Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kendati migrasi tenaga kerja ke luar negeri telah menjadi bagian dari strategi pembangunan pemerintah Indonesia, perhatian akan dampak dari remitansi terhadap ekonomi masih minim, termasuk juga penelitian mengenainya. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi lokus tersebut dengan melakukan analisis pengaruh remitansi terhadap kesejahteraan pada tingkat subnasional dengan indikator konsumsi per kapita, pertumbuhan konsumsi dan tingkat kemiskinan. Analisis dilakukan untuk periode tahun 2007 hingga 2009 dengan individu tujuh belas daerah naungan BP3TKI yang mencakup 33 provinsi Indonesia. Dengan menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS), remitansi ditemukan terbukti berdampak positif secara signifikan terhadap konsumsi per kapita daerah, namun tidak terbukti berdampak terhadap tingkat kemiskinan dan pertumbuhan konsumsi daerah. ...... Although internasional labor migration has become a part of the Indonesian government's development strategy, attention to the impact of remittances on the economy is still minimum, including from research perspective. Therefore, this study seeks to fill this locus by analyzing the effect of remittances on welfare at subnational level with per capita consumption, consumption growth and poverty rate. Analyzes were conducted for the period of 2007 to 2009 with seventeen regions covering 33 provinces of Indonesia. By using simple Ordinary Least Square (OLS) regression, remittances are found to significantly increase per capita household consumption, but cannot be proved to have impacts on poverty rate and consumption growth.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan layanan pengiriman paspor diantar sampai alamat yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, serta mencari tahu alasan dan pertimbangan mengapa kebijakan tersebut dibuat. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan mengumpulkan data dari wawancara, penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang formulasi kebijakan layanan pengiriman paspor diantar sampai alamat. Dengan bertemakan pelayanan publik, diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan rujukan bagi instansi terkait dalam mengembangkan fasilitas dan mutu pelayanan. Layanan pengiriman paspor diantar sampai alamat ini baru hanya dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi kantor imigrasi lain dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanan. Dikarenakan pelayanan publik yang ideal dapat membantu untuk menciptakan pemerintahan yang baik, sehingga masyarakat bisa memberikan kepercayaan yang penuh bagi aparat penyedia layanan publik dalam mencapai semua hal yang memang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti dalam hal ini pelayanan permohonan pembuatan paspor. ...... This research aims to analyze the policy formulation passport delivery service delivered to the address on the Special Immigration Office Class I South Jakarta, as well as to find out the reasons and the reasons why the policy is made. By using a qualitative research methodology and collected data from interviews, the research aims to dig deeper into the policy formulation passport delivery service delivered to the address. With the theme of public service, this study is expected to be one of the reference materials for relevant agencies to develop facilities and quality of service. Passport delivery service is delivered to a new address owned by the Special Immigration Office Class I South Jakarta, and is expected to be an example for other immigration offices in improving the quality of service quality. Due to the ideal of public service which can help to create good governance, so that society can give full credence to the apparatus of public service providers in achieving all the things that are related to public services, such as in this case for a passport service.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia yang sadar akan pentingnya peningkatan pelayanan dan berusaha mendekatkan diri pada masyarakat. lembaga lni juga selain tercatat aktlf melakukan berbagai kegiatan penyebaran informasikepada masyarakat atas peraturan keimigrasian dimana Humas Direktorat Jenderal Imigrasi juga tercatat sebagai anggota Sadan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Kementerian Komunikasidan Informatika Republik Indonesia. Walaupun aktif melakukan penyebaran lnformasi kepada masyarakat namun tetap ada beberapa hal yang esensial atas pelayanan yang diberikannya belum tersosialisasi secara balk kepada masyarakat. Adalah keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor : M.08-IZ.03.10 TAHUN 2006 tentang tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menter! Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.Ol- IZ.03.10 Tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, Dan surat Perjalan laksana Paspor Untuk Orang Asing yang menyatakan bahwa permohonan Surat Pe1jalanan Republik Indonesia dapat dilakukan di kantor imigrasi manapun dengan ketentuan syarat - syarat dasar berupa kepemllikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta l.ahir atau ijasah terpenuhi. Kemudahan yang ditawarkan oleh Kementerian ini seharusnya menyebabkan adanya penyebaran permohonan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau paspor Republik Indonesia pada kantor - kantor yang volume kerjanya tldak terlalu tinggi namun kemudahan in! beberapa tahun setelah pelaksanaannya tidak menimbulkan penyebaran permohonan sebagaimana diharapkan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara memiliki beberapa kantor imigras kelas I Khusus dan kelas I yang setiap tahun kegiatan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh kantor - kantor ini mengalami peningkatan bahkan menyumbang sekitar 20% dari total penerbitan paspor di seluruh Indonesia. Seiring diterbitkannya Keputusan Menteri tersebut diatas diharapkan masyarakat memiliki alternatif untuk mendaftarkan permohonannya pada kantor - kantor yang dianggap menguntungkan bagi dirinya. Riset ini bertujuan? untuk menganalisis faktor - faktor yang menyebabkan tidak terjadinya penyebaran permohonan ke kantor- kantor lmigrasi lain yang ada di seputar DKI Jakarta melalui analisa perilaku konsumen jasa oleh Fandy l]iptono. Kerangka analisa in! melipui 5 (lima) dimensi yaitu : identifikasi kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian dan konsumsi serta evaluasi purnabeli. Dalam riset ini,data kuantitatif yang diperoleh dar! survei dianalisis dengan menggunakan metode rata- rata (mean) yang. kemudian dilakukan pembobotan guna mendapatkan data yang lebih balk untuk selanjutnya hasil kuatitatif akan lebih diperinci dengan data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara mendalam.

---

Directorate General of Immigration is one of the directorates within the Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia which is aware of the importance of improving services and draws closer to the community. The institute is also active to carrying a variety of activities to the public dissemination of information toward immigration regulations.In addition, the Public Relations Directorate General of Immigration Is also registered as a member of the Coordinating Agency for Public Relations at the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. Although active in distributing information to the public but still there are some things that are some essential toward the service they provide, has not been properly socialized to the community. Is the decision of the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia Number: M.O8-HZ.03.10 YEAR 2006 on the Fourth Amendment to Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.Ol- IZ.03.10 About Regular Passport,align Passport,as a lieu as a passport for Indonesian citizen, as a lieu as a passport which is stated that the application of the Republic of Indonesia Travel letter can be made at any immigration office with the provisions of the terms - the basic requirement of ownership of Identity Card (ID),Family Card (KK} and Deed of birth or fulfillment certificate. The simplicity offered by the Ministry supposed to cause the spread of the petition of the Republic of Indonesia Travel Document or passport of the Republic of Indonesia at the offiCes that the volume of work is not to high,but this simplidty of a few years after Its implementation did not result in the spread of the applications as expected. DKI Jakarta as the capital of the State has several special classes of immigration offices which each year of the issuance of travel of the Republic of Indonesia issued by the offices has increased moreover contributed about 20% of the total issuance of passports in Indonesia. As the issuance held by Decree of the Minister above are expected to have an ?alternative community to register their petition at the offices which considered favorable for them. This research alms to analyze the factors that cause the absence of spread of the petition to other immigration offices around the DKI Jakarta through the analysis of consumer behavior by Fandy Tjlptono services. The framework of this analysis include 5 (five) dimensions: the identification of needs, information search, alternative evaluation, purchase and consumption as well as evaluation of post purchase. In this research, qualitative data obtained through in-depth interviews with quantitative data obtained from the survey which have been analyzed using the distribution of frequency.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.

---

ABSTRACT
This thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years. This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Visa Kebijakan Pembebasan di Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta. Semenjak penerapan Kebijakan Pembebasan Visa sebagai Hukum Presiden No. 21 tahun 2016, Indonesia dapat diakses oleh 169 negara yang ingin memasuki wilayah Indonesia tanpa a proses seleksi. Ini berarti ada perubahan dalam Kebijakan Imigrasi yang sebelumnya menggunakan kebijakan selektif untuk membuka kebijakan pintu sampai sekarang. Implementasi Visa Kebijakan Pembebasan telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kedatangan pengunjung asing di Indonesia Indonesia. Bandara Soekarno Hatta saat ini tercatat sebagai Top 20 of Busiest Bandara Internasional di dunia; pembuat kebijakan harus menyadari fakta ini ketika itu datang ke implementasi Kebijakan Pembebasan Visa. Pintu masuk Soekarno Hatta Bandara berada di bawah wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta itulah sebabnya mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan wawancara mendalam dan karya sastra digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa diberlakukannya Visa Kebijakan Pembebasan belum diterapkan secara optimal. Seperti yang dikatakan Edward, ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan baru ini (1) tidak memadai proses komunikasi; (2) kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kebijaksanaan dari yang lebih tinggi posisi (3) proses fragmentasi rendah karena kurangnya standar operasional prosedur. Ada dua faktor lain juga yang meliputi (1) penurunan sumber keuangan untuk migrasi dan (2) tidak ada prinsip timbal balik dalam memperkuat hubungan dengan yang lain negara. ......This study aims to determine what factors influence the implementation of the Exemption Policy Visa at the Soekarno Hatta Class I Immigration Office. Since the application of the Visa Exemption Policy as Presidential Law No. 21 of 2016, Indonesia can be accessed by 169 countries who wish to enter Indonesian territory without a selection process. This means there have been changes in the previous Immigration Policy use selective policies to open policy doors until now. Implementation of the Exemption Policy Visa has led to a rapid increase in the arrival of foreign visitors in Indonesia Indonesia. Soekarno Hatta Airport is currently listed as the Top 20 of the Busiest International Airports in the world; Policy makers must be aware of this fact when it comes to implementing the Visa Exemption Policy. The entrance of Soekarno Hatta Airport is under the authority of Soekarno Hatta's Class I Immigration Office, which is why they have an important role in implementing the policy. This research uses a post-positivist approach with in-depth interviews and literary works used as a data collection technique. The results show that the Visa Exemption Policy has not been implemented optimally. As Edward said, there are three factors that influence the implementation of this new regulation (1) inadequate communication process (2) low quality human resources and wisdom from a higher position (3) the fragmentation process is low due to lack of standard operating procedures. There are also two other factors which include (1) decreasing financial resources for migration; and (2) there is no principle of reciprocity in strengthening relationships with others country.