Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan program Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang dijalankan untuk mencegah penularan penyakit, termasuk penyakit infeksi kulit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara prevalensi penyakit infeksi kulit dengan tingkat pengetahuan PHBS siswa Sekolah Dasar. Sebanyak 135 siswa usia 9-12 tahun di Sekolah Dasar X dan Madrasah Ibtidaiyah Y diperiksa oleh dokter spesialis kulit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tingkat pengetahuan PHBS dinilai melalui kuesioner. Sebanyak 59 anak (43,7%) menderita penyakit infeksi kulit. Pedikulosis kapitis ditemukan pada 54 anak (40,0%). Survei tingkat pengetahuan PHBS menujukkan sebagian besar siswa berpengetahuan kurang (51,1%). Uji Chi-square menunjukkan nilai p=0,149. Hal ini berarti tidak terdapat hubungan antara prevalensi penyakit infeksi kulit dan tingkat pengetahuan PHBS.

---

ABSTRACT
Clean and Healthy Living Behavior (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, PHBS) is a program of Ministry of Health in order to prevent spreading of a disease, including skin infection. This study would like to find out the correlation between skin infection prevalence and knowledge level of PHBS of elementary school students. Dermatologists from Cipto Mangunkusumo Hospital examine 135 students aged 9-12 years from two elementary schools. Knowledge level of PHBS is obtained based on questionnaire. The results show that 59 students suffer the skin infection (43,7%). Pediculosis capitis is found in 54 students (40,0%). Knowledge level survey shows that most of the students have poor knowledge (51,1%). Chi-square test gives p-value 0,149. Conclusively, there is no correlation between skin infection prevalence and knowledge level of PHBS.

Abstrak :
Dalam konteks pemberian layanan kesehatan, kekurangan tenaga medis, terutama dokter, di daerah terpencil dan kurang terlayani telah mengharuskan pendelegasian tanggung jawab medis tertentu kepada perawat. Praktik ini, meskipun penting untuk menyediakan perawatan kesehatan yang tepat waktu dan efektif, menimbulkan pertanyaan hukum yang rumit mengenai ruang lingkup wewenang, kewajiban, dan kerangka hukum keseluruhan perawat yang mengatur tindakan mereka. Penelitian ini membangun kembali konstruksi hukum Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan mengenai pelimpahan wewenang tindakan medis, khususnya dalam konteks di daerah terpencil. Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal, memanfaatkan doktrin dan prinsip hukum dari Hukum Kesehatan untuk menganalisis konsep pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di daerah terpencil. Doktrin hukum utama, seperti doktrin life-saving oleh van der Mijn dan prolonged arms doctrine oleh HJJ. Leenen, akan menjadi dasar untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pelimpahan wewenang tindakan medis tersebut. Dengan mengeksplorasi konstruksi hukum seputar pelimpahan wewenang dokter kepada perawat, penelitian ini memberikan kerangka hukum untuk dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan hukum bagi perawat yang bertugas di daerah terpencil. Konstruksi hukum yang mengatur pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat di daerah terpencil mempunyai peran penting dalam memastikan pemberian layanan kesehatan yang efektif. Penelitian ini berfokus dengan studi perawat di Puskesmas Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Faktor keterbatasan yang dihadapi oleh perawat di Kecamatan Seko menjadi bahan analisis utama untuk dapat menemukan konstruksi hukum yang sesuai dengan kondisi pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Hasil penelitian ini menunjukkan diperlukannya rekonstruksi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Kesehatan terhadap implementasi pelimpahan wewenang tindakan medik dokter kepada perawat atas adanya faktor keterbatasan di daerah terpencil untuk menunjukkan adanya kebutuhan perluasan peran Perawat dalam kondisi tertentu yang bertujuan untuk penyelamatan nyawa. ......In the context of healthcare provision, the scarcity of medical personnel, particularly doctors, in remote and underserved areas has necessitated the delegation of specific medical responsibilities to nurses. This practice, vital for delivering timely and effective healthcare, raises intricate legal inquiries concerning the scope of authority, duties, and overarching legal framework regulating the actions of nurses. This research reconstructs the legal constructs of Administrative Law and Health Law regarding the delegation of medical authority, specifically within remote regions. Employing a doctrinal approach, it leverages legal doctrines and principles from Health Law to analyze the concept of delegating doctors' authority to nurses in remote areas. Key legal doctrines, such as the life-saving doctrine by van der Mijn and the prolonged arms doctrine by HJJ. Leenen, serve as foundations to establish a comprehensive understanding of the delegation of medical authority. By exploring the legal constructs surrounding the delegation of doctors' authority to nurses, this research provides a legal framework to serve as the basis for formulating legal policies for nurses operating in remote areas. The legal constructs governing the implementation of delegating doctors' authority to nurses in remote areas play a crucial role in ensuring the provision of effective healthcare. This research focuses on studying nurses at the Seko Sub-district Health Center in North Luwu Regency, South Sulawesi. The limiting factors faced by nurses in Seko Sub-district serve as the primary analytical material to discern legal constructs suitable for the healthcare conditions in remote areas. The findings of this study underscore the necessity for a reconstruction of Administrative Law and Health Law concerning the implementation of delegating doctors' medical authority to nurses due to limiting factors in remote areas, demonstrating the need for expanding the role of nurses in specific circumstances aimed at preserving lives.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Analisis Kepuasan Pasien Rawat Jalan Atas Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Teori yang dipakai berdasarkan teori dari Azrul Azwar yaitu tentang Kepuasan Pasien yang Mengacu pada Penerapan Semua Persyaratan Pelayanan Kesehatan. Dalam teori ini menggunakan 8 dimensi sebagai ukuran pelayanan kesehatan. Dimensi tersebut adalah (1) Ketersediaan Pelayanan Kesehatan (provider), (2) Kewajaran Pelayanan Kesehatan (appropriate), (3) Kesinambungan Pelayanan Kesehatan (continue), (4) Penerimaan Pelayanan Kesehatan (acceptable), (5) Ketercapaian Pelayanan Kesehatan (accessible) (6) Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan (affordable), (7) Efisiensi Pelayanan Kesehatan (efficient)dan (8) Mutu Pelayanan Kesehatan (Quality). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengambilan datanya dengan cara menyebarkan kuisioner dan wawancara. Hasil dari analisis penelitian ini adalah berdasarkan 8 dimensi yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar pasien tidak puas atas kualitas pelayanan kesehatan rawat jalan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan.

---

This research discusses the analysis of patient`s satisfaction of outpatient`s department about the quality of healthcare services at Kecamatan Jagakarsa`s primary healthcare south of Jakarta. The theory that being used is based on the theory of Azrul Azwar about patient`s satisfaction refer to implementation of all healthcare requirements. In this theory used 8 dimensions as a measured of healthcare services. The dimensions are: (1) Provider, (2) Appropriate, (3) Continue, (4) Acceptable, (5) Accessible, (6) Affordable, (7) Efficient and (8) Quality. This study uses quantitative approach with descriptive design. The technique that being used to collect the data are by questionnaire survey method and interviews. The results of this study demonstrate that based on 8 dimensions that used in this research the patient is not satisfied with the quality of outpatient healthcare services organized by the Kecamatan Jagakarsa primary healthcare South of Jakarta.