Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa rasionalitas pemikiran akademik dan praktik tentang sistem pelayanan hak-hak anggota Polri yang masih bersifat manual atau konvesional belum optimal mewujudkan pelayanan hak-hak anggota Polri yang efektif, efisien, dan terintegrasi. Oleh sebab itulah tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan program One Stop Service dalam rangka pelayanan pemenuhan hak-hak anggota Polri, dan mendeskripsikan secara utuh dan obyektif implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi secara kualitatif faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program One Stop Service dalam pelayanan pemenuhan hak-hak anggota Polri. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan dilakukan selama sebulan di Biro SDM Mabes Polri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara dan telaah dokkumen. Sementara teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program One Stop Service yang dikembangkan oleh Biro SDM Polri untuk memudahkan personel dalam mengakses kebutuhan dan hak seperti gaji, cuti dan juga perumahan serta asuransi. Pelayanan hak-hak anggota Polri ini dilakukan dnegan mengadopsi teknologi Single-Sign-On (SSO), dan ini dinlai relevan dengan kebutuhan pemenuhan hak-hak anggota Polri. Ada tiga aspek utama dalam implemntasinya, yang meliputi unsur tindakan, aktor dan tujuan. Sementara itu, faktor yang memengaruhi implementasinya adalah komunikasi, sumber daya, faktor kecenderungan dan struktur birokrasi. ......This research is motivated by several rationalities of academic thinking and practice regarding the system of the services of the rights of the personnel of Indonesian National Police. The system is still manual or conventional and is not optimal in realizing effective, efficient, and integrated services for Indonesian National Police personnel’s rights. Therefore, the main purpose of the research is to describe the One-Stop Service program in the context of fulfilling the rights of the personnel of Indonesian National Police, and to fully and objectively describe its implementation. In addition, the research also aims to identify qualitatively the factors that influence the implementation of One Stop Service program in fulfilling their members’ rights. The research employs the qualitative-descriptive approach and is carried out for a month at the Human Resources Bureau of Indonesian National Police. The author uses several data collection techniques, such as observations, interviews and document review. Meanwhile, data is analysed is carried out through the stages of data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study concludes that One Stop Service program developed by Indonesian National Police has facilitated its personnel in accessing their needs and rights such as salaries, leave as well as housing and insurance. The service is carried out by adopting Single- Sign-On (SSO) technology, and this is considered relevant to fulfilling the personnel of Indonesian National Police. There are three main aspects in its implementation: elements of action, actors and goals. Meanwhile, the factors that influence its implementation are communication, resources, trend factors and bureaucratic structure.

Abstrak :
Image of Indonesian National Police after reformation; collected articles.

Abstrak :
Permasalahan konflik yang terjadi di daerah kecamatan Sausu, kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah telah berlangsung lama dan belum dapat terselesaikan. Para kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melakukan aksi penembakan terhadap aparat keamanan dan melakukan aksi Amaliyah penyerangan terhadap pemukiman masyarakat yang sudah banyak menelan korban. Masyarakat mulai dilema di satu sisi, apabila memberikan informasi kepada Polisi maka keselamatan mereka juga terancam, dan sebaliknya apabila masyarakat tidak memberikan informasi kepada Polisi maka masyarakat bisa dikategorikan sebagai simpatisan MIT. Simpatisan tersebut disusun ke dalam 4 kuadran yang terdiri dari kelompok simpatisan pasif, kelompok aktif, kelompok agen dan kelompok apatis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perubahan perilaku masyarakat pra dan pasca operasi keamanan Madago Raya terhadap dilema sosial yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditunjuk data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teknik analisa data triangulasi untuk mendapatkan hasil penelitian. ......The conflict problems that occurred in the Sausu District area, Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi have been going on for a long time and have not been resolved. The Mujahidin Indonesia Timur (MIT) group shot at security forces and carried out amaliyah attacks on residential areas that have claimed many victims. The community began to be dilemmatic on the one hand, if they provide information to the police then their safety is also threatened, and vice versa if the community does not provide information to the police then the community can be categorized as MIT sympathizers. The sympathizers are grouped into 4 quadrants consisting of passive sympathizers, active groups, agent groups, and apathetic groups. The purpose of this study is to look at changes in community behavior pre and post Madago Raya security operations against social dilemmas that occur in the community of Sausu District, Parigi Moutong Regency. This research uses a qualitative method where data is obtained through interviews and documentation studies. Interviews were conducted with predetermined informants. Secondary data that has been obtained is then analyzed using triangulation data analysis techniques to obtain research results.

Abstrak :
Penerapan bernegara di masa otoritarianisme di masa lalu menempatkan Polri untuk tunduk pada kontrol militer dan mengadopsi cara-cara militeristik dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Akibatnya lahirlah berbagai bentuk penyimpangan mandat tugas seperti pelanggaran HAM, penggunaan kekerasan secara berlebihan (excessive use of force), dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kepolisian demokratis (democratic policing) membutuhkan sumber daya dari kapasitas negara (state capacity) dan keinginan dari pemerintah untuk melaksanakan kekuasaan negara. Suatu pemerintahan yang demokratis harus bersedia untuk mengembangkan lembaga-lembaga negara seperti kepolisian yang memungkinkan secara efektif memerangi kejahatan dan gangguan sosial, sementara pada saat yang bersamaan membatasi kemampuan polisi untuk melakukan kekuatan fisik yang dapat melanggar HAM. Terdapat tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis (Fichtelberg, 2013) yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas. Ketiga dimensi dari kapasitas negara tersebut belumlah cukup untuk dapat membangun kepolisian demokratis di suatu negara, terdapat beberapa dimensi lain yang perlu ditelaah untuk memperkuat kapasitas negara dalam kepolisian demokratis seperti dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). Dalam upaya memperkuat kapasitas negara (state capacity) dalam kepolisian demokratis Reserse Polri, digunakan soft system methodology berbasis riset tindakan di mana alat bantu intelektual berupa human activity systems dalam bentuk root definition, yang kemudian dibuat model konseptualnya untuk research interest dan problem solving interest. Sesuai dengan kaidah dalam soft system methodology berbasis riset tindakan, proses pembandingan dan debating ini untuk tujuan penelitian teoretik yang melibatkan peneliti, promotor dan ko promotor serta para penguji lainnya sebagai academic reviewers. Sedangkan untuk problem solving interest melibatkan para pemangku kepentingan dari transformasi kepolisian konvensional kepada kepolisian demokratis Reserse Polri dan praktisioner SSM. Hasil penelitian ditemukan bahwa konstruksi teoritis untuk research interest yaitu perlunya penguatan melalui pengembangan tiga dimensi kapasitas negara dalam kepolisian demokratis yaitu organisasi, profesionalisme dan legalitas (Fichtelberg, 2013) yang dapat diperkuat dan dikembangkan dengan dimensi institusi (Klockars, 1993), politik (Berkley, 1970), budaya (Bayley, 2006, Dixon, 1999). Pengembangan dari tiga dimensi menjadi enam dimensi dari kapasitas negara dalam membangun kepolisian demokratis merupakan novelty dari penelitian yang bersifat research interest. Dimensi institusi, politik dan budaya juga merupakan dimensi yang penting dan harus ada dalam kapasitas negara dalam membentuk institusi kepolisian demokratis. Bareskrim Polri memiliki peluang untuk dapat melakukan transformasi kepolisian melalui kepolisian demokratis (democratic policing) melakukan inovasi tata kelola kepolisian sebagai pelayan publik, menjunjung tinggi supremasi hukum, etika kepolisian, dan hak asasi manusia, menjaga akuntabilitas dan transparansi, struktur dan manajerial yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat demokratis. ......The implementation of the life of state during the past authoritarian era has put the Indonesian National Police under the military control and that the Indonesian Police had to adopt militaristic methods in enforcing the law and in serving the people. This has caused many forms of dereliction of duty such as violation of human rights, excessive use of force, abuse of power and corruption. The effort to maintain the balance in democratic policing requires resources from the state capacity and political will of the government to implement the power of the state. A democratic government must be willing to develop state institutions such as police institution which will fight against crime and social problems, and at the same time restrict police capability that may violate against human rights. There three dimensions of the state capacity in democratic policing (Fichtelberg, 2013), namely organization, professionalism and legality. These three dimensions of the state capacity, however, are not yet enough to develop democratic policing in a nation. There are still other dimensions to be explored in order to strengthen the state capacity in democratic policing, such as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999). In the effort of strengthening the state capacity in democratic policing in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police uses an action research based soft system methodology whereby intellectual device of human activity systems in the forms of root definition, which then becomes the conceptual model for research interest and problem solving interest. In accordance with the principle in the action research based soft system methodology, the process of comparing and debating is for theoretical research purpose which involves researchers, promotors and co-promotors as well as other examiners being the academic reviewers. On the other hand, problem solving interest involves the stakeholders of the transformation from conventional police to democratic police in the Criminal Investigation Division, the Indonesian Police and SSM practitioners. The research results show that the theoretical construction for research interest is the need of empowerment through the development of three dimensions of state capacity in democratic policing, namely organization, professionalism and legality (Fichtelberg, 2013), which can be strengthened and developed with such other dimensions as institutions (Klockars, 1993), politics (Berkley, 1970), and culture (Bayley, 2006, & Dixon, 1999).The development from three dimensions to six dimensions of the state capacity in establishing democratic police constitutes novelty of research having the nature of research interest. Institution, politics and cultures are three important dimensions and they should exist in the state capacity in establishing democratic policing. The Criminal Investigation Division of the Indonesian National Police has the chance to implement police transformation through democratic policing and to make innovation in good governance of the police as public servant, to uphold the supremacy of law, police ethics, human rights, to keep accountability and transparency, effective and efficient structure and management in the framework of providing protection and services to a democratic society.

Abstrak :
Community policing as new paradigm of Indonesian National Police.