Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan suatu tinjauan analisis dari sisi aspek keadilan dalam perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan Negara terhadap kebijakan pemajakan yang berlaku khusus (lex specialis) atas penghasilan Bentuk Usaha Tetap pengusahaan sumber daya panas bumi (geothermal) pada kontraktor Kontrak Operasi Bersama. Penulisan bersifat deskriptif yaitu secara sistematis mengungkap fakta- fakta mengenai kebijakan pemajakan atas penghasilan dengan meneliti sikap atau pendapat pihak-pihak berkepentingan (stakeholder's). Alat analisis yang diterapkan adalah teknik wawancara, kuesioner dan data literature/publikasi bahan kepustakaan.

Berdasarkan hasil pengumpulan pendapat sikap pihak- pihak yang berkepentingan ditemukan bahwa secara umum diperlukan penyempurnaan kebijakan pemajakan berupa penyelarasan dengan prinsip- prinsip keadilan dalam perpajakan dan dengan aspek tujuan penerimaan Negara yang wajar. Responden juga berpendapat perlu adanya jenis instrumen pemajakan lain yang dapat menghasilkan penerimaan seperti bentuk Pajak atas sewa sumber daya alam (Resource Rent Tar).

Ketentuan pemungutan pajak berupa setoran bagian pemerintah sebesar 34 % dari Net Operating Income dan dianggap sebagai pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan dan jenis pajak lainnya (all inclusive tax) yang hanya diatur dalam Kontrak Operasi Bersama sebagai penjabaran atas aturan khusus yang ditetapkan Menteri Keuangan, ternyata dalam pelaksanaan menimbulkan dampak diskriminatif dan sulit menghasilkan kontribusi penerimaan Negara. Terbukti selama kurang lebih 15 (lima belas tahun) pengusahaan sumber daya panas bumi belum ada pemasukan uang ke Kas Negara.

Penerapan instrumen fiskal tunggal seperti ini jelas bertentangan dengan kaidah prinsip keadilan dalam perpajakan sesuai dengan pengertian adil dari asas "equity" Adam Smith dalam the cannons of taxation mengharuskan bahwa pemungutan pajak sebanding dengan kemampuan membayar dan kesepadanan manfaat yang diterima dari Negara. Demikian juga dengan konsep keadilan vertikal yang menghendaki pembedaan tarif pajak seyogianya di dasarkan atas jumlah seluruh penghasilan dan bukan karena beda sumber atau jenis penghasilan. Sedangkan dengan konsep keadilan horizontal menghendaki pengenaan pajak atas penghasilan didasarkan atas jumlah seluruh penghasilan tanpa membedakan sumbernya.

Sehubungan dengan upaya peningkatan penerimaan yang menghendari diskriminasi maka ketentuan pemajakan atas penghasilan BUT pengusahaan sumber daya panas bumi pada Kontraktor Kontrak Operasi Bersama sudah waktunya di ubah dan di cari ketentuan yang selaras dengan UU Perpajakan terutama undang- undang Pajak Penghasilan.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas kapasitas penerimaan PPh Non Migas antar provinsi di Indonesia. Penerimaan PPh Non Migas memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak Indonesia, sehingga dalam perencanaan penetapan target yang didistribusikan kepada unit vertikal Ditjen Pajak perlu mempertimbangkan kapasitas pajak antar daerah dalam wilayah kerjanya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas PPh Non Migas diantaranya adalah basis pajak, dimana dalam penelitian ini faktor yang digunakan adalah Konsumsi per Kapita, jumlah rasio pembayaran PPh Final UMKM, jumlah peningkatan dokter, jumlah tenaga ahli, tingkat keterbukaan perdagangan dan nilai pencapaian KPP antar provinsi di Indonesia. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap kapasitas pajak digunakan analisis statistik regresi dengan data panel, Variabel yang secara individu mempengaruhi nilai kapasitas adalah Konsumsi per kapita, Dokter, tingkat keterbukaan perdagangan dan nilai pencapaian KPP, Sedangkan variabel yang tidak signifikan pengaruhnya adalah UMKM dan Tenaga ahli.

---

ABSTRACT
The focus of study is Income Tax Capacity of Non oil and Gas sector of Indonesia based on regional rsquo s data. Income Tax of Non oil and Gas having a significant contribution in Indonesia tax revenues, so in planning the target determination that is distributed to DGT vertical unit need to consider tax capacity between regionals in the operational area. There are several factors that affect the capacity of non oil from including tax base, where in this research factors which make as variable free is Consumption per capita, the ratio payment value of SMES, the number of doctor, the number of experts, trade openess and value of small tax office and amongst inter province. To know influence variable free in tax capacity used statistical analysis regression, variables individually affect the capacity is consumption per capita, the number of doctor, trade openness and value of small tax office, while variables insignificant impact is the payment value of SMES and the number of experts.

Abstrak :
ABSTRAK
Belum banyaknya studi mengenai kasus sengketa banding atas koreksi kewajaran harga atas imbalan bunga di Pengadilan Pajak membuat penulis tertarik untuk meneliti kasus sejenis. Penulis mengangkat satu kasus sengketa banding dimana DJP melakukan koreksi kewajaran harga yang relatif besar nilainya. Struktur transaksi yang melibatkan hubungan istimewa antara perusahaan di Indonesia serta British Virgin Island dan Singapura, serta putusan pengadilan pajak membuat kasus ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian koreksi DJP dengan konsep transfer pricing, menganalisis kesesuaian transaksi dengan kriteria abuse transfer pricing, serta menguraikan dan menganalisis putusan majelis hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan koreksi DJP pada kasus yang dibahas tidak sesuai dengan konsep transfer pricing karena mengabaikan analisis kesebandingan. Transaksi yang dibahas sendiri terindikasi sebagai abuse transfer pricing karena melibatkan perusahaan yang berdomisili di negara dengan tarif yang lebih rendah dari Indonesia. Kemudian permasalahan terakhir adalah mengenai putusan majelis yang menerima permohonan banding karena kelemahan bukti yang diajukan DJP. DJP juga terbukti tidak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dalam menentukan harga wajar sehingga posisinya lebih lemah dari pemohon banding.

---

ABSTRACT
The case of tax appeal on the reasonableness of interest income correction have not yet discussed by many writers. This has lead the writer to study on such a case, where the DGT made a correction of interest income received by a tax payer in Indonesia. The first reason why this case is encouraging to be discussed is the amount of the correction was relatively high. Secondly, the structure of the transaction also relate companies from Indonesia, British Virgin Island, and Singapore. Lastly, the verdict of the tax court that received the tax payer appeal has bring the attention to the writer. The purposes of this study are to analyze the properness of the DGT correction base on the transfer pricing concept, analyze the transaction and indicate it as an abuse transfer pricing, and also analyze the verdict of the tax court on the case. This study use a qualitative approach and a descriptive type of research. The result of the study showed that DGT have not yet properly followed the concept of transfer pricing on the correction because it fails to made a comparability analysis. The transaction it self could indicate an abuse of transfer pricing because it involves companies incorporated in the British Virgin Island, which do not impose tax income on the tax payer. And on the last issue, the tax court received the tax payer appeal because DGT fail to submit a valid evidence. DGT also fail to followed the regulation properly on the case.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana proses formulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.03/2019 yang terbit tanggal 1 April 2019. Peraturan tersebut diundangkan karena Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku dinilai belum secara spesifik menjelaskan definisi dari Bentuk Usaha Tetap sehingga menimbulkan banyaknya sengketa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses formulasi dari kebijakan ini ditinjau dari metode formulasi kebijakan untuk mengetahui apakah dalam formulasinya kebijakan tersebut sudah memenuhi kaidah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur dalam mencari data penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan jika dilihat dari teori formulasi kebijakan publik Patton dan Sawicky, dan dari teori kebijakan publik Kelsen yaitu teori grundnorm kebijakan ini tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh kedua teori tersebut. Seharusnya pihak external diikutsertakan dalam memformulasikan kebijakan ini dan konsideran yang tepat untuk kebijakan ini seharusnya merujuk kepada UU PPh dan UU KUP ......This thesis discusses how the formulation process of the Minister of Finance Regulation Number 35/PMK.03/2019 which was published on April 1, 2019. The regulation was enacted because the applicable Income Tax Act is considered not to have specifically explained the definition of Permanent Establishments so as to cause disputes. By using a qualitative approach, this study aims to analyze how the formulation process of this policy is reviewed from the policy formulation method to determine whether the formulation of the policy meets the applicable rules. This study uses in-depth interviews and literature studies in finding research data. The results of this study concluded that when viewed from Patton and Sawicky's public policy formulation theory and Kelsen's public policy theory, namely the grundnorm theory does not fulfilled in this policy. External party should have been invited to co-formulate the policy and the right consideration for this policy should refer to the Income Tax Law and the General Provisions and Tax Procedures Law

Abstrak :
Rendahnya realisasi pemanfaatan atas kebijakan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mixed methods) yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan melakukan studi kasus di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu, serta wawancara kepada petugas pajak di KPP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa kebijakan insentif PPh Final UMKM DTP telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxims (Smith, 1776) dengan tingkat persetujuan lebih dari 50% terhadap masing-masing asas. Tetapi, di sisi lain, tingkat pemanfaatan insentif tersebut di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu masih cukup rendah yaitu sebesar 27,95% pada tahun 2020 dan 10,63% pada tahun 2021. Alasan yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak UMKM untuk memanfaatkan insentif adalah kemampuan dalam pemenuhan persyaratan administratif dan manfaat insentif bagi cashflow UMKM. Selain itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan realisasi belum optimal. Masih terdapat adanya kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari sisi Wajib Pajak, pengetahuan dan kemampuan teknologi, serta fasilitas yang dimiliki belum memadai untuk memenuhi persyaratan administratif yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi petugas pajak masih mengalami kendala berupa penyampaian informasi dan tingkat kehadiran dalam kegiatan penyuluhan serta keterbatasan data dalam melakukan pengawasan atas insentif. Namun, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu senantiasa melakukan upaya untuk optimalisasi pemanfaatan insentif tersebut, diantaranya penyebaran informasi melalui berbagai kanal, menyediakan layanan konsultasi kepada Wajib Pajak, dan pengawasan terhadap data insentif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pemberian insentif pajak yang mempertimbangkan kondisi UMKM di Indonesia dengan mengutamakan unsur kemudahan dan kenyamanan. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak serta memaksimalkan data untuk pengawasan insentif tersebut. ......The low realization of the utilization of the government-borne final income tax incentive policy for MSME taxpayers during the Covid-19 pandemic requires an evaluation of the implementation of this policy. This research aims to evaluate the policy based on the principle of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776). The method used in this research is a mixed method that combines quantitative and qualitative approaches by conducting a case study at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office. Data collection through documentation, questionnaires on MSME taxpayers registered at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office, and interviews with tax officers. The results showed that the perceptions of MSME taxpayers stated that the government-borne final income tax incentive policy complied with the principles of tax collection, The Four Maxims (Smith, 1776), with an approval level of more than 50% for each principle. However, on the other hand, the utilization rate of this incentive at Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office is still relatively low, namely 27,95% in 2020 and 10,63% in 2021. The reason MSME taxpayers consider taking advantage of the incentives is the ability to fulfill administrative requirements and incentive benefits for MSME cash flow. In addition, the level of compliance of MSME taxpayers to fulfill the obligation to submit realization reports could be more optimal. There are still obstacles to the implementation of this policy. From the taxpayer's point of view, more than knowledge and skills regarding technology, as well as the facilities they have, is required to meet the administrative requirements. Meanwhile, tax officers still need help delivering information, attendance rates in counseling activities, and limited data in supervising incentives. However, Jakarta Tanah Abang Satu Tax Office always makes efforts to optimize the use of this incentive, including disseminating information through various channels, providing consulting services to taxpayers, and monitoring incentive data. Therefore, the government needs to formulate a tax incentive policy that considers the condition of MSMEs in Indonesia by prioritizing elements of convenience and comfort. In addition, the Directorate General of Taxes also needs to disseminate information regarding counseling activities to taxpayers and maximize data for monitoring this incentive.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis alternatif kebijakan pajak penghasilan yang paling tepat untuk diterapkan atas penghasilan transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas mata uang kripto khususnya bitcoin dan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto khususnya bitcoin terdiri atas faktor-faktor adopsi mata uang kripto dan faktor- faktor desain kebijakan pajak. Faktor-faktor adopsi mata uang kripto terdiri atas faktor technical, economy, social, dan personal. Faktor-faktor desain kebijakan pajak terdiri atas faktor pendapatan, biaya perpajakan, keadilan, dan administratif. Menganalisis kelebihan dan kekurangan alternatif kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia yaitu pengenaan pajak penghasilan final dan pajak penghasilan normal atau tidak final. Dalam desain kebijakan pajak penghasilan atas transaksi mata uang kripto di Indonesia harus mementingkan kesejahteraan dan peningkatan kehidupan sosial masyakat Indonesia serta harus mengembangkan industri mata uang kripto di Indonesia. ......This thesis analyzes the most appropriate alternative income tax policies to apply to cryptocurrency transaction earnings, especially bitcoin. The approach used in this study is qualitative to analyze the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrencies, especially bitcoin and alternative income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia. The results of this study show that the factors considered in the design of income tax policy on cryptocurrency transactions especially bitcoin consist of factors of adoption of cryptocurrencies and design factors of tax policy. Cryptocurrency adoption factors consist of technical, economic, social, and personal factors. Tax policy design factors consist of income, taxation costs, fairness, and administrative factors. Analyzing the advantages and disadvantages of alternative income tax policies on cryptocurrency transactions in Indonesia, namely the imposition of final income tax and normal or non-final income tax. In the design of income tax policy on cryptocurrency transactions in Indonesia should attach importance to the welfare and improvement of social life of the Indonesian people and should develop the cryptocurrency industry in Indonesia.

Abstrak :
Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah angkatan kerja yang besar juga diiringi dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang besar. Salah satu cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan mendukung perkembangan industri film di Indonesia. Bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah pemberian insentif pajak dengan melihat manfaat dari pemberian insentif pajak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan insentif pajak penghasilan badan Indonesia, California, dan Britania Raya dan juga untuk menganalisis implikasi yang dapat diterima Indonesia akibat pemberian insentif pajak untuk industri film. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setelah dilakukan perbandingan, Indonesia, dengan California, dan Britania Raya, memiliki perbedaan yang signifikan, Indonesia masih belum memiliki insentif pajak penghasilan badan khusus untuk industri film. Melihat implikasi yang diterima California dan Britania Raya merupakan alasan di dalam membuat kebijakan khusus di dalam pemberian insentif Pajak Penghasilan untuk industri film di Indonesia. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal sebagai pembuat kebijakan untuk memberikan insentif pajak khusus dalam rangka mendukung perkembangan industri film di Indonesia. ......Employment. One way to create jobs is to support the development of the film industry in Indonesia. The form of support that can be provided by the government is the provision of tax incentives by looking at the benefits of providing tax incentives. The purpose of this study is to compare the corporate income tax incentives of Indonesia, California and the United Kingdom and also to analyze the implications that Indonesia may receive due to tax incentives for the film industry. This research uses a qualitative approach research method with qualitative data analysis techniques. Data collection techniques used in this research are literature study and field studies. The results of this study explain that after comparisons, Indonesia, with California and the United Kingdom, have significant differences, Indonesia still does not have a special corporate income tax incentive for the film industry. Seeing the implications received by California and Great Britain is the reason for making a special policy in providing income tax incentives for the film industry in Indonesia. Furthermore, this research is also expected to provide input to the Directorate General of Taxes and the Fiscal Policy Agency as policy makers to provide special tax incentives in order to support the development of the film industry in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif PPh pada Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama serta upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaporkan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan cara survey. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan jenis nonprobability sampling yang digunakan adalah teknik purposive/judgemental. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan kewajiban pajak setelah adanya kebijakan fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, menunjukkan mengalami peningkatan dilihat dari kepatuhan formal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh fiskus dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama ialah dengan melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada Wajib Pajak, tatap muka kepada Wajib Pajak, dan memberikan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). ......This paper discusses about the taxpayer compliance level of UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises) post the stipulation of income tax rate reduction policy in Jakarta Kebayoran Lama Tax Office and efforts that has been made by fiscus to improve UMKM's compliance in reporting its obligations. This research uses descriptive quantitative approach with data collection techniques of survey. Sample used in this study amounted 100 respondents. Sampling method used in the paper is purposive/judgmental technique. The study finds that the level of tax obligations compliance after the policy of income tax rate reduction facilities for company tax payers, UMKM in Jakarta Kebayoran Lama Tax Office showed an increase seen from formal compliance indicator. The efforts made by fiscus in improving tax payer compliance company in Tax Office Jakarta Kebayoran Lama is by continuous socialization to tax payers, direct meeting to taxpayers, and provide a letter of appeal to tax payers who have not submitted the notice tax.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana suatu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi diterapkan. Penjelesan mengenai substansi, respon stakeholders, implementasi dan khususnya efek penerapan peraturan pemerintah tersebut terhadap WP&B serta bagi hasil BUT C SES. Skripsi ini dikerjakan dengan cara membaca literatur, peraturan serta undang-undang terkait dengan cost recovery dan pajak, wawancara serta menelaah data yang dimiliki BUT C SES.

---

This study discusses about how a Government Regulation No. 79 of 2010 regarding the Cost Recovery and Income Tax Treatment in the Field of Upstream Oil and Gas is applied. Explanation of the substance, the response of stakeholders, particularly the effects of the implementation and application of these regulations to the WP&B and profit sharing BUT C SES. This study is done by reading the literature, regulations and laws related to cost recovery and the tax, and also interviews and reviewing data held BUT C SES.