Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekularisme merupakan sebuah paham yang memisahkan agama dan negara. Perubahan kesadaran mengenai fakta komunitas religius yang masih mempertahankan tradisi aslinya, dan berperan aktif dalam masyarakat yang menganut sekularisme. Dalam karya tulis ini akan dibahas beberapa permasalahan, yaitu pandangan terhadap sekularisme saat ini dalam kehidupan demokrasi, pembaharuan keagamaan yang mendorong demokrasi di Indonesia, dan interpretasi para filsuf terhadap sekularisme dengan demokrasi liberal di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif, berbasis pada riset studi pustaka dengan menggunakan pendekatan interpretatif-analitis yang mengacu pada teori sekularisme. Hasil dari penelitian ini yaitu rakyat menghendaki adanya reformasi ketatanegaraan, karena beberapa orang menganggap sistem ketatanegaraan Indonesia mengandung bid’ah, dan harus segera direformasi melalui jalan ketauhidan yang dipimpin oleh Amin Rais. Beberapa kelompok menentang Pancasila dan paham nasionalis, karena akan menganggu ketauhidan dan dianggap sebagai paham sekularisme. Penentang paham ini adalah Agus Salim dan Mohammad Natsir yang dapat dibilang sebagai orang terdekat Presiden Soekarno. Mereka tidak setuju dengan paham nasionalisme, karena dianggap dapat menyekutukan Tuhan dan mereka menyerukan agama berbasis Islam. Selain itu, mereka juga tidak sepakat dengan Pancasila sebagai Ideologi negara, karena Pancasila merupakan sesuatu yang netral dan cenderung mengarah pada sekularisme.

---

Secularism is an understanding that separates religion and state. Changes in awareness about the fact that religious communities still maintain their original traditions, and play an active role in societies that adhere to secularism. In this paper, several issues will be discussed, namely the current view of secularism in democratic life, religious reforms that encourage democracy in Indonesia, and philosophers' interpretations of secularism with liberal democracy in Indonesia. This research is qualitative in nature, based on literature research using an interpretive-analytical approach that refers to the theory of secularism. The results of this study are that the people want constitutional reform, because some people consider the Indonesian constitutional system to contain heresy, and must be reformed immediately through the way of monotheism led by Amin Rais. Some groups oppose Pancasila and nationalist understanding, because they will disturb monotheism and are considered as secularism. Opponents of this understanding are Agus Salim and Mohammad Natsir who can be regarded as the closest people to President Soekarno. They do not agree with the notion of nationalism, because it is considered as partners with God and they call for an Islam-based religion. In addition, they also do not agree with Pancasila as the ideology of the state, because Pancasila is something that is neutral and tends to lead to secularism."

"Buku “Pergulatan Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan” yang ditulis oleh Anwar Arifin Andipate ini memuat kumpulan artikel seputar Islam dan kebangsaan, mulai dari dialektika pemikiran keislaman, hingga tentang sejumlah organisasi keislaman yang ada di tanah air."

"Buku ini hakikatnya merupakan kodifikasi dari pemikiran Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul selama mengemban amanah sebagai hakim konstitusi. Tebaran pemikiran yang disampaikan dalam berbagai forum-forum ilmiah senantiasa bertitik tolak dari perkembangan mutakhir putusan-putusan MK dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara konstitusi yang dimohonkan oleh para pencari keadilan (justice seeker).Sebagai seorang hakim, perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan tentu tidak dapat dihindarkan, perdebatan teoretis maupun substantif menjadi bagian yang tidak terlewatkan dalam dinamika rapat permusyaratan hakim. Hadirnya buku ini juga menyajikan catatan-catatan kritis (legal opinion) Hakim Konstitusi yang tertuang dalam Dissenting Opinion maupun Concurring Opinion yang mewarnai putusan-putusan MK khususnya pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.Literatur ini dapat menggambarkan bagaimana setiap hakim diberi kebebasan berpendapat dalam menerapkan rechtsvinding namun senatiasa tetap dalam koridor hukum acara yang berlaku seperti diatur dalam Undang-Undang MK maupun Peraturan MK. Disamping itu, hadirnya buku ini sebagai refleksi atas perkembangan mengenai demokrasi dan nomokrasi di Indonesia yang harus dipelihara keseimbangannya agar Indonesia menjadi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang konstitusional yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.Mengawal Demokrasi Konstitusional terpilih sebagai judul yang merangkum seluruh manuskrip tentang hukum dan konstitusi yang telah ditransformasikan kepada elemen bangsa, civitas akademika baik dalam spektrum nasional dan internasional yang mengiringi perjalanan dan pengabdian Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul sebagai bagian dari pengawal konstitusi, demokrasi serta penafsir akhir konstitusi.Terbitnya buku ini diharapkan dapat memperluas cakrawala dan khasanah keilmuan di kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi serta lapisan masyarakat yang concern dengan isu-isu kontemporer berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi."