidential election or majority presidential election with reduced threshold, government coalition institutionalization parallel to legislative coalition, employment president’s legislative constitutional power as an instrument to form and manage the government coalition.