Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.

---

ABSTRACT
This journal discusses Notary obligation as employer toward his her female employee. Research question discussed in this thesis is employment relation between the Notary and the female employee. The focus of the research is on the implementation of the obligation of Notary to his her female employee with case study at Notary office Fulan in Depok city. The form of the research is juridical normative with descriptive analysis type. The results of the study show that the implementation of working relationship between the Notary and the female employee is as same as the implementation of employment relations in general that follows the labor regulations as evidenced by the fulfillment of elements of the employment agreement. The practice of the employment relations between the Notary Fulan and his her female employee has complied with the labor regulation, among others are earnings, women 39 s special leave rights, breastfeeding occasions and facilities, proper workplaces and health and safety insurance through personal funds of the Notary. The provisions contained in the labor regulation that have not been executed by the Notary Fulan are including the program of health and safety insurance through the National Welfare Administration Agency BPJS , granting of annual leave and long time rests. Based on the results of the research, the author advises that every Notary in carrying out work relations with his her female employees should be done in accordance with the provisions of labor regulations.Keywords Notary as employer female employee employment relation.

Abstrak :
Brief biographies of Indonesian prominent women on social and politics.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan Polisi Wanita (Polwan) sebagai Tim Negosiator dalam melaksanakan unsur tugas pengendalian massa dari fungsi teknis Shabara dan mengetahui dampak dari pemberdayaan Polisi Wanita Tim Negosiator. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder pada dokumen, terkait dengan Tim Negosiator dan Polwan yang berpengalaman bertugas sebagai Tim Negosiator, untuk melihat praktik patriarki dalam pekerjaan maskulin seperti Polri sebagai strategi pengendalian massa. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat dampak dari pemberdayaan perempuan Polisi Wanita sebagai Tim Negosiator yang merupakan implikasi dari gender dan negosiasi sebagai strategi pengendalian massa yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh massa dan Polri. Dalam pembahasannya, peneliti menggunakan 7 (tujuh) prinsip pemberdayaan perempuan, Broken Window Theory serta gender dan negosiasi dengan didukung oleh konsep lainnya yang berkaitan.

Kata kunci : Polisi Wanita; Tim Negosiator; Fungsi Teknis Sabhara; Gender

 

---

---

ABSTRACT
This research aims to analyze empowerment of Women Police (Polwan) as negotiator team on the implementation of crowd-control duty as technical function of Sabhara, and also to analyze the impact of the empowerment of Women Police as Negotiator Team. The research is done with qualitative-approach analysis method that was done by collecting primary and secondary data sources on documents related to the Negotiator Team and Polwan who has experience on becoming Negotiator Team, to see patriarchal practices in masculine work such as the National Police as a crowd-control strategy. It has been found in this research that there is an impact on the women empowerment of Women Police as Negotiator Team of crowd-control strategy of Polri (Indonesian National Police). Women Police as a Negotiator Team which was the implication of gender and negotiation as crowd-control strategy that had an impact on violence against women by the masses and the Polri. On the discussion, researcher uses 7 (seven) principal of women empowerment, Broken Window Theory as well as gender and negotiations concept that are supported by other related concepts.

Keywords: Women Police, Negotiator Team, Technical Function of Sabhara, Gender.

 

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini menggambarkan tentang modal sosial dan strategi yang digunakan kelima Anggota legislatif perempuan terpilih di Sulawesi Selatan. Latar belakang penulisan yaitu berawal dari fakta yang dilihat dari hasil pemilu tahun 2014 khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dimana dari lima Anggota legislatif perempuan yang terpilih merupakan keluarga dari para penguasa yang ada di daerah tersebut meskipun dalam pertarungan perebutan kursi DPR RI, terdapat banyak calon perempuan yang juga berasal dari kalangan aktivis perempuan. Dengan metode kualitatif, hasil yang diperoleh yaitu modal sosial yang dimiliki oleh masing-masing Anggota legislatif perempuan yang terpilih menjadi kunci mereka untuk terlibat dalam pencalonan pada pemilu 2014 silam. Faktorfaktornya adalah pertama, karena kelima Anggota legislatif perempuan terpilih merupakan keluarga dari penguasa di daerah Sulawesi Selatan, maka dengan mudah dukungan birokrasi diberikan kepada mereka. Kedua, adanya beberapa bentuk kecurangan seperti money politics serta bentuk pelanggaran pemilu guna memenangkan kelimanya menyebabkan mereka berhasil memperoleh suara yang signifikan di daerah dimana keluarga mereka berkuasa.

---

ABSTRACT This thesis describes social capital and strategies used five female legislators elected in South Sulawesi Background of writing that originated from the fact that seen from the election results in 2014 especially South Sulawesi province where five legislators of elected women is the family of rulers in the area despite the fight for the seat of Parliament there are many female candidates are also come from women activists With qualitative methods the results obtained by the social capital which is owned by their respective legislative Members woman to be elected to key them to be involved in the nomination of the 2014 elections ago The factors is the first as the fifth legislative Members elected women is the family of the ruler in the area of South Sulawesi it can easily support given to their bureaucracy Second the existence of some form of fraud such as money politics as well as the violation of the election in order to win his fifth cause they managed to gain a significant voice in the area where their families in power ;This thesis describes social capital and strategies used five female legislators elected in South Sulawesi Background of writing that originated from the fact that seen from the election results in 2014 especially South Sulawesi province where five legislators of elected women is the family of rulers in the area despite the fight for the seat of Parliament there are many female candidates are also come from women activists With qualitative methods the results obtained by the social capital which is owned by their respective legislative Members woman to be elected to key them to be involved in the nomination of the 2014 elections ago The factors is the first as the fifth legislative Members elected women is the family of the ruler in the area of South Sulawesi it can easily support given to their bureaucracy Second the existence of some form of fraud such as money politics as well as the violation of the election in order to win his fifth cause they managed to gain a significant voice in the area where their families in power ;This thesis describes social capital and strategies used five female legislators elected in South Sulawesi Background of writing that originated from the fact that seen from the election results in 2014 especially South Sulawesi province where five legislators of elected women is the family of rulers in the area despite the fight for the seat of Parliament there are many female candidates are also come from women activists With qualitative methods the results obtained by the social capital which is owned by their respective legislative Members woman to be elected to key them to be involved in the nomination of the 2014 elections ago The factors is the first as the fifth legislative Members elected women is the family of the ruler in the area of South Sulawesi it can easily support given to their bureaucracy Second the existence of some form of fraud such as money politics as well as the violation of the election in order to win his fifth cause they managed to gain a significant voice in the area where their families in power , This thesis describes social capital and strategies used five female legislators elected in South Sulawesi Background of writing that originated from the fact that seen from the election results in 2014 especially South Sulawesi province where five legislators of elected women is the family of rulers in the area despite the fight for the seat of Parliament there are many female candidates are also come from women activists With qualitative methods the results obtained by the social capital which is owned by their respective legislative Members woman to be elected to key them to be involved in the nomination of the 2014 elections ago The factors is the first as the fifth legislative Members elected women is the family of the ruler in the area of South Sulawesi it can easily support given to their bureaucracy Second the existence of some form of fraud such as money politics as well as the violation of the election in order to win his fifth cause they managed to gain a significant voice in the area where their families in power ]