Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal aspects of banks and banking in Indonesia."

"ABSTRAKBank umum dalam kegiatan usahanya dapat menawarkan jasa-jasa perbankan dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan Trust. Dalam kegiatan Trust yang dijalankannya, terdapat keterkaitan mengenai rahasia bank antara peran bank sebagai Trustee dalam kegiatan Trust dan peran bank sebagai gateway dalam program Tax Amnesty yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tesis ini membahas mengenai pengaturan rahasia bank dalam kegiatan Trust yang dikaitkan dengan program Tax Amnesty. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana sebagian besar data diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa kerahasiaan data dalam kegiatan Trust dikaitkan dengan Tax Amnesty tidak termasuk rahasia bank apabila wajib pajak yang menggunakan layanan Trust bukan nasabah bank tersebut. Kerahasiaan data dapat disampaikan kepada pihak lain sepanjang mendapat persetujuan dari nasabah.

---

ABSTRACT

Commercial banks in their business activities may offer banking services with reference to the applicable provisions. One of them is doing Trust activities. In the Trust activities it undertakes, there is a link about bank secrecy between the role of the bank as a Trustee in Trust activities and the role of the bank as a gateway in the Government Amnesty Tax program. Therefore, this thesis discusses the legal arrangement of banks secrecy in Trust activities related with the Tax Amnesty program. This research uses juridica normativel method, where most of data obtained from literature study. In the results of this study it is stated that the confidentiality of data in Trust activities related with Tax Amnesty does not include bank secrets if the taxpayer using Trust services is not a bank customer. Confidentiality of data may be submitted to other parties as long as the approval of the customer."

"NOVIA PURNAWATI, 058600131A, Pembaharuan Hutang (Novasi) Dihubungkan Dengan Hipotik Sebagai Jaminan Perhutangan pada Bank BNI, Skripsi, Januari, 1991.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan kredit yang berupa hipotik dalam praktek perbankan dewasa ini. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempergunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bank didalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan (pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967). Di dalam hukum positif Indonesia dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan untuk suatu perjanjian kredit , yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yaitu adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, dalam hal ini dibedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk gadai (pand) dan fiducia sedangkan untuk benda tidak bergerak dikenal dalam bentuk hipotik dan credietverband . Terhadap suatu perjanjian kredit pada bank, adakalanya terjadi perubahan-perubahan perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, di mana diperlukan suatu lembaga novasi yaitu suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan perikatan lama sambil meletakkan perikatan baru yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Novasi ada 3 (tiga) macam, yaitu novasi obyektif, novasi subyektif pasif dan novasi subyektif aktif. Dengan adanya novasi dianggap perjanjian kredit yang lama hapus , demikian juga hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang menjadi tanggungan dari perjanjian kredit yang lama. Dalam praktek pada Bank BNI, dalam hal-hal tertentu jaminan hipotik yang mengikat perjanjian kredit yang lama dapat dipertahankan untuk mengikat perjanjian kredi t yang baru apabila dinyatakan secara tegas oleh Bank BNI sebagai kreditur.(Novia Purnawati)"

"Dewi Kaniawati. 0585007039. Beberapa Masalah dariSurat Kuasa Memasang Hipotik sebagai Pra PengikatanJaminan, Contoh Kasus pada Bank Bumi Daya, Skripsi,1992.Pengikatan jaminan secara formal sempurna tanpa ada cacat-cacat hukumnya merupakan kunci terakhir untuk dapat menyelamatkan kredit yang diberikan bank kepada debiturnya. Namun dalam prakteknya, belum semua pengikatan jaminan telahdilakukan secara sempurna, masih ada celah-celah yang dapat menimbulkan sengketa antara bank dengan debiturnya. Skripsi ini akan mengungkapkan beberapa masalah yang dapat timbul dari pengikatan jaminan yang belum sempurna, khususnya surat kuasa memasang hipotik, karena secara yuridis barang jaminan belum diikat. Demikian pula dengan obyek jaminan yang diikat dengan surat kuasa memasang hipotik sebagai pra pengikatan jaminan. Langkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang dilakukan oleh bank ternyata masih menimbulkan masalah. Penyelesaiannya masih memerlukan campur tangan pengadilan, yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit."

"Pemilihan judul di atas didasarkan pengamatan adanya suatu perrnasalahan kredit dewasa ini yang terjadi pada bank-bank di Indonesia baik bank milik pemerintah maupun bank swasta. Permintaan kredit yang melonjak akhir-akhir ini disebabkan karena para debitur yang akan melakukan usaha di berbagai penghidupan, belum tentu memiliki modal yang cukup untuk usahanya itu. Pemerintah melihat masalah kredit adalah masalah yang sangat penting tapi juga sangat riskan. Jarang sekali terjadi pemberian kredit adalah perorangan, biasanya yang menjadi kreditur adalah bank. Melonjaknya permohonan kredit yang ada, disertai juga dengan melonjaknya permasalahan seputar kredit tersebut, salah satunya adalah kredit macet . Dalam hal demikian kreditur akan rnenuntut debitur untuk membayar. Jika debitur wanprestasi, maka eksekusi hipotik adalah salah satu jalan yang ditempuh kreditur dan merupakan jalan yang paling aman. Walaupun tidak dapat sempurna, eksekusi hipotik dilakukan cukup dengan permohonan fiat eksekusi pengadilan dan setelah itu dapat dilakukan pelelangan. Sangat murah dan efisien dari pada gugatan perdata biasa. Namun eksekusi hipotik ini juga dapat membawa permasalahan bila tidak dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak."