Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan utama yang diangkat dari penelitian ini adalah tentang banyaknya putusan diluar dakwaan dalam perkara narkotika khususnya yang diputus oleh Pengadilan Negeri , secara normatif pasal 182 (4) KUHAP telah menentukan bahwa musyawarah hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Namun dalam prakteknya ditemukan banyak putusan perkara narkotika yang diputus oleh hakim "diluar surat dakwaan". Penelitian ini mengkaji landasan pemikiran apa yang dipergunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana narkotika dengan ?putusan diluar dakwaan?. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan primair berupa beberapa putusan Pengadilan Negeri dan putusan Mahkamah Agung RI. Dari hasil penelitian diketahui bahwa putusan diluar dakwaan yang diterapkan oleh hakim didasari atas moral justice dan social justice. ...... The main problems of this research is about decision or judgement beyond of the indictment especially for narcotic cases. That has been decided by the District Court ( Pengadilan Negeri ) which has implied at the article of 182,(4). Criminal Prosedure Court (KUHAP), has been determined that "The judges of delebration to take the decision should be based on the indictment and proved of investigation". However, at the real condition were found many decisions of narcotic case taked beyond the indictment. This research revewing what rationale that is used by the judges in deciding narcotic criminal case by rulingout the indictment. This reseach method is called normatif yuridical approach. Normatif yuridical approach are doing by research from primary library materials, Distric Courts decision and also takes from Supreme Court decision. From the result of the research we have known that decision beyond indictment is defined by the judge based on moral justice and social justice.

Abstrak :
Indonesian criminal procedural law with special reference to indictment, special plea, and judge decisions.