Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah menciptakan kebijakan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Salah satunya adalah kebijakan di bidang Bagi Hasil Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten Bogor telah merespon kebijakan tersebut dengan ditetapkannya perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari pendapatan penerimaan Daerah. Kemudian diikuti dengan iahirnya Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor Nomor 6 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sejalan dengan peraturan diatasnya (yang lebih tinggi), serta untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah berjalan seperti apa yang diinginkan, antara lain : (i) Jumlah yang diterima (yang dituangkan dalam APBDes) desa sama dengan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Data dari Dipenda); (ii) Proses pencairan dana bagi hasil desa tepat waktu; (iii) Penerimaan bagian desa dari penerimaan daerah dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa ; (iv) Penggunaan penerimaan bagian desa dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada rakyat melaiui Badan Perwakilan Desa (BPD). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yaitu : (1) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Pusat; (ii) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Daerah; dan (iii) mewawancarai sejumlah Kepala Desa yang menjadi sampel. Sampe! diperoleh dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Melalui wawancara dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat dibuktikan bahwa Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sesuai (tidak bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas. Sedangkan melaiui wawancara dengan para Kepala Desa, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan bagi hasil antara pemerintah Kabupaten ke Desa telah terjadi penyimpangan (tidak sesuai aturan) yang terjadi di lapangan, sebagai berikut : pertama, Adanya perbedaan data besaran dana bagi hasil yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dengan Data APBDes di Desa; Kedua, Masih adanya desa yang tidak menuangkan dana bagi hasil ke dalam APBDes. Bahkan APBDesnya sendiri tidak dibuat. Hal ini melanggar ketentuan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003; Ketiga, Dalam Belanja Pembangunan, desa umumnya mempergunakan dana bagi hasil untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini akan berdampak kepada pembangunan di desa akan lambat dan tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah daerah; Keempat Kurangnya Pengawasan, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa; Sehingga diperlukan diperlukan perbaikan terhadap kebijakan bagi hasil, agar realisasi kebijakan tersebut sejalan dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut : (i) Memfungsikan peran camat sebagai perangkat daerah otonom dalam memfasilitasi dan mengawasi jalannya pengelolaan dana bagi hasil desa; (ii) Memberikan sanksi yang cukup berat apabila terjadi penyimpangan baik itu terhadap desa atau terhadap oknum yang masih meminta kepada pihak desa; dan (iii) Perlunya Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan dana bagi hasil juga harus dipertanggungjawabkan melalui pelaporan yang dilaksanakan melalui jalur struktural dari Tim Pelaksana tingkat desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini akan mengkaji tentang pengaruh Bank Dunia dalam kebijakan ekonomi Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis tentang pergeseran-pergeseran orientasi Bank Dunia di tingkat internasional, mempengaruhi kebijakan penyaluran pinjaman kepada pemerintah Indonesia pasca Orde Baru. Satu periode dimana Bank Dunia mulai memperkenalkan kebijakan tata kelola dan pembangunan institusi dalam penyaluran pinjamannya untuk mendukung agenda reformasi ekonomi di Indonesia. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mendorong perluasan ekspansi modal di dalam struktur ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam orientasi pemberian pinjaman Bank Dunia pada periode pasca Orde Baru, tetapi Bank Dunia tidak bisa menghindari adanya kepentingan negara-negara pusat untuk menggunakan lembaga ini sebagai instrumen ekspansi modal di negaranegara pinggiran. Peningkatan intervensi Bank Dunia di Indonesia dalam kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan elit politik dan komunitas epistemis liberal di dalam negeri.

---

ABSTRACT
This thesis will examine the influence of the World Bank in Indonesia economic policy in the post-New Order era. This study is intended to carry out an analysis of the shifts in the orientation of the World Bank at the international level, influencing government policy lending to the post-New Order. A period in which the World Bank began introducing governance policies and institutions development in channeling loans to support economic reform agenda in Indonesia. This policy is basically an effort to encourage the expansion of capital in the structure of the Indonesian economy which is still based on the state. These results indicate that although there is a change in the orientation of the World Bank lending in the period of the Post-New Order, but the World Bank can not avoid the interest of the core countries (developed countries) to use these institutions as instruments of capital expansion in the peripheral countries. Increased World Bank intervention in Indonesia in economic policy is strongly influenced by the presence of the political elite and liberal epistemic community within the country.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan Kota Batu, faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan, dan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengeluaran di kawasan agropolitan Kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengeluaran dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu saat ini banyak dipengaruhi oleh perubahan visi pembangunan Kota Batu dari sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian. Fokus pembangunan bukan lagi pada sektor pertanian namun lebih kepada pembangunan fisik sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas lain yang dibangun bertujuan untuk menarik minat wisatawan dan investor (walaupun sektor pertanian tetap diperhatikan). Kebijakan perpajakan ditemukan belum terlalu berperan dalam pengembangan kawasan agropolitan Kota Batu, justru masyarakat banyak mengeluhkan mengenai PBB besarnya mengalami kenaikan terus setiap tahunnya. Diketahui pula setidaknya ada dua jenis retribusi yang diterapkan disini yaitu retribusi dari Rumah Pemotongan Hewan dan Pasar Benih Ikan. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengeluaran pada kawasan agropolitan disini adalah sikap aparat pemerintah yang sangat mendukung masyarakat petani, dan kesadaran masyarakat akan manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari program kegiatan yang diberikan oleh pemerintah untuk pengembangan pertanian karena memang nature masyarakat Kota Batu ada di sektor pertanian. Faktor penghambat kebijakan fiskal untuk pengembangan kawasan agropolitan di Kota Batu diantaranya adalah kurangnya koordinasi tim pokja agropolitan, kurangnya sumber dana, penyempitan lahan pertanian, pendampingan PPL yang kurang efektif, rendahnya SDM masyarakat petani, perubahan visi pembangunan ekonomi dari sentra pertanian berbasis pariwisata menjadi sentra pariwisata berbasis pertanian, belum terbentuknya Bapelu, belum tersedianya KUD yang menangani semua sektor, banyaknya kepentingan yang terlibat dalam pengembangan agropolitan, konflik kepentingan di pasar Batu, dan karakter penguasa.

---

Abstract
This thesis discusses the implementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area. The problems are examined in this research is implementation of expenditure policy in Batu City agropolitan area, the contributing factors for policy implementation, and the cumberer factors for policy implementation. This research conducted with using qualitative approach with in depth interview, documentation study, and observation as collecting data method. The result showed that the implementation of expenditure policy in order development of agropolitan area in the Batu City much influenced by changes in the vision of Batu City from agriculture center based tourism being tourism center based agriculture. Development is no longer focus on the agricultural sector but more to the development of physical infrastructure and other facilities that were built in order to attract tourists and investors (although the agricultural sector continues to note). Taxation policy is found not too play a significant role in the development of the Batu City agropolitan area, thus many have complained about the Property Tax due which is increased steadily each year. It is founded also that there are at least two types of service charges that applied in agropolitan area, they are retribution from Slaughterhouses and Fish-Seed Market. Contributing factor in the implementation of expenditure policy in the Batu City agropolitan area is the attitude of the Government apparatus supporting the farming community, and public awareness of long-term benefits that can be obtained from the program activities provided by Governments for the development of agriculture because it is nature society Batu City is in the agricultural sector. Meanwhile, the restricting factors are the lack of coordination between agropolitan program team, lack of funds, narrowing of farmland, a less effective mentoring, lack of human resources, a change in the Batu City Vision from agriculture center based tourism being tourism center based agriculture, yet the formation of Instigation Institution, yet the availability of Cooperative Village Unit which handles all the sectors, the many interests involved in the development of agropolitan, a conflict of interest in the market, and the character of the ruler.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kebelakang terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pengaruh masing-masing tahun maupun pengaruh secara rata-rata, dengan menggunakan data panel, yaitu data pada 26 provinsi tahun 1993 - 2006. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metndc. Generalized Letut Squme (GLS) setelah dilakukan berbagai uji model. Basil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin setahun yang lalu berpengarub negatil; pengeluanm rutin 2 dan 3 tahun yang lalu tidsk signifikan berpengaruh dan pengeluaran rutin 4 dan 5 tahun yang lalu berpengaruh positif. Sedsngkan pengeluaran pembangunan selama 5 tahun kebelakang tidsk sigoifikan berpengaruh terhadsp pertumbuhan ekonomi regional. Apabila diasumsikan pengeluaran tiap-tiap tahun memiliki pengarub yang sama, basil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran rutin selama 5 tahun kebelakang berpengarub positil; sedsngkan pengeluaran pembangunan tidsk signifikan berpengaruh.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2011, terdiri dari aspek konteks, aspek manfaat, dan aspek implementasi. Dalam implementasinya, sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan, masih belum memenuhi komponen-komponen yang ada dalam sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas lebih rinci bagaimana implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist. Hasil dari penelitian ini adalah sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, dalam implementasinya masih belum memenuhi semua komponen yang ada, dimana diantara 12 komponen hanya 9 diantaranya yang sudah terpenuhi. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, seperti: arsitektur dan informasi kinerja anggaran, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, alokasi dana dalam melakukan monitoring dan evaluasi, dan kelengkapan serta validitas data yang diperoleh.Kata Kunci: Sistem Monitoring dan Evaluasi, Kinerja Anggaran, Komponen Sistem Monitoring dan Evaluasi, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance in 2011, consists of aspecst of context, aspects of the benefits, and implementation aspects. In that implementation, the monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance, still does not meet the existing components in the monitoring and evaluation system. Therefore, this research discuss more about how the implementation of monitoring and evaluation budget performance system by Ministry of Finance and what factors that influence the implementation of monitoring and evaluation budget performance system. The method that used in this research is post positivist. The result from this research is monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance, in that implementation still does not meet all components, where in among of the 12 components only 10 of them that already complete. Meanwhile, there are several factors that influence the implementation of monitoring and evaluation budget performance system, such as architecture and information of budget performance, quantity and quality of human resource, allocation of funds in monitoring and evaluation, and the completeness and the validity of data.Keywords Monitoring and evaluation system, Budget performance, Components of monitoring and evaluation system, Factors that influence the implementation of monitoring and evaluation system.