Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Australia - Indonesia (1995-1999): Studi Kasus Pembatalan Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Hubungan bilateral Australia dengan Indonesia mencapai titik terendah dan sempat memanas karena masalah Timor Timur pada masa pemerintahan Howard (Australia) dan Habibie (Indonesia), yang antara lain berakibat pada pembatalan secara sepihak oleh Indonesia, Persetujuan Pemeliharaan Keamanan Australia - Indonesia pada 16 September 1999. Pembatalan persetujuan keamanan tersebut disebabkan oleh faktor yang berasal dari dalam negeri sendiri (internal) dan faktor-faktor yang berasal dari luar (eksternal). Sejauh mana faktor tersebut berpengaruh, dalam studi kasus pembatalan persetujuan keamanan Australia - Indonesia, adalah permasalahan pokok yang diangkat dalam tesis ini. Persetujuan pemeliharaan keamanan tersebut temyata tidak dapat berfungsi dan tidak dapat digunakan ketika terjadi krisis di Timor Timur. Padahal dalam kesepakatan tersebut kedua belah pihak telah sepakat akan mengadakan konsultasi bila salah satu pihak menghadapi kesulitan yang menyangkut kepentingan keamanan bersama dan bila perlu mengambil tindakan bersama atau sendiri-sendiri sesuai dengan proses pads masing-masing pemerintahnya. Hal ini jugs menunjukkan tidak berfungsinya forum menteri kedua negara, khususnya . antar Menteri Pertahanan kedua negara dalam mendiskusikan masalah Timor Timur. Untuk membahas permasalahan dalam tesis ini menggunakan teori-teori politik internasional mengenai konsep kebijakan luar negeri dari KJ.Holsti, }toward Lentner, Lloyd Jensen, Harold dan Margaret Sprout, serta Stephen L.Spiegel. Juga dicoba menggunakaan konsep persepsi dari Bruce Russet dan Harvey Starr untuk menganalisa persepsi para aktor politik kedua negara dalam konteks hubungan internasional kedua negara dalam masalah Timor Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan persetujuan keamanan tersebut sebagai reaksi atas aksi dan sikap Australia terhadap Indonesia yang berlebihan dalam masalah Timor Timur. Namun sikap dan tindakan Australia tersebut berawal dari adanya anarkis dan pelanggaran HAM di Timor Timur pasca jajak pendapat.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam beberapa tahun belakangan ini, kebijakan luar negeri Indonesia tampak berusaha mencitrakan identitas Islam moderat dalam hubungan internasional. Hal ini berbeda dengan praktik-praktik kebijkan luar negeri Indonesia yang secara historis menghindari refleksi faktor Islam meski mayoritas penduduknya adalah Muslim. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan mengapa kebijakan luar negeri Indonesia mempromosikan identitas Islam moderat. Metodologi yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif dalam anilisis wacana. Hasil penelitian ini adalah Islam moderat Indonesia ingin mengidentifikasi dirinya dengan membedakan dari negera-negara Muslim lain, khususnya kawasan Timur Tengah; adanya ekspektasi dunia internasional, khususnya negara-negara Barat, untuk memahami dan mendekatkan diri dengan dunia Muslim; pemerintah Indonesia ingin mengakomodasi suara komunitas Muslim dalam negeri yang selama ini mengharapkan adanya perbaikan hubungan dengan dunia Islam; adanya motivasi Indonesia untuk mengambil peran dalam hubungan internasional sesuai dengan konsistensi cara pandangnya terhadap dunia.

---

ABSTRACT
In recent years, Indonesia's foreign policy seemed to be portraying moderate Islamic identity in international relations. This is in contrast to practices foreign policy of Indonesia, which has historically avoided the reflection factor of Islam while the majority of the population is Muslim. This then begs the question why Indonesia's foreign policy promoting moderate Islamic identity. The methodology used in this thesis is a qualitative in discourse analysis. The results of this study are moderate Islam Indonesia wants to identify its self to distinguish from other Muslim countries, especially the Middle East region; there are expectations of the international community, especially Western countries, to understand and get closer to the Muslim world; Indonesia government wants to accommodate the voice of domestic Muslim community that had been hoping for a better relations with the Muslim world; the motivation of Indonesia to take part in international relations in accordance with the consistency of its worldview.

Abstrak :
Pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi mendapat permohonan dengan registrasi perkara nomor 33/PUU-IX/2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam ASEAN). Hal yang menjadi perdebatan adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. Penelitian ini berangkat dari penilaian tepat tidaknya keberadaan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional. Tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai (1) keberadaan undang-undang pengesahan perjanjian internasional dalam sistem hukum di Indonesia; (2) pengujian konstitusionalitas undang-undang pengesahan perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi; serta (3) mencari bentuk pengesahan perjanjian internasional yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum tata negara dan hukum internasional. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif. Ada beberapa teori dalam pemberlakuan kaidah perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, salah satunya adalah teori transformasi. Melalui transformasi, perjanjian internasional tidak otomatis berlaku dalam hukum nasional melainkan memerlukan aturan pelaksana yang materinya adalah pengejewantahan dari ketentuan dalam perjanjian internasional. Dengan diketahuinya tentang keberadaan undang-undang pengesahan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia maka hal tersebut juga turut menjawab kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang pengesahan perjanjian internasional. ......In 2011 the Constitutional Court received the petition with 33/PUUIX/ 2011 case registration number of the judicial review of Act No. 38 Year 2008 about Ratification of the Charter of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN Charter). It is a debate about the authority of the Constitutional Court in reviewing the Act of Ratification of International Treaty. This study departed from the assessment about the existence of the Act of Ratification of International Treaty. Three issues discussed in this study is (1) the existence of the Act of Ratification of International Treaty in the legal system of Indonesia, (2) the constitutional review of the Act of Ratification of International Treaty by the Constitutional Court, and (3) seek the form of ratification of international treaty that should be applied in Indonesia. To answer these problems, this study uses materials such as the Constitutional Court decisions, regulation, and writings relating to constitutional law and international law. This research is a juridical-normative. There are several theories to apply international treaty into national law, one of which is the transformation theory. Through transformation, international treaty are not automatically applicable in national law but require regulation which the material is the manifestation of the provisions of international treaty. By knowing about the existence of the Act of Ratification of International Treaty in the Indonesian legal system then it also helped answer the authority of the Constitutional Court in reviewing the Act of Ratification of International Treaty.

Abstrak :
Indonesia pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua (2009-2014) mengeluarkan semboyan Million Friend zero enemy. Namun, dalam perjalananya menjadi problematika mengingat slogan tersebut hadir pada momentum dimana banyak muncul tuntutan supaya Indonesia lebih asertif. Implikasinya pemerintah tidak jarang dihadapkan pada kontroversi terkait beberapa kasus seperti kedaulatan dan permasalahan TKI. Diantara banyak sekali alternatif jawaban dibalik semboyan tersebut, peneliti menghadirkan pencitraan sebagai konsep yang kemudian memancing analisis lebih dalam. Terdapat keyakinan yang dipercayai pemerintah Indonesia era presiden SBY mengenai perlunya antisipasi atas perkembangan informasi yang turbulen demi menjaga reputasi. Dengan demikian penelitian ini mencoba mengelaborasi logika dibalik slogan tersebut.

---

Million Friend Zero Enemy is Indonesia`s foreign policy doctrine in Susilo Bambang Yudhoyono`s second term of government (2009-2014. As the time goes by, the doctrine is challenged by problems arising from the external issues requiring the country to take more assertive positions. As a result for taking softer and more moderate positions, the government is frequently criticized in its attempt to handle some controvercial issues such as sovereignty and migrant worker. Among so many possible perspectives to answer the logic behind the doctrine, this research is emphasizing the believes about the importance of anticipatory policy to overcome the turbulency of informations as an attempt to build an image. Thus, this research is attempting to elaborate the logic behind "Million Friends Zero Enemy" doctrine.

Abstrak :
Diskursus mengenai peranan struktur dan agensi menjadi salah satu perdebatan utama dalam Hubungan Internasional. Dua hal yang menyulitkan penemuan konsensus dalam perdebatan peran agensi dan struktur adalah konseptualisasi agensi yang semakin cair dan dalam waktu yang sama, dikritiknya status ontologis negara yang sering dianggap tidak problematis. Menanggapi itu, skripsi ini memperlihatkan interaksi agensi-struktur yang kompleks antara individu-negara: bahwa individu dapat menjadi agensi yang independen melalui praktik mereka, namun praktik tersebut tidak terpisah dari okupasi struktur internasional dan domestik. Skripsi ini megambil fokus kepada praktik representasi seniman Heri Dono. Heri Dono merupakan salah satu seniman Indonesia yang aktif melakukan pameran dan merepresentasikan Indonesia di kancah internasional. Heri Dono dalam masa berkaryanya terkenal sebagai salah satu seniman yang kritis terhadap fenomena sosial politik dan terkenal di dunia Internasional. Heri memupuk agensinya sampai ia akhirnya diundang ke Venice Biennale, salah satu ajang kesenian paling prestisius di dunia, secara independen di tahun 2003. Namun Internasionalisasi Heri Dono juga di satu sisi merupakan implikasi dari dinamika dunia seni rupa Internasional dan kebijakan kebudayaan Indonesia yang ambivalen pada tahun 1990an. Pada tahun 2015, Indonesia dan Heri Dono melakukan kolaborasi dalam membentuk representasi Indonesia di Venice Biennale melalui paviliun nasional Indonesia. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk menelusuri pemaknaan praktik representasi Heri Dono sebagai seniman Indonesia yang bergerak antara ruang domestik dan transnasional. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun agensi dapat bergerak secara independen namun aktualisasi agensi mereka tidak terlepas dari transformasi dan tuntutan dari struktur. Skripsi ini memakai konsep agensi Manusia dari Roland Bleiker yang melihat agensi manusia memiliki sifat taktis, temporal, dan diskursif. Metode yang dipakai dalam skripsi ini adalah etnografi historis dengan tujuan untuk melihat bagiamana wacana kesenian internasional dan lokal berkontribusi kepada praktik dan pemaknaan representasi seniman terhadap negaranya. ......Discourses on the role of structures and agency is one of the main debates in International Relations. Two things muddle the search for consensus in the debate regarding the role of agency and structure: the conceptualization of agency that are increasingly fluid and at the same time, the consideration of the problematic nature of state's ontological status. In this regard, this thesis aims to show a complex interaction between agency and structure in the case of individual-state relations: that individuals can become independent agencies through their practice, but the practice is not entirely separated from the inducement of international and domestic structures. This thesis takes a focus on the practice of the representation of artist Heri Dono. Heri Dono is one of the Indonesian artists who is active in exhibiting and representing Indonesia on the international art scene. Heri Dono in his tenure is well-known as one of the artists who is critical of the social-political phenomena and has established an international reputation. Dono fostered his agency until he was finally invited to participat in the Venice Biennale, one of the most prestigious arts events in the world, independently in 2003. But Heri Dono's internationalization on the one hand was an implication of the dynamics manifested by structural transformation of international art world and the ambivalence stance of Indonesian cultural policies in 1990s. In 2015, Indonesia and Heri Dono collaborated in shaping Indonesia's representation at the Venice Biennale through Indonesia's national pavilion. Thus, this reasearch developed an interest in exploring the meaning of the representational practice of Heri Dono as an Indonesian artist who moves inbetween domestic and transnational structure. This thesis then finds that although agencies can move independently but the actualization of their potentiality is inseparable from the transformation and demand of the structure. This thesis uses the concept of human agency by Roland Bleiker who sees human agency characterized by its tacticality, temporality, and discursivity. The method used in this thesis is historical ethnography, aimed to see how both structural discourses contested, overlapped, and serve voids to the practice and meaning of the artist's representation of his country.