Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah baru dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Kemerdekaan telah diraih, bukan berarti perjuangan telah selesai, bahkan jika lengah, kemerdekaan itu bisa hilang dan bangsa Indonesia kembali mengalami masa penjajahan. Kemerdekaan harus dipertahankan dan diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia. Masa awal kemerdekaan, banyak ditandai oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara perang atau konfrontasi, diberbagai daerah Indonesia. Hingga masa ini (1945-1949) kita kenal dengan istilah Masa Perang Kemerdekaan. Perang ini terjadi karena adanya ancaman dan serangan terhadap kedaulatan Bangsa Indonesia, yang dilakukan oleh Belanda yang dibantu Sekutu (Inggris). Perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia, ternyata sering mengalami kendala terutama berkaitan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Rakyat yang tergabung dalam berbagai organisasi perjuangan, tanpa koordinasi, tidak akan kuat. Bahkan sebaliknya bisa saling melemahkan jika terjadi konflik diantara organisasi. Salah satu organisasi perjuangan yang lahir pada masa tersebut adalah Persatuan Perjuangan. Studi ini berusaha mencari jawab atas masalah mengapa organisasi ini muncul, bagaimana keorganisasian dan aktivitasnya, serta mengapa sampai bubar. Persatuan Perjuangan dapat dikategorikan sebagai organisasi (organization) yang bertujuan Aksi Massa (collective action), dalam kegiatannya berdasar Program (Interest) dan taktik (mobilization) tertentu. Aktivitas penelitian disesuaikan dengan langkah-langkah yang terdapat dalam metode sejarah. Meliputi heuristik, Wilk, hiterpretasi dan historiografi. Sumber data berupa arsip, arsip yang telah terbit, rekaman wawancara, surat kabar, majalah, artikel dan buku-buku yang relevan. Persatuan Perjuangan dideklarasikan di Surakarta pada tanggal 15 Januari 1946, mempunyai berbagai faktor pendorong. Situasi dan kondisi perjuangan yang rawan, karena kedudukan musuh semakin kuat, sementara bangsa Indonesia terpecah dalam berbagai golongan, dengan program perjuangan yang berbeda-beda. Ide persatuan untuk perjuangan, ternyata mendapat antusias dari berbagai golongan masyarakat. Pemerintah dalam perjuangannya memiliki taktik perjuangan berbeda dengan rakyat yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan, tidak tinggal diam terhadap aktivitas Persatuan Perjuangan. Perubahan susunan kabinet dan program kerja kabinet diharapkan dapat lebih menyerap aspirasi perjuangan rakyat. Usaha pemerintah untuk lebih memperlancar usaha perjuangannya dalam bidang diplomasi, dilakukan dengan cara penghancuran terhadap organisasi Persatuan Perjuangan. Persatuan Perjuangan, sebagai pusat organisasi yang mengutamakan konfrontasi dalam mempertahankan kemerdekaan, memang dapat dihancurkan. Tapi program menuntut kemerdekaan 100%, menolak diplomasi yang merugikan, terus dijalankan.

Abstrak :
Pertempuran di jalur jalan raya Cigombong- Sukabumi sampai dengan Ciranjang ( Cianjur) sepanjang 81 KM teljadi dua kali, yaitu pada tanggal 9 s/d 12 Desember |945 dan tanggal 10 s/d 14 Maret 1946. Dalam peristiwa tersebut, para pejuang Sukabumi yang terdiri dari itentara(TKR/ TRI ), badan-badan perjuangan rakyat, kelasykaran rakyat, pemerintah sipil ( Kotamadya dan Kabupaten Sukabumi ), instansi-instansi lain seperti PLN, Telepon, Rumah Sakit, Rakyat, Pondok Pesantren ( Kyai dan Santri ) bahu-mambahu untuk melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap Konvoy Pasukan Sekutu yang akan kembali ke Bandung atau dan Bandung. Peristiwa pertempuran itu disebabkan pertama pelanggaran pihak Sekutu terhadap perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pengurusan dan permulangan APWI yang akan melibatkan pihak Indonesia yaitu tentara ( TKR / TRI ) tidak ditepati. Pada saat dilakukan pengiriman bahan perbekalan untuk APWI di Bandung, pihak Sekutu tidak melibatkan tentara, malah mereka membonceng Belanda yaitu NICA yang berupaya untuk memulihkan kembali pemerintahan Kolonialnya di Indonesia. Kedua, untuk mempertahankan daerah Sukabumi, karena daerah tersebut merupakan daerah palang pintu ( Slang Boom ) dan daerah perekonomian potensial yang secara dasar finansial sangat menguntungkan bagi pihak Belanda. Untuk menghadapi pasukan Sekutu, dilakukan mobilisasi dengan menghimpun kekuatan perjuangan yang ada di Sukabumi. Koordinasi dilakukan oleh Komandan Resimen TKR / TRI Sukabumi sebagai komandan lapangan yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan penghadangan dan penyerangan terhadap Konvoy Pasukan Sekum Komandan Resimen melakuakan koordinasi dengan pemerintah sipil ( Kabupaten dan Kotamadya Sukabumi ), tokoh masyarakat, tokoh politik, badan-badan perjuangan rakyat dan instansi-instansi lainnya agar semua kekuatan perjuangan di Sukabumi terhimpun menjadi Satu kekuatan besar. Selain itu dilakukan pembagian tugas sesuai dengantugas, dan fungsinya masing-masing Selain melakuakan koordinasi dengan seluruh kekuatan perjuangan dirumuskan Sandi Perjuangan, Strategi dan Taktik Serta Herdislokasi Pasukan. Sandi yang digunakan dalam pertempuran ilu adalah menaldukcm ular berbisa. Untuk menghindari dari pertempuran terbuka dan frontal, maka strategi dan taktik yang digunakan adalah Hit and Run dengan Kiri/mmf. Sedangkan agar kekuatan pasukan merata dan dapat menghadapi Konvoy Pasukan Sekutu sepanjang 81 KM, maka dilakukan herdislokasi pasukan. Resimen TKR I TRI Sukabumi dibagi menjadi empat Batalyon dan setiap Batalyon dibagi menjadi empat Kompi. Masing-masing Batalyon menempatkan pasukannya di tempat-tempat yang menjadi daerah penyerangan. Setiap daerah penyerangan ditempatkan para penembak jitu Sniper ) sehingga jalur Sepanjanga 81 KM dari Cigombong sampai Ciranjang merupakan garis penembak jitu ( Sniper Line ). Pertempuran yang terjadi di Sukabumi, telah memberikan dampak secara politis bagi diplomatis pemerintahan Indonesia. Karena dengan pertempuran tersebut, maka pihak Sekutu mengajak berunding kembali untuk pengurusan masalah Tawanan Perang dan lntermiran. Tindakan Sekutu itu, scara tidak langsung merupakan pengakuan defacto terhadap keberadaan pemerintah Indonesia. Penelitian ini dilakulcan dengan menggunakan teori Collecrive Action yaitu Collective Reaction. Metode penulisan digunakan Metode Penelitian Sejarah yang meliputi Heurisik, Kritik, Interpretasi dan Histiografi untuk sumber penelitian mengunakan arsip, wawancara dan buku.

Abstrak :
ABSTRAK
Alasan saya menulis tentang Armada Penyelundup, Angkatan Laut Republik Indonesia Menerobos Blokade Belanda Tehun 1946-1949 ini edalah : Pertama, masih kurangnya buku-buku dan penulisan-penulisan yang mengungkapkan tentang sejarah perjuangan di bidang kelautan. Hal tersebut disebabkan sulitnya mendapatkan bahan-bahan yang dapat dipakai sebagai sumber, dan juga banyak tokoh yang terlibat dalam peristiwa itu sudah tiada lagi .Yang kedua, tulisan-tulisan yang membahas mengenai Armada Penyelundup yang menjadi inti dari skripsi ini, pada umumnya hanya dikupas secara sepintas saja, misalnya dalam karya-karya dari Zamzulis Ismail BA, ALRI Deerah Aceh (1945-1950); Departemen Penerangan RI, 20 Tahun Indonesia Merdeka III; ataupun dalam buku Sejarah TN1-AL (1945-1950) ' yang diterbitkan oleh Dinas Sejarah TNI-AL, yang mencatat bahwa Armada Penyelundup_ memegang peranan dalam menerobos blokade Belenda di perairan-perairan yang dikuasai Belanda. Sumber-sumber data dan pokok-pokok permasalahan.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu dampak positif dari Perang Dunia I adalah berkembangnya pola hubungan berdimensi, baru antara. Indonesia dan Australia. Peristiwa ini telah mernpertemukan dua kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Puncak dari interaksi ini melahirkan satu kerja sama yang padu, antara kedua kelompok masyarakat.

Satu hal yang menarik dari interaksi ini adalah terja_linnya kerja sarna antara kelompok masyarakat pendatang dan kelompok masyarakat Australia (kaum buruh). Peristiwa ini menjadi menarik mengingat dalam sejarah hubungan kaum buruh Australia dengan buruh pendatang, selalu memperlihatkan pola permusuhan. Dalarn skripsi ini penulis mencoba mencari sebab timbulnya pola lain ini.

Seperti diketahui bahwa nilai dasar kaum buruh Australia adalah konsep mateship, yaitu hubungan persaudaraan yang akrab dan dekat antar sesama buruh. Nilai dasar ini mempunyai dua sisi yang kontradiktif yaitu sifat egaliter dan rasis. Kedua nilai inilah yang akan menentukan pola hubungan kaum buruh Australia dengan masyarakat pendatang.

Sifat rasis akan muncul seandainya buruh pendatang dinilai akan menggangu sistem kerja (pola penggajian dan pemberian fasiltas lainnya) yang sejauh ini berlaku. Sebalik_nya kalau indikasi di atas tidak tampak, maka bentuk interak_si akan dilandasi oleh nilai egaliter.

Dalam berhubungan dengan masyarakat pendatang dari Indonesia, nilai egaliterlah yang paling membersit. Munculnya sisi egaliter ini disebabkan para pendatang tidak menggangu sistem kerja buruh setempat. Para pendatang sudah mempunyai lapangan pekerjaan sendiri, sehingga tidak menyerobot kesem_patan kerja buruh Australia. Sehingga ketika bangsa Indonesia mengadakan perlawanan terhadap pemerintah (Hindia) Belanda, maka usaha mereka ini dengan mudah mendapat simpati dan ban_tuan dari kaum buruh Australia.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai Peranan Militer Dalam Menyelesaikan Pergolakan di Surakarta, tujuannya untuk mengetahui bagaimana situasi pergolakan di Surakarta tahun 1948 - 1949 pada waktu meng_hadapi musuh dari dalam ( komunis ) maupun dari luar ( Belanda ). Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, berupa buku-buku, Surat kabar dan majalah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, di dalam pergolakan di Surakarta pada tahun 1943 - 1949 terdapat beberapa peristiwa penting. Tahun 1948 pasukan Divisi ranembahan Senopati melawan Divisi Siliwangi yang dapat dikatakan perang saudara, selain itu pemerintah melawan komunis dimana komunis menyusup kedalam militer. Tahun 1949 pemerintah RI menghadapi musuh.dari luar ( Belanda ). Dengan adanya insiden - insiden tersebut militer menjamin keamanan dan keselamatan rakyat Surakarta. Dengan demikian terlihat bagaimana peranan militer dalam menyelesaikan pergolakan, khususnya di Surakarta pada tahun tahun 1948-1949.

Abstrak :
Tindakan militer yang dilakukan oleh sesuatu negara terhadap satu daerah tertentu seringkali dilakukan dalam rangka usaha mereka melemahkan kekuatan dari negara yang menjadi musuhnya. Dalam hal itu, penyerbuan Belanda atas kota Mojokerto tanggal 17 Maret 1947, merupakan suatu tindakan Belanda dalam rangka memperlemah kekuatan dari negara Republik Indonesia. Daerah Delta Brantas yang meliputi Kabupaten Sido_arjo dan sebagian Kabupaten Mojokerto, merupakan suatu wilayah yang terkenal akan kesuburan tanahnya, khusus_nya tanaman padi dan labu. Disamping itu, dam Lengkong dan Mlirip yang berada dekat kota Mojokerto memiliki fungsi yang sangat panting dalam mengatur pembagian air di daerah Surabaya serta Delta Brantas. Sehingga dengan berhasil dikuasainya daerah Mojokerto oleh Belanda, maka berarti Belanda telah memperoleh pancangan kaki dalam rangka usaha mereka menekan pihak Republik Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Propaganda, merupakan salah satu alat penting dalam perang atau yang di sebut dengan propaganda perang (militer). Perang propaganda ini juga digunakann sebagai. salah satu strategi perang tentara Belanda dengan Indonesia dalam perang kemerdekaan.

Perang tersebut menggunakan sarana propaganda sebagai psikologis dengan harapan untuk rnenurunkan mental lawan dalam bertempur. Aksi propaganda dalam perang kernerdekaan menggunakan juga sarana-sarana baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik dalam hal ini yang sering digunakan adalah radio, penggunaan ini agar propaganda efektif dalam mempengaruhi lawan. Belanda lebih terorganisasi dalam penyelenggaraan perang propaganda dibandingkan dengan pihak. Indonesia. Hal ini dapat di1ihat dengan banyaknya badan-badan propaganda baik yang dilaksanakan oleh rniliter .itu sendiri atau pihak si p i 1 , sedangkan Indonesia lebih banyak dilakukkan oleh perseorangan atau kelompok.

Belanda dan Indonesia sebagai pihak yang bertempur menggunakan propaganda sebagai salah satu a1at perang mempunyai beberapa alasan terutarna dengan melihat kondisi dari. Kedua belah pihak Belanda mel i hat bahwa kurangnya personil militer untuk dapat menguasai seluruh wilayah. Indonesia. Dan juga kurangnya sarana militer lain yang dibutuhkan untuk menjaga daerah-daerah yang telah berhasil dikuasai. Sedangkan Indonesia menggunakan sarana propaganda terutama dengan melihat bahwa kwalitas militer Belanda jauh lehih baik dari yang dimi1ikinya dalam hal ini masalah pesenjataan yang sangat kurang. Perang propaganda ini menjadi menarik karena masing-masing pihak berupaya untuk memperoleh simpati rakyat untuk menutupi kekurangan-kekurangannya.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 1959 (PP 10/1959) dikeluarkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui latar belakang situasi dikeluarkannya peraturan tersebut, yang meliputi, situasi sosial, politik, serta ekonomi secara umum, lalu juga pelaksanaan, dampak yang ditimbulkan, kemudian lalu penyelesaian pelaksanaan peraturan tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustukaan berupa studi buku-buku, surat kabur-surat kabar, artikel majalah, hasil-hasil sidang, serta wawancara.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat bahwa latar belakang dikeluarkannya peraturan tersebut adalah terkait erat dengan situasi politik, sosial, serta ekonomi di masa sebelum atau pada saat peraturan tersebut dikeluarkan.

Dalam pelaksanaannya kemudian menimbulkan berbagai reaksi serta peristiwa yang bersumber dari dalam dan luar negeri. Reaksi terakhir ini terutama datang dari RRC, karena dalam perkembangannya kemudian, peraturan tersebut berkembang menjadi letupan perasaan anti Cina.

---

Abstrak :

ABSTRAK
Salah satu pasal dari Persetujuan Renville berisi bahwa akan diadakannya plebisit di daerah-daerah pendudukan guna memungkinkan rakyat setempat memilih antara bergabung dengan Republik atau bergabung dengan sebuah negara lain di dalam NIS. Atas dasar itulah di Jakarta didirikan Gerakan Plebisit Republik Indonesia (GPRI) yang bertujuan untuk menginsafkan rakyat akan arti pentingnya plebisit dan berkampanye untuk RI.

Walaupun pada akhimya plebisit itu gagal dilaksanakan karena Belanda lebih dahulu melakukan agresi militernya yang kedua pada tanggal l9 Desember 1948, tetapi GPRI telah membuktikan besarnya dukungan dari rakyat. Perjuangan rakyat di daerah-daerah pendudukan, melalui GPRI, tidak pernah berhenti tetapi berganti corak dari peluru ke kotak suara.

Satu hal yang menarik dari pembentukan GPRI adalah bahwa gerakan ini berbeda dibandingkan dengan gerakan-gerakan rakyat lain yang ada pada masa perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia, yaitu tidak mengandalkan kekuatan senjata. Gerakan ini satu-satunya gerakan yang mempergunakan pemungutan suara atau plebisit untuk merebut kembali wilayah RI yang jatuh ke tangan Belanda akibat ditandatanganinya Persetujuan Renville.

Sumber-sumber yang digunakan penulis berasal dari arsip-arsip Kementerian Penerangan RI tahun 1945-1949, arsip Algemene Secretarie, surat-surat kabar tahun 1948, sumber lisan, dan sumber-sumber sekunder.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang salah satu kebijakan politik Belanda terhadap Republik Indonesia, periode 1945-1947, dimana Belanda menjalankan blokade politik dan ekonomi terhadap Republik Indonesia. Blokade poli_tik dimaksudkan agar Indonesia tidak berbicara tentang konflik yang dihadapinya kepada dunia luar (negara lain) dan menjalin kerjasama sebagai negara merdeka. Sementara blokade ekonomi berarti aktivitas perdagangan dengan pedagang atau negara tertentu ditutup. Dengan kondisi-kondisi seperti ini posisi Republik Indonesia akan melemah, karena pada dasarnya Belanda tidak mengakui bangun Negara Republik Indonesia.