Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih hanya sebatas administratif berdasarkan legal formal. 'Kualitas inklusi' dalam pendidikan inklusif belum terlihat sebagaimana seharusnya dijalankan sehingga praktik eksklusi rentan terjadi. Di sisi lain, pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas masih menjadi perhatian utama bagi pemerintah maupun akademisi. Pada kenyataannya permasalahan legal formal dan pemenuhan hak pendidikan inklusif hanya sebagian dari keseluruhan persoalan dalam pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif tidak hanya menghadapi persoalan administratif tetapi juga persoalan dalam proses pembelajaran serta proses interaksi siswa penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa penyandang disabilitas dapat mengalami eksklusi dalam proses pembelajaran meskipun sekolah sudah berstatus inklusif. Eksklusi siswa penyandang disabilitas dalam proses interaksi sosial tidak terlihat dalam kasus penelitian ini, tetapi dapat terjadi di kasus lain dalam institusi pendidikan lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses eksklusi yang terjadi dalam pendidikan inklusif melalui proses pembelajaran dan proses interaksi sosial siswa penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif di Jakarta.

---

The implementation of inclusive education in Indonesia is restricted only on administrative based on formal legal. 'Inclusion quality' inclusiveness in inclusive education has not been shown as it should be thus exclusion prone to happen. On the other side, fulfillment of inclusive education rights for disabled children still becomes the prima donna for government and academician. The problems on formal legal and fulfillment of inclusive education rights only parts of the whole issue on inclusive education. The implementation of inclusive education not only deal with administrative problem but also problems in the learning process and social interaction process of students with disabilities.

The result of this research shows that disabled student might experience exclusion in the learning process even though it is in inclusive school. Exclusion of disabled student in the social interaction process does not appear in this case, but it can happen in other cases from other education institution. This study uses qualitative approach to describe exclusion process in inclusive education through learning process and social interaction process of disabled students in inclusive education in Jakarta."

"Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

---

The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews.

The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals."