Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi fenomena berupa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Key Performance Indicator (KPI). Objek penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai single unit analysis yang telah mengadopsi tindak lanjut rekomendasi tersebut dalam KPI/IKU sejak tahun 2018. Meskipun penyelesaian tindak lanjut rekomendasi telah dilekatkan pada KPI/IKU dan target KPI/IKU selalu tercapai, masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum selesai/tuntas dalam 5 (lima) tahun bahkan 10 (sepuluh) tahun. Penelitian ini berupaya mengisi research gap dari penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK adalah karena tindak lanjut tersebut belum dilekatkan sebagai KPI/IKU dan tidak adanya target yang menunjukkan indikator keberhasilan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C serta latar belakang penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Analisis data pada penelitian ini menggunakan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C, KPI/IKU tindak lanjut rekomendasi BPK belum sepenuhnya memenuhi Kriteria SMART dan Prinsip SMART-C yaitu (1) Measurable; dan (2) Achievable/Attainable. Tidak dipenuhinya kedua kriteria/prinsip tersebut mengakibatkan masih belum idealnya klaim atas capaian realisasi KPI/IKU yang dilakukan DJP sebab terdapat gap antara periode terbitnya Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dari BPK atas pembahasan TLRHP dengan periode berakhirnya masa penilaian kinerja pada DJP. Kondisi ini mengakibatkan capaian realisasi KPI/IKU diklaim secara subjektif dengan menggunakan tindak lanjut rekomendasi yang diusulkan selesai dengan nilai indeks yang sama dengan rekomendasi yang dinyatakan selesai/tuntas oleh BPK. Namun demikian, implementasi KPI/IKU memberikan manfaat bagi organisasi berupa peningkatan komitmen manajemen organisasi dan mendorong strategi organisasi. Kemudian, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penyesuaian KPI/IKU dari perspektif Institutional Isomorphism. Pertama, faktor yang dipengaruhi fenomena isomorfisme normatif yaitu faktor yang berasal dari sisi eksternal berupa pelibatan pihak eksternal dan faktor dari sisi internal berupa insentif kinerja pegawai dan inovasi organisasi. Kedua, faktor dari perspektif isomorfisme koersif berupa tekanan koersif dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara. ...... This study aims to evaluate the phenomenon of completion of follow-up on the audit finding recommendations of the Supreme Audit Agency (BPK) as a Key Performance Indicator (KPI). The object of this study is the Directorate General of Taxes (DGT) as single unit analysis which has adopted such follow-up recommendations in its KPI since 2018. Although the completion of follow-up recommendations has been embedded to KPI and the KPI targets have always been achieved, there are still some recommendations that have not been completed in 5 (five) years and even in 10 (ten) years. This study seeks to fill the research gap from previous studies which revealed that the factors causing the suboptimal completion of the follow-up on BPK audit findings are because the follow-up has not been adopted as a KPI and there are no targets showing indicators of success. The evaluation is carried out using SMART Criteria and the SMART-C Principle as well as the KPI adjustments that have been made by institution from the perspective of Institutional Isomorphism. The analysis of research data employs content analysis. This study shows that based on the SMART Criteria and SMART-C Principles, the KPI on follow up over BPK recommendations has not fully satisfied the SMART Criteria and SMART-C Principles, namely (1) Measurable; and (2) Achievable/Attainable. The non- fulfilment of those two criteria/principles results in not ideal claim over the KPI realization by the DGT because there is a gap between the issuance period of the Follow-Up Monitoring Report from BPK and the end of the performance assessment period at the DGT. This condition causes KPI realization achievements to be subjectively claimed using follow-up recommendations proposed to be completed by the DGT with the same index value as recommendations declared completed by BPK. However, the implementation of KPI provides benefits to organizations in the form of increasing organizational management commitment and encouraging organizational strategy. There are factors that influence the adjustment of KPI/IKU from the perspective of Institutional Isomorphism. First, factors that are influenced by the phenomenon of normative isomorphism, i.e. factors originating from the external side, namely the involvement of external parties and factors from the internal side, namely the employee performance incentives and organizational innovation. Second, the factor from the perspective of coercive isomorphism is in the form of coercive pressure from the community on the state finance management.

Abstrak :
Sejalan dengan semakin menurunnya produksi minyak bumi dan semakin besar permintaan akan minyak dan gas bumi, maka Pemerintah berusaha mengembangkanGas Metana-B sebagai alternatif lain yang diwujudkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana-B. Sehubungan dengan adanya persyaratan-persyaratan khusus di dalam kontrak Gas Metana-B, maka pemerintah memerlukan suatu ?tools? berupa model perhitungan keekonomian sebagai acuan dalam mengevaluasi atau melakukan penilaian terhadap blok yang ditawarkan. Model ini bisa dikembangkan dari model perhitungan keekonomian minyak dan gas bumi yang telah ada, dengan melakukan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan Gas Metana-B. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model perhitungan keekonomian kontrak bagi hasil Gas Metana-B dengan melakukan modifikasi model minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan dan syarat yang akan digunakan pada pengusahaan Gas Metana-B. Kemudian menggunakan model tersebut untuk melakukan perhitungan keekonomian pengusahaan Gas Metana-B di Indonesia untuk menghasilkan indikator keekonomian yang layak bagi pengusaha dan pemerintah, atau untuk menentukan keekonomian terhadap blok yang akan ditawarkan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa sensitivitas kedua base case tersebut diatas, dapat dirangkum sebagai berikut : Dilihat dari Sisi Investor, berdasarkan parameter ekonomi (jumlah produksi gas tahunan atau harga gas) merupakan parameter yang sangat sensitif terhadap IRR dan NPV, sedangkan berdasarkan parameter kebijakan, kenaikan Split dan Cost Recovery Ceiling sangat sensitif terhadap perubahan IRR, sedangkan perubahan FTP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan IRR. Dilihat dari Sisi Pemerintah, berdasarkan parameter ekonomi (jumlah produksi gas tahunan atau harga gas) merupakan parameter yang sangat sensitif terhadap Gov. Take, sedangkan berdasarkan parameter kebijakan, kenaikan Split dan Cost Recovery Ceiling sangat sensitif terhadap perubahan Gov. Take, sedangkan kenaikan FTP (shareable) tidak berpengaruh secara signifikan dengan perubahan Gov. Take, kecuali bila FTP (non shareable). Untuk mencapai IRR sekitar 20%, merubah parameter ekonomi hanya dapat dilakukan pada harga gas (dinaikkan sampai sekitar US$ 7.00/MMBTU di kepala sumur/tidak mungkin), bila merubah produksi gas tahunan (tergantung jumlah cadangan Gas Metana-B). Apabila merubah parameter kebijakan, yaitu merubah Split atau Cost Recovery Ceiling tampaknya tidak memungkinkan, karena Split yang dinaikkan untuk kontraktor sudah dibatas kewajaran (diatas 80% setelah pajak untuk kontraktor), sedangkan menaikkan Cost Recovery Ceiling harus diatas 120% (tidak mungkin).

---

According to drastically decline of oil and gas production and more increase of oil and gas demand, in 2006 the Government has cause the CBM effort in Government Regulation Number 033/2006. According to the CBM contracts in the future must have the special terms and conditions, the Government must has ?tools? that is an economics model which can be used to evaluate of blocks in working area CBM bid. The model is modifying from oil and gas economics model. The purpose this tesis is to modify terms and conditions in economy of oil and gas contract model can be a model which appropriate in CBM effort. In the future, we hope the PSC model contract modified for CBM can be used to evaluate of blocks in working area CBM bid. The purpose of this is to get the win-win solution between Government and Contractor with suitable economic indicator. Based on calculate and cencitive analysis result from both base cases can make conclution, that is : From the investor sides, based on economic parameter (yearly gas production or gas price) are very sensitive economic parameters agains IRR and NPV, if based on policy parameter, Split and Cost Recovery Ceiling increases are very cencitive againts IRR changed, and FTP changed not significan influence againts IRR increase. From the government sides, based on economic parameter (yearly gas production or gas price) are very sensitive economic parameters agains Gov. Take, if based on policy parameter, Split and Cost Recovery Ceiling increases are very cencitive againts Gov. Take changed, and FTP shareable changed not significan influence againts Gov. Take increase, but FTP non shareable rather significan. If we want to make IRR approximately 20%, to change economic parameter can do only in gas price (to increase until approximately US$ 7.00/MMBTU welhead price is impossible), if we change gas yearly gas production (depends on CBM resources). If we change policy parameter, that is Split change or Cost Recovery Ceiling change are impossible, because Split increasing for contractor is not reasonable (more than 80% after tax for contractor), and Cost Recovery Ceiling increasing must more than 120% (impossible).

Abstrak :
Lembaga Diklat Pelayaran saat ini tengah menghadapi tantangn untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, seiring dengan akan diberlakukannya QSS (Quality Standar System ) sebagai bagian dari persyaratan sebuah Lembaga Diklat untuk di approve oleh IMO(International Management System ).Untuk itu perlu penataan sasaran strategis kedalam program ? program yang diwujudkan kedalam sebuah strategi yang dibutuhkan agar lembaga Diklat Pelayaran tersebut mampu meningkatkan performancenya sebagai lembaga diklat yang menghasilkan lulusan diklat yang berkompetence sesuai dengan syarat minimal yang diberlakukan menurut STCW 1978 amandemen 1995. Dalam mencapai tujuan dan menjadikan nya menuju visi menjadi lembaga diklat yang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dipasar global maka penerapan Service Scorecard, sebagai alat untuk menilai keberhasilan kminerja dapatlah digunakan. Karena pengukuran kinerja tradisional yang menilai kesuksesan untuk mengukur kinerja dari pesatnya pertumbuhan peserta dan revenue sudah tidak dapat dijadikan sebagai landasan keberhasilan. service scorecard adalah pengukuran kinerja khusus di bidang jasa yang pertama kali diperkenalkan oleh Praven Gupta (2008) dan memiliki elemen pengukuran kinerja yang dikenal dengan istilah GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Inovation, eksekution dan retention), sebuah lembaga / perusahaan akan dapat melihat kinerjanya secara komrpehensive dan integral, melalui rangkaian aliran proses. Aplikasi pengukuran kinerja dilakukan dengan menterjemahkan visi, misi dan strategi melalui perencanaan sasaran, indicator, target serta inisatif strategis. Hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai = 3,4 . Dari hasil pengukuran dengan menggunakan kriteria penilaian, skala yang ditetapkan serta bobot kepentingan diperoleh melalui metode pairwise comparison yang dirancang dapat diketahui apakah kategori masing ? masing elemen sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang.

---

Today The Institution of the marine training and education is facing the challenge in order to increase its service quality, in following with in effected of QSS (Quality Standard System ) as part of the requirement of in order to be approved by IMO (International Management System ).Because of that it is important to arrange the strategy target in the program that be realized into a strategy that be needed so that such The Institution of the marine training and education have an ability in increasing its performance as The Institution of the marine training and education that produce the graduate of training and education who have the competence as suitable with the minimal qualification that be effected according to STCW 1978 amendment of 1995. In reaching the purpose and make it a vision of the institution of training and education that produce the graduate who have the ability in competing in global market so that the application of Service Scorecard, as the tool for assessing the successful of performance can be used. Because the measurement of last performance that assess the successful for measure the performance and the high growth of participant and revenue have not been become as the parameter of the successful of service scorecard is the special performance measurement in service field first be introduced by Praven Gupta (2008) and have the performance measurement element that be called by GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Innovation, execution and retention), An institution / the company will can look its performance comprehensively and integrally, through the serial of process flow. The application of performance measurement be done by translating the vision, mission and strategy through target planning, indicator, target and also strategic initiative. The result of performance measurement be gotten the grade = 3,4. From the result of measurement by using the assessment criteria, scale that be decided and the quality of importance be gotten through pair wise comparison method that be designed can be known about the category of each element is very good, good, enough, less or bad.

Abstrak :
Peneliltian ini mencoba untuk menganalisa konsistensi antara perencanaan dan pengnggaran bidang pendidikan selama tahun 2007-2009 di Kota Padang Panjang yang dilihat melalui dokumen RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009 dengan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009. Hasil analisa tersebut selanjutnya dikaitkan dengan sasaran pembangunan bidang pendidikan yang disusun oleh pemerintah Kota Padang Panjang dalam dokumen perencanaan dan dikaitkan juga dengan pencapaian indikator kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota Padang Panjang selama tahun 2007-2009 masih relatif rendah. Jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang pendidikan, ternyata tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan ini juga menyebabkan rendahnya tingkat ketrecapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang. Sementara itu jika dikaitkan dengan pencapaian indikator kinerja bidang pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan ternyata tingkat konsistensi tersebut berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja berdasarakan Standar Pelayanan Minimal. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksinkronan antara penyusunan kebijakan perencanaan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang dengan kebijakan perencanaan pendidikann nasional.

---

This research was tried to analyze the consistency between planning and budgeting in education sector at Padang Panjang Municipality during 2007-2009 that refer to Annual Development Plan (RKPD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009 and Local Government Revenue and Expenditure Budget (APBD) of Padang Panjang Municipality during 2007-2009. The result of this analyisis are related to education development target in regional planning document and goal achievement of Minimum Service Standards of education sector. The results showed that the consistent level of planning and budgeting in education sector in Padang Panjang Municipality during 2007-2009 still low. If its related to Goal Achievement of regional development target, the level of consistency have relationship with Goal Achievement of regional development target. But the level of consistency between planning and budgeting in education sector have not relationship with goal achievement of Minimally Service Standarts of education sector. This result showed that the regional planning in education sector are asynchronous with the national planning in education sector.

Abstrak :
Lembaga Diklat Pelayaran saat ini tengah menghadapi tantangn untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, seiring dengan akan diberlakukannya QSS (Quality Standar System ) sebagai bagian dari persyaratan sebuah Lembaga Diklat untuk di approve oleh IMO(International Management System ).Untuk itu perlu penataan sasaran strategis kedalam program ? program yang diwujudkan kedalam sebuah strategi yang dibutuhkan agar lembaga Diklat Pelayaran tersebut mampu meningkatkan performancenya sebagai lembaga diklat yang menghasilkan lulusan diklat yang berkompetence sesuai dengan syarat minimal yang diberlakukan menurut STCW 1978 amandemen 1995. Dalam mencapai tujuan dan menjadikan nya menuju visi menjadi lembaga diklat yang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dipasar global maka penerapan Service Scorecard, sebagai alat untuk menilai keberhasilan kminerja dapatlah digunakan. Karena pengukuran kinerja tradisional yang menilai kesuksesan untuk mengukur kinerja dari pesatnya pertumbuhan peserta dan revenue sudah tidak dapat dijadikan sebagai landasan keberhasilan. service scorecard adalah pengukuran kinerja khusus di bidang jasa yang pertama kali diperkenalkan oleh Praven Gupta (2008) dan memiliki elemen pengukuran kinerja yang dikenal dengan istilah GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Inovation, eksekution dan retention), sebuah lembaga / perusahaan akan dapat melihat kinerjanya secara komrpehensive dan integral, melalui rangkaian aliran proses. Aplikasi pengukuran kinerja dilakukan dengan menterjemahkan visi, misi dan strategi melalui perencanaan sasaran, indicator, target serta inisatif strategis. Hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai = 3,4 . Dari hasil pengukuran dengan menggunakan kriteria penilaian, skala yang ditetapkan serta bobot kepentingan diperoleh melalui metode pairwise comparison yang dirancang dapat diketahui apakah kategori masing ? masing elemen sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang.

---

Today The Institution of the marine training and education is facing the challenge in order to increase its service quality, in following with in effected of QSS (Quality Standard System ) as part of the requirement of in order to be approved by IMO (International Management System ).Because of that it is important to arrange the strategy target in the program that be realized into a strategy that be needed so that such The Institution of the marine training and education have an ability in increasing its performance as The Institution of the marine training and education that produce the graduate of training and education who have the competence as suitable with the minimal qualification that be effected according to STCW 1978 amendment of 1995. In reaching the purpose and make it a vision of the institution of training and education that produce the graduate who have the ability in competing in global market so that the application of Service Scorecard, as the tool for assessing the successful of performance can be used. Because the measurement of last performance that assess the successful for measure the performance and the high growth of participant and revenue have not been become as the parameter of the successful of service scorecard is the special performance measurement in service field first be introduced by Praven Gupta (2008) and have the performance measurement element that be called by GLACIER, (Growth, Leadership, Acceleration, Collaboration, Innovation, execution and retention), An institution / the company will can look its performance comprehensively and integrally, through the serial of process flow. The application of performance measurement be done by translating the vision, mission and strategy through target planning, indicator, target and also strategic initiative. The result of performance measurement be gotten the grade = 3,4. From the result of measurement by using the assessment criteria, scale that be decided and the quality of importance be gotten through pair wise comparison method that be designed can be known about the category of each element is very good, good, enough, less or bad.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis kebutuhan tenaga di Bidang SDM RS PMI Bogor tahun 2011 dengan metode Workload Indicator of Staffing Need (WISN). Metode ini digunakan untuk menghitung jumlah optimal tenaga berdasarkan beban kerja pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen ketenagaan. Pengumpulan data primer dilakukan melaui observasi dilakukan dengan teknik work sampling setiap sepuluh menit sekali selama waktu kerja, selama 6 hari kerja dan dengan melakukan wawancara mendalam kepada pegawai bidang SDM RS PMI. Data sekunder diperoleh dari data di bidang SDM RS PMI Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan waktu produktif staf di bidang SDM RS PMI Bogor pada waktu kerja adalah 11.000 menit atau 54.56 % dari keseluruhan waktu kegiatan. Berdasarkan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan menggunakan metode WISN, diperoleh kesimpulan bahwa jumlah optimal kebutuhan tenaga di Bidang SDM RS PMI Bogor adalah sebanyak 15 orang. Jumlah ini masih lebih banyak dibandingkan dengan jumlah tenaga saat ini. ......This thesis discusses the analysis of staffing need in Human Resource Department at PMI Bogor Hospital in the year of 2011 with Workload Indicators of Staffing Need (WISN) method. This method is used to analyze the optimal number of staffing need based on the workload indicator. This research is qualitative research with observation, in depth interview, and document study. Primary data is collected by observation with work sampling technique in every ten minutes during work time in six days, besides that the researcher does in depth interview to staff of Human Resource Department in PMI Bogor Hospital. Secondary data source is collected from staff of Human Resource Department in PMI Bogor Hospital. The result of research showed that using productive time of staff in Human Resource Department is 11.000 minutes or 54.56%. Based on primary and secondary data has been collected, then processed by WISN method, the optimal amount of staff in Human Resource Department at PMI Bogor Hospital is fifteen peoples. This amount is more than the number of staff now.